Garuda - Garba Rujukan Digital

Dayah/Meunasah Pusat Pendidikan Ulama Aceh Dalam Perspeksif Masa Depan Kurdi, Muliadi
Jurnal Pencerahan Pendidikan Vol 6, No 2 (2009)
Publisher : Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh dan Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (16.338 KB)

Abstrak:

PERPUSTAKAAN GAMPONG DAN MINAT BACA BUKU AGAMA PADA MASYARAKAT ACEH Muliadi Kurdi; Rahmati Rahmati
Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam Vol 9, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jm.v9i1.4906

A library is a work unit in the form of a place to store collections of library materials that are systematically arranged in a certain way to be used continuously by the user as a source of information. Village library is an inseparable part of the world of education. Villages that have a complete library will be able to develop wider community knowledge. But in reality, the facilities in the village library are inadequate, for example, collection materials such as textbooks, religious books and general information that are only a few or incomplete. The purpose of this study was to determine the effect of the gampong library on the interest in reading religious books for the people in Aceh province. The research design used is a quantitative method, while for the sample in this study are in Aceh Province. The total number of residents to be studied is 300 people. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and questionnaires. Based on the results of the study, the results of the Acehnese community on reading religious books available in the gampong library can be said to be very good, this can be seen from the percentage results where the percentage of people's learning interest averages above 60%. Then it can be concluded that there is an influence of the gampong library on the interest in reading religious books for the people in Aceh province.

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Muliadi
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): MARET 2022 - AGUSTUS 2022
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3071

Bimbingan perkawinan merupakan layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami peran KUA dan Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dan mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan calon pengantin dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif dengan metode pendukung lainnya yaitu library research. Dari kajian ini ditemukan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara pelaksanaannya belum efektif hal ini jika diukur berdasarkan kendala-kendala yang terjadi dilapangan juga melihat secara keseluruhan dari unsur pelaksanaannya serta pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Nagan Raya dan juga realita kehidupan rumah tangga masyarakat yang masih sangat tinggi angka perceraian belum dapat memperkuat ketahanan keluarga. Masih banyak praktik pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pedoman penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan perkawinan, hal positifnya para calon pengantin setidaknya sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan tersebut.

PERLINDUNGAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL BANDA ACEH MENURUT QANUN NO 11 TAHUN 2008 Safira Neldy; Muliadi; Jamhir
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2023 - FEBRUARI 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4575

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah/berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan merupakan fenomena sosial di Kota Banda Aceh yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terutama bagi pemerintah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anakdan Qanun No 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak pasal 8 menyatakan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kebupaten/kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan,bantuan dan perlindungan terhadap pendidikan agama. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui apakah upaya yang dilakukan telah efektiv. Kedua untuk mengetahui bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadp anak jalanan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dimana data primer menjadi acuan penelitian dalam menjawab beberapa masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, adapun upaya Dinas Sosial yaitu, melakukan sosialisasi melalui talkshow, koran, RRI dan menghimbau ke caffe-caffe, dan Dinas Sosial juga adakan operasi penertiban (Razia) anak jalanan setiap bulannya, bekerjasama dengan Lembaga lain yaitu Satpol-PP. Kedua, dalam pelaksanaan Qanun No 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dalam melindungi hak anak jalanan kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah anak jalanan setiap tahunnya.

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KOTA LANGSA MENURUT HUKUM ISLAM Asyraf Kamil Pasha; Muliadi Kurdi; Bustamam Usman
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2024): MARET 2024 -AGUSTUS 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5464

