Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.938
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Falkultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH APABILA BANK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA I Dewa Ayu Wacik Yuniari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dunia yang kian berubah menjadi digitalisasi mendorong segala aspek untuk turut melakukan adaptasi salah satunya dari sektor perbankan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk dapat menganalisa peraturan terkait apakah sudah cukup melindungi nasabah bank apabila terjadi kebocoran data akibat teknologi Artificial Intelligent (AI) melalui fitur chatbot ini. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada maka timbul permasalahan terkait beberapa pengaturan di Indonesia ternyata belum secara signifikan mengatur mengenai AI ini. Namun terdapat beberapa peraturan yang bisa dikaitkan dalam hal ini yakni, AI ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang kemudian disebut PP 71 th 2019. Dimana peraturan ini mengatur lebih spesifik apa itu agen elektronik, dalam hal ini AI termasuk didalamnya. Walaupun demikian, agar terjadi kepastian hukum maka dari itu perlu adanya penelitian dengan metode pendekatan normatif sehingga bisa menciptakan perlindungan hukum berkelanjutan kepada nasabah bank. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data, Artificial Intelligence, Bank ABSTRACT The world that is increasingly turning into digitalization encourages all aspects to participate in adaptation, one of which is the banking sector. The purpose of this research is to be able to analyze regulations related to whether they are sufficient to protect bank customers in the event of a data leak due to Artificial Intelligent (AI) technology through this chatbot feature. Along with the development of existing technology, problems arise related to several regulations in Indonesia that have not significantly regulated AI. However, there are several regulations that can be linked in this regard, namely, this AI can be linked to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Transaction Systems Electronics which is then called PP 71 of 2019. Where this regulation regulates more specifically what an electronic agent is, in this case AI is included in it. However, in order for legal certainty to occur, it is necessary to carry out research using a normative approach so that it can create sustainable legal protection for bank customers. Key Words: Legal Protection, Data, Artificial Intelligence, Bank
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRAKTIK FINTECH DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian dalam tulisan ini tujuannya supaya mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian yang dilakukan konsumen ketika melakukan pinjaman online ilegal serta bagaimana kebijakan pemerintah terkait perlindungan hukum pada penyelenggara fintech dalam bentuk pinjaman online ilegal. Pada artikel ini menggunakan penelitian normative dengan pendekatan Statue Approach yang mana dalam pendekatan ini mengutamakan aturan pada undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa ketentuan hukum yang jadi pengatur perjanjian lewat online ataupun internet, sama dengan ketentuan hukum tentang perjanjian secara langsung ataupun reguler serta untuk menguji keabsahan dari suatu perjanjian maka harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1230KUHPerdata. Landasan hukum pinjaman online sendiri diatur di Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang dengan basis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online. Kata Kunci: Financial Teknologi, Pinjaman Online Ilegal, OJK ABSTRACT The research in this paper aims to find out how the validity of agreements made by consumers when making credit online illegally and how government policies related to legal protection for fintech providers in the form of illegal online loans. This article uses normative research with the Statue Approach approach which in this approach prioritizes legal materials in the form of laws and regulations relating to legal issues and as basic materials in conducting research. The results of this study note that the legal provisions governing agreements via the internet or online are the same as legal provisions regarding agreements or conventional ones and to test the validity of an agreement, it must meet the requirements contained in Article 1230 of the Civil Code. The legal basis for online loans is regulated in OJK Number 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-based Lending and Borrowing Services and Bank Indonesia Regulation No.19/12/PBI/2017/2017 concerning the Implementation of Financial Technology as a legal basis the application of the online loan agreement business Key Words: Financial Technology, Ilegal Online Loans, OJK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG MASIH MEMILIKI DANA DI DALAM BANK YANG MENGALAMI LIKUIDASI I Putu Eka Putrawan; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan sebuah bank dapat mengalami likuidasi, serta mengetahui kepastian hukum apa saja yang deberikan kepada nasabah penyimpana dana jika bank tersebut dinyatakan likuidasi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 j.o Undang – undang No 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Bank ialah merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau funding dan juga sebagai penyalur dana bagi masyarakat atau lending. Adapun beberapa faktor yang memnyebabkan bank dilikuidasi, utang perusahaan berada di posisi extreme leverage, banyak utang yang sudah jatuh tempo, melakukan strategi yang salah, dan menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Kepastian hukum bagi nasabah bank yang mengalami likuidasi Pasal 1 Perpu Nomor 3 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Kata Kunci: Likuidasi, Kepastian Hukum, Nasabah ABSTRACT The purpose of this study is to find out what factors cause a bank to go into liquidation, and to find out what legal certainty is given to customers who deposit funds if the bank is declared liquidated. As for in this study using a normative juridical approach. Based on Law No. 10 of 1998 j.o. Law No. 7 of 1992, what is meant by Bank is a business entity that collects funds from the public or funding as well as channeling funds for the community or lending. There are several factors that caused the bank to be liquidated, the company's debt was in a position of extreme leverage, a lot of debt was past due, carried out the wrong strategy, and used a hole-to-mouth system. Legal certainty for bank customers undergoing liquidation Article 1 Perpu Number 3 of 2008, Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, Government Regulation Number 66 of 2008 concerning the Amount of Deposits Guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. Keywords: Liquidation, Legal Certainty, Customers
KEABSAHAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI OBJEK JAMINAN I Gede Ananda Eka Diana; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengkaji keabsahan dari media sosial Tiktok sebagai objek jaminan maupun terkait dengan permasalahan yang berpotensi ditimbulkan. Dengan mengaplikasikan metode yuridis-normatif sebagai metode penelitian hukum serta studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, kemudian dilakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa (1) Media sosial Tiktok dapat digunakan sebagai objek jaminan selama dapat dilakukan atau ditentukan adanya mekanisme pemindahan hak milik atau penguasaan terhadap akun tersebut, (2) konsekuensi yang timbul dari penggunaan media sosial Tiktok sebagai objek jaminan adalah bahwa penggunaan media sosial Tiktok sebagai objek jaminan berpotensi melanggar terms of use pengguna serta tidak mendapat perlindungan yuridis. Kata kunci: Hak Kebendaan, Jaminan, Media Sosial, Tiktok ABSTRACT This journal then aims to examine the validity of Tiktok's sosial media as an object of guarantee as well as related to problems that have the potential to arise. By using a normatif legal research method with the technique of collecting legal materials, the study of literature is analyzed in accordance with the problems studied in a qualitative juridical manner. This study obtained the results that (1) Tiktok sosial media can be used as an object of guarantee as long as it can be carried out or it is determined that there is a mechanism for transferring ownership or control of the account, (2) the consequences arising from the use of Tiktok sosial media as an object of guarantee are that using sosial media Tiktok as an object of guarantee can be a violation of user’s terms of use and there is no legal protection for parties who use Tiktok sosial media as an object of guarantee. Keywords: Property Rights, Security, Sosial Media, Tiktok
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KESENIAN BARONG NONG-NONG KLING DESA AAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL Cok Istri Krisna Wardani Pemayun; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kesenian Barong Nong-Nong Kling yang berasal dari desa Aan sebagai salah satu dari kesenian tradisional yang perlu dilestarikan serta mendapat upaya perlindungan sebagai ekspresi budaya stradisional milik Indonesia, karena merupakan perwujudan nilai-nilai tradisi budaya local dan warisan leluhur yang sangat berharga bagi masyarakat Desa Aan sehingga penting untuk dilindungi. Tujuan studi ini untuk mengetahui kesenian Barong Nong-Nong Kling termasuk sebagai objek perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hukum Kekayaan Intelektual serta perlindungan hukum bagi Kesenian Barong Nong-Nong Kling Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukan bahwa kesenian Barong Nong-Nong Kling termasuk sebagai objek perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam Hukum Kekayaan Intelektual yaitu berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta namun dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap kesenian Barong Nong-Nong Kling belum mampu terlaksana secara