Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Derita Prapti Rahayu; Faisal Faisal
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i3.337-353

Abstract

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi pertambangan rakyat dari aspek perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga pengelolaan lingkungan hidup semakin menyulitkan masyarakat kecil. Tujuan penelitian ingin mengetahui sejauh mana keberpihakan negara terhadap eksistensi pertambangan rakyat pasca perubahan regulasi yang baru. Sisi manfaat dalam hal kebijakan hukum dalam rangka memperkuat posisi hukum pertambangan rakyat. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian dari penelitian ini antara lain; pertama, dengan diberlakukannya Undang-Undang Minerba Tahun 2020 membuat kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus. Pengorganisasian perizinan menjadi sentralistik oleh pemerintah pusat. Kedua, eksistensi pertambangan rakyat menjadi tidak jelas pihak mana yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Ketiga, peran strategis pemerintah daerah telah dicabut dan saat ini pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga akan muncul budaya birokratisasi dalam tata kelola pertambangan rakyat.
Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka) Derita Prapti Rahayu; Faisal; A. Cery Kurnia; Winanda Kusuma; Komang Jaka Ferdian
Perspektif Hukum VOLUME 21 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v21i2.89

Abstract

The role of the community is very strong and cares about the cultural heritage in their area in the form of the Kotakapur site. Communities who are members of POKDARWIS Bekawan, Kotakapur vilage, trying to make a historical tourism village are not easy, it requires the participation of the Regency Government and related agencies in overcoming one by one the problems that become obstacles to the construction of the site. The problem in this writing is what is the scope of Pokdarwis as a community organization? and secondly how is the urgency of legal entities in community organizations in the form of associations?. Problems will be analyzed using normative research methods, by producing answers, namely first, Pokdarwis is a social organization in the form of associations, second, the urgency of legal entities in Pokdarwis is their legal position as legal subjects.
The Urgency of Integration of Local Wisdom Related to Environmental Conservation in the Bangka Belitung Islands Hasmonel; Derita Prapti Rahayu; Faisal
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i2.618

Abstract

Local wisdom becomes the full authority of the Regency/City Government as clearly stated in the Table of Division of Authority for the Sub-Division of Local Wisdom Based on Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. Therefore, it is very necessary to know the urgency of the integration of local wisdom related to environmental conservation in the Bangka Belitung Islands. This study uses a socio-legal approach, namely the object of research remains in the form of law, namely laws and regulations related to local wisdom and the environment with the use of methods and theories of social sciences to assist researchers in conducting analysis. Local Wisdom is very important to be integrated in regional policies related to environmental conservation because there is a reciprocal relationship between humans and nature, where people who pay attention to local wisdom related to the environment always place the balance of nature in environmental management and must be accepted or approved, which means that the regulation gets recognition. legitimacy) from the community because it comes from local wisdom that lives in the community.
Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society Derita Prapti Rahayu; Faisal Faisal; Rafiqa Sari; Ndaru Satrio
LAW REFORM Vol 16, No 2 (2020)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.768 KB) | DOI: 10.14710/lr.v16i2.33780

Abstract

Law enforcement is a series of processes to describe values, ideas, ideals, and subsequently become legal objectives. The awareness and compliance of sailing administration to Matras fishermen in catching fish is very much determined by the legal culture of the community. The purpose of this discussion is to determine law enforcement in the context of legal culture in society. The results of the discussion conclude that the legal culture of Matras fishermen displays something unique, namely a spiritual presence and a contextual existence. Therefore, law enforcement in the cultural context is sharing space with the other side of the value that is believed to be sacred in religious substance and believing in the value of local wisdom. The pattern of law enforcement with a cultural dimension is a manifestation of synchronization of the various aspects of substance, structure and culture itself
Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Faisal Faisal; Anri Darmawan; Muh. Rustamaji; M. Witsa Firdaus; Rahmaddi Rahmaddi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p15