This study examines the role of wives as the primary breadwinners according to Islamic law in Kota Langsa. The background of this research is the changing gender roles in modern society, leading to an increasing number of wives serving as the primary earners in their families. This phenomenon arises due to various factors, including the husband's inability to meet the family's needs due to health issues, financial limitations, or the wife's higher earning potential. Additionally, social and economic developments have driven changes in the perception of traditional roles within the household, making it more acceptable for wives to work and contribute to the family's economy. However, these changes also bring about challenges and debates regarding the compatibility of these roles with religious and cultural values and norms. The research questions addressed include: what factors lead wives to become the primary breadwinners in Kota Langsa, what is the perspective of Islamic law on wives as primary earners, and what is the relationship dynamic of wives who play the main role in earning a living for their families. The research method used is a qualitative approach with thematic data analysis techniques. Data were collected through in-depth interviews with various respondents, including husbands and wives in Kota Langsa, as well as religious and community leaders. The results of the study indicate significant support for the concept of wives working and becoming the primary breadwinners, especially in situations where the husband is unable to fulfill his financial obligations. However, there are also views that reject this concept, arguing for the preservation of the traditional role of the husband as the main provider. The conclusion of this study is that there are clear differences in opinions regarding the role of wives as primary breadwinners. These differences reflect the social and cultural dynamics in Kota Langsa, as well as the importance of cooperation and communication between husbands and wives in fulfilling their respective roles. This research is expected to contribute to the discussion on gender equality and the division of responsibilities within the family according to Islamic law.

Persepsi Ulama Dayah Aceh terhadap Perluasan Fikih Mawani‘ al-‘Irthi dalam KHI: Resistensi atau Adaptasi? Zubaidi, Zaiyad; Kurdi, Muliadi; Habibi MZ, Muhammad; Oktarina, Aldira
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 26, No 2 (2024)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v26i2.25917

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaruan fiqih yang dimulai 23 tahun lalu, dengan norma-norma yang lebih progresif dibandingkan dengan fiqih klasik. Salah satu contohnya adalah Pasal 173 tentang Penghalang Warisan, yang mencakup percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah ahli waris—norma yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan ulama dayah di Aceh terhadap perluasan norma fikih dalam KHI, terutama dalam hal penghalang warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah di Aceh memiliki pandangan yang beragam. Beberapa mendukung peran pemerintah dalam memperluas norma hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan lainnya lebih konservatif, mempertahankan kesetiaan pada fikih klasik. Beberapa ulama menggunakan qiyas untuk menyesuaikan hukum dengan zaman, sementara kelompok konservatif-modernis berupaya menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan modernitas. Ulama tradisionalis menolak perluasan hukum yang dianggap bertentangan dengan mazhab. Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan, mereka sepakat bahwa perluasan norma harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan relevansi dengan zaman.

Persepsi Ulama Dayah Aceh terhadap Perluasan Fikih Mawani‘ al-‘Irthi dalam KHI: Resistensi atau Adaptasi? Zubaidi, Zaiyad; Kurdi, Muliadi; Habibi MZ, Muhammad; Oktarina, Aldira
Media Syari'ah Vol 26 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v26i2.25917

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaruan fiqih yang dimulai 23 tahun lalu, dengan norma-norma yang lebih progresif dibandingkan dengan fiqih klasik. Salah satu contohnya adalah Pasal 173 tentang Penghalang Warisan, yang mencakup percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah ahli waris—norma yang tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggapan ulama dayah di Aceh terhadap perluasan norma fikih dalam KHI, terutama dalam hal penghalang warisan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dayah di Aceh memiliki pandangan yang beragam. Beberapa mendukung peran pemerintah dalam memperluas norma hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan lainnya lebih konservatif, mempertahankan kesetiaan pada fikih klasik. Beberapa ulama menggunakan qiyas untuk menyesuaikan hukum dengan zaman, sementara kelompok konservatif-modernis berupaya menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan modernitas. Ulama tradisionalis menolak perluasan hukum yang dianggap bertentangan dengan mazhab. Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan, mereka sepakat bahwa perluasan norma harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan relevansi dengan zaman.

