Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan (Studi Kasus di Kelurahan Merjolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang) Sultan Ali Sadewa; Harsanto Nursadi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1984

Abstract

The frequent conversion of agricultural land in Indonesia encourages the government to carry out or make legal products in terms of protecting sustainable food agricultural land in accordance with Law Number 41 of 2009. The stipulations in the Law are realized in the regions through the Regional Spatial Plan, in practice the conversion of agricultural land still often occurs, for example in Mojolangu Village, Lowokwaru District - Malang City. This research aims to find out whether land conversion can be implemented and how it is implemented. This research was compiled using doctrinal research methods. The results of this study are, first, the conversion of agricultural land can be carried out due to several factors, namely population, area, government policy. And regarding its implementation through the renewal of Malang City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning the Regional Spatial Plan of Malang City 2010-2030 which is then Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 concerning the Regional Spatial Plan of Malang City 2022-2042, with several stages, namely preparation for preparation, review of the previous "RTRW", collection of data and information, analysis, formulation of plan concepts, legalization of plans into regional regulations in accordance with Government Regulation Number 21 of 2021.
Implementation of Asymmetrical Decentralization In Papua: Relevance to Demands and Problems Angela, Deni; Nursadi, Harsanto
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no4.3474

Abstract

This research aims to analyze the implementation of asymmetric decentralization in Indonesia with the case study of Papua. Efforts to end the conflict in Papua are a priority for the Indonesian government. This research uses qualitative research methods packaged in a normative legal approach, including historical and legal approaches as primary sources for research. Based on the special autonomy law, there’s potential and equitable development through articles that provide opportunities for Indigenous Law 2/21. Because several changes lead to equality and the elimination of inequality. However, in practice, asymmetric decentralization can possibly become a problem, especially regarding the threat of conflict due to expansion and acts of corruption, collusion, and nepotism. In practice, several indicators have not been able to provide a solution to the separatism movement in Papua, especially regarding the peace agreement. The Implementation of special autonomy has not been a complete solution. Meanwhile, in the relevance of special autonomy, Law 2/21 sporadically has been by the requests represented DPRD included in the expense of discrimination and development allocation. However, in several demands, the Indonesian government has not been able to answer one of which is dialogue and openness of journalistic activities.
Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik Dwiatmoko, Anang; Nursadi, Harsanto
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i3.949

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas persoalan kewajiban pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah di era yang sentralistik. Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui problematika penataan pembentukan Peraturan Daerah melalui pelaksanaan harmonisasi oleh pemerintah pusat. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Bermula daripada perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui UU Nomor 15 Tahun 2019, Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan SE Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Melalui Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2011, dan SE Menteri Hukum dan HAM, ditambah ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja serta konsep RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011, pelaksanaan kegiatan harmonisasi Peraturan Daerah yang berasal baik dari usulan Kepala Daerah maupun usulan DPRD semula diselenggarakan secara horizontal oleh pemerintah daerah menjadi beralih ke lingkup vertikal pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuan penataan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang hendak dicapai dari pelaksanaan harmonisasi satu atap oleh pemerintah pusat. Melalui harmonisasi yang sentralistik, diharapkan mampu menghasilan Peraturan Daerah baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota yang efektif, tidak tumpang tindih dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.Penelitian ini membahas persoalan kewajiban pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah di era yang sentralistik. Penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui problematika penataan pembentukan Peraturan Daerah melalui pelaksanaan harmonisasi oleh pemerintah pusat. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Bermula daripada perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui UU Nomor 15 Tahun 2019, Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan SE Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.-01.PP.04.02 Tahun 2019tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Melalui Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2011, dan SE Menteri Hukum dan HAM, ditambah ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja serta konsep RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011, pelaksanaan kegiatan harmonisasi Peraturan Daerah yang berasal baik dari usulan Kepala Daerah maupun usulan DPRD semula diselenggarakan secara horizontal oleh pemerintah daerah menjadi beralih ke lingkup vertikal pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuan penataan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang hendak dicapai dari pelaksanaan harmonisasi satu atap oleh pemerintah pusat. Melalui harmonisasi yang sentralistik, diharapkan mampu menghasilan Peraturan Daerah baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota yang efektif, tidak tumpang tindih dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Analisis Dampak Adanya Dewan Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Desentrlisasi Pemerintah Daerah Scorpio, Belmondo; Nursadi, Harsanto
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i2.6543

