Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Keberpihakan Presiden dalam Kampanye Politik Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Indra Purwanto; Ali Maskur
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11768

This research aims to analyze the President's partisanship in political campaigns based on Article 281 of Law Number 7/2017 on General Elections. This issue is important because it concerns the integrity of democracy and public trust in the institution of the presidency. The urgency of this study increased after the President of the Republic of Indonesia showed a symbolic gesture of support for one of the candidate pairs and conveyed his intention to “cawe-cawe” in organizing the 2024 Election. This research uses an empirical juridical method with a literature study approach to legislation, legal literature, and content analysis of print and electronic media coverage. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the ambiguity of Article 281 norms that have not specifically regulated the role of the president as a political actor as well as head of state in the context of the campaign. The results show that the President's actions have the potential to violate the principle of neutrality as stipulated in Article 281. On the other hand, the norm is considered multi-interpretive and potentially contradicts Article 4 of the 1945 Constitution, which places the President as the holder of government power. This study concludes that Article 281 of Law No. 7/2017 needs to be revised because it has the potential for multiple interpretations of the President's position in the constitutional system, and risks blurring the line between political authority and ethics of state office. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberpihakan Presiden dalam kampanye politik berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Isu ini penting karena menyangkut integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan. Urgensi kajian ini meningkat setelah Presiden Republik Indonesia menunjukkan gestur simbol dukungan kepada salah satu pasangan calon serta menyampaikan niat untuk “cawe-cawe” dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis konten dari pemberitaan media cetak dan elektronik. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap ambiguitas norma Pasal 281 yang belum secara spesifik mengatur peran presiden sebagai aktor politik sekaligus kepala negara dalam konteks kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Presiden berpotensi melanggar prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 281. Di sisi lain, norma tersebut dinilai multitafsir dan berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 UUD 1945 yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi karena berpotensi multitafsir terhadap posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan, serta berisiko mengaburkan batas antara kewenangan politik dan etika jabatan kenegaraan.

Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin; Ali Maskur; Arina Hukmu Adila
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11770

This research aims to analyze the application of the principle of procedural justice as the basis for the judge's consideration in the case of chicken theft (Decision Number: 518/PID.B/2024/PN SMG). The background of the research is the urgency of protecting the rights of defendants in the criminal justice system, especially for perpetrators from weak economic groups. The method used is normative juridical with a qualitative approach through the study of decision documents and interviews with judges. The results showed that the judge concretely considered the rights of the defendant, including the right to self-defense, obtaining a fair trial, and upholding the investigation procedure in accordance with applicable law. Unlike previous studies that focused more on substantive justice, this research specifically explores aspects of procedural justice in minor cases with social impacts. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the application of procedural justice in criminal cases involving defendants from economically vulnerable groups. The findings contribute to the strengthening of a fairer, more inclusive, and transparent justice system. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip keadilan prosedural sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara pencurian ayam (Putusan Nomor: 518/PID.B/2024/PN SMG). Latar belakang penelitian adalah urgensi perlindungan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana, terutama bagi pelaku dari kalangan ekonomi lemah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen putusan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan secara konkret hak terdakwa, termasuk hak untuk membela diri, memperoleh peradilan yang adil, serta penegakan prosedur penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada keadilan substantif, penelitian ini secara khusus mengupas aspek keadilan prosedural dalam perkara ringan namun berdampak sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan keadilan prosedural dalam kasus pidana yang melibatkan terdakwa dari kelompok rentan secara ekonomi. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan transparan.