Abstract

The Dutch Colonial Criminal Code was born in the classical era. So that the concept of punishment is oriented towards acts with the argument of retaliation. So that criminal law enforcement is not in line with the development of national insight and global insight. The purpose of this research is to find out the renewal of the basic ideas of sentencing legislation policies, and the formulation of sentencing guidelines in the recently passed Criminal Code. The research method uses normative research. The results of the study show that legislation policy has a vision of building a national criminal law with the main mission of decolonization through systemic open codification. The basic idea of ??punishment reflects national goals and the value of balance. The purpose of sentencing is a rational choice that is formulated as a means of prevention, protection, protection and guidance. The Punishment Guidelines serve as a guide for judges to convict, pardon judges by not convicting, and impose sentences even though there are reasons for abolishing crimes Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kolonial Belanda lahir dalam era klasik. Sehingga konsep pemidanaan berorientasi pada perbuatan dengan dalil pembalasan. Sehingga penegakan hukum pidana tidak sejalan dengan perkembangan wawasan nasional dan wasasan global. Tujuan penelitian untuk mengetahui pembaruan ide dasar dari kebijakan legislasi pemidanaan, dan formulasi pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan legislasi memiliki visi membangun hukum pidana nasional dengan misi utama dekolonialisasi melalui kodifikasi terbuka bersifat sistemik. Ide dasar pemidanaan merefleksikan tujuan nasional dan nilai keseimbangan. Tujuan pemidanaan merupakan pilihan rasional yang diformulasikan sebagai sarana pencegahan, perlindungan, pengayoman, dan pembinaan. Pedoman Pemidanaan menjadi panduan hakim memidana, pemaafan hakim dengan tidak memidana, dan menjatuhkan pidana meskipun ada alasan penghapus pidana.
Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP Faisal Faisal; Derita Prapti Rahayu; Anri Darmawan; Muhamad Irfani; Ahda Muttaqin
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i1.220-232

Abstract

Santet kerap kali menimbulkan keresahan masyarakat, belum ada hukum positif yang mengatur tentang santet. RUU KUHP Nasional yang akan datang, santet dirumuskan dalam Pasal 252. Politik hukum dalam memformulasikan santet hanya menjangkau dimensi perbuatan bukan akibat dari perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi nilai dan pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet. Hasil kajian menunjukkan, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik main hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Perspektif nilai yang ingin ditegaskan tercermin dalam teori relatif dicirikan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan terjadi dan sebagai sarana memperbaiki pelaku kejahatan. Pemaknaan normatif, santet merupakan delik formil yang dilarang adalah perbuatannya bukan akibat yang ditimbulkan. Pemaknaan integrasi-sosial ialah upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh hukum maka kriminalisasi santet ditujukan pemeliharaan stabilitas masyarakat agar saling melindungi tidak membalas dengan perbuatan main hakim sendiri.
Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 34/PID.B/2020/PN MII Elmina A Herysta; Faisal Faisal; Toni Toni; Ibrohim Ibrohim
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2023): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i1.7562

Abstract

This research examines Decision Number 34/Pid.B/2020/ PN MII in the case of loss of life of another person cannot be convicted because it is based on forced defense beyond the limit or noodweer exces. Noodweer exces is a defense when a person experiences an attack or threat of attack, the exceeding of the limits of a defense must be due to the influence of a great mental shock. The purpose of this study is to determine the applicability of noodweer exces in criminal case number 34/Pid.B/2020/ PN MII and to determine the criminal liability of the perpetrator in Decision Number 34/Pid.B/2020/ PN MII in terms of forced defense beyond the limit. The type of research used is normative juridical with a case approach method. The results showed that noodweer exces could not be applied because the shooting of the victim's head by the defendant Sumantri was not caused directly by severe mental shock. According to the Theory of necessary defense, the defense must be proportional to the nature of the attack. Because the element of necessity defense is not fulfilled and the defendant's actions fulfill the element of negligence, the defendant can be convicted as formulated in Article 359 of the Criminal Code.  
TELAAH ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN MELALUI MODUS RITUAL MISTIS Ahda Muttaqin; Elmina A Herysta; Faisal Faisal; Pratama Putra Sadewa
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.8.1.35-51

