Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.938
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Hukum Bisnis Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Hernimus Ratu Udju
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Januaristi Bule Logo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.765

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 mengatur persyaratan perubahan status kelurahan menjadi desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan dilakukan dengan teknik pengumpulan dengan dua cara yaitu: Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke Kabupaten Sabu Raijua dilakukan dengan sosialisasi peraturan terhadap masyarakat, mengumpulkan prakasa masyarakat, dan melakukan analisis syarat sebagai langkah awal, agar dapat memenuhi persyaratan dan kriteria mengubah status menjadi desa. (2) Ada beberapa faktor penghambat perubahan status kelurahan menjadi desa seperti, kurangnya pegawai kelurahan sehingga pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis yang diperlukan dalam perubahan status kelurahan menjadi desa menjadi terhambat, ketidaklengkapan dokumen yuridis yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memenuhi kriteria sebagai desa, seperti dokumen kependudukan, peta administrasi, dan sebagainya. dan faktor lainnya adalah dengan adanya moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke belum sepenuhnya berjalan.
Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara Junan Hastuty Christin Nalle; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.768

Abstract

Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (lybrary research), penelitian ini mengkaji bahan hukum, buku-buku, serta peraturan perundangundangan yang berkaitan erat dengan masalah hukum yang diangkat penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Ombudsman merupakan lembaga secondary atau extra auxiliary, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945. (2) Implikasi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu sanksi secara mutlak (execution) kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya, tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.
Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Nusa Tenggara Timur Leonardus Juanico Jawa; David Y. Meyners; Hernimus Ratu Udju
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia. Akan tetapi, pengurus dari KONI tersebut merangkap jabatan dalam menjalani tugas sebagai ketua KONI dan tidak sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Adapun rumusan masalah yakni : Bagaimana Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur, Apa dampak rangkap jabatan dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Apa faktor penghambat Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam penelitian ini penliti menggunakan metode penelitian normatif empiris, dimana yang dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber : pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dispora khususnya dibidang olahraga tentunya kami punya program kerja untuk pembinaan olahraga. Salah satu program utama kami yakni Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan tujuan agar nantinya mampu meningkatkan prestasi olahraga khususnya cabang olahraga sepakbola di berbagai event dan tentunya sasaran kami yaitu event Porprov karna ini merupakan kegiatan rutin dari Pemprov, Pengawasan mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam sebuah manajemen organiasi, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah dalam pelaksanaan kegiatan tertib, terarah atau tidak. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak terarah, maka tujuan yang dimaksud tidak akan tercapai seperti pembekuan organisasi, Penundaan Pendanaan Olahraga, dan Salah satu faktor pendukung terpenting dalam upaya mensukseskan program pembinaan prestasi olahraga khusunya olahraga sepakbola adalah tersedianya dana yang memadai. Berbagai sumber dana alternatif perlu digali dalam upaya memenuhi kebutuhan dana untuk pembinaan cabang olahraga prestasi seperti olahraga sepakbola. Pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembinaan olahraga sepakbola, cabang olahraga yang memiliki managemen Komunikasi organisasi cabor yang tidak baik, kepengurusan yang tidak baik, tata kelola program kerja yang terukur dan menghasilkan prestasi yang tidak baik dan ketidaksesuaian dengan target Koni Nusa Tenggara Timur dan Rangkap jabatan kepala daerah kini sedang hangat dibincangkan publik, lantaran saat ini dari kasus yang terjadi pada KONI Nusa Tenggara Timur.Kesimpulan dari penelitian diatas yakni : Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur dalam lingkup keolahragaan akan berjalan kurang baik apabila terjadi hubungan kelakuan yang efektif antara organisasi yang bergerak dibidang yang sama dalam hal ini bidang olahraga sehingga tidak dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian tugas-tugas dalam organisasi bisa tercapai tujuanya.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PERIKANAN) Petrus Realino Ahas; Josef Mario Monteiro; Hernimus Ratu Udju
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 6 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i06.607

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui : (1) partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dan (2) faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. Adapun metode penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yang bersumber pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosio-legal; pendekatan konseptual; dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Paritisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan, yakni : 1) Pelibatan Tim Pakar Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan; 2) Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan; dan 3) Sosialiasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan meliputi : 1) Masyarakat; 2) Koordinasi; 3) Tidak Ada Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Dengan Asosiasi Masyarakat Nelayan.
Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Fesly Terfena Leoh; Yosef Mario Monteiro; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.781

