Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

MOBIL PAJAK KELILING SEBAGAI SOLUSI SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK Prayoga Bestari
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.184 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9953

Abstract

Setiap negara membutuhkan dana pembangunan yang cukup besar untuk membiayai kebutuhannya. Negara belanja utama adalah biaya rutin seperti biaya karyawan, subsidi, utang, bunga dan cicilan bertemu dari penerimaan dalam negeri dalam bentuk pendapatan sektor minyak (minyak dan gas) dan non-minyak (pajak dan non-pajak). Biro Pusat Statistik pada 2014 Diluncurkan data bahwa penduduk kota di Indonesia telah Mencapai lebihdari 50% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini adalah Kemungkinan untuk Meningkatkan setiap tahun, sehingga diperkirakan jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan akan mencapai 67% pada 2035 (lihat di http; // dispenda. jabar.go.id/2014/12/08/menumbuhkan-ekosistem- inovasi-e-Unit). Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang maju akan mendapatkan dampak bahwa kenaikan tingkat kelahiran dan besar banding urbanisasi dengan kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Situasi ini kemudian menciptakan berbagai masalah perkotaan yang khas, seperti penurunankualitas pelayanan publik, mengurangi ketersediaan lahan perumahan, kemacetan lalu lintas di jalan raya, tingkat pembengkakan konsumsi energi, akumulasi sampah, dan meningkatnya tingkat kejahatan . Masalah dipelajari dalam penelitian ini meliputi; jasa pelaksanaan program di sekitar mobil pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak, program layanan penyebaran sekitar mobil pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak, dan solusi layanan mobil pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan dari hasil Jawa Barat Province.The Menunjukkan beberapa hal, layanan implementasi pertama sekitar mobil pajak harus memberikan terobosan bahwa program layanan di seluruh pajakmobil dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk Memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk memenuhi Ulasan kewajiban pajak mereka. Kedua, layanan sosialisasi sekitar mobil pajak harus Mampu memberikan target layanan informasi dan komunikasi, yang dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Ketiga, solusi untuk meningkatkan pengumpulan pajak dan penyebaran menggunakan layanan pajak mobil layanan mobil pajak keliling pajak terpadu yang menyediakan jenis layanan seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), konsultan pajak , dan memberikan informasi baru tentang program regulasi dan perpajakan yang akan dilaksanakan, sehingga Jawa Barat dapat digunakan sebagai proyek percontohan untuk program pengembangan komunikasi, informasi, media massa, dan penggunaan teknologi informasi modern.
QUOVADIS LAB SCHOOL REGULATION POLICY IN LPTK Prayoga Bestari
Sosiohumaniora Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25703

Abstract

All laboratory schools in the LPTK (Teacher Training Institute) are still in trouble now ¸ so it certainly demands a solution from the public policy dimension. All labschools under the LPTK are all private, whereas the LPTK is a state. This was experienced by UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), UNJ (Jakarta State University), UNP (Padang State University), UNDIKSA (Ganesha Education University) and other LPTKs that have Labschool. Until now Labschool has double accountability and responsibility, namely to the LPTK itself and to the Education Office. So in practice there are often disagreements and miscoordination in governance. So demand a better solution. The main problem; how regulations must be built? This research has the advantage for LPTK as an institution providing teaching staff to have various alternative regulations that must be developed. This research approach uses a qualitative approach with the method of “public policy analysis” and comparative studies. Focusing on regulations that should bridge the public’s expectations regarding the status of laboratory schools. The results showed: 1) Laboratory School Regulation still needs to be improved so that it is synergistic with the Ministry of Education and Culture regulations as the LPTK laboratory school; 2) The need for academic studies and political-strategic efforts in the Ministry of Education and culture with the Ministry of Finance to issue special regulations on the status of Labschool under the LPTK.
POLA PENDIDIKAN DEMOKRASI PANCASILA MELALUI ORGANISASI KEMAHASISWAAN Febri Saefulloh; Kokom Komalasari; Prayoga Bestari
JIPIS Vol 29 No 1: April 2020
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF TANGERANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Secara filosofis founding father berpandangan bahwa demokrasi yang dibangun Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat. Sistem musyawarah/mufakat adalah nilai asli demokrasi Pancasila yang menghasilkan nilai-nilai tertentu berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, serta gotong-royong dalam memajukan kehidupan bersama. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pola pendidikan demokrasi Pancasila yang dilakukan oleh BEM, HMI, GMNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Berbagai teknik pengumpulan data digunakan dalam menghimpun data yang dibutuhkan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri atas para ketua organisasi, anggota pengurus organisasi, dan alumni organisasi dari berbagai organisasi BEM, HMI, GMNI di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Pendidikan Demokrasi Pancasila merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membentuk jiwa kepemimpinan dalam mengelola organisasi mahasiswa. Bentuk pola pendidikan demokrasi Pancasila yang diterapkan adalah bentuk pendidikan kaderisasi sebagai bagian dari menyiapkan kader bagi perkembangan dan keberlangsungan organisasi mahasiswa BEM, HMI, GMNI demi membentuk kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai karakter pancasila melalui program yang dilakukan di organisasi dengan ciri khas masing-masing. Kata kunci: Pedidikan, Demokrasi Pancasila, Organisasi Kemahasiswaan. 
Implementation of Economy Civics Through Citizen Participation in Urban Farming Program Fajar Sidiq Muttaqin; Endang Danial; Prayoga Bestari
Jurnal Civicus Vol 22, No 1 (2022): JURNAL CIVICUS, JUNE 2022
Publisher : Department of Civic Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/civicus.v22i1.47681

Abstract

This research is motivated by the problem of the city of Bandung which has a dependence on the food sector in the surrounding area. In order to overcome this problem, the Bandung City government created an Urban Farming program by involving the community to contribute to the implementation of the program. Urban Farming is the program carried out by problems. The results obtained from urban farming in these cities have an impact not only on food problems, but also benefits in the economic sector. This aspect of economic benefits is the focus of research using a qualitative approach with a case study method that was carried out in Pajajaran Village, Bandung City with sources consisting of the Food and Agriculture Office of Bandung City, Pajajaran Village Officials, and the Community. This research data collection through interviews, observations, and documentation studies with data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, conclusions, and data validation. The results obtained from this study indicate that the participation of citizens in the Urban Farming program is a form of the implementation of the economy civics through the produced are selling value as well as an impact on the community economy and food security City
LPTK Laboratory School Curriculum Management as Actualization of Independent Campus in Indonesia Prayoga Bestari; Wahyu Sopandi; Rahman Mulyawan; Epin Saepudin
International Journal of Science and Society Vol 4 No 1 (2022): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v4i1.437

Abstract

This research focuses on curriculum management in the Laboratory Schools under the LPTK. Planning, actuating, and controlling are forms of curriculum management at the Labschool of Indonesian Education University (UPI), Ganesha Education University (UNDIKSHA), Padang State University (UNP), and Jakarta State University (UNJ). The method used is qualitative with purposive sampling. The subjects in this study were the principal, the head of the foundation/LPTK, teachers, and administrative staff. The results showed that curriculum management planning in each laboratory school was administratively implemented by a curriculum development team involving input from the LPTK. The implementation is fully in the control of the principal and vice principal in the field of curriculum, and a special team from the LPTK and foundations carries out supervision. This research is expected to provide an overview of curriculum management in laboratory schools and a reference for laboratory schools under the LPTK in Indonesia.