Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS NASIONALITAS DALAM HUKUM TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015) Wasith Abdul Haq; Nur Adhim; Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2018.41482

Abstract

Asas Nasionalitas merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Hukum Tanah Nasional yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya. Asas ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tak terkecuali bagi seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing. Asas Nasionalitas mempunyai fungsi menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi seorang warga negara Indonesia pelaku pernikahan campuran Asas Nasionalitas mempunyai fungsi strategis yaitu sebagai pelindung hak kebendaan warga negara Indonesia dalam konteks Hukum Tanah Nasional. Mahkamah Konstitusi telah memperjelas fungsi Asas Nasionalitas dengan menyatakan menolak petitum permohonan Pemohon judicial review perkara nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan pasal Asas Nasionalitas dalam Hukum Tanah.
KAJIAN YURIDIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA Amalia Diamantina; Fifiana Wisnaeni; Retno Saraswati; Ratna Herawati; Sekar Anggun
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2021: VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.24

Abstract

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam praktiknya masih sajamendapat pertentangan, baik oleh masyarakat maupun penyelenggara negara itu sendiri.Penghinaan terhadap lambang-lambang negara masih banyak dilakukan. Oleh karena itu, perludilakukan pengkajian apakah materi muatan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sudah selaras dengan nilai-nilai yangterkandung dalam Pancasila atau belum, mengingat undang-undang ini merupakan saranapemersatu, identitas, dan eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatannegara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Metode yang digunakan adalahmetode yuridis normatif dengan menganalisis konsep dan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan topik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui studipustaka dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa materi muatan UUNomor 24 Tahun 2009 banyak mengalami tabrakan dengan peraturan lainnya dan kurang sesuaidengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, jugaterdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga perlu adanya upaya harmonisasi dari badan negara yang memiliki kewenangan untuk itu terhadapperaturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia Sandra Leoni Prakasa Yakub; Rengga Kusuma Putra; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Fifiana Wisnaeni; Dian Karisma
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1817

Abstract

The appointment mechanism of constitutional court judges represents a critical intersection between judicial independence and democratic legitimacy. In Indonesia, the tripartite nomination model involving the President, the House of Representatives, and the Supreme Court was originally designed to embody checks and balances. However, recent institutional developments raise concerns regarding structural vulnerabilities within this design. This article examines whether Indonesia’s appointment model adequately safeguards judicial independence or instead generates institutional dependency. Employing normative juridical analysis combined with a functional comparative approach, the study compares Indonesia’s system with those of Germany and South Korea, both of which operate centralized constitutional review mechanisms. This article argues that Indonesia’s fragmented yet majoritarian appointment structure structurally produces appointment dependency, distinguishing it from the institutionalized political constraint models found in Germany and South Korea. While political involvement in judicial selection is not inherently incompatible with judicial independence, the absence of supermajoritarian consensus requirements and structured public scrutiny increases the risk of majoritarian capture. The article proposes a reconstruction of Indonesia’s appointment design through the introduction of qualified majority requirements and institutionalized public deliberation mechanisms. Such reforms aim to recalibrate the balance between democratic legitimacy and judicial autonomy within Indonesia’s constitutional framework.
KOMPETENSI ABSOLUT DAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA WARIS ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA Diga Arnoldus Sahabat Sitepu; Fifiana Wisnaeni
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2021): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar bagi hakim dalam menilai alat bukti sebagai dasar dalam mengabulkan gugatan perkara waris serta kewenangan pengadilan dalam memutuskan perkara waris harus sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan  dan asas – asas umum yang berlaku dan tepat. Tentang perkara waris dimana setelah pewaris meninggal, harta warisan yang berupa harta bersama belum dibagi. Pewaris menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya, dan meninggalkan 2 (dua) orang istri serta 6 (enam) orang anak kandung. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang, Pertama kompetensi absolut Pengadilan Negeri yang mengadili dan Kedua tentang alat bukti, yaitu dengan adanya alat bukti apakah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normative dengan spesifikasi penelitian inventarisasi Perundang – Undangan dan teori hukum. Jenis dan sumber data meliputi data primer berupa bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder berupa teori hukum dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini, pustaka dibidang hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dokumen – dokumen hukum. Penyajian data dalam bentuk uraian – uraian yang tersusun secara deskriptif dan naratif. Berdasarkan penelitian dari aspek filosofis, aspek teoritis dan aspek yuridis ditemukan bahwa dasar untuk menentukan kompetensi absolut dan alat bukti dalam perkara waris atas pembagian harta bersama adalah Undang[1] Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan yang dijadikan alat bukti adalah surat sebagai bukti otentik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa, kompetensi Absolut Pengadilan negeri dalam memutuskan perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama berdasarkan pada Undang – Undang yang berlaku  yaitu Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Hakim dalam menentukan pembuktian  berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta – fakta hukum bahwa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara yaitu alat bukti otentik berupa surat.
Co-Authors Ahmad Ainun Najib Aisyah Shiddiqoh Ali Ismail Shaleh Alif Fary Novyan Amalia Diamantina Amalia Diamantina Budi Evantri Sianturi Budi Santoso Christine Ayu Setyaningrum Dian Karisma Diga Arnoldus Sahabat Sitepu I'ib Sutera Aru Persada Indarja Indarja Josefh Perangin Angin Kushandajani Kushandajani Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Maharsidewi Kusharyani Mia Murti Rahayu Muhammad Nizar Kherid Nur Adhim Rahma Aulia Rengga Kusuma Putra Restu Permadi Retno Saraswati Roland Ade Candra Salsabilla Akbar Salsabilla Dzulqarnain Sandra Leoni Prakasa Yakub Sarah Syafira Sekar Anggun Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Untung Dwi Hananto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Wasith Abdul Haq Windy Shafira Ananditya Yosef Diaz