efektif. Factor- factor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi Kesenian Barong Nong-Nong Kling sebagai ekspresi budaya tradisional diantaranya factor pemahaman hukum, lingkungan, fasilitas serta factor kebudayaan. Kata Kunci: Kesenian Barong Nong-Nong Kling, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta. ABSTRACT Barong Nong-Nong Kling art originating from Aan village is one of the traditional arts that needs to be preserved and protected as an expression of Indonesia's traditional culture, because it is an embodiment of the values ??of local cultural traditions and ancestral heritage which is very valuable for the people of Aan Village. Important to protect. The purpose of this study is to determine whether the art Barong Nong-Nong Kling art is included as an object of protection of Traditional Cultural Expressions in Intellectual Property Law and legal protection of Barong Nong-Nong Kling Art as Traditional Cultural Expressions under the Copyright Act. This study uses normative juridical law research methods statutory and comparative approach. The results of the study show that the art of Barong Nong-Nong Kling is included as an object of protection for traditional cultural expressions in Intellectual Property Law, namely based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, but in its implementation the legal protection for the art of Barong Nong-Nong Kling has not been able to be carried out effectively. The factors that influence the delay in the implementation of legal protection for traditional cultural expressions are the legal understanding factor, environmental factors, facilities and facilities factors and cultural factors. Key Words: Barong Nong-Nong Kling Arts, Traditional Cultural Expressions, copy right.
PENYELESAIAN PERMASALAHAN KREDIT MACET PADA BANK MELALUI NOVASI Putra, Dewa Made Surya Aditya; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaturan novasi berdasarkan hukum positif di Indonesia serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila penyelesaian kredit macet pada bank diselesaikan melalui novasi. Penelitan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statue approach dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novasi adalah perjanjian pembaruan utang yang diatur pada Pasal 1413 – 1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memerlukan persetujuan para pihak untuk menjalankannya. Novasi atau perjanjian pembaruan utang menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kredit macet pada bank. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan novasi atau perjanjian pembaruan utang adalah hapusnya hutang yang lama dengan diiringi hutang dari perjanjian yang baru (novasi obyektif), serta dapat mengganti subyek dari perjanjian sebelumnya khususnya debitur (novasi subyektif). Debitur lama dapat dibebaskan dari tanggungjawab hutang lamanya secara penuh atau masih terikat apabila debitur baru tidak mampu pula melunasi kewajibannya. Kata Kunci: Kredit Macet, Bank, Novasi ABSTRACT The purpose of this writing is to examine how the regulation of novation is based on positive law in Indonesia and the legal consequences that arise when resolving non-performing loans in banks through novation. This research utilizes the statutory approach and literature study to gather legal materials. The results show that novation is a debt renewal agreement regulated in Articles 1413-1424 of the Civil Code and requires the consent of the parties involved to execute it. Novation, or debt renewal agreements, are one of the methods used to address non-performing loans in banks. The legal consequences of using novation or debt renewal agreements include the extinguishment of the old debt accompanied by a new debt from the new agreement (objective novation), and it may change the subject of the previous agreement, especially the debtor (subjective novation). The old debtor may be released from the responsibility of the old debt in full or remain bound if the new debtor is also unable to fulfill the obligation. Keywords: Non-Performing Loans, Bank, Novation
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DILUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA Adjiepradana, Noer Wahyu; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui status anak hasil luar perkawinan tentang waris dalam perspektif hukum HAM. Metode penelitian ini adalah penelitian normative melalui peraturan dan komparatifnya. Penelitian membuahkan hasil anak hasil luar kawin dalam hukum waris di Indonesia mengalami diskriminasi. Dalam hukum positif di Indonesia mengacu pada Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang-Undang Perkawinan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang cukup memberikan dampak positif serta pembaharuan bagi undang-undang perkawinan di Indonesia yang menghadiahkan kesempatan bagi anak diluar kawin untuk mendapatkan hak-hak serta kewajibannya yang selama ini dianggap merugikan serta tidak memberikan keadilan bagi anak diluar kawin dalam perspektif hukum hak asasi manusia.
HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA Ni Luh Putu Winda Juliandari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ben5b732

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui lebih jelas status hak waris anak yang lahir diluar perkawinan beda agama dan untuk mengetahui lebih jelas pengaturan hukum mengenai anak yang lahir di luar perkawinan. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, merupakan metode yang menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian, yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan. Hukum waris ialah peralihan kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seorang atau lebih yang lebih dikenal dengan pihak ketiga. Mengenai status hak waris anak yang lahir di luar perkawinan beda agama sesuai dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mendapat pembagian yang sama dengan anak sah. Sedangkan pengaturan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berubah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan sudah tidak berlaku sehingga terciptlah keadilan bagi anak yang lahir di luar perkawinan dengan memiliki hak yang sama selayaknya anak sah.
Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce Dwi Mayasari, I Dewa Ayu; Gde Rudy, Dewa
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31473

Abstract

In general, the agreement is made face-to-face. However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce. Through E-commerce, it has brought changes in human activities because through the internet, any transaction can be done, including making an agreement. However, many problems arise in transactions conducted electronically, such as trading transactions or buying and selling online. The problems that can be conveyed are firstly the urgency to reconstruct the practice of trade agreement arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties who are disadvantaged in practicing trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade agreement through E -Commerce. This research uses normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts and uses primary, secondary and tertiary legal sources. Furthermore, it is collected systematically using documentation studies and added with supporting data. The conclusion of this research is that the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done if a dispute occurs is through the Litigation, Non Litigation or BPSK channels.
Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Yang Sudah Berusia 25 Tahun I Gusti Ngurah Agung Brahmandya; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p3

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dilihat adanya kendala dari faktor tempat penyimpanan protokol Notaris serta faktor undang-undang itu sendiri. Sehingga solusi yang didapat dalam permasalahan ini pada pelaksanaan Pasal 63 Ayat (5) UUJN adalah MPD Notaris harus memiliki gedung atau ruangan khusus yang memadai untuk menyimpan protokol-protokol Notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Disaat yang bersamaan ketika MPD menyimpan protokol yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, MPD perlu diberikan kewenangan yang jelas untuk mengeluarkan salinan tambahan atas protokol tersebut.
Co-Authors Adjiepradana, Noer Wahyu Cok Istri Krisna Wardani Pemayun Dewa Ayu Sri Sathyawati Dewa Gde Rudy Dewi, Gusti Ayu Puspita Fadea Putri Novrilia Farhad Lubbena Huda, Hisbulloh I Dewa Ayu Wacik Yuniari I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Gede Ananda Eka Diana I Gst. Ngr. Bgs. Putra Prianatha I Gusti Ngurah Agung Brahmandya I Putu Dodi Pande Putra Sanjaya I Putu Eka Putrawan Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari Indrawati, AA Sri Lestari, Ni Made Yunika Intan Maria Wulan Sistiya Astari Michael Wibowo Joestiawan Ni Kadek Winda Nandayani Ni Ketut Dian Lestari Ni Luh Putu Winda Juliandari Ni Made Indahwati Ni Made Nita Pradnyaning Putri Ni Made Saraswati Nandila Putri Ni Nengah Nuri Sasmita Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari Paramesti, Aprillia Ayu Anggita Puspita Dewi, Gusti Ayu Agung Putra, Dewa Made Surya Aditya Putu Juliantika Dewi Putu Laksmi Noviyana Putu Manik Mahayoni Sianipar, Agripa Tri Fosa Tami Lyana Agatha BR Pasaribu Wiryadinata, Pande Putu Gede Prasta