Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Cakrawala Pendidikan Humanika : Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Socia : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan INFORMASI JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia) Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Journal of Moral and Civic Education Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) Jurnal Sosial dan Teknologi International Journal of Social Service and Research Journal of Social Research Journal Of World Science Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion Millah: Journal of Religious Studies Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) ATHENA: Journal of Social Culture and Society
Nasiwan nasiwan
Department Of Education, Pancasila, And Citizenship (PPKn), Faculty Of Social Sciences, Universitas Negeri Yogyakarta
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
The Epistemology Of Jürgen Habermas's Critical Theory Sahira, Emilia; Nasiwan , Nasiwan
Journal of World Science Vol. 4 No. 7 (2025): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v4i7.1457

Abstract

This article discusses the epistemology of critical theory, focusing on the thought of Jurgen Habermas as a representative of the second generation of the Frankfurt School. Epistemology, the study of knowledge, plays central role understanding knowledge is formed, disseminated, and used in social contexts. this context, Habermas critiques positivism and emphasizes the importance of communicative rationality and the public sphere as a means to achieve valid knowledge. He distinguishes between three types of knowledge: technical, practical, emancipatory, each which serves to understand and change social reality. Through discourse theory, Habermas emphasizes that social norms and legitimacy must be generated through an inclusive deliberative process, in which all voices are heard equally. The article also explores criticisms of Habermas's epistemology, including postmodernist views that challenge the ideal of communication free from domination. The methodological approaches used are literature review and qualitative analysis of the main philosophical works of the Frankfurt School and Habermas, as well as discourse analysis to understand the relationship between knowledge and power in society. Thus, Habermas’s critical theory epistemology offers relevant framework for understanding the dynamics of power and knowledge in modern societies, as well as its implications for law, media, and education. Other implications include the development of responsive public policies and intercultural dialogue to strengthen cooperation. this study not only provides a theoretical understanding of the epistemology critical theory, but also offers practical guidance for the application of these concepts in a broader social context, contributing to the creation of a more just democratic society.
Model Pendidikan Politik Kebangsaan: Studi Kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta Nursaiti, Nursaiti; Nasiwan, Nasiwan
Journal of Moral and Civic Education Vol 9 No 2 (2025): Journal of Moral and Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/8851412922025915

Abstract

Penelitian ini menganalisis model pendidikan politik yang digunakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun masyarakat sipil yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab secara politik. Partisipasi politik yang rendah dan tingkat golput yang tinggi, menjadikan pendidikan politik sebagai strategi transformatif bagi partai dalam memperkuat demokrasi lokal. PDIP mengembangkan model yang berbasis ideologis, partisipatif, dan nilai-nilai kebangsaan melalui pendekatan terstruktur dari pengurus pusat ke daerah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilaksanakan pelatihan kader dan sekolah partai, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman ideologis yang lemah, dan kurangnya inovasi. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu dioptimalkan secara kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kader dan peningkatan kualitas program berbasis masyarakat.
Tipologi Partisipasi Politik Generasi Z ditinjau dari Pendidikan Politik Melalui PPKn dan Akses Media Sosial Estyani Cahya, Dyah; Nasiwan , Nasiwan
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn berikut persepsi peserta didik terhadap pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn;  Menganalisis partisipasi politik generasi Z di media sosial; dan menganalisis tipologi partisipasi politik generasi Z berdasarkan pendidikan politik yang telah diperoleh melalui mata pelajaran PPKn serta keterpaparan berita politik di media sosial. Penelitian ini merupakan studi fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Penentuan sumber data penelitian menggunakan teknik purposive, meliputi: Wakil kepala sekolah bagian kurikulum SMA Negeri 1 Depok Sleman, guru pengampu mata pelajaran PPKn, peserta didik yang merupakan generasi Z, serta pengamat politik wilayah DIY dari Komite Independen Sadar Pemilu (KISP). Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan model. Hasil penelitian ini menunjukkan keterampilan partisipasi politik perserta didik ditinjau berdasarkan implementasi pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn di SMA Negeri Depok Sleman belum terbentuk, meskipun berdasarkan persepsinya peserta didik sudah merasa cukup puas dengan pembelajaran yang diperoleh; generasi Z tidak menempatkan media sosial sebagai sarana yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam konteks politik; dan partisipasi politik generasi Z tergolong ke dalam tipolgi yang militan hipokrit.
Prospek Pendidikan Politik di Era Reformasi Nasiwan, Nasiwan
Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 10 No. 1 (2010): Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/hum.v10i1.20999

