Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Sawwa: Jurnal Studi Gender Diponegoro Law Review Jurisprudence Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Administrative Law & Governance Journal JUSTISI Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs
Ani Purwanti
Faculty Of Law, Diponegoro University
Religion Humanities Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
TANTANGAN INDONESIA DALAM TAMAN SARI DUNIA : MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN FX. Adji Samekto; Ani Purwanti
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2021: VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.2

Abstract

Taman Sari Dunia suatu istilah yang bersumber dari pidato Soekarno dihadapan Sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Istilah Taman Sari Dunia menunjuk pada keberadaan negara-negara dunia yang beranekaragam aliran sistem ekonomi-politik dan ideologinya, tetapi berdiri sederajat. Dalam konsep masyarakat internasional seperti itu, maka benarlah kalau kemudian di dalam Piagam PBB dirumuskan larangan dilakukannya intervensi satu negara terhadap negara yang lain, karena hal itu merupakan pelanggaran atas hak kemerdekaan segala bangsa. Kemerdekaan merupakan jalan yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam kemerdekaan itulah baru kita dapat menyelenggarakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Akan tetapi dalam perjalanan realitasnya, penjajahan dan intervensi tetap terjadi dengan wujud yang berbeda. Kini penjajahan dilakukan dengan instrumen teknologi informasi untuk membawa dunia pada cara berpikir pasar bebas. Hal itu semakin menguat ketika dunia memasuki era globalisasi pada tahun 1989-1990 an. Upaya mendominasi dan menciptakan ketergantungan oleh satu atau sekelompok kekuatan negara terhadap negara lain semakin mendapatkan ruangnya dalam arena pasar bebas dunia. Fenomena ketidak adilan yang terjadi dalam hubungan antar negara ini harus terus-menerus dilawan karena akan selalu menghambat upaya pencapaian kesejahteraan oleh suatu bangsa. Momentum terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 yang lalu, harus menjadi momentum untuk merubah situasi ketidakadilan dunia, melalui perjuangan kedaulatan pangan oleh bangsa Indonesia, sebagai salah satu langkah membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat wabah virus tersebut. Kedaulatan pangan adalah hak setiap negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.
Perubahan Tatanan Sosial dan Transformasi Pemaknaan Pancasila Adji Samekto; Ani Purwanti
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2023: VOLUME 3 ISSUE 1, APRIL 2023
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v3i1.132

Abstract

Perubahan-perubahan tatanan sosial sebagai implikasi dominasi pasar bebas dan demokrasi liberal semakin menampakkan pengaruhnya dalam tatanan politik, ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, dengan dukungan teknologi telekomunikasi yang pesat di era digital sekarang ini. Hal itu tentu berpengaruh pada implementasi ideologi yang harus terus-menerus ditransformasikan untuk mampu menjawab tantangan perubahan yang sangat signifikan. Berlatarbelakang itu diajukan pertanyaan; (1) bagaimana pengaruh pergeseran tatanan sosial terhadap pemaknaan Pancasila; (2) bagaimana pengaruh dominasi demokrasi liberal terhadap tatanan sosial terutama di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab agar Pancasila tetap dapat diartikulasikan namun relevan dengan perkembangan tatanan sosial. Berdasarkan hasil pembahasan yang mendasarkan pada kajian dalam pendekatan filosofis-historis dan sosiologis maka diperoleh kesimpulan: Pertama, keberhasilan demokrasi liberal menembus ruang dan waktu dan tak terkalahkan pada saat ini, seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana seharusnya demokrasi Pancasila dikelola untuk mengantarkan kemajuan bangsa berdampingan dengan keberlakuan pasar bebas. Kedua, kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas, namun harus peduli dengan penderitaan masyarakat dan ketika harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan masyarakat bangsa harus dikedepankan. Oleh karena  itu transformasi pemaknaan Pancasila dalam era kekinian menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Ideologi harus dapat menjawab tantangan konkret.
Analyzing the Role of Spatial Planning Law in Promoting Social Justice and Environmental Protection for Vulnerable Urban Communities Retno Eko Mardani; Ani Purwanti; Bagus Hermanto
Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Vol. 2 No. 4 (2025): December: International Journal of Law and Civil Affairs
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greensocial.v2i4.273

