Garuda - Garba Rujukan Digital

Agus Nurudin

Unknown Affiliation

Author-ID : 2957744

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Perlindungan Hukum Terhdapa Konsumen Perumahan Akibat Developer Dinyatakan Pailit Fajar Rabiul Amal; Agus Nurudin; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Notary Law Research Vol. 6 No. 1 (2024): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Putusan pailit dianggap sebagai solusi terbaik bagi para debitor khususnya bagi pengembang dalam melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi dapat dikatakan upaya tersebut merugikan para pembeli satuan rumah susun atau apartemen yang telah membayar lunas sebelum pembangunan selesai dengan hanya diikat dengan ppjb sebagai bentuk kesepakatan jual beli antara pengembang dengan pembeli tanpa adanya proses levering. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidak pastian hukum terkait dengan kepemilikan unit rumah susun yang telah dibeli. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan bagi pengembang terhadap pembeli (konsumen) satuan rumah perumahan. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturannperundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uu kepailitan dan pkpu, uupk, serta kuhperdata belum mengatur secara detail terkait perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah perumahan yang pengembangnya dinyatakan pailit. Oleh karena itu, akibat hukum dari adanya permasalahn tersebut yaitu pembeli dapat mengupayakan serta menuntut ganti rugi pelunasan piutang kepada pengembang atas dasar gugatan wanprestasi, dan terkait pelunasan piutang dapat berupa pembayaran tunai atau angsur atau tetap dengan proses pembangunan unit apabila dalam pelunasan kreditor terdapat sisa dana dalam melanjutkan proyeknya.

Perlindungan Hukum Terhdapa Konsumen Perumahan Akibat Developer Dinyatakan Pailit Fajar Rabiul Amal; Agus Nurudin; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Notary Law Research Vol. 6 No. 1 (2024): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v6i1.2200

Putusan pailit dianggap sebagai solusi terbaik bagi para debitor khususnya bagi pengembang dalam melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi dapat dikatakan upaya tersebut merugikan para pembeli satuan rumah susun atau apartemen yang telah membayar lunas sebelum pembangunan selesai dengan hanya diikat dengan ppjb sebagai bentuk kesepakatan jual beli antara pengembang dengan pembeli tanpa adanya proses levering. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidak pastian hukum terkait dengan kepemilikan unit rumah susun yang telah dibeli. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan bagi pengembang terhadap pembeli (konsumen) satuan rumah perumahan. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturannperundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uu kepailitan dan pkpu, uupk, serta kuhperdata belum mengatur secara detail terkait perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah perumahan yang pengembangnya dinyatakan pailit. Oleh karena itu, akibat hukum dari adanya permasalahn tersebut yaitu pembeli dapat mengupayakan serta menuntut ganti rugi pelunasan piutang kepada pengembang atas dasar gugatan wanprestasi, dan terkait pelunasan piutang dapat berupa pembayaran tunai atau angsur atau tetap dengan proses pembangunan unit apabila dalam pelunasan kreditor terdapat sisa dana dalam melanjutkan proyeknya.

Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin (Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs) Addinar Fatimatus Zahroh; Agus Nurudin
Notary Law Research Vol. 6 No. 2 (2025): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/1c5a3093

Persoalan mengenai pembagian harta bersama pasca-perceraian masih dianggap tabu di tengah masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan hukum mengenai harta bersama sering kali menyebabkan sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan, yang pada akhirnya menimbulkan konflik karena pembagian yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai kesepakatan. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah: (1) bagaimana ketentuan hukum mengenai harta bersama dan harta bawaan setelah perceraian; (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs; dan (3) apa akibat hukum dari putusan tersebut terhadap pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian pranikah atau pascaperkawinan. Dalam Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs, hakim membagi harta bersama secara proporsional, masing-masing pihak memperoleh ½ bagian berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan ini menimbulkan akibat hukum yang signifikan, terutama dalam menentukan hak kepemilikan atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Notary Law Research

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Notary Law Research