Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.525
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Wacana Hukum Pandecta Yustisia KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Unram Law Review Jurnal Yudisial PROGRESIF: Jurnal Hukum University Of Bengkulu Law Journal Cepalo Mulawarman Law Review Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Belo Perspektif Hukum
Faisal Faisal
Universitas Bangka Belitung
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Author: Faisal
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 21 No. 1: Januari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol21.iss1.art5

Abstract

This research is to discuss: first, what accounts for the reconceptualization of legality; and second, how to establish the legality principle law politics based on the social conditions of Indonesian society. This research is a normative legal study using the primary and secondary legal sources. This study concludes that first there is an adoption of characteristics which are against the formal law in legality principles of Criminal Code, namely the provision stating that a crime does exist in case of the fulfilment of the elements stated in the descriptiom of the case or accompanied by the consequences, which show that there is no place for unwritten law (customs) by looking at the existence of the characteristics of formal law violation. Second, ideas, concepts, values, of balance are the significant support in the legal political attempt of the legality principle using the prismatic concept (equilibrium value). The legality prismatic concept of the legality principle is originated from and oriented to the equilibrium of five pillars of Pancasila, which can be compacted into “three pillar equilibrium”, those are religion pillar, humanity pillar, and social pillar (nationalism, democracy, and social justice).
Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Faisal Faisal; Muhammad Rustamaji
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss3.art2

Abstract

The discussion regarding a single forum for advocates has been widely analyzed, but after the issuance of the Letter of the Chief Justice of the Supreme Court Number 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015, the concept of a single container still leaves big questions. One of the questions in the realm of criminal law is whether the letter of the Chief Justice that allows an advocate organization other than PERADI to propose an Advocate oath to the High Court can be categorized as an act against criminal law and can be held criminally responsible at the same time? This type of normative legal research uses a conceptual approach and a case approach, especially with regard to judicial reviews. The collection of legal materials is carried out by studying the literature on primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study concluded that the issuance of the Chief Justice of the Supreme Court No. 73/2015 which allowed advocacy organizations other than PERADI to propose an advocate's oath to the High Court could lead to acts against material criminal law. However, it is difficult to realize criminal liability for acts against criminal law due to the incomplete formulation, especially regarding the concept of contempt of court.
Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba) Faisal Faisal Faisal; Ndaru Satrio; Guskarnali Guskarnali
JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue2page199-212

Abstract

ABSTRAK Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip. Jawaban permasalahan akan ditemukan dengan menggunakan metode sosio legal, yaitu suatu metode yang tidak hanya melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan namun juga pelaksanaan di masyarakat yang dikaitkan dengan kesadarannya yang sangat dipengaruhi faktor di luar dirinya. Problematika Pelaksanaan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka adalah ketika akan direklamasi selalu dilakukan penambangan lagi oleh masyarakat dan masih menghasilkan timah yang banyak. Ketentuan sanksi tidak menjalankan kewajiban reklamasi dikenakan pasal 151 ayat 1 bahwa yang memberikan penjatuhan sanksi adminitrasi. Pasal 161A dan Pasal 161B mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan ketentuan pidana tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK jika tidak melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi.
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi Esmi Warassih Warassih Pudjirahayu; Faisal Faisal; Ndaru Satrio
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.1.35-46

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) was formed independently, in its journey experiencing many changes, both in terms of the substance of the regulations and the institutional structure. The focus of this paper is the provisions of Article 40 of Law No. 19 of 2019 concerning Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the KPK. this research is a type of normative (doctrinal) research with prescriptive and applied nature which shows that the authority to stop the investigation and prosecution of the KPK based on Article 40 of Law No. 19 of 2019 concerning Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the KPK does not reflect the principle of independence which is a derivation of the Pancasila Legal Aspect Value. The first problem is that limiting the time for handling cases by the KPK will actually complicate the performance of the KPK itself. The second problem, it is possible to stop the investigation and prosecution based on the subjectivity of the KPK. The third problem is the estuary of all problems namely abuse of power.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan sifat independen, dalam perjalanannya juga mengalami banyak perubahan, baik secara substansi peraturannya maupun secara struktur kelembagaannya. Adapun yang menjadi fokus kajian tulisan ini yaitu terkait ketentuan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Jenis penelitian ini adalah normatif (doktrinal) dengan sifat preskriptif dan terapan, yang menunjukkan bahwa wewenang penghentian penyidikan dan penututan KPK berdasarkan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mencerminkan asas independensi yang merupakan derivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila. Problematika yang pertama adalah membatasi waktu penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK justru akan mempersulit kinerja KPK itu sendiri. Problematika kedua, sangat dimungkinkan penghentian penyidikan dan penuntutan ini dilandasi dengan alasan subjektifitas dari KPK. Problematika ketiga adalah muara dari semua permasalahan yaitu abuse of power.
NEGARA: ANTARA PENGUSAHA TAMBANG DAN TAMBANG RAKYAT Derita Prapti Rahayu; M Shidqon Prabowo; Faisal Faisal
Jurnal Yudisial Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v14i2.492