The Struggle for Wealth and Power in the Age of Black Gold Thalal, Muhammad; Husaini, Husaini; Kurdi, Muliadi; Mursyidin, Mursyidin
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 10 No. 3 (2022): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v10i3.730

This article discussed the historiography of oil history presented in this review article. This article aimed to demonstrate that oil historians are continually conversing with one another through their publications, even if it is not always visible. This historiographical perspective was supposed to provide a valuable framework for understanding this debate. This article used descriptive analysis in analyzing data to examine major disputes in oil history and how interpretations of those debates have influenced the trajectory of oil history and diplomatic and economic events. The Prize, a famous work by Daniel Yergin, focused on the article's debate. The goal was to examine historical events or topics in oil history from many angles, drawing on several sources that have affected historians' contributions to the field. According to the article, Oil has always been linked to a quest for money and power. The global economy, the result of conflicts, and the political landscape of states were altered by this battle. This study showed that a never-ending attempt to secure Oil, as long as it is vital to human civilization, would eventually lead to wars and conflicts.

Implementation of Marriage Guardianship in Indonesian Positive Law: An Analysis of Wali Hakim and Wakalah Wali Illian Hikma; Muliadi; Ferdian; Firmansyah; Nanta Septia
VRISPRAAK : International Journal of Law Vol. 10 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : STAI Miftahul Ula Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59689/y4fp5h25

Marriage in Islamic law is constructed as a very strong covenant (mīthāqan ghalīẓan) whose validity depends on fulfilling the pillars (rukun) and conditions (syarat), one of which is the presence of a marriage guardian (wali nikah). Under Indonesian positive law, guardianship has experienced significant regulatory dynamics following the issuance of the Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration. This normative-prescriptive legal research aims to analyze the structuring and hierarchy of lineage guardians (wali nasab) post-enactment of PMA Number 30 of 2024, examine the judicial-administrative mechanism of the sovereign guardian (wali hakim) in resolving emergencies, and assess the legal status of wakālah al-walī (taukil wali) as an instrument of social elasticity for modern society. The approaches used are the conceptual approach, statute approach, and case approach. The results indicate: First, PMA Number 30 of 2024 tightens the verification process of lineage guardians through the absolute requirement of birth certificates, the removal of masks/veils during examination for visual identification, and the signing of an Absolute Responsibility Statement (SPTJM). Second, the institution of wali hakim is positioned as a bridge for legal emergencies executed selectively and limitatively, where wali ‘aḍal disputes must go through a Religious Court decision before being executed by the Head of KUA. Third, the institution of wakālah al-walī (both through pasrah wali and taukil bil kitabah) functions as a manifestation of secondary benefit (maṣlaḥah ḥājiyyah) that provides efficient socio-geographical administrative solutions for the community, while preventing the spread of unregistered marriages (nikah siri) that harm women's civil rights. This study concludes that the positive legal system in Indonesia harmoniously synergizes state administrative certainty with the theological demands of Islamic law.

NEGLECT OF CHILD CUSTODY RIGHTS POST JUDGMENT (AN ANALYSIS OF THE ROLE OF THE SIGLI SHARIA COURT) Miftahul Jannah; Muliadi Kurdi; Irwansyah Irwansyah
JURNAL HAKAM Vol 10, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v10i2.15204

Divorce rulings often result in a battle for child custody, driven merely by a desire to satisfy a momentary ego, and consequently fail to grant the child their rightful custody. This study examines the phenomenon of the neglect of custody rights (child custody) that occurs following a final legal ruling by the Sigli Sharia Court. This study employs a qualitative approach using an empirical legal research methodology. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation and document analysis. The data were subsequently analysed and presented qualitatively. The findings indicate that the neglect of custody rights is driven by the parents’ self-interest, a lack of understanding regarding the enforceability of the ruling, and psychological barriers faced by the child. The role of the Sigli Sharia Court in addressing this issue includes post-judgment mediation efforts and the implementation of actual enforcement. The court adopts a passive stance and cannot carry out active supervision without a request from the parties involved. However, it was found that the enforcement of custody rights often reaches an impasse due to its personal and sensitive nature, thus requiring stronger coordination with child protection agencies and other law enforcement authorities. This study concludes that strengthening the functions of oversight and legal education for the community in Pidie Regency is crucial to safeguarding the best interests of the child, alongside optimal coordination between the DP3A/P2TP2A, village officials and child protection agencies in ensuring that custody rights are upheld.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search