Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.862
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Yustitia Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA
I Made Sudirga
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Pengelolaan Tanah di Desa Adat Kerobokan untuk Kegiatan Industri Pariwisata Lis Julianti; I Made Sudirga
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p15

Abstract

This study aims to find and examine the implementation of land management in the Kerobokan Traditional Village for tourism industry activities. The issues raised in this study are about mechanisms and procedures for land management and the implementation of land management in traditional villages for the tourism industry. This research is an empirical research with an emphasis on field data as primary data. This study found that the implementation of land management in the Kerobokan Traditional Village for tourism industry activities was carried out by leasing a contract based on an agreement through the relevant Paruman Desa Adat/Banjar Adat. The Kerobokan Traditional Village also has a Perarem Pangele which regulates administrative provisions that must be met by krama tamiu (in this case including investors). The authority to manage this land is strengthened by the Regional Regulation of the Province of Bali Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Article 1 number 8 which provides autonomy for Traditional Villages to manage their own households. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji terkait implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat Kerobokan untuk kegiatan industri pariwisata. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang mekanisme dan prosedur pengelolaan tanah serta implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat untuk industri pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian empirik dengan menekankan pada data lapangan sebagai data primer. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi pengelolaan tanah di Desa Adat Kerobokan untuk kegiatan industri pariwisata dilakukan dengan sewa kontrak berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat yang bersangkutan. Desa Adat Kerobokan juga memiliki Perarem Pangele yang mengatur tentang ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh para krama tamiu (dalam hal ini termasuk investor). Kewenangan pengelolaan tanah tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat pada Pasal 1 angka 8 yang memberikan otonomi bagi Desa Adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SISTEM PENANDATANGANAN ELEKTRONIK PADA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SECARA ELEKTRONIK I Made Sudirga
Jurnal Hukum Saraswati Vol 6 No 1 (2024): JHS MARET 2024
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v6i1.8822

Abstract

penandatanganan elektronik pada sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik ditinjau dari sistem keperdataan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang melekat layaknya alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata di persidangan menghadirkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi generali, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KREDIT BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DANU JAYA DI KECAMATAN PENEBEL KABUPATEN TABANAN Mansyur, Hilwa Kamila; Sudirga, I Made
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dimana hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu penerapan standar prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya dilakukan sejak proses pengajuan, pemeriksaan administratif, pengambilan keputusan, pencairan realisasi kredit. Selain itu terdapat proses pemantauan atau pengawasan kredit dengan dilakukannya survey lapangan secara langsung oleh petugas lapangan yang dilakukan pada saat petama kali permohonan kredit diajukan. Upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya dilakukan dengan menerapkan analisis kelayakan kredit dengan prinsip analisis kredit 5C yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.
PERLINDUNGAN HAK BAGI PEMOHON KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA AKIBAT PERMOHONAN FIKTIP POSITIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR Kristiawan, Gede Budi; Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Sudirga, I Made
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1191

Abstract

Dispute resolution procedures from lawsuits and applications filed at the State Administrative Court based on negative fictitious administrative orders or positive fictitious administrative orders. The adoption of the positive fictitious principle in various legislative policies of member states has finally brought positive results in facilitating the process of obtaining licenses and issuing decisions / other actions submitted by citizens to administrative organs. The essence of the Positive Fictitious Principle is that 'silence means agreement' and aims for legal certainty. The requirements of the application must have been received in full and are associated with legal principles that are affected to be the reason for not needing the involvement of the judiciary. On the other hand, the court is needed to provide legal protection for third parties who feel aggrieved by the issuance of decisions born from the positive fictitious process.
Legal Protection Against Sekaa Sidha Angklung Gamelan Equipment Theft Work by Tabanan Police Sukmayanti, Made Sinthia; Sudirga, I Made; Novelin, Tania
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.7824