Tinjauan Terhadap Legalitas Dan Tanggung Jawab Hukum Selebgram Dalam Promosi Judi Online Nur Kholis Majid; Ali Maskur
LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 1 (2023): Oktober
Publisher : Awatara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini melakukan pemeriksaan terhadap legalitas dan tanggung jawab hukum "selebgram" (selebritas Instagram) dalam mempromosikan perjudian online di Indonesia. Promosi adalah elemen vital dalam pemasaran produk, termasuk perjudian online, yang sedang berkembang pesat di era digital. Dalam konteks ini, promosi perjudian online sering dilakukan melalui media sosial, terutama oleh "selebgram." Tujuan dari penelitian ini adalah memahami kerangka hukum yang mengatur promosi perjudian online di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan peran "selebgram." Proses penelitian yang digunakan dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yang melibatkan pemeriksaan ketentuan hukum yang relevan.Menurut hasil studi ini, promosi perjudian online oleh "selebgram" mungkin melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008 (UU ITE). Konsekuensi hukum untuk pelanggaran semacam ini bisa termasuk hukuman penjara dan denda. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum dapat berubah, dan penegakan hukum bisa bervariasi. Oleh karena itu, "selebgram" dan bisnis yang ingin menjalankan kampanye promosi harus selalu mematuhi hukum yang berlaku saat ini dan memahami implikasi hukum dari aktivitas promosi tertentu. Selain itu, mereka harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka terhadap para pengikut mereka dan menjaga perilaku etis dalam upaya promosi.Dalam konteks ini, sangat penting bagi perusahaan yang ingin menggunakan "selebgram" untuk promosi perjudian online untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku, serta menjalankan promosi dengan integritas dan transparansi. Perusahaan harus juga menghindari tindakan yang dapat melanggar regulasi promosi, baik melalui metode konvensional maupun digital/online, untuk menciptakan promosi yang efektif dan menjaga hubungan positif dengan konsumen.

Fraud Intention in the Indonesian Banking Industry: a Development for Fraud Diamond Theory Measurement Scale Santoso, Ignatius Hari; Mulyo Budi Setiawan; Ali Maskur
Indonesian Management and Accounting Research Vol. 24 No. 2 (2025): Indonesian Management and Accounting Research
Publisher : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisns, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/v24i2.21883

This study investigates the factors that contribute to fraud intention within the Indonesian banking industry, focusing on job pressure, opportunity, rationalization, professional capacity, and job insecurity, based on the Fraud Diamond Theory. By employing a mixed-method approach, we first develop a fraud intention measurement scale through interviews and focus group discussions, followed by hypothesis testing on a sample of 100 banking employees. Findings reveal that high job pressure and job insecurity significantly influence fraudulent intentions, especially when employees perceive opportunities and rationalize fraudulent actions. These insights emphasize the need for realistic performance expectations, robust internal controls, and a supportive work environment in banks to mitigate fraud risks. This study enhances the understanding of fraud dynamics in Indonesian banks and suggests directions for future research, including a broader geographical scope and examination of corporate culture's role in fraud prevention.

Religious Court Judge’s Perception granting the Right to Livelihood in Judicial Divorce Cases Based on the Judge's Ex Officio Rights Widya Mayang Yuninda; Ali Maskur
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 18 No. 2 (2024): Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v18i2.3027

This study discusses the wife’s nafkah right in a judicial divorce. The purpose of this study is to determine the legal considerations of the judges of the Ternate Religius Court, Bulukumba Religius Court, and Singkil Sharia Court in deciding judicial divorce cases that are considered nusyuz but the wife get nafkah iddah. This research is a library research where the collected data are cases with the legal problem regarding nafkah iddah for wife who sues her husband for divorce. The approach to this research is the statuate approach. It is an approach used by examining the Law and its regulations regarding the legal issues raised. Beside, the researcher also uses the historical approach. This approach is used by analyzing the judge's decision to decide cases that are not yet legally certain in the Law. Next, the data is processed by a a descriptive data analysis technique then the conclusions written deductively. The results in this study indicate that not always the wife who files for a judicial divorce can be considered nusyuz because in fact, the wife is the aggrieved party such as being cheated on, not given nafkah during an argument and experienced physical violence by her husband. So that in this case the judge can give the nafkah right to the wife as long as she is not proven to be nusyuz by SEMA Number 3 of 2018 which accommodates PERMA Number 3 of 2017 as a regulation that binds litigated and ex officio judges in order to achieve justice.

Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Anggota: Studi Pada Kpri Pengadilan Tinggi Semarang Sinta Rosita Sari; Ali Maskur
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5 No. 7 (2024): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v5i7.3763

The study was conducted to determine the influence of service quality, trust and satisfaction (case study of KPRI Semarang High Court). The research focuses on service quality and trust, aiming to analyze their influence on satisfaction. The population used in this research were members of the KPRI Semarang High Court. The sample used was 58 respondents using the purposive sampling method. The method for collecting data uses quantitative methods or questionnaires. This research uses instrument test analysis models (validity and reliability tests), multiple linear regression analysis, and model tests (t-test and f-test) in SPSS software. The results of this research conclude that service quality has a positive and significant effect on member satisfaction. Trust has a positive and significant effect on member satisfaction. Satisfaction is proven to have a positive and significant impact on the satisfaction of KPRI members at the Semarang High Court. The variable that most influences the satisfaction of KPRI members at the Semarang High Court is service quality.

