Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Falkultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DILUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA Adjiepradana, Noer Wahyu; Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui status anak hasil luar perkawinan tentang waris dalam perspektif hukum HAM. Metode penelitian ini adalah penelitian normative melalui peraturan dan komparatifnya. Penelitian membuahkan hasil anak hasil luar kawin dalam hukum waris di Indonesia mengalami diskriminasi. Dalam hukum positif di Indonesia mengacu pada Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang-Undang Perkawinan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang cukup memberikan dampak positif serta pembaharuan bagi undang-undang perkawinan di Indonesia yang menghadiahkan kesempatan bagi anak diluar kawin untuk mendapatkan hak-hak serta kewajibannya yang selama ini dianggap merugikan serta tidak memberikan keadilan bagi anak diluar kawin dalam perspektif hukum hak asasi manusia.
HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BEDA AGAMA Ni Luh Putu Winda Juliandari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ben5b732

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui lebih jelas status hak waris anak yang lahir diluar perkawinan beda agama dan untuk mengetahui lebih jelas pengaturan hukum mengenai anak yang lahir di luar perkawinan. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, merupakan metode yang menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian, yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan. Hukum waris ialah peralihan kekayaan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seorang atau lebih yang lebih dikenal dengan pihak ketiga. Mengenai status hak waris anak yang lahir di luar perkawinan beda agama sesuai dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mendapat pembagian yang sama dengan anak sah. Sedangkan pengaturan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berubah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan sudah tidak berlaku sehingga terciptlah keadilan bagi anak yang lahir di luar perkawinan dengan memiliki hak yang sama selayaknya anak sah.
Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce Dwi Mayasari, I Dewa Ayu; Gde Rudy, Dewa
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31473

Abstract

In general, the agreement is made face-to-face. However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce. Through E-commerce, it has brought changes in human activities because through the internet, any transaction can be done, including making an agreement. However, many problems arise in transactions conducted electronically, such as trading transactions or buying and selling online. The problems that can be conveyed are firstly the urgency to reconstruct the practice of trade agreement arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties who are disadvantaged in practicing trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade agreement through E -Commerce. This research uses normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts and uses primary, secondary and tertiary legal sources. Furthermore, it is collected systematically using documentation studies and added with supporting data. The conclusion of this research is that the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done if a dispute occurs is through the Litigation, Non Litigation or BPSK channels.
Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Yang Sudah Berusia 25 Tahun I Gusti Ngurah Agung Brahmandya; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p3

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : faktor penyebab tidak efektifnya tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dilihat adanya kendala dari faktor tempat penyimpanan protokol Notaris serta faktor undang-undang itu sendiri. Sehingga solusi yang didapat dalam permasalahan ini pada pelaksanaan Pasal 63 Ayat (5) UUJN adalah MPD Notaris harus memiliki gedung atau ruangan khusus yang memadai untuk menyimpan protokol-protokol Notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Disaat yang bersamaan ketika MPD menyimpan protokol yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, MPD perlu diberikan kewenangan yang jelas untuk mengeluarkan salinan tambahan atas protokol tersebut.
Rekonstruksi Pengaturan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata Mayasari, I Dewa Ayu Dwi; Rudy, Dewa Gde; Indrawati, AA Sri
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v10i1p1-8

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kendala yuridis dari implementasi persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di pengadilan. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 meliputi proses memeriksa serta mengadili perkara oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kendala yuridis penerapan persidangan secara elektronik dalam hukum acara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 meliputi persetujuan pihak berperkara, pembuktian elektronik, serta ketidaksesuaian dengan prinsip persidangan terbuka untuk umum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Substansi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menunjukkan adanya pertentangan dengan hukum positif yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA DI DIVIDEN PERUSAHAAN PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  3731 K/PDT/2025) Tami Lyana Agatha BR Pasaribu; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/fex94g97

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian yang meneliti pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3731 K/Pdt/2025 serta mengkaji kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam mengadili sengketa harta pailit, khususnya sengketa dividen pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Permasalahan ini penting karena dalam praktik sering terjadi pengajuan gugatan sengketa harta pailit ke Pengadilan Negeri, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran kewenangan absolut dan ketidakpastian hukum. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menggabungkan pendekatan hukum perundang-undangan dengan pendekatan studi kasus. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber utama, sekunder, dan tersier. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menegaskan bahwa sengketa dividen pada perusahaan pailit merupakan bagian dari harta pailit (boedel pailit) yang berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dinyatakan tidak dapat diterima karena kesalahan forum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas kewenangan absolut dan asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia untuk menjamin kejelasan dan efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa.
Co-Authors Adjiepradana, Noer Wahyu Cok Istri Krisna Wardani Pemayun Dewa Ayu Sri Sathyawati Dewa Gde Rudy Dewi, Gusti Ayu Puspita Fadea Putri Novrilia Farhad Lubbena Huda, Hisbulloh I Dewa Ayu Wacik Yuniari I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Gede Ananda Eka Diana I Gst. Ngr. Bgs. Putra Prianatha I Gusti Ngurah Agung Brahmandya I Putu Dodi Pande Putra Sanjaya I Putu Eka Putrawan Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari Indrawati, AA Sri Lestari, Ni Made Yunika Intan Maria Wulan Sistiya Astari Michael Wibowo Joestiawan Ni Kadek Winda Nandayani Ni Ketut Dian Lestari Ni Luh Putu Winda Juliandari Ni Made Indahwati Ni Made Nita Pradnyaning Putri Ni Made Saraswati Nandila Putri Ni Nengah Nuri Sasmita Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari Paramesti, Aprillia Ayu Anggita Puspita Dewi, Gusti Ayu Agung Putra, Dewa Made Surya Aditya Putu Juliantika Dewi Putu Laksmi Noviyana Putu Manik Mahayoni Sianipar, Agripa Tri Fosa Tami Lyana Agatha BR Pasaribu Wiryadinata, Pande Putu Gede Prasta