Abstract

This research aims to find out what impacts arise and are felt as a result of the provision of an Agglomeration Area Council in the Special Region of Jakarta based on the instructions of Law Number 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta Province on the decentralization of regional governments within the scope of the agglomeration area. This study is a literature review using normative juridical research methods. The results of the study found that the agglomeration area stipulated in Law Number 2/2024 is an area for synchronizing policies related to spatial development and regional development plans. The Agglomeration Zone Council itself has the authority to coordinate, monitor and evaluate the synchronization of regional development implementation. The authority of the Agglomeration Area Council does not take away the regional government's authority or decentralization and regional autonomy, but the agglomeration area program is still implemented by the regional government in accordance with its autonomy, while the Agglomeration Area Council only carries out synchronization and coordination. Therefore, the impact of the existence of the Agglomeration Area Council is only to align the work programs carried out by regional governments which are included in the scope of the Jabodetabekjur Agglomeration Area.
Proyeksi Kebutuhan Lahan Bermukim dan Urgensi Kebijakan Densifikasi di Kabupaten Bogor Ananda, Saskia Nabila Fatia; Nursadi, Harsanto
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 21, No 3 (2025): JPWK Volume 21 No. 3 September 2025
Publisher : Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v21i3.63203

Abstract

Kabupaten Bogor, yang memainkan peran penting sebagai area pendukung bagi ibu kota Jakarta telah menjadi daya tarik karena biaya hidup yang relatif terjangkau dibandingkan dengan ibu kota, didukung oleh akses transportasi yang cukup memadai. Hal ini mendorong pertumbuhan populasi yang signifikan, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan kelangkaan lahan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan kebutuhan lahan permukiman di masa depan dan melihat urgensi kebijakan densifikasi akibat dinamika urbanisasi dan transformasi lahan di 21 kecamatan di Kabupaten Bogor. Metodologi yang digunakan melibatkan proyeksi kebutuhan lahan pada 21 kecamatan di Kabupaten Bogor menggunakan model yang dirumuskan sesuai dengan standar nasional dan menganalisis dokumen-dokumen terkait tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan proyeksi sebesar 2139 hektar lahan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan di 21 lokasi penelitian, dengan kebutuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Bojong Gede. Selain itu, dari 21 kecamatan yang diteliti, hanya 9 yang diperkirakan akan memiliki surplus lahan dengan daya dukung tinggi. Selain itu, analisis dokumen mengungkapkan adanya ketimpangan visi dan implementasi, kesadaran pemerintah akan permasalahan telah tertuang dalam visi pemerintahan namun implementasinya masih bersifat sektoral. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya menekankan kepentingan pengembangan perkotaan yang seimbang, manajemen lahan yang berkelanjutan, perencanaan proaktif melalui kebijakan densifikasi yang terarah, dan koordinasi yang efektif antara berbagai tingkat pemerintahan.
The Power of Evidence of a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB) in Full in Civil Dispute Cases Shidqi, Sheehandea Talitha; Nursadi, Harsanto
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 5 (2024): December: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i5.1159

Abstract

In daily practice, the implementation of this sale and purchase does not necessarily produce a sale and purchase agreement, but is carried out by making an agreement which is usually referred to as a Sale and Purchase Binding Agreement or PPJB. The use of PPJB in relation to the transfer of land rights is generally due to obstacles or unfulfilled requirements in land sale and purchase transactions. PPJB has the legal force of perfect and binding evidence because PPJB was made before a notary is included in an authentic deed. This article uses a juridical-normative research method, namely by examining the application of rules or regulations related to the issues discussed in this article. This article discusses the existence of legal loopholes that can harm buyers in using PPJB, one of which is caused by the lack of further regulation in legislation. From this article it can be concluded that PPJB can be the basis for the legal transfer of land rights which therefore has perfect evidentiary legal force in civil disputes
Pengaturan Pemberian Jaminan Pensiun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Syafruddin, Adam Candra; Harsanto Nursadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3503