Religious Court Judge’s Perception granting the Right to Livelihood in Judicial Divorce Cases Based on the Judge's Ex Officio Rights Widya Mayang Yuninda; Ali Maskur
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 18 No. 2 (2024): Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v18i2.3027

This study discusses the wife’s nafkah right in a judicial divorce. The purpose of this study is to determine the legal considerations of the judges of the Ternate Religius Court, Bulukumba Religius Court, and Singkil Sharia Court in deciding judicial divorce cases that are considered nusyuz but the wife get nafkah iddah. This research is a library research where the collected data are cases with the legal problem regarding nafkah iddah for wife who sues her husband for divorce. The approach to this research is the statuate approach. It is an approach used by examining the Law and its regulations regarding the legal issues raised. Beside, the researcher also uses the historical approach. This approach is used by analyzing the judge's decision to decide cases that are not yet legally certain in the Law. Next, the data is processed by a a descriptive data analysis technique then the conclusions written deductively. The results in this study indicate that not always the wife who files for a judicial divorce can be considered nusyuz because in fact, the wife is the aggrieved party such as being cheated on, not given nafkah during an argument and experienced physical violence by her husband. So that in this case the judge can give the nafkah right to the wife as long as she is not proven to be nusyuz by SEMA Number 3 of 2018 which accommodates PERMA Number 3 of 2017 as a regulation that binds litigated and ex officio judges in order to achieve justice.

Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, Citra Merek dan Life Style terhadap Keputusan Pembelian: Studi pada Konsumen Pengguna Produk Eiger di Kota Semarang Fariza Shegi Pratama; Ali Maskur
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 6 No. 6 (2024): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah (in Press)
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/alkharaj.v6i6.1566

The purpose of this research is to find out how factors such as brand image, price perception, product quality, and lifestyle influence purchasing decisions. The research subjects were customers of the Eiger Adventure series products located in Semarang. The quantitative nature of this research refers to primary data collected through Google Form sharing and a sample of 111 respondents selected through a purposive sampling technique. Validity and reliability tests are part of testing the instrument data used. Model testing methods covered in SPSS version 23 include the F test, coefficient of determination (R2), multiple regression analysis, and t test. Based on the research results, it can be said that lifestyle, brand image, price perception and product quality play a role.

Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Anggota: Studi Pada Kpri Pengadilan Tinggi Semarang Sinta Rosita Sari; Ali Maskur
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5 No. 7 (2024): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v5i7.3763

The study was conducted to determine the influence of service quality, trust and satisfaction (case study of KPRI Semarang High Court). The research focuses on service quality and trust, aiming to analyze their influence on satisfaction. The population used in this research were members of the KPRI Semarang High Court. The sample used was 58 respondents using the purposive sampling method. The method for collecting data uses quantitative methods or questionnaires. This research uses instrument test analysis models (validity and reliability tests), multiple linear regression analysis, and model tests (t-test and f-test) in SPSS software. The results of this research conclude that service quality has a positive and significant effect on member satisfaction. Trust has a positive and significant effect on member satisfaction. Satisfaction is proven to have a positive and significant impact on the satisfaction of KPRI members at the Semarang High Court. The variable that most influences the satisfaction of KPRI members at the Semarang High Court is service quality.

INTERGENERATIONAL INSIGHT OF FRAUD INTENTION IN DIGITAL BANKING: WHAT MAKES CUSTOMERS GO ROGUE? Ali Maskur; Santoso, Ignatius Hari
Jurnal Manajemen Vol. 22 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/jm.v22i2.6735

This study investigates the factors influencing customers' intention to commit fraud in the context of mandatory digital banking, with a focus on intergenerational differences between Generation Y and Millennials. Guided by the Fraud Triangle Theory, the research explores how perceived opportunity, financial pressure, and rationalization contribute to fraud intention. A mixed-method approach was employed, beginning with in-depth qualitative interviews followed by a quantitative survey of 100 digital banking users in Indonesia. The constructions were validated through factor analysis, and the model was tested using Partial Least Squares (PLS-SEM). The findings reveal that perceived opportunity and rationalization significantly influence fraud intention, while financial pressure does not. Furthermore, generational differences do not moderate the relationships between the predictors and fraud intention. These results highlight the importance of improving digital system integrity and addressing ethical rationalizations to prevent fraud. The study contributes to a deeper understanding of consumer-initiated financial fraud in the digital age and suggests avenues for more targeted fraud prevention strategies.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search