Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN WONOGIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Putrie Anindya Jati*, Fifiana Wisnaeni, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.326 KB)

Abstract

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki 3 fungsi.Penulisan hukum ini akan dititik beratkan pada satu fungsi pokok DPRD yaitu fungsi pengawasan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hambatan-hambatan, dan upaya-upaya yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perbup dilakukan melalui: rapat kerja dengan SKPD, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi-fraksi, dan pengaduan masyarakat. Pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan 3 tahap. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pembahasan LKPJ Kepala Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan dengan monitoring kepada pemerintah daerah. Hambatannya antara lain: belum tersusunnya agenda kegiatan pelaksanaan pengawasan dengan baik, belum ada peraturan pelaksana tentang fungsi pengawasan dan pelaksanaan secara optimal, faktor SDM, dan komunikasi yang kadang tidak sejalan antar fraksi. Upaya yang dilakukan, antara lain: program kerja yang terencana, penyesuaian agenda kegiatan anggota DPRD, menggunakan tenaga ahli dibidangnya dari luar anggota DPRD, rajin mengumpulkan informasi dari masyarakat dengan berbagai cara, dan menjalin hubungan baik dengan semua komponen masyarakat.
PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2015 Nindy Mawa Hapsari*, Hasyim Asy’ari, Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.077 KB)

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Semarang yang dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak hari Rabu pada tanggal 9 Desember 2015. Secara serentak ini tidak hanya dilakukan untuk Kota Semarang saja, tetapi dilakukan dalam skala nasional juga, yang mana masa jabatan kepala daerah tersebut habis pada tahun 2015 ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pemilukada serentak di Kota Semarang pada tahun 2015 dan untuk mendiskripsikan dan menganalisis masalah-masalah yang dialami KPU Kota Semarang dalam pelaksanaan pemilihan umum yang untuk pertama kali  dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu di mana penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Dengan masing-masing teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan KPU Kota Semarang sebagai pelaksana jalannya proses pemilukada tersebut dan Panwaslu Kota Semarang sebagai panita pengawas pada saat pemilihan berlangsung. Seluruh data yang diperoleh penulis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang tahun 2015 terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: (1) persiapan yang meliputi (a) perencanaan program dan anggaran, (b) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, (c) perencanaan penyelenggaraan, (d) pembentukan PPK dan PPS, (e) pembentukan panwas, (f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, (g) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, (h) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; (2) penyelenggaraan yang meliputi (a) pengumuman pendaftaran pasangan calon, (b) pendaftaran pasangan calon, (c) penelitian persyaratan pasangan calon, (d) penetapan pasangan calon, (e) pelaksanaan kampanye, (f) pelaksanaan pemungutan suara, (g) penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, (h) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, (i) pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Adapun permasalahan yang timbul adalah terjadi sengketa administratif dan masih maraknya golongan putih atau golput. Dengan nama pasangan calon H Hendrar Prihadi alias Hendi SE MM sebagai walikota dan Ir HJ Hevearita Gunaryati Rahayu sebagai pemenang dengan perolehan suara 46,36 persen. 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 06 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (DALAM PEMILU 2014) Dannial Virgandino*, Fifiana Wisnaeni, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.788 KB)

Abstract

Partai politik merupakan pilar dalam suatu ketatanegaraan yang salah satunya berfungsi menghubungkan negara dengan rakyatnya. Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan negara, yang menghubungkan antar warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan dan menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legalisasi dan kebijakan publik yang mengikat. Adapun untuk melaksanakan semua fungsinya, partai politik memerlukan dana yang diantaranya melalui APBN/APBD. Begitu pula dengan penerimaan bantuan keuangan Partai Politik melalui APBD di Kabupaten Kendal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 terhadap penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta hambatan-hambatan dalam penghitungannya.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengambil data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang pada akhirnya akan di cross check dengan hasil wawancara terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal.Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2014. Terkait dengan hambatan penerimaan bantuan keuangan Partai Politik terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal yang keduanya berkaitan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Adapun hambatan internal tersebut adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang seringkali tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atau membuat dalam format yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga hal tersebut juga memberi dampak pada kinerja Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit penggunaan bantuan keuangan Partai Politik yang akan muncul sebagai hambatan eksternal.
KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (AUXILIARY STATE ORGANS) Aisyah Shiddiqoh; Fifiana Wisnaeni; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.069 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta mengetahui dan menganalisis implikasi pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Negara Republik Indonesia (NRI). Berdasarkan hasil penelitian bahwa latar belakang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ada dua landasan, yaitu landasan politik dan landasan yuridis, sedangkan implikasi pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Susunan Organisasi Tata Kerja Negara Republik Indonesia, mencakup tiga hal yaitu Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Negara Utama, Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Negara Bantu dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, dan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM).
PELAKSANAAN TUGAS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Gerry Graharinanda*, Fifiana Wisnaeni, Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.319 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tugas dari Kementerian Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintah dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kementerian Sekretariat Negara dan bagaimana penyelesaian kendala tersebut. Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptifBerdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil, yaitu: Pertama, pelaksanaan tugas Sekretariat Negara adalah menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan pelaksanaan tersebut melahirkan beberapa wujud nyata sesuai dengan visi misi Sekretariat Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik indonesia. Kedua, Kendala yang dihadapi antara lain terlihat belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kinerja setiap bidang, kemudiankendala birokrasi, dankendala institusional, serta yang terakhir kendala lingkungan.
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH Mia Murti Rahayu; Indarja Indarja; Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (767.596 KB)