Abstract

The aim of writing this article is to explain legal protection and obstacles to the theft of Sekaa Sidha Karya angklung gamelan equipment by the Tabanan Police. This research uses an empirical legal research method with a sociological approach, data obtained from field research directly at the location through interviews with informants and respondents to obtain primary data, while the literature obtains secondary data. The results of the research explain that legal protection for cases of theft of Sekaa Sidha Karya angklung gamelan equipment by the Tabanan Police is through preventive and repressive legal protection in accordance with the provisions of Articles 13, 14, 15 and 16 of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. Obstacles that occur in law enforcement regarding the theft of angklung gamelan equipment include not finding evidence, the absence of witnesses and supporting facilities at the crime scene, delays in reporting, and a lack of community cooperation with the police.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KONTEN DIGITAL Devi, Ni Kadek Alvina; Sudirga, I Made
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection of intellectual property rights (IPR) in the digital era is important because of the increasing economic activity and innovation carried out online. The aim of this research is to understand the challenges and solutions in protecting IPR in the digital era and to evaluate the effectiveness of existing legal instruments. The method used is descriptive and qualitative analysis based on the latest literature and legal regulations related to IPR in the digital era. The research results show that the digital era poses new challenges in IPR protection such as copyright infringement, identity theft and content piracy. However, there have been efforts to address these challenges through regulations such as the Copyright Act and the WIPO Convention.
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN HUTANG PIUTANG (Study kasus Putusan Nomor 1183/Pdt.G/2020/PN Dps) Patrisia Ludovika Manse; I Made Sudirga; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam proses jual beli tanah merupakan perjanjian yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, sebelum perjanjian pokonya yaitu akta jual beli (AJB) ditandatangani, yang tujuannya dilakukan oleh Notaris untuk menjamin kepastian hukum bagi penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli rumah, baik rumah susun maupun rumah yang di kembangkkan oleh developer sehingga perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual tidak sah untuk dipakai sebagai dasar peralihak hak atas tanah.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Akibat Pemutusan Arus Listrik Sepihak Sudirga, I Made
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 14 No 2 (2025)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p14

Abstract

This study aims to analyze the unilateral power outage by PLN which is contrary to the principle of consumer protection and to determine the form of legal protection available to MSMEs for detrimental power outages. This study uses normative legal research, which aims to examine and analyze legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as consumers for the power outage carried out by the State Electricity Company (PLN). This study uses three approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. All legal materials obtained are analyzed descriptively-analystically. The results of this study indicate that the unilateral power outage by PLN can be considered contrary to the principle of consumer protection, especially if it is carried out without following fair, transparent procedures and procedures, and ignoring consumer rights to receive notification, the opportunity to file objections, and recovery if they suffer losses. Legal protection for MSMEs against detrimental power outages can be categorized into two main forms, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection aims to prevent power outages that can harm MSMEs through various monitoring and regulatory mechanisms. Repressive legal protection is available when power outages have occurred and caused losses to MSMEs. enelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku UMKM atas tindakan pemutusan listrik yang merugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai konsumen atas tindakan pemutusan arus listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, terutama apabila dilakukan tanpa mengikuti tata cara dan prosedur yang adil, transparan, serta mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan pemberitahuan, kesempatan menyampaikan keberatan, dan pemulihan apabila mengalami kerugian. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap tindakan pemutusan listrik yang merugikan dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan listrik yang dapat merugikan pelaku UMKM melalui berbagai mekanisme pengawasan dan regulasi. Perlindungan hukum represif tersedia ketika pemutusan listrik telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM.
Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia I Made Sudirga
Jurnal Hukum Saraswati Vol 7 No 02 (2025): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v7i02.12701

Abstract

This research aims to guarantee the importance of protecting consumer rights as part of efforts to create a just and prosperous society, so an in-depth study is needed. The research method used in this research is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are Law Number 8 of 1999 as primary legal materials, journal articles and other documents as secondary legal materials and the tertiary legal materials used are legal dictionaries and encyclopedias. Data collection in this research was carried out through literature study (library research). The collected data will be analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The results of this research state that legal regulations regarding the protection of consumer rights in Indonesia have a strong foundation with the existence of the UUPK and various sectoral regulations. However, its implementation still faces various challenges. Challenges of protecting consumer rights in electronic transactions and e-commerce in Indonesia is multidimensional and requires collaboration between government, business actors, platform e-commerce, consumer protection agencies, and the public.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari AA Sudharmawan, AA Devi, Ni Kadek Alvina Kristiawan, Gede Budi Lis Julianti Made Emy Andayani Citra Made Emy Andayani Citra Made Reiza Maharani Augustiningsih Made Sinthia Sukmayanti Mansyur, Hilwa Kamila Ni Luh Diah Setiari Novelin, Tania Patrisia Ludovika Manse Putu Lantika Oka Permadhi