Abstract

Penelitian berjudul “Pengaturan Pemberian Jaminan Pensiu Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja” ini  menganalisis mengenai pengaturan jaminan pensiun yang diberikan pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Salah satu upaya dari pemerintah dalam memperkuat kedudukan kedudukan dan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah dengan memberikan ha katas jaminan pensiun. Pada umumnya pemberian pensiun dibayarkan ketika pegawai telah berhenti kerja, atau dalam konteks pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah telah habis masa perjanjian kerja dengan pemerintah. Meskipun telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai pemberian pensiun bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun sampai sekrang belum ada peraturan teknis yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan iuran, nilai pensiun pokok dan skema pembayaran pensiun.
Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Hayuningtyas, Fendry Rizma; Nursadi, Harsanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14888

Abstract

Sering terjadinya alih fungsi lahan sawah di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan eksistensi lahan sawah untuk menjamin ketersediaan lahan sawah sebagai bentuk hak menguasai dari negara. Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, pemerintah mengamanatkan untuk percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi sebagai bentuk perlindungan eksistensi lahan sawah. Dalam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, dan bagaimana sinkronisasi peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, bertipe deskriptif analitis, dan merupakan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama, penetapan peta lahan sawah yang dilindungi melalui tiga tahapan yaitu verifikasi lahan sawah, sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah, dan pelaksanaan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, kedua, sinkronisasi peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan melalui permohonan dikeluarkannya lahan dari peta lahan sawah yang dilindungi selama memenuhi kriteria dalam Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 dan selanjutnya dilakukan perubahan peta lahan sawah yang dilindungi oleh perangkat daerah, ketua tim pelaksana, dan tim terpadu untuk terwujudnya sinkronisasi antar peraturan.
Penerapan Konsep Desentralisasi pada Pelayanan Publik: Studi Kebijakan Pengelolaan Municipal Solid Waste di Jepang Vanya, Irwinda; Nursadi, Harsanto
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1563

Abstract

In theory, decentralization is believed to have a good impact on improving public services. Japan is one of the countries that has succeeded in providing public services through granting authority to local governments. This paper discusses the application of the concept of decentralization to public services, particularly municipal solid waste management policies in Japan. The research was conducted on the Japanese government's policy regarding municipal solid waste management. The research method used is normative juridical. The results of the study show that community involvement, dynamic partnerships and funding creativity are the keys to the successful application of the concept of decentralization in municipal solid waste management in Japan. This shows a shift in the meaning of decentralization and the use of New Public Service, New Public Management and New Public Governance perspectives in the application of the concept of decentralization in municipal solid waste management in Japan. The Japanese government defines decentralization as a multidimensional process. To benefit from decentralization, lawmakers need to formulate appropriate configurations and relationships between stakeholders.
Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan (Studi Kasus di Kelurahan Merjolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang) Sultan Ali Sadewa; Harsanto Nursadi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1984

Abstract

The frequent conversion of agricultural land in Indonesia encourages the government to carry out or make legal products in terms of protecting sustainable food agricultural land in accordance with Law Number 41 of 2009. The stipulations in the Law are realized in the regions through the Regional Spatial Plan, in practice the conversion of agricultural land still often occurs, for example in Mojolangu Village, Lowokwaru District - Malang City. This research aims to find out whether land conversion can be implemented and how it is implemented. This research was compiled using doctrinal research methods. The results of this study are, first, the conversion of agricultural land can be carried out due to several factors, namely population, area, government policy. And regarding its implementation through the renewal of Malang City Regional Regulation Number 4 of 2011 concerning the Regional Spatial Plan of Malang City 2010-2030 which is then Malang City Regional Regulation Number 6 of 2022 concerning the Regional Spatial Plan of Malang City 2022-2042, with several stages, namely preparation for preparation, review of the previous "RTRW", collection of data and information, analysis, formulation of plan concepts, legalization of plans into regional regulations in accordance with Government Regulation Number 21 of 2021.