Articles
<![CDATA[OPTIMALIZATION OF LEGAL PROTECTION FOR FEMALE HOUSEMAIDS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Marzellina Hardiyanti]]>;
<![CDATA[Ani Purwanti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Review Vol 4, No 2 (2019): Diponegoro Law Review October 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (680.189 KB)
|
DOI: 10.14710/dilrev.4.2.2019.256-273
<![CDATA[Housemaids are one of the most vulnerable groups to violence and unfair wage. The problem is that, in Indonesia, female comprised 90% of the housemaids, thus making them even more vulnerable. Several cases of physical, psychological, and sexual violence that happened against housemaids are due to discriminative environment. This problem is what urges for the access of justice for female housemaids in Indonesia, thus the focus of this article. The research of this article used the normative legal approach based on literature studies and descriptive analysis towards the problem. The urgency of legal protection for female housemaids in Indonesia is caused by the prevalence of domestic violence and unfair compensation. Therefore, a comprehensive and exhaustive legal framework is needed to provide a sufficient access of justice mechanism for female housemaids, such as a legislative act specified for them. Rehabilitation is also a vital mechanism, especially to housemaids who suffered from violence by providing them temporary shelters, counseling, and protection from retalitation.]]>
<![CDATA[Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Anggelia Anggelia]]>;
<![CDATA[Ani Purwanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10974
<![CDATA[Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis kebijakan perlindungan bagi anak (perempuan) korban eksploitasi seksual melalui nikah siri yang marak terjadi di Indonesia.Metodologi: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual dan analisis dalam membantu pemecahan rumusan masalah.Temuan: Penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan tentang larangan eksploitasi seksual dalam pernikahan siri terhadap anak tidak diatur secara tegas dalam hukum nasional, tetapi tindakan tersebut dilarang. Pemerintah diharapkan untuk segera menilai, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan penghapusan pernikahan anak di bawah umur dengan diberikan sanksi pidana yang tinggi secara berurutan untuk menciptakan kepastian hukum. Perubahan UU Perkawinan dengan menaikkan batas usia pernikahan untuk wanita sebagai bentuk perlindungan preventif dalam mengurangi pernikahan siri. Melakukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk menilai aplikasi hukum anak, serta melibatkan mereka dalam seminar atau forum yang membahas masalah anak- anak, dalam rangka menciptakan upaya perlindungan anak.Kegunaan: Penelitin ini diharapkan dapat mendukung literasi kepada masyarakat khsusnya orang tua terkait pencegahan nikah siri terhadap anaknya, serta penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam literatur mengenai perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual melalui nikah siri.Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual yang melalui pernikahan siri, ditinjau dari perspektif hukum nasional.]]>
<![CDATA[The Impact of Indonesian Law No. 6/2014 on Women’s Political Participation in the Politics of Kelurahan: A Study on Kelurahan’s Community Empowerment Institution (LPMK) in Salatiga, Indonesia ]]>
<![CDATA[Ani Purwanti]]>;
<![CDATA[Dyah Wijaningsih]]>;
<![CDATA[Fajar Ahmad Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 19, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.2.2546
<![CDATA[In Indonesia, decentralization and democratization have prompted the issue of women’s representation to be brought upon local and small-scale communities. One of the examples is the Indonesian Law No.6/2014 (the Village Act) in which the affirmative action for women’s participation is mandated in village’s representative body. Later, the same action is implemented in the urban counterpart to village’s rural that is Kelurahan, with the same Act –mutatis mutandis-. This article explores the implementation of Law No. 6/2014’s affirmative action to the kelurahan’s representative body, the Community Empowerment Institution or Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) in Salatiga. Acknowledging that there are fundamental differences between village and kelurahan, we found that such a maneuver has caused policy and practical inconsistencies where gender equality clause is omitted and the organization’s structure remains unreformed. Thus, it seems that the implementation of affirmative action for women participation in kelurahan’s politics has been withered before blooming.]]>
<![CDATA[TANTANGAN INDONESIA DALAM TAMAN SARI DUNIA : MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN ]]>
<![CDATA[FX. Adji Samekto]]>;
<![CDATA[Ani Purwanti]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v1i1.2