Abstract

Criminal act only refer to being prohibited and punishable by a criminal act. The principle of responsibility in criminal law is not to be punished if there is no mistake (Geen straf zonder schuld). This principle is not stated in written law but in unwritten law this principle applies. In the current era of globalization and technological developments, it does not immediately change the mindset of people to think rationally and modernly. But many Indonesian people without exception, educated or not, believe in mystical things. In crime, all parties can be subject to punishment, including in terms of assisting criminal acts. The purpose of this study is to formulate the norms of delict for fraud and to examine the geen straf zonder schuld principle of criminal liability for fraud through mystical rituals. The approach method used in this writing is a normative and statutory approach and a conceptual approach. The formulation of the problem in this paper is how to formulate the norms of delict delict through mystical rituals and how to study the geen straf zonder schuld principle of criminal liability for fraud. The conclusion of this study is that the formulation of the norm for delict acts of fraud lies in the ways and efforts that have been used by the perpetrators of the offense to move others to believe in something like mystical, supernatural things and the geen straf zonder schuld principle of criminal liability for fraud shows that the principle this is not stated in written law but in unwritten law this principle applies.
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL INJUSTICE: IMPACT AND SUSTAINABILITY OF SMALL SCALE TIN MINING UNDER INDONESIA’S NEW MINERAL AND COAL REGULATION Derita Prapti Rahayu; Faisal Faisal; Darwance Darwance; Komang Jaka Ferdian
Cepalo Vol 7 No 2 (2023): Issue In progress (August 2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v7no2.3137

Abstract

The transformation of mining law policy in Law No. 3 of 2020 concerning Minerals and Coal has broad implications for mining law, including illegal tin mining. The high dependence of the tin extractive economy in Bangka Belitung has changed the landscape of this archipelago province as an area with a high level of natural damage and social disasters. The ability of governments through regulatory instruments to tackle illegal mining is an important ideal goal. This research was conducted using socio-legal methods, to produce a comprehensive analysis related to the environmental and social impacts of illegal tin mining after the renewal of the mineral and coal law. This study found that the transition of mining authority from the central government to the regional government directly has an impact on the proliferation of illegal mining activities. Substantive changes in the mineral and coal law have not provided a strategic solution because the tug-of-war over authority ends with the continued delegation of authority to grant community mining permits to local governments. Meanwhile, the unpreparedness of local governments has resulted in the continued marginalization of mining communities and has an impact on widespread environmental damage. The lack of fair decision-making processes for people mining licences is indicative of an immature tin mining management in Bangka Belitung. The purpose of this study is to provide a comprehensive overview of the implications of the latest mineral and coal policies on illegal tin mining activities, as a reference and consideration in strategic policy making to create an ideal and sustainable tin mining ecosystem.
Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba Derita Prapti Rahayu; Faisal Faisal
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28013

Abstract

Dinamika politik hukum pengaturan mengenai kewenangan perizinan mineral dan batu bara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semula kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, saat ini kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba serta implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian agar dapat diketahuinya beberapa perubahan yang signifikan kewenangan perizinan pertambangan berikut pula syarat dan tahapannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian menyajikan kesimpulan bahwa paradigma sentralistik pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangan delegasi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan.The dynamics of the legal politics of regulating mineral and coal licensing authorities have undergone significant changes. Initially, the authority was given by law to local governments, now this authority is taken over by the central government. The purpose of this research is to find out the direction and philosophical basis of the legal politics behind the amendments to the Minerba Law and its implications for the mining licensing authority. The benefits obtained from research are so that some significant changes in mining licensing authority can be identified as well as the terms and stages. The research method uses normative legal research. The results of the research study present the conclusion that the centralistic paradigm of granting permits in an integrated manner also marks the shift of regional authority from attribution to delegation authority. Affirming the political direction of mining law is a priority for the authority of the central government when several strategic articles have been amended and even eliminated. Amendments to the formulation in Article 4 (mineral and coal control rights) and Article 6 (mining management authority) of the 2020 Minerba Law show that there is no longer any partiality for local governments to allocate mining licensing authority.