Abstract

Memasuki paroh dekade keenam usia kermedekaan bangsa Indonesia hingga di penghujung tahun 2009, bangsa ini belum berhasil menuntaskan formnulasi  tentang satu sistem pendidikan nasional yang disepakati secara permanen oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Indikator belum adanya konsensus yang permanen tentang formulasi sistem pendidikan nasional secara fenomenal dapat dibaca  dari munculnya  sikap  pro dan kontra yang sangat luas menjelang disyahkannya Undang-Undang Republik Indonesia NO. 20 tahun   2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Persoalan tersebut jika dilacak lebih jauh akan sampai pada akar persoalan belum stabilnya bangunan sistem politik nasional (floating state) yang menjadi payung bagi sistem pendidikan nasional.            Dilihat dari perspektif politik rumusan tentang konsepsi sistem pendidikan nasional dan include didalamnya Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan produk dari kebijakan politik  dari suatu sistem politik. Dalam konteks keterkaitan antara sistem pendidikan nasional dengan sistem politik Indonesia yang menarik dipertanyakan lebih jauh adalah sistem pendidikan nasional di Indonesia tersebut dirumuskan ulang ditengah berlangsungnya refomasi politik yang sudah berlangsung memasuki  satu dasawarsa  (1998-2009). Merujuk pada gagasan besar demokrasi lebih khusus lagi perspektif tentang civil society, seharusnya rakyatlah yang memiliki otonomi untuk mengarahkan  wacana dan memiliki kata putus tentang bentuk sitem politik nasional termasuk didalamnya tentang sistem pendidikan nasional yang disepakati oleh rakyat. Negara sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk mengajari kepada rakyatnya (yang lebih sering menjadi proses hegomonisasi) nilai-nilai – prinsip-prinsip kehidupan yang secara elitis dianggap baik. Kegagalan negara Indonesia melalui regim yang berkuasa untuk mengajari rakyatnya mrlalui P4 misalnya selama kekuasaan Orde Baru memberikan bukti yang kuat akan kebenaran proposisi diatas. Mengikuti alur logika berfikir seperti ini, maka kerja intelektual untuk mengikhtiarkan bagi hadirnya suatu model pendidikan politik yang mampu melahirkan suatu tipe warga negara yang mampu memberikan kontribusi bagi tercapainya suatu konsensus nasional permanen bagi lahirnya suatu sistem politik nasional adalah merupakan sebuah keniscayaan sekaligus langkah strategis untuk terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.            Prospek  pendidikan politik akan sangat dipengaruhi oleh hadirnya Pendidikan Politik  yang mampu melahirkan warga negara yang memiliki budaya politik baru, gagasan inovatif, memiliki sikap kritis pada kinerja sistem politik nasional, serta memiliki loyalitas pada hasil konsensus nasional, di negara yang bernama Indonesia baru. Cita-cita tersebut memerlukan kerja keras dan sistemik serta waktu beberapa generasi untuk mewujudkannya, sebagaimana dialami oleh bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu meraih kemerdekaannya. Paparan dalam tulisan ini akan mencermati dan menganalisis prospek Pendidikan Politik sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari reformasi politik nasional yang include didalamnya juga refomasi sistem pendidikan nasional
A shift of political education to the market's needs: A criticism for the development of a value-based political education of Partai Keadilan Sejahtera Nasiwan, Nasiwan
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 18, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v18i2.44173