Abstract

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bagian dari kategori pajak yang memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam pendapatan Daerah Rote Ndao. Namun dengan bertambah banyaknya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat, terdapat berbagai fenomena yang muncul, antara lain pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan dan membayar pajak. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peningkatan Kesadaran Hukum Pajak pemilik usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Rote Ndao masih minim karena masih adanya ketidaksadaran terhadap kewajiban mereka sebagai wajib pajak. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat peningkatan kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tenun Ikat, yaitu karena belum adanya Peraturan Daerahtentang wajib pajak, kurangnya penghasilan yang didapatkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kurangnya Pengetahuan dan pemahaman yang minim dari wajib pajak.
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Raymond Leonard Muloko; Rafael R. Tupen; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.800

Abstract

Efektivitas pengelolaan retribusi tempat khusus parkir tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan. Hal ini dikarenakan kontribusi penerimaan retribusi tempat khusus parkir cukup penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Mengingat pentingnya pemungutan retribusi untuk meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka di perlukan kajian untuk sistem pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Sikka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Sikka adalah: Tata cara pemungutan retribusi parkir, Pelaksanaan program kerja di bidang perparkiran dan Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Retribusi Parkir. (2) Faktor penghambat pemungutan retribusi tempat khusus parkir meliputi: Petugas Pemungutan yaitu, Kualitas dan Jumlah Kesadarannya serta Kesadaran hukum masyarakat dan Sarana Prasarana.
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Tugas Pembantuan Kepada Camat Malaka Barat Arnoldus R. M. Klau; Rafael R. Tupen; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.802

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah legalitas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan serta Tugas Pembantuan oleh Camat Malaka Barat tanpa pelimpahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelimpahan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, serta Tugas Pembantuan dari Bupati Malaka kepada Camat Malaka Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Dan untuk mengetahui dampak pelimpahan urusan pemerintahan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta tugas pembantuan yang belum didistribusikan tetapi telah dilaksanakan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis (socio-legal research) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya dampak pelimpahan wewenang terhadap legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan, masuk kategori kuat dan signifikan, karena ditentukan oleh keinginan politik bupati untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada camat dan kemauan politik bupati untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Adanya dampak yang demikian menunjukkan bahwa di antara pelimpahan wewenang dan legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan terbentuk suatu hubungan hukum yang bermakna apabila pelimpahan wewenang secara de jure tidak dilaksanakan maka pelaksanaan urusan tersebut dapat dijustifikasi cacat hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui kewenangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dikategorikan mal-administrasi.
Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Jeckson Hapu Mbay; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.804

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu, (1) Untuk mengetahui dan mengananalisis penerapan prinsip demokrasi dijalankan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penerapan prinsip demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021. Metode penelitian ini yang digunakan merupakan metode empiris dimana hukum empiris yaitu mengkaji sejauh mana Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dengan melihat bagaimana Prinsip Demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa (1) Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi masih ada beberapa calon yang masih tidak jujur, adil, serta adanya strata sosial didalam masyarakat membuat kebebasan masyarakatnya dalam memberikan suara tidak sepenuhnya terjadi. (2) Terdapat berbagai hambatan sehingga penerapan prinsipdemokrasi belum sepenuhnya diterapkan baik itu dari sumber daya manusia yang masih belum memahami sepenuhnya aturan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena rendahnya pendidikan dari bebrapa anggota panitia serta kurangnya sarana prasarana karena adanya pandemi covid-19 dan faktor budaya berupa adat istiadat yang telah menjadi pegangan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Problematika Hukum Pemakaman Jenazah di Pekarangan Tempat Tinggal Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo; Yosef Mario Monteiro; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.805

Abstract

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, mewajibkan masyarakat memakamkan jenasah pada tempat pemakaman yang telah ditentukan. Namun pada tataran implementasi masih menimbulkan problematika hukum tersendiri karena terdapat kecenderungan masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif karena adanya beragam persepsi dari masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat memilih pekarangan tempat tinggal sebagai salah satu tempat pemakaman alternatif adalah: (1) faktor budaya, (2) faktor biaya pemakaman yang mahal di TPU, (3) faktor jarak yang cukup jauh ke TPU dan (4) faktor Peraturan Daerah.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG DALAM MENGAWASI KUALITAS DEPOT AIR ISI ULANG BERDASARKAN PERATURAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO 43 TAHUN 2014 TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM Keleb William Jefferson Awang; Rafael R. Tupen; Hernimus Ratu Udju II
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.817

