Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA KERTHA WICAKSANA Ethics and Law Journal: Business and Notary Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Diah Ratna Sari Hariyanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Koherensi Implementasi Pendekatan Normatif Terhadap Peradilan Pidana di Indonesia Clara Citra Piternalis; Diah Ratna Sari Hariyanto
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.226

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of the implementation of normative, administrative, and social approaches to criminal justice in Indonesia and analyze the coherence of the normative approach of the four law enforcement apparatus (Police, Prosecutor's Office, Advocates, and Judges) in realizing an integrated criminal justice system. This research uses normative juridical research methods by examining various types of formal legal rules such as laws and literature related to the problem. The findings of this study indicate that law enforcement that contains proportional principles is how law enforcement runs in such a way that it not only enforces its normative rules (aspects of legal certainty) but also its philosophical aspects (aspects and values of justice), which in this case aims to realize proportional law enforcement, media and devices called the justice system are needed. The existence of an integrated criminal justice system or Integrated Criminal Justice System can help ensure the achievement of synchronization between law enforcement components in realizing legal objectives. The coherence of the implementation of the normative approach between the four entities in realizing the Integrated Criminal Justice System in Indonesia also needs to be improved to be more effective. Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh implementasi pendekatan-pendekatan normative, administrative, dan sosial terhadap peradilan pidana di Indonesia serta menganalisis koherensi pendekatan normative keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim) dalam mewujdukan integrated criminal justice system. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan cara mengkaji berbagai jenis aturan hukum formal seperti Undang-Undang dan literatur yang dihubungkan dengan permasalahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), di mana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan. Adanya system peradilan pidana terpadu atau Integreted Criminal Justice System dapat membantu memastikan tercapainya sinkronisasi antara komponen penegak hukum dalam mewujudkan tujuan hukum. Koherensi implementasi pendekatan normatif antara keempat entitas dalam mewujudkan Integrated Criminal Justice System di Indonesia juga perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Pendekatan Normatif, Coherence
Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Agung Arya Kresna Weda; Diah Ratna Sari Hariyanto
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.229

Abstract

The purpose of this study is to examine how law enforcement arragements should be carried out against minor terrorism offenders in the perspective of positive law in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The study results obtained from this research are in accordance with the regulations on the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and the SPPA Law which can be applied to minor terrorism offenders. As a minor criminal offender, it must require a full treatment and attention to perpetrators who are only victims of terrorism crimes so that they can be specially processed by the government. Thus, it is necessary to study more deeply the regulations related to the handling of minor terrorism offenders. Abstrak Tujuan studi ini untuk mengkaji bagaimana pengaturan penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi yang didapatkan dari penelitian ini sesuai dengan peraturan tentang UU Pemberantasan tindak Pidana Terorisme dan UU SPPA yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur. Sebagai pelaku tindak pidana anak dibawah umur itu harus membutuhkan suatu penaganan dan perhatian penuh kepada pelaku yang hanya menjadi korban kejahatan terorisme sehingga dapat di proses peradilannya secara khusus oleh pemerintah. Dengan demikian, perlu dikaji lebih dalam lagi peraturan terkait penanganan pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur tersebut. Kata Kunci: Pengaturan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Terorisme, Anak Dibawah Umur.
Regulasi Pemidanaan terhadap Penggunaan Stiker Whatsapp Menggunakan Wajah Orang Lain Perspektif Perlindungan Data Pribadi Ni Luh Putu Devi Wirasasmita; Diah Ratna Sari Hariyanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p14.

Abstract

ABSTRACT The purpose of this writing is to analyze the regulation of criminalization regarding the use of WhatsApp stickers using someone else's face from the perspective of personal data protection and personal data protection for the individual used as a WhatsApp sticker without permission. The research method used in this paper is normative legal research method. By using a conceptual approach and a legislative approach. Legal materials were examined through document studies. The analysis in this paper is qualitative. The result of this research is that creating stickers of someone else's photo to be used as WhatsApp stickers without permission that contain elements of defamation and/or slander is a criminal act and can be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a fine of up to Rp750,000,000.00 based on Article 45 paragraph 1 of the ITE Law. The Personal Data Protection Law No. 27 of 2022, regarding the disclosure of personal data, such as photos of someone else's face used as WhatsApp stickers, can be legally processed. Criminal acts against the person who creates stickers to become WhatsApp stickers, the injured party can file a report with the police based on the use of personal data without permission. The legal efforts undertaken by the injured party are a form of state protection, in accordance with the rights of the community under the ICCPR, which is the right to legal protection. ABSTRAK Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis regulasi pemidanaan terhadap penggunaan stiker whatsapp menggunakan wajah orang lain dari perspektif perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker whatsapp tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual , dan pendekatan perundang-undangan. Penelusuran terhadap bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Analisis pada tulisan ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Membuat stiker foto orang lain untuk dijadikan stiker whatsapp tanpa izin yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi no. 27 tahun 2022 dalam hal pengungkapan data pribadi, yaitu foto orang lain yang teridentifikasi wajah yang dijadikan stiker whatsapp, hal tersebut dapat diproses secara hukum. Tindak pidana terhadap orang yang membuat stiker menjadi stiker whatsapp, pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan kepada kepolisian dengan dasar penggunaan data pribadi tanpa izin. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagai bentuk perlindungan negara, sesuai dengan hak masyarakat dalam ICCPR yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Sifat Autentik Suatu Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan terhadap Proses Takeover Kredit Bank Gede Agung Dharma Mahadita; Diah Ratna Sari Hariyanto
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keautentikan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam proses takeover kredit bank dengan jaminan hak tanggungan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yang fokus mengkaji UU Perbankan, UU Hak Tanggungan serta menggunakan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan konsep SKMHT. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa sifat autentik akta SKMHT yang dibuat berdasarkan bukti pelunasan dan permohonan surat roya dalam take over kredit bank atas jaminan yang masih dibebani Hak Tanggungan adalah sah atau tetap autentik sepanjang dalam prosesnya didahului dengan pengecekan sertifikat terlebih dahulu. Akibat hukum apabila tidak dilakukan pengecekan sertifikat adalah menyebabkan pembebanan SKMHT ini menjadi suatu bentuk pelanggaran hukum yang berakibat pada adanya kecacatan hukum yang akan mendegradasi keautentikan akta notaris dan menyebabkan SKMHT sebagai perjanjian accessoir-nya menjadi tidak sah.
Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia Diah Ratna Sari Hariyanto; Pande Yogantara S
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.26-37