Abstract

ABSTRAKTulisan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, yang merupakan putusan mengenai uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Substansi yang krusial dalam putusan tersebut adalah telah membatalkan bunyi Pasal 52 ayat (1) yang mengatur mengenai luas wilayah izin usaha pertambangan seluas 5.000 hektare tidak berlaku lagi, di mana konsekuensinya untuk wilayah izin usaha pertambangan tidak memiliki luas minimal untuk ditambang. Permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimanakah akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010? Kedua, bagaimanakah arah keberpihakan negara melalui putusan ini? Permasalahan akan dianalisis menggunakan metode hukum normatif, dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil analisis menemukan bahwa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 antara lain, menjadi tidak ada bedanya antara luas wilayah minimal bagi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat. Arah keberpihakan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 dinilai lebih berpihak pada pengusaha tambang, karena melalui putusan ini ada ketidakcermatan hakim terkait kata “rakyat” yang dimaksud lebih mengarah pada pengusaha tambang, bukan penambang rakyat. Putusan ini posisi negara membingungkan, membela hak rakyat atau membela hak pengusaha. Dengan tidak adanya minimal luas wilayah untuk usaha pertambangan. akan semakin menjadi tidak jelas perbedaan tambang rakyat dan usaha pertambangan, di luar juga terkait dampak lingkungan.Kata kunci: wilayah izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; wilayah pertambangan rakyat; tambang timah inkonvensional. ABSTRACT This writing is inspired by the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, which is the decision towards the judicial review of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The crucial substance in the decision is it annuls Article 52 paragraph (1) which regulates the range of the concession area of mining business for 5,000 hectares is invalid. As a result, the concession area of mining business doesn’t have a minimum range area for mining activities. The problems that will be discussed are rst, what are the legal consequences from the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010? Second, what direction does the state stand through this decision? The problems will be analyzed using normative legal methods with secondary data consisting of primary and tertiary legal materials. The analysis nds that the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, among others, there is no distinction between the minimum range area for the concession area of mining business and the people mining area. The state position tendency through the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010 is considered more likely in favor of mining entrepreneurs. There is a judge’s inaccuracy in the decision regarding the word “people” which tends to point to the mining entrepreneurs, not the people miners. The state position in this decision is ambiguous, whether it stands for the people’s rights or the entrepreneurs’ rights. With the absence of the minimum range area requirement for mining business, it becomes more obscure of the difference between people mining and corporate mining, likewise the environmental impact. Keywords: concession area of mining business; concession of people mining; area for people mining; unconventional stannary.
HUKUM MODERN DAN PROSES PENAKLUKAN Faisal Faisal
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2016): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.248 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v10i2.192

Abstract

Scientific of modern law is strongly influenced by the emergence of the paradigm of positivism. Modern law which in various ways or road, then spread to various parts of the world, is a type of law reached the peak of its development in the 19th century in Europe. The influence of modern law can make local laws with all their local wisdom becomes alienated in your own home. This is done by a process of conquest.
PANCASILA ANTARA AKUMULASI INFORMASI DAN PARADIGMA KEBANGSAAN Toni Toni; Faisal Faisal
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2019): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.029 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v13i1.1031

Abstract

Pancasila in relation to the law always has a general tendency that Pancasila is placed as the highest part of the Indonesian legal pyramid model. Pancasila becomes contemplation, concerning efforts to put Pancasila at a standstill in accumulating information or continuing it as a national paradigm and if Pancasila is expected to shape the nation's way of thinking, then it should be like what we are behaving in a national context. in fact, Pancasila is an authentic feeling of the national paradigm which must be continually maintained and pass on those values to logical consciousness with intuitive reflection.
Criminal Sanctions’ Reformulation in the Reclamation of the Mining Community Faisal Faisal; Derita Prapti Rahayu; Yokotani Yokotani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no1.2222