<![CDATA[Taman Sari Dunia suatu istilah yang bersumber dari pidato Soekarno dihadapan Sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Istilah Taman Sari Dunia menunjuk pada keberadaan negara-negara dunia yang beranekaragam aliran sistem ekonomi-politik dan ideologinya, tetapi berdiri sederajat. Dalam konsep masyarakat internasional seperti itu, maka benarlah kalau kemudian di dalam Piagam PBB dirumuskan larangan dilakukannya intervensi satu negara terhadap negara yang lain, karena hal itu merupakan pelanggaran atas hak kemerdekaan segala bangsa. Kemerdekaan merupakan jalan yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam kemerdekaan itulah baru kita dapat menyelenggarakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Akan tetapi dalam perjalanan realitasnya, penjajahan dan intervensi tetap terjadi dengan wujud yang berbeda. Kini penjajahan dilakukan dengan instrumen teknologi informasi untuk membawa dunia pada cara berpikir pasar bebas. Hal itu semakin menguat ketika dunia memasuki era globalisasi pada tahun 1989-1990 an. Upaya mendominasi dan menciptakan ketergantungan oleh satu atau sekelompok kekuatan negara terhadap negara lain semakin mendapatkan ruangnya dalam arena pasar bebas dunia. Fenomena ketidak adilan yang terjadi dalam hubungan antar negara ini harus terus-menerus dilawan karena akan selalu menghambat upaya pencapaian kesejahteraan oleh suatu bangsa. Momentum terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 yang lalu, harus menjadi momentum untuk merubah situasi ketidakadilan dunia, melalui perjuangan kedaulatan pangan oleh bangsa Indonesia, sebagai salah satu langkah membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat wabah virus tersebut. Kedaulatan pangan adalah hak setiap negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri ]]>
<![CDATA[Dyah Wijaningsih]]>;
<![CDATA[Esmi Warasih Pudjirahayu]]>;
<![CDATA[Suteki Suteki]]>;
<![CDATA[Ani Purwanti]]>;
<![CDATA[Abdul Djalil]]>;
<![CDATA[Muh. Afif Mahfud]]>
<![CDATA[ Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/alj.v4i2.280-293
<![CDATA[AbstractThe purposes of this article are to analyze the causing factors of violance against woman and children in Wonogiri regency and optimization treatment over violance against woman and child in Wonogiri regency. This is a sociolegal research with primary data. Those data are collected through focus group discussion and brainstorming to related stakeholders. Based on analysis, it can be concluded that there are several influential factor in violance against woman and children in Wonogiri Regency, namely : (1) social factor; (2) economical factor; (3) additional role; (4) wandering parent. Efforts in countermeasuring violance agains woman and children are : (1) integration and socialization; (2) make educational website and youtube channel; (3) training of early childhood education teacher; (4) premarital education and (5) treatment of childen whose parent in wandering. Keywords : Violance, Victim, Women, Child Abstrak Penelitian ini hendak menelaah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri dan upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian socio legal. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui focus group discussion dan brainstorming terhadap para stakeholder perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa : pertama, faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah ; (1) faktor sosial; (2) faktor ekonomi; (3) faktor peran tambahan bagi orang tua sebagai pendamping pembelajaran; (4) faktor orang tua di perantauan. Kedua, upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ; (1) keterpaduan dan sosialisasi; (2) pembuatan website dan channel youtube untuk pembelajaran; (3) pelatihan bagi guru PAUD, (4) pendidikan pranikah; (5) penanganan anak yang orang tuanya merantau Kata kunci : Kekerasan, Korban, Perempuan, Anak ]]>
<![CDATA[Normativity of Scientific Law in the Perspective of Neo-Kantian Schools of Thought ]]>
<![CDATA[FX. Adji Samekto]]>;
<![CDATA[Ani Purwanti]]>
<![CDATA[ Hasanuddin Law Review VOLUME 3 ISSUE 1, APRIL 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Hasanuddin University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.876 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v3i1.761
<![CDATA[Scientific normativity of law conceived as a character inherent in legal science as a sui generis. Jurisprudence basically studies the law, something that initially emerged from the dogmatic belief in philosophy. Dogmatism refuse to alter beliefs one iota. The teachings of dogmatic philosophy stem from the teachings of Plato and reflected in the legal enforceability. Dogmatism in the law is reflected in the Corpus Juris Civilis. Along with the development of post Era Scholastic philosophical thinking, the philosophy synthesizes thought between dogmatic thinking and skeptic has appeared in the Age of Enlightenment. This idea is reflected in Transcendental Idealist philosophy thought of Immanuel Kant. The core idea is that real human beings are given the ability to understand based on empirical experience and actually also able to gain an understanding of the human being that is the essence of symptoms. Transcendental Idealist, thus dynamic, moving to look for values that are useful for life. Transcendental Idealist thought then be adopted Kelsen in the teaching of normativity in legal positivism. Normativity in the teachings of Hans Kelsen’s legal positivism derived from the integration of empirical positivism and idealistic empiricism.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH MELALUI KREDIT PEMILIKAN RUMAH SECARA OVER CREDIT DI BAWAH TANGAN ]]>
<![CDATA[Mahfudzotin Nikmah]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>;
<![CDATA[Ani Purwanti]]>
<![CDATA[ JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 1 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Putri Maharaja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33760/jch.v6i1.254
<![CDATA[This research aims to examine the transfer of housing Mortgages (KPR) by transferring loans (over credit). This problem is caused by the lack of public knowledge about existing legal regulations related to buying and selling KPR by Over Credit. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this research show that the process of over credit under the hand can be detrimental to third parties or substitute debtors. The loss was caused by the KPR organizer bank refusing to submit the KPR house certificate and the substitute debtor could not carry out the process of changing ownership of the land certificate for the KPR house he bought because the certificate was still registered in the name of the first party. Therefore, the settlement for the loss can be made by filing a lawsuit through the District Court with a verdict that has permanent legal force regarding the validity of the sale and purchase of mortgages under the hand and the third party is given the authority and power to use as appropriate.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2044/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR) ]]>
<![CDATA[Natalia Nababan]]>;
<![CDATA[R.B. Sularto]]>;
<![CDATA[Ani Purwanti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.604 KB)
<![CDATA[Berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian dari pemerintah, diantaranya adalah Perdagangan Orang, hal tersebut menimbulkan banyaknya korban-korban kejahatan dan berbagai permasalahan maupun kekhawatiran yang terjadi dimasyarakat pada umumnya, baik korban ataupun pihak korban. Dalam penulisan ini penulis menyoroti kasus Perdagangan Orang dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta untuk mengetahiu bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar terkait Restitusi Korban. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder seperti Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum beserta buku-buku atau literatur-literatur karya ilmiah. Hasil yang penulis dapat dari penelitian ini adalah bahwa semua peraturan dalam kebijakan formulasi mengenai perlindungan korban sudah ada di Indonesia yang mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi. Namun disamping itu masih saja terjadi kekosongan hukum khususnya pada kasus ini, dimana Hakim memberikan Putusan alternatif antara pidana kurungan atau membayar Restutusi seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 4 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dikarenakan pidana kurungan yang begitu singkat, terpidana lebih memilih untuk pidana kurungan sehingga perlidungan korban untuk mendapatkan Restutusi tidak tercapai. ]]>
<![CDATA[PEMILIHAN WANITA DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Ahmad Wildan Sukhoyya]]>;
<![CDATA[Ani Purwanti]]>;
<![CDATA[Dyah Wijaningsih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (718.738 KB)
<![CDATA[Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)Keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan kebijakan masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki yang masih tumbuh pada maysrakat pedesanan yang mengakibatkan posisi perempuan hanya terpaku pada urusan rumah tangga dan hak perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hal tersebut di lakukan untuk menunjang keakuratan data dalam menyusun karya tulis ini. Penulis menngunakan metode tersebut supaya dapat menyuguhkan fakta-fakta mengenai Pemilihan Wanita dalam Badan Permusyawaratn Desa. Penelitian yang telah di lakukan menunjukkan hasil bahwa BPD yang ada di Desa Barukan terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permuaywaratan Desa dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang, sedangkan di Desa Bener belum terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa. Upaya yang dilakukan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan peran perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan dilakukan dengan berbagai sosialisasi dan lokakarya yang diadakan oleh pemerintah daerah. Pola kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa adalah sebagai Mitra yang artinya Badan Permuyawaratan Desa hanya mengewasi kinerja dari Pemerintah Desa.]]>
<![CDATA[PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN KBEIJAKAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS DEMOKRASI DELIBERATIF ]]>
<![CDATA[Fajar Ahmad Setiawan*, Ani Purwanti, Lita Tyesta A.L.W]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (586.542 KB)
<![CDATA[Semenjak diberlakukanya kebijakan Affirmative Action, perempuan Indonesia berkesempatan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Namun meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di panggung politik tidak setimbang dengan kultur politik yang dapat menunjang performa perempuan. Keterwakilan perempuan yang seharusnya memperjuangkan kepentingan perempuan nyatanya masih terhambat, peran mereka dalam proses legislasi pun dipertanyakan. Konsep demokrasi deliberatif menjelaskan alur formasi opini di masyarakat menjadi dasar terbentuknya hukum melalui prosedur diskursus. Penelitian ini berfokus pada peran perempuan dalam proses-proses diskursus dalam pembentukan kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menjawab pertanyaan penting, “Apakah perempuan DPRD tersebut benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan ?” ]]>