Abstract

Pembuatan undang-undang sebagai produk hukum di Indonesia saat ini belum berhasil mencapai dan memenuhi kebutuhan serta harapan  masyarakat. Hal ini terbukti dari pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017 yang tidak mengatur secara menyeluruh yang menjadikan celah untuk peserta pemilu melakukan pelanggaran,. Berbeda dengan pengaturan dana kampanye pada Undang No. 10 Tahun 2016 yang pengaturannya lebih lengkap dan menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan membandingan aturan dana kampanye antara Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016 serta menjelaskan implikasi bagi bawaslu sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017 serta mengetahui perbandingan pengaturan dana kampanye antara Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016. Dari hasil penelitian disimpulkan perlu adanya aturan yang lengkap dan jelas mengenai pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang  No. 7 Tahun 2017  seperti aturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 terutama aturan mengenai larangan dan sanksi dana kampanye dan juga diperlukannya aturan khusus mengenai dana kampanye pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar temuan dari PPATK dapat dijadikan bukti legal oleh Bawaslu.
PENGUATAN KELEMBAGAAN PANWAS PEMILIHAN DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, PIDANA, DAN KODE ETIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015) Budi Evantri Sianturi; Fifiana Wisnaeni
LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.805 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i2.15873

Abstract

Keberadaan Panwas Pemilihan sebagai lembaga pengawas merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Kenyatannya, posisi Panwas Pemilihan menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Panwas Pemilihan cenderung hanya bertugas mengawasi, melaporkan atau memberi rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang ditemui kepada insatansi lain. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak memberikan kewenangan lebih kepada Panwas Pemilihan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menagalisa faktor-faktor penyebab Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 menganilisi idealnya pengaturan lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Socio Legal, dan  spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian, bahwa Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran disebabkan karena beberapa faktor: Faktor substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat seperti DPR dan Kepolisian yang kurang mendukung peran Panwas Pemilihan melalui kewenangannya masing-masing. Faktor kultur hukum rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta pasangan calon yang dinilai kurang kooperatif. Pengaturan ideal mengenai lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di indonesia, pertama, Pengaturan mengenai penguatan kewenangan Panwas Pemilihan dengan memberikan kewenangan lebih dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, Pengaturan mengenai penambahan waktu kepada Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, pengaturan mengenai kedudukan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan agar disatukan dalam satu tubuh dengan Panwas Pemilihan yang akan bertanggung jawab langsung kepada Bawaslu guna mengefektifkan proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah.
EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN WAYANG ORANG SRIWEDARI SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HAK CIPTA Maharsidewi Kusharyani; Budi Santoso; Fifiana Wisnaeni
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.993 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i1.15841

Abstract

Wayang Orang Sriwedari Surakarta merupakan salah satu pertunjukan kesenian budaya yang harus dilestarikan dan dilindungi. Wayang Orang Sriwedari adalah ekspresi budaya tradisional atau folklor yang berhak mendapat perlindungan Hak Cipta. Wayang Orang Sriwedari Surakarta dapat dilindungi apabila pertunjukan tersebut masih tetap eksis Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta ditinjau dari hukum Hak Cipta dan untuk mengetahui peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk melestarikan dan melindungi Wayang Orang Sriwedari Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis. Hasil penelitian mengajukan bahwa Wayang Orang Sriwedari Surakarta hingga saat ini masih dapat mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah tontonan pertunjukan tradisional yang masih diminati masyarakat. Wayang Orang Sriwedari Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional atau folklor berhak memperoleh perlindungan hukum Hak Cipta. Unsur-unsur yang ada dalam Wayang Orang Sriwedari Surakarta yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah berupa folklor lisan atau tulisan, musik, gerak atau tari, teater, sandiwara, pertunjukan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam melestarikan Wayang Orang Sriwedari Surakarta adalah dengan mengangkat pemain Wayang Orang Sriwedari Surakarta menjadi Pegawai Negeri Sipil dan melakukan regenerasi pemain dengan membuka rekruitmen pemain baru.
TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018 Windy Shafira Ananditya; Indarja Indarja; Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah yang didasari oleh Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 sebagaimana agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dan permasalahan apa yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan berupa jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah didasari oleh Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Hambatan yang timbul dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah yaitu kurangnya eksistensi tim sebagaimana berperan penting dalam Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Biro Hukum menggunakan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT Fifiana Wisnaeni; Kushandajani Kushandajani; Sekar Anggun Gading Pinilih; Ahmad Ainun Najib
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.1.2023.52-63

Abstract

Pelaksanaan pilkades di beberapa daerah di Indonesia telah mengadopsi e-voting. Secara umum, dasar hukum penyelenggaraan e-voting ialah Pasal 85 ayat (1) UU Pemilukada dan Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009. Penelitian ini untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan e-voting dalam pilkades di Kabupaten Boyolali. Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan pendekatan Socio Legal Research berpadu dengan pendekatan penelitian survei-kuantitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran, berupa penelitian jenis kualitatif dan juga kuantitatif, di mana data diambil melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dan snow ball. Hasil menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penerapan e-voting di Kabupaten Boyolali tergolong tinggi, di mana masyarakat merasa puas terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa dengan menggunakan e-voting.
Co-Authors Ahmad Ainun Najib Aisyah Shiddiqoh Ali Ismail Shaleh Alif Fary Novyan Amalia Diamantina Amalia Diamantina Budi Evantri Sianturi Budi Santoso Christine Ayu Setyaningrum I'ib Sutera Aru Persada Indarja Indarja Josefh Perangin Angin Kushandajani Kushandajani Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Maharsidewi Kusharyani Mia Murti Rahayu Muhammad Nizar Kherid Nur Adhim Rahma Aulia Restu Permadi Retno Saraswati Roland Ade Candra Salsabilla Akbar Salsabilla Dzulqarnain Sarah Syafira Sekar Anggun Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Untung Dwi Hananto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Wasith Abdul Haq Windy Shafira Ananditya Yosef Diaz