Abstract

The norm of sanctions in Mining Law 2020 through irrational legislative policies can trigger criminal disparities and become a criminogenic factor. Reformulation efforts are needed in formulating sanctions regarding reclamation. This research aims to realign the purpose of criminalizing the post-mining reclamation obligation in the community mining category. The discussion is focused on the provisions reformulation for the community mining category's reclamation obligation. The problem will be researched using normative legal research methods. According to this research, the reclamation obligation sanction is an omission offense. The reclamation omission offense is both a passive law and a formal offense. Reformulation is based on the basic idea of ​​balancing the double-track system of criminal sanctions. Criminal sanctions become the last instrument if the sanctions are ignored. Action sanctions prioritize restoring post-mining environmental conditions. The criminal sanctions threat and fines in the community mining category must be lighter.
HAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA KASUS TERTENTU DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF EQUALITY BEFORE THE LAW Ndaru Satrio; Faisal Faisal
Cepalo Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v5no1.2109

Abstract

Pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu dalam perlindungan saksi dan korban yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat menimbulkan problematika tersendiri dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Ada beberapa problematika yang  ditemukan oleh penulis jika pasal yang tersebut tetap dibelakukan. Problematika yang pertama yaitu pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu menimbulkan saksi dan korban pada tindak pidana yang lain tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Problematika kedua, adanya penerapan pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu menutup kesempatan perkara di luar perkara pidana seperti perkara perdata, perkara TUN untuk mendapatkan hak yang serupa . Problematika yang ketiga adalah konflik norma antara Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Pasal 224 ayat (1) KUHP. Dalam konteks ini penulis menggunakan asas yang relevan sebagai pisau analisis, yaitu asas equality before the law.Penulis berpandangan dengan adanya pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu dalam perlindungan saksi dan korban justru tidak sesuai dengan asas equality before the law, sehingga penulis mempunyai gagasan sebagai berikut: (1) Redaksi pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu dalam perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus segera diubah, (2) Perlindungan saksi dan korban harusnya tidak hanya untuk perkara pidana saja, tetapi juga harus mencakup semua perkara di luar perkara pidana, (3) Pemenuhan kewajiban dan pemberian hak harus senantiasa dijaga keseimbangannya (4) Pembaharuan perlindungan saksi dan korban harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
PERSPECTIVE OF RELIGIOUS JUSTICE IN THE FORMULATION OF PENAL REFORM Reski Anwar; Faisal Faisal; Rio Amanda Agustin
Cepalo Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v5no1.2240

Abstract

The perspective of justice from law enforcement is only on the law’s guidance, not based on God’s guidance that prioritizes substantive justice. The idea of religious justice contained in the renewal of criminal law there is Article 53 paragraph (2), with the provision reads in considering the establishment of law and justice as referred to in paragraph (1) there is a conflict that can not be met, the judge must prioritize justice. The recommendations are stated because the explanation of Article 53 paragraph (2) says that justice and legal certainty are two legal objectives that are often not in line with each other and difficult to avoid in legal practice. A rule of law that meets more legal certainty demands, the more likely aspects of justice are urged. Metode research used in this study is normative research, namely research on library materials that are essential data that is classified as secondary data that rests on data collection tools similar to literature studies or document studies. The results showed that if in the application of concrete events, justice and legal certainty are mutually urgent, then the judge, as far as possible, prioritizes justice over legal certainty. Religious Justice that exists in the value of Pancasila formulated into the renewal of criminal law justice contains a demand that people treat others following their rights and obligations. The treatment is not indiscriminate or compassionate; instead, everyone is treated equally under their rights and responsibilities.
Co-Authors Ahda Muttaqin Ahda Muttaqin Amir Dedoe Anri Darmawan Anri Darmawan Darwance, Darwance Derita Prapti Rahayu Elmina A Herysta Elmina A Herysta Esmi Warassih Warassih Pudjirahayu Ferdian, Komang Jaka Guskarnali, Guskarnali Hasmonel Ibrohim Ibrohim M. Witsa Firdaus Muchammad Shidqon Prabowo Muh. Rustamaji Muhamad Irfani Muhammad Rustamaji Muhammad Rustamaji Ndaru Satrio Ndaru Satrio Pratama Putra Sadewa Rafiqa Sari Rahmaddi Rahmaddi Reski Anwar Rio Amanda Agustin Toni Toni Toni Toni Tony Tony Winanda Kusuma Yokotani Yokotani