Abstract

The existence of Political Parties in the unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) cannot be separated from the climate of freedom that existed during the Dutch Colonial Government. Such freedom gives people space to form an organization, including Political Parties. In addition, the existence of Political Parties in the Unitary State of the Republic of Indonesia is also inseparable from the role of movements that aim to obtain freedom from the Dutch colonial government, also demanding independence. We can see this with the birth of the Parties before Independence. community’s need for drinking water that is of good quality and safe for consumption as well as in line with the development of free markets and competition in the business word, many business actors have set up refill drinking water depots which must comply wiht the Regulation of the Minister of Indonesia Number 43 of the Year 2014 concening Sanitation Hygiene of Drinking Water Depots. The purpose of this study was to determine the performance of the Kupang City Health Office in supervising the quality of refill drinking water depots and to find aut the factors that influencer the performance of the Kupang City Health Office. This research is empirical juridikal in nature, namely capturing the legal provisions that apply and what is happening in this case interviews to obtain an overview of data related to research problems. The sampling method used is purposive sampling, namely by choose informants who are considered knowledgeable and trustworthy to be data sources. The results of this study are the influence of tasks and functions of the health office in supervicing drinking water depots, seen from the large number of depots that do not have official business permits. The peformance of the kupang City Health Office in supervising the quality of refill drinking water depots is not good enough, and there is still a need for improvement in terms of productivity and also the need for member personnel to be equitablein monitoring activities.
Co-Authors Adinda Devita Sulastri Dima Albertus Tapuk Parus Alezandro Gerald Tokoh Anggrida Susana Li Anna Swaran Dewi Kurman Apliana P. R. P. L. Zogara Arnoldus R. M. Klau Aryana Ruthstine Heo Aryana Ruthstine Heo Ave Maria Stela Mali Bella Octavia Bole Padi Bella Octavia Bole Padi Candra Erens Bira Cyrilius W,T. Lamataro Cyrilius W. T. Lamataro Cyrilius W. Taran Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Cyrilius Wilton Lamataro David Y. Meyners Don Alexander Intan DVG Elisabeth Defedra Mbejo Sola Elisabeth Morib Erminilda Febriani Angkang Feka, Gregorius Triyanto Fesly Terfena Leoh Fesly Terfena Leoh George Frederik Yulio Jano Inda Juita Kaho Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Jenny Ermalinda Jessica Patricia Yustin Marthinus Josef M Monteiro Juanico Jawa, Leonardus Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Kedang, Alexander Baha Keleb William Jefferson Awang Keleb William Jefferson Awang Kotan Y Stefanus Kotan Y. Stefanus Kotan Y. Stefanus Lamabelawa, Martinus Kapitan De pores Lamataro, Cyrilius W T Laura Angelin Tanur Djari Leonardus Juanico Jawa Lepa Avrilianti Putri Mone Mira Lifu, Fikto Chrisfalsa Liliany Tefa Maria Ayentusianti Mamo Maria Oktafianti Palang Ledun Markus Arianto Kia Wuwur Markus Yohanis Hage Mega, Kristiana P J Megi O. Radji Melton Herison Nenometa Meriyanti Mayesti Bauky Meyners, David Y. Muh. Rezha Rasyid Murti Rana Bokamanu Petrus Realino Ahas Putry Cantika Maharani Sonbay Radja Kana, Charly Yosua Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Rafael Rape Tupen Raymond Leonard Muloko Renaldo Lutu Renaldo Lutu Ronaldo Jhon Christiano Blegur Rosalia Maria Bota Samuel Sadik Lakapu Saryono Yohanes Selfiana Lanut Selni, Novistiana Irja Siprianus Dor Stefanus, Kotan Y. T'ek, Aloysius Gonzaga Theresia Nono Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo Tupen, Rafael Rape Victoria Desriana Meo Viorella Morentha Yefri Jonathan Ae Yohanes Paulus Syukur Yohanis, Saryono Yonas S. O. Benu Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro