Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Nusantara Hasana Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Artemis Law Journal BANI Arbitration and Law Journal
Markus Yohanis Hage
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN REGISTRABILITAS MEREK SUARA DI UNI EROPA, AUSTRALIA DAN INDONESIA SERTA PROBLEMATIKANYA Markus Yohanis Hage
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.339-350

Abstract

Tujuan artikel ini adalah membahas problematika merek suara di Indonesia dengan membandingkannya dengan isu yang sama di Uni Eropa dan Australia. Dibandingkan Uni Eropa dan Australia, yang pengaturan merek suaranya telah lebih maju, Indonesia masih menyisakan masalah berupa ketiadaan definisi merek suara dan ketiadaan syarat khusus terkait registralibitas merek suara berserta contohnya mengenai notasi, rekaman suara, sonogram dan termasuk durasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ketika suatu merek suara didaftarkan. Disarankan agar pihak berwenang terkait di Indonesia perlu secara tepat mendefinisikan merek suara sekaligus menentukan secara jelas syarat registrabilitas merek suara di Indonesia.
Sosialisasi Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Aksi Sinurat; Saryono Yohanes; Dhesy Arisandielis Kase; Markus Yohanis Hage; Detji K. E. R Nuban; Hironimus Buyanaya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.1003

Abstract

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua anggota masyarakat. Beberapa langkah penting yang telah diambil atau bisa diambil dalam konteks ini adalah: 1. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Upaya awal dalam penghapusan KDRT adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye edukasi dan pelatihan dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan. 2. Pembentukan Layanan Dukungan: Masyarakat dapat membentuk pusat atau lembaga yang menyediakan dukungan psikologis, hukum, dan medis kepada korban KDRT. Ini mencakup konseling, perlindungan fisik, serta bantuan hukum. 3. Kerja Sama dengan Pihak Berwenang: Penting untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi dan sistem peradilan, untuk memastikan bahwa pelaku KDRT ditindak secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan. 4. Undang-Undang dan Kebijakan: Mendukung penerapan undang-undang yang melindungi korban KDRT dan menghukum pelaku. Desa Oematnunu dapat mempromosikan dan mendukung perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan korban. 5. Peran Aktif Perempuan: Memotivasi perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka, serta memberdayakan mereka dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi KDRT. 6. Sosialisasi Positif: Memajukan sosialisasi positif dan mendukung hubungan sehat dalam rumah tangga melalui program-program komunitas, pelatihan keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang konflik. 7. Monitoring dan Pelaporan: Masyarakat Desa Oematnunu dapat membentuk mekanisme pemantauan dan pelaporan KDRT yang efektif untuk memastikan kasus-kasusnya teridentifikasi dan ditangani dengan cepat. 8. Pendanaan dan Sumber Daya: Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung semua inisiatif penghapusan KDRT, termasuk pelatihan, penyuluhan, dan layanan dukungan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Desa Oematnunu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung bagi seluruh anggota masyarakatnya, serta mengurangi kasus KDRT secara signifikan.
Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawasan Pemilih Umum Kabupaten Flores Timur Lamabelawa, Martinus Kapitan De pores; Hage, Markus Y.; Udju, Hernimus Ratu
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.4118

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemilu oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang Pada pemilihan calon legislatif Tahun 2019 terdapat dua sengketa yang diselesaikan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Sengketa yang diselesaikan termasuk dalam sengketa administrasi pemilu. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui dua proses penyelesaian yaitu proses mediasi dan adjufikasi. Proses mediasi adalah tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu serta mempertemukan pelapor dan terlapor dan mengambil keputusan melalui mediasi atau musyawarah. Sedangkan proses adjufikasi adalah proses yang dilakukan apabila mediasi belum mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui prosedur penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun terdapat kendala dalam penyelesaian tersebut adalah kurangnya waktu dalam penyelesaian sengketa dan kurangnya staf untuk membantu proses penyelesaian sengketa.
Fungsi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Dewan Pengurus Cabang Kota Kupang Wawin, Mario Gabriel Baha Pereto Wawin; Hage, Markus Y.; Udju, Herminus Ratu
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i04.4152

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis: (1) Regulasi dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan internal partai tentang rekrutmen politik pada partai kebangkitan bangsa (2) Penerapan fungsi rekrutmen politik pada Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang serta penghambat dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, mekanisme pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan di DPC PKB Kota Kupang dilaksanakan melalui proses rekrutmen yang didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan partai. Mekanisme pelaksanaan rekrutmen berusaha dilakukan sebaik mungkin meski masih belum optimal dalam berbagai hal. Kedua, Penerapan fungsi rekrutmen politik pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, Faktor Penghambat: a) Regenerasi ketokohan yang berjalan kurang baik, b) Banyaknya partai yang ada menjadi rival dalam proses rekrutmen, c) Keterbatasan dana.
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Di Kota Kupang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Bpbd Daerah Kota Kupang Umbu Pati, Kevin Hosea Bani; Hage, Markus Y; Tupen, Rafael Rape
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13655