Abstract

Rapid urbanization, especially in developing countries, has worsened spatial inequality and environmental degradation, impacting vulnerable urban communities living in informal settlements with limited access to services and increased environmental risks. This study examines the role of spatial planning law in promoting social justice and environmental protection in urban areas, particularly for marginalized populations. While spatial planning laws have the potential to promote equity and sustainability, inconsistent enforcement and inadequate evaluation mechanisms reduce their effectiveness. Using a qualitative legal analysis approach, the research reviews statutory frameworks, urban planning documents, and case studies to assess the practical application of these laws. Findings show that integrating spatial planning laws with social justice and environmental sustainability principles can enhance the living conditions of vulnerable communities by ensuring equitable resource access and reducing exposure to environmental hazards. However, fragmented legal frameworks, weak enforcement, and a lack of participatory planning hinder their impact. Comparing with traditional urban planning, social justice-oriented spatial planning provides more sustainable outcomes by prioritizing equity and environmental protection. The study recommends policy reforms to strengthen law enforcement, encourage inclusive decision-making, and integrate social justice and sustainability into urban planning frameworks. Further research is needed to assess the long-term impacts and role of these laws in achieving equitable urban development.
Gender Dimension in Meaningful Public Participation: A Comparative Study of Village Regulation Formation in Indonesia and Poland Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Rengga Kusuma Putra; Ani Purwanti; Satriya Nugraha; Edvardas Juchnevicius
JUSTISI Vol. 12 No. 3 (2026): JUSTISI Inpress
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i3.5493

Abstract

This study aims to analyze the gender dimension of meaningful public participation in the formulation of village regulations in Indonesia and Poland. Unlike previous studies, which generally addressed public participation, gender equality, or local governance separately and were limited to a single country, this study brings these three areas together in a cross-national comparison by assessing not only the presence of women but also their ability to influence decisions. The method of this study employs a qualitative approach with a normative-sociological comparative design. Secondary data in the form of legislation, scholarly articles, research reports, and policy documents were collected through a literature review and analyzed using document analysis, thematic analysis, and cross-national comparison. The novelty of this study lies in the development of a comparative framework linking four elements: legal guarantees, access to participation, women’s representation, and substantive influence on regulations. The results show that the legal frameworks of both countries have provided channels for local participation; however, provisions that tend to be gender-neutral have not yet guaranteed women’s substantive involvement. In Indonesia, village deliberations are more heavily influenced by social hierarchy, patriarchal norms, the dominance of the male elite, and women’s limited access to information and legal literacy, resulting in participation that is often merely procedural. In Poland, public consultations and local councils have more formal institutional structures and relatively more open access, but gender stereotypes and low representation of women in strategic positions still limit their influence on decision-making. Thus, the gap in Indonesia is primarily rooted in sociocultural barriers and participatory capacity, whereas the gap in Poland is more evident in political representation and institutional effectiveness. These differences underscore that legal recognition yields different qualities of participation when institutional contexts differ. This study concludes that meaningful participation requires gender-responsive consultation designs, the strengthening of women’s organizations, legal literacy, political education, affirmative action policies, and institutional support tailored to each country’s context.
Co-Authors Abdul Djalil Ahmad Wildan Sukhoyya Aldila Arumita Sari Anggelia Anggelia Appludnopsanji Appludnopsanji Bagus Hermanto Candra Ulfatun Nisa Disemadi, Hari Sutra Dwi Andayani Budisetyowati Dyah Wijaningsih Edvardas Juchnevicius Esmi Warasih Pudjirahayu Evis Garunja Fajar Ahmad Setiawan Fajar Ahmad Setiawan Fajar Ahmad Setiawan Fayreizha Destika Putri FX Adji Samekto Hari Sutra Disemadi Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Leony Sondang Suryani Mahfudzotin Nikmah Marzellina Hardiyanti Marzellina Hardiyanti Muh. Afif Mahfud Natalia Nababan Palmawati Tahir R.B. Sularto Rengga Kusuma Putra Retno Eko Mardani Satriya Nugraha Suteki Suteki Suteki Suteki