Abstract

This research aims to understand the shifting of political education at Partai Keadilan Sejahtera (Prosperity and Justice Party (PKS). I employ theory of social contract to analyze phenomena involving the elites and the rest of the Muslims. This research is a study of the literature complemented with an in-depth interview with those who involve in the political education either as the subjects or objects of it. The data, then, were analyzed by means of a method of critical discourse. The political education shifting, partly, is related to the shifting of conception on the relationship between Islam, as normative values, and Indonesia, as the context for its implementation. At first, PKS tends to produce a cadre who has strong characters such as a pious cadre and loyal to the party. Majority of the elite party failed to represent themselves at the Parliament. Then, they develop political education which produces activists who are capable of accommodating Islamic values to the political calculation. At last, PKS follows the market demand of middle class Muslims who aspire to produce the religious and modern young Muslim generation. By so doing, PKS is able to expand its political influence amongst the people, especially the Muslim. 
Struktur Konten Pendidikan Politik dalam Buku Murid Pendidikan Pancasila Tingkat Sekolah Menengah Atas Ismail, Ismail; Nasiwan , Nasiwan
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v7i1.9542

Abstract

This study aims to analyze the structure of political education content in the Pancasila Education student textbook at the senior high school level. The method used is critical discourse analysis developed by Teun van Dijk, focusing on the text structure within the Pancasila Education student textbook. The findings reveal that the structure of political education content in the Pancasila Education subject at the senior high school level, based on the analysis of macrostructure, superstructure, and microstructure, shows that the political education material in the textbook predominantly emphasizes the Pancasila ideology. The political education content in the textbook is unbalanced, and the discourse on political education presented in the textbook uses an approach based on loyalty and threats to convey its messages. From these findings, it can be concluded that the political education portrayed in the Pancasila Education student textbook is indoctrinative, with a lack of substance in the political education material relevant to current social conditions.
Political Ethics Education and Student Political Culture: Legal Awareness as a Predictor of Democratic Participation among University Students Saryono, Saryono; Sunarso, Sunarso; Nasiwan, Nasiwan
Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) Vol. 7 No. 1 (2026): Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Wilayah (elrispeswil)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/ainj.v7i1.1309

Abstract

This study aims to examine the relationship between political ethics education and legal awareness on students’ political culture within the context of university organizations. A correlational quantitative design with a cross-sectional approach was employed. The participants consisted of 30 undergraduate students actively involved in campus organizations, selected through purposive sampling. Data were collected using a four-point Likert-scale questionnaire that met validity and reliability requirements (α = 0.79–0.85). Multiple regression analysis was conducted after fulfilling classical assumptions. The results indicate that political ethics education has a positive and significant effect on students’ political culture (β = 0.621; p < 0.01), as does legal awareness (β = 0.412; p < 0.05). Simultaneously, both variables explain 85.5% of the variance in political culture (R² = 0.855; p < 0.001). These findings suggest that the internalization of political ethics and legal understanding plays a crucial role in shaping students’ democratic participation. However, the results should be interpreted cautiously due to the limited sample size and non-random sampling.
Co-Authors Abdillah Abdillah Alex Alex Anik Widiastuti Auliya, Asti Nurul D N Yusuf Dimes Akbar Perdana Eny Kusdarini Erich Fitiawan Estyani Cahya, Dyah Fadli, Muhammad Rijal Hadisaputra Hadisaputra Ismail Ismail Jamaludin MALIK Jecika Mania, Thezalonica Mukhamad Murdiono Mutiah Haris Nursaiti, Nursaiti Puji Wulandari Kuncorowati Sahira, Emilia Saliman Saliman Saryono Saryono Setiawan, Johan Sudrajat Sudrajat Suharno Suharno Sunarso Sunarso Zamala, Sitti Zulfah Lis Syafawati