Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA KERTHA WICAKSANA Ethics and Law Journal: Business and Notary
Diah Ratna Sari Hariyanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
URGENSI PEMBENTUKAN ATURAN TINDAKAN TRADING IN INFLUENCE TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA I Dewa Gede Agung Krishna Putera; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pola tindakan trading in influence yang menimbulkan perbedaan dengan jenis-jenis korupsi lainnya serta dapat menganalisis terkait urgensi pembentukan aturan tindakan trading in influence terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, permasalahan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trading in influence sebagai tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik melainkan dapat dilakukan oleh orang biasa. Secara umum trading in influence dilakukan melalui tiga bentuk pola yakni: vertikal, vertikal dengan broker dan horizontal. Bentuk-bentuk pola tersebut menyebabkan perbedaan mendasar dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Adanya perbedaan, menyebabkan kekosongan norma, dikarenakan keterbatasan aturan yang menyebut trading in influence sebagai tindak pidana korupsi. kekosongan norma tersebut akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang terindikasi adanya tindakan trading in influence. Dilihat dari situasi yang ditimbulkan oleh tindakan trading in influence, perumusan ketentuannya menjadi suatu urgensi dalam hukum positif Indonesia. Nantinya, didalam merumuskan aturan trading in influence perlu mengadopsi ketentuan yang ada didalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) agar perubahan pasal ataupun pembaharuan undang-undang terkait tindak pidana korupsi dapat menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Trading In Influence, Tindak Pidana Korupsi, Pembaharuan aturan. ABSTRACT This research aims to provide an understanding about the forms of trading in influence patterns that lead to diffrences from other types of corruption and to analyze the urgency of establishing trading in influence regulation in eradicating the corruption act in Indonesia. The method that used in this research is normative legal research with statutory, case and conceptual approach. Research results show that trading in influence as a criminal act of corruption can not only be carried out by public officials but it is also possible to be done by ordinary people. In general, trading in influence is carried out through three patterns, namely: vertical, vertical with a broker and horizontal. These forms of patterns lead to different types of corruption that exist in Indonesia. The existence of differences causes a void in norms, due to limited regulations which state trading in influence as an act of corruption. The void of norms, will make it difficult for law enforcement officials to uncover cases that indicate trading in influence. Judging from the situation caused by the act of trading in influence, the formulation of its provisions has become an urgency in Indonesia positive law. Later, regarding the formulation of trading in influence regulations, it is necessary to adopt the provisions contained in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) so that amending articles or reformed laws related to criminal acts of corruption can create legal certainty, legal justice and legal benefits. Key Words: Trading In Influence, Criminal Acts of Corruption, Reformed Regulations.
SANKSI PIDANA PEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Petrus Brad Michael; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/DOI: KW.2022.v11.i12.p7

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk memahami pengaturan dari sanksi pidana pemiskinan dalam penanggulangan tindak korupsi di Indonesia dan mengetahui bagaimana kajian sanksi pidana pemiskinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode yang dipakai dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kepada norma hukum positif dengan pendekatan instrument hukum atau produk hukum (The Statue Approch). Sanksi pidana pemiskinan tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang manapun akan tetapi eksistensi dan pengaturan mengenai aspeknya dapat dilihat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023. Pengaturan dari Sanksi pidana terhadap koruptor yang ada dinilai belum dapat membuat efek jera bagi koruptor maka dibutuhkan kebijakan dan peraturan lain yang tegas untuk mengatur mengenai sanksi pidana pemiskinan koruptor sehingga dapat menjadi dasar hukum yang kuat.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN OLEH KREATOR VIDEO YANG MENJERUMUS KEPADA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL Rikardo Dwi Cahya Leite; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya tulisan ilmiah ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada para konten kreator yang dengan sengaja menciptakan konten yang mengandung unsur pornografi guna mencari popularitas. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku pembuat konten creator yang berkreasi dengan cara membuat konten – konten didalam media sosial yang dengan sengaja menjerumus ke arah pornografi seperti berpakaian tidak layak, terutama dengan menonjolkan bagian – bagian tubuh tertentu dapat dikenakan dengan sanksi pidana yang telah tercantum dalam undang – undang no 44 tahun 2008 mengenai pornografi dan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka dari hal tersebut para konten kreator harus lebih bijak dalam membuat konten – konten agar tidak bertentangan dengan peraturan – peraturan yang ada. Kata Kunci: konten kreator, media soial, pornografi, video.
Koherensi Implementasi Pendekatan Normatif Terhadap Peradilan Pidana di Indonesia Clara Citra Piternalis; Diah Ratna Sari Hariyanto
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.226