Abstract

implementation of the duties and functions of the regional disaster management agency in dealing with natural disasters that occurred in kupang city, lack of personnel and inadequate disaster service facilities in dealing with disasters that occurred in kupang city. in this case, the regional disaster management agency is lacking in the number of personnel and facilities to deal with the disaster that occurred, the number of field personnel and facilities should be increased to be able to help the people affected by the disaster that occurred. the formulation of the problem in this research is (1) how is the implementation of the duties and functions of bpbd in dealing with natural disasters in the city of kupang in 2021? (2) what are the factors inhibiting the implementation of the duties and functions of the regional disaster management agency (bpbd) in managing natural disasters according to regional regulation number 6 of 2010 in the city of kupang. the method used in this research is empirical legal research, namely examining the implementation of the duties and functions of the regional disaster management agency according to regional regulation number 6 of 2010 concerning the organization and work procedures of the kupang city regional disaster management agency by looking at how this law is implemented in the community through results interviews and from observations. research location, kupang city regional disaster management agency office and kupang city community. the types of data used here consist of primary and secondary data. based on the research results, there are data and facts that the author has obtained, the author concludes that the kupang city regional disaster management agency is still lacking in the number of field personnel and the infrastructure is still inadequate. in connection with this case, the author draws the conclusion; (a) disaster management and handling of refugees is fast, precise, effective and efficient because there are many agencies and organizations that take part in disaster management, (b) the kupang city regional disaster management agency must add field personnel and infrastructure. suggestion: regional disaster management agency must increase special disaster training and education for officials at least once a month so that bpbd officials become reliable and skilled officials in dealing with disasters according to their respective topics.
PENGELOLAAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN HUKUM Pauto Wirawan Neno; Kotan Y. Stefanus; Markus Y. Hage
Nusantara Hasana Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Nusantara Hasana Journal, August 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v5i3.1578

Abstract

This study aims to find out the Management of Land Assets Owned by the Kupang City Government; find out the Management of Land Assets of the Kupang City Regional Government from the Perspective of Legal Certainty; find out the Management of Land Assets of the Kupang City Regional Government from the Perspective of Legal Benefits. The type of research conducted is normative legal research (normative legal research method). The normative legal research method is library legal research conducted by examining library materials or secondary data alone. The research results show that (1) Management of regional assets in the form of Kupang City Regional Government Land Assets is carried out based on laws and regulations in three Regulatory Periods, namely: a) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 of 2007 concerning Technical Guidelines for Management of Regional Property; b) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property; and c) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 7 of 2024 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property. (2) From the perspective of legal certainty, the Management of Land Assets of the Kupang City Regional Government has not fully met the value of legal certainty. (3) From the perspective of legal benefits. The Management of Land Assets of the Kupang City Regional Government has not fully met the value of legal benefits.
Arbitrator: Negarawan Pengusung Postulat Honeste Vivere Purwanto, Purwanto; Hage, Markus Yohanis
BANI Arbitration and Law Journal Vol. 1 No. 2 (2025): BANI Arbitration and Law Journal, Volume 1, Issue 2, April 2025
Publisher : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63400/balj.v1i2.13

Abstract

AbstrakArbitrase telah berkembang dari mekanisme sederhana menjadi sistem yang kompleks dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Prinsip utama arbitrase mencakup otonomi para pihak, pacta sunt servanda, itikad baik, independensi, non-intervensi, dan efisiensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Penelitian ini berangkat dari pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas arbitrator dalam memastikan keadilan yang efektif dan dapat dipercaya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana idealnya arbitrator menurut postulat Honeste Vivere. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran arbitrator sebagai negarawan yang menjunjung tinggi moralitas hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrator yang ideal harus memiliki integritas, kapasitas hukum yang mumpuni, serta komitmen terhadap keadilan substantif. Dengan menjunjung prinsip Honeste Vivere, arbitrator berperan sebagai primus inter pares yang tidak hanya menerapkan hukum secara teknis tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam setiap putusannya.AbstractArbitration has evolved from a simple mechanism into a complex system for resolving international trade disputes. The main principles of arbitration include party autonomy, pacta sunt servanda, good faith, independence, non-intervention, and efficiency, as stipulated in Law No. 30 of 1999. This study emphasizes the importance of professionalism and accountability in arbitrators to ensure effective and reliable justice. The research problem formulated in this study is: how should an ideal arbitrator be defined according to the Honeste Vivere postulate? The purpose of this study is to describe the role of an arbitrator as a statesman who upholds legal morality and justice. The study's findings indicate that an ideal arbitrator must possess integrity, sufficient legal expertise, and a strong commitment to substantive justice. By upholding the Honeste Vivere principle, an arbitrator acts as a primus inter pares, not only applying the law technically but also considering moral and social aspects in every decision made
Co-Authors Detji K. E. R. Nuban Dhesy Arisandielis Kase Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Kotan Y. Stefanus Lamabelawa, Martinus Kapitan De pores Pauto Wirawan Neno Purwanto Purwanto Saryono Yohanes Sinurat, Aksi Tupen, Rafael Rape Udju, Herminus Ratu Umbu Pati, Kevin Hosea Bani Wawin, Mario Gabriel Baha Pereto Wawin