Abstract

Belum ada undang-undang yang mengatur mengenai mediasi penal di Indonesia, sehingga hal ini menarik untuk diteliti karena mediasi penal memiliki banyak manfaat untuk dapat diterapkan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum mediasi penal dalam konteks hukum yang berlaku (ius constitutum), kedudukan ketentuan hukum yang berlaku (ius constitutum) yang mengatur mengenai mediasi penal di Indonesia, dan perkembangan pengaturan mediasi penal dalam konteks hukum pada masa yang akan datang (ius constituendum) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam praktek mediasi penal di Indonesia adalah kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan KUHAP, selain itu juga digunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution. Dasar hukum ini bersifat eksplisit dan tidak mengatur secara tegas mengenai mediasi penal. Tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur mengenai mediasi penal. Pembaharuan hukum pidana secara implisit telah mengarahkan penggunaan mediasi penal dalam hukum pidana di masa yang akan datang. Kata Kunci: Constituendum; Ius Constitutum; Mediasi Penal There is no law that regulates penal mediation in Indonesia, so it’s interesting to investigate because penal mediation has many advantege to be applied in Indonesia. The purpose of this study is to analyze legal basis of penal mediation in the context of the ius constitutum, the position of the ius constitutum penal mediation in Indonesia, and the development of penal mediation arrangements in the criminal law of the ius constituendum in Indonesia. This research’s is a normative legal research, with the case approach, the statute approach, the conceptual approach, the historical approach and the comparative approach. The result shows that the legal basis used in the practice of penal mediation in Indonesia is the discretion power of the police authority regulated in Act No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and Criminal Procedure Code, but also used the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 3 of 2015 on Community Policing and the Police Letter no. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, December 14, 2009, About Case Handling Through Alternative Dispute Resolution. The legal basis about penal mediation is explicit and does not forceful. There is no forceful legal basis regulate of penal mediation. Criminal law reform has implicitly directed the use of penal mediation in future criminal law. Keywords: Ius constituendum; Ius constitutum; Penal mediation
Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna I Dewa Gede Dana Sugama; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Wicaksana Vol 15 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.158-168

Abstract

Prostitution cases have emerged as a phenomenon having continuously loaded with law enforcement actions in Indonesia; the modus operandi is getting developed over time. The case that is currently trending is the case of online prostitution. Although prostitution cases have been set forth in the Criminal Code and online transaction-related legal provisions can be found in the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), however, online prostitution cases are in fact difficult to eradicate. This is due to the condition that only the procurers or procuresses can be held liable for the acts, while sex workers (commercial sex workers) and the online prostitution service users cannot. This indicates that the prostitution-related legal arrangement needs to be reconstructed, and for that, the present study has an urgent force to be carried out to review the online prostitution regulations as well as the legal politics to eradicate prostitution, particularly regarding the criminalization of sex workers (commercial sex workers) and the online prostitution service users. This study applies a normative law research method design. The results of the study show that the Criminal Code does not regulate the conviction of commercial sex workers and online prostitution service users, so they cannot be held criminally liable for the act. If the online prostitution-related regulations outside those in the Criminal Code are examined further, sex workers and their service users can be charged with the ITE Law, but the rule is still general in nature - regulating prohibitions that violate decency. Regulations on prostitution can also be found in Regional Regulations (Perda), but not all regions have or issue the regulations on Prostitution, so their enforcement is limited to the territory. The political law that can be learned from this fact is the reform of criminal law through the synergy of the draft of Criminal Code concept through criminalization and the provision of criminal threats against commercial sex workers and the online prostitution service users so that they can be held criminally liable for (penalization).
Co-Authors Agung Arya Kresna Weda Anak Agung Ngurah Wirasila Clara Citra Piternalis Clement Hoposdo Ompusunggu Dejan Alija Dedra Dhea Pristiwanti Gde Ary Sutarya Gede Agung Dharma Mahadita Gede Parta Wijaya Hutagaol, Immanuel Agustian I Dewa Gede Agung Krishna Putera I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Ngurah Bayu Pradiva I Made Windhu Dharmaja Widiatmika I Putu Krisna Putra Tangkas Ida Ayu Ratna Narlita Dewi Ida Bagus Hery Sahdewa Komang Ayu Kencana Utami Made Sugi Hartono Made Sugi Hartono Maria Angelin Usfunan Natalia, Ni Putu Fayna Ni Kadek Masri Swandari Ni Luh Putu Devi Wirasasmita Ni Wayan Ega Multiyani Novia Islamiyah Nyoman Widia Septiani Pramesti Pande Yogantara S Petrus Brad Michael Putu Agestya Putu Audrey Pradnya Paramita Putu Ayu Alfania Kristyanti Putu Dea Anindita Putri Biantara Putu Mutiara Kartika Wedha Rikardo Dwi Cahya Leite Riska Chandra Dewi