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of the implementation of normative, administrative, and social approaches to criminal justice in Indonesia and analyze the coherence of the normative approach of the four law enforcement apparatus (Police, Prosecutor's Office, Advocates, and Judges) in realizing an integrated criminal justice system. This research uses normative juridical research methods by examining various types of formal legal rules such as laws and literature related to the problem. The findings of this study indicate that law enforcement that contains proportional principles is how law enforcement runs in such a way that it not only enforces its normative rules (aspects of legal certainty) but also its philosophical aspects (aspects and values of justice), which in this case aims to realize proportional law enforcement, media and devices called the justice system are needed. The existence of an integrated criminal justice system or Integrated Criminal Justice System can help ensure the achievement of synchronization between law enforcement components in realizing legal objectives. The coherence of the implementation of the normative approach between the four entities in realizing the Integrated Criminal Justice System in Indonesia also needs to be improved to be more effective. Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh implementasi pendekatan-pendekatan normative, administrative, dan sosial terhadap peradilan pidana di Indonesia serta menganalisis koherensi pendekatan normative keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim) dalam mewujdukan integrated criminal justice system. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan cara mengkaji berbagai jenis aturan hukum formal seperti Undang-Undang dan literatur yang dihubungkan dengan permasalahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), di mana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan. Adanya system peradilan pidana terpadu atau Integreted Criminal Justice System dapat membantu memastikan tercapainya sinkronisasi antara komponen penegak hukum dalam mewujudkan tujuan hukum. Koherensi implementasi pendekatan normatif antara keempat entitas dalam mewujudkan Integrated Criminal Justice System di Indonesia juga perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Pendekatan Normatif, Coherence
Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Agung Arya Kresna Weda; Diah Ratna Sari Hariyanto
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.229

Abstract

The purpose of this study is to examine how law enforcement arragements should be carried out against minor terrorism offenders in the perspective of positive law in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The study results obtained from this research are in accordance with the regulations on the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and the SPPA Law which can be applied to minor terrorism offenders. As a minor criminal offender, it must require a full treatment and attention to perpetrators who are only victims of terrorism crimes so that they can be specially processed by the government. Thus, it is necessary to study more deeply the regulations related to the handling of minor terrorism offenders. Abstrak Tujuan studi ini untuk mengkaji bagaimana pengaturan penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi yang didapatkan dari penelitian ini sesuai dengan peraturan tentang UU Pemberantasan tindak Pidana Terorisme dan UU SPPA yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur. Sebagai pelaku tindak pidana anak dibawah umur itu harus membutuhkan suatu penaganan dan perhatian penuh kepada pelaku yang hanya menjadi korban kejahatan terorisme sehingga dapat di proses peradilannya secara khusus oleh pemerintah. Dengan demikian, perlu dikaji lebih dalam lagi peraturan terkait penanganan pelaku tindak pidana terorisme anak dibawah umur tersebut. Kata Kunci: Pengaturan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Terorisme, Anak Dibawah Umur.
Regulasi Pemidanaan terhadap Penggunaan Stiker Whatsapp Menggunakan Wajah Orang Lain Perspektif Perlindungan Data Pribadi Ni Luh Putu Devi Wirasasmita; Diah Ratna Sari Hariyanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p14.

Abstract

ABSTRACT The purpose of this writing is to analyze the regulation of criminalization regarding the use of WhatsApp stickers using someone else's face from the perspective of personal data protection and personal data protection for the individual used as a WhatsApp sticker without permission. The research method used in this paper is normative legal research method. By using a conceptual approach and a legislative approach. Legal materials were examined through document studies. The analysis in this paper is qualitative. The result of this research is that creating stickers of someone else's photo to be used as WhatsApp stickers without permission that contain elements of defamation and/or slander is a criminal act and can be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a fine of up to Rp750,000,000.00 based on Article 45 paragraph 1 of the ITE Law. The Personal Data Protection Law No. 27 of 2022, regarding the disclosure of personal data, such as photos of someone else's face used as WhatsApp stickers, can be legally processed. Criminal acts against the person who creates stickers to become WhatsApp stickers, the injured party can file a report with the police based on the use of personal data without permission. The legal efforts undertaken by the injured party are a form of state protection, in accordance with the rights of the community under the ICCPR, which is the right to legal protection. ABSTRAK Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis regulasi pemidanaan terhadap penggunaan stiker whatsapp menggunakan wajah orang lain dari perspektif perlindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi terhadap orang yang digunakan sebagai stiker whatsapp tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual , dan pendekatan perundang-undangan. Penelusuran terhadap bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Analisis pada tulisan ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Membuat stiker foto orang lain untuk dijadikan stiker whatsapp tanpa izin yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi no. 27 tahun 2022 dalam hal pengungkapan data pribadi, yaitu foto orang lain yang teridentifikasi wajah yang dijadikan stiker whatsapp, hal tersebut dapat diproses secara hukum. Tindak pidana terhadap orang yang membuat stiker menjadi stiker whatsapp, pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan kepada kepolisian dengan dasar penggunaan data pribadi tanpa izin. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagai bentuk perlindungan negara, sesuai dengan hak masyarakat dalam ICCPR yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Co-Authors Agung Arya Kresna Weda Anak Agung Ngurah Wirasila Clara Citra Piternalis Clement Hoposdo Ompusunggu Dejan Alija Dedra Dhea Pristiwanti Gde Ary Sutarya Gede Parta Wijaya Hutagaol, Immanuel Agustian I Dewa Gede Agung Krishna Putera I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Ngurah Bayu Pradiva I Made Windhu Dharmaja Widiatmika I Putu Krisna Putra Tangkas Ida Ayu Ratna Narlita Dewi Ida Bagus Hery Sahdewa Komang Ayu Kencana Utami Made Sugi Hartono Made Sugi Hartono Maria Angelin Usfunan Natalia, Ni Putu Fayna Ni Kadek Masri Swandari Ni Luh Putu Devi Wirasasmita Ni Wayan Ega Multiyani Novia Islamiyah Nyoman Widia Septiani Pramesti Pande Yogantara S Petrus Brad Michael Putu Agestya Putu Audrey Pradnya Paramita Putu Ayu Alfania Kristyanti Putu Dea Anindita Putri Biantara Putu Mutiara Kartika Wedha Rikardo Dwi Cahya Leite Riska Chandra Dewi