Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia Mashari; Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i4.1247

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah terhadap dinasti politik. Permasalahan dalam penelitian ini terkait pengaruh praktik politik dinasti yang semakin marak menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dalam mengkaji kemenangan pemilihan kepala daerah yang menggunjakan politik dinasti. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (a) Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah yang belum berjalan secara demokratis hal ini disebabkan faktor internal, yaitu terjadinya beberapa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dipegang oleh kelompok dan keturunan yang berasal keluarga. Selain itu disebabkan faktor eksternal, yaitu partai politik hanya dijadikan kendaraan politik semata yang akan menghambat peran dan cita-cita ideal partai karena hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. (b) Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap keberlangsungan demokratis di Indonesia menjelang Pemilu 2024, panggung politik Indonesia menjadi semakin semarak dengan munculnya fenomena politik dinasti. Politik Dinasti yang seringkali melibatkan keluarga utuh dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap keragaman pandangan politik. (c) Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagai negara demokrasi tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Praktik Politik Dinasti telah berkembang sejak masa Orde Baru. Praktik Politik Dinasti pada era reformasi semakin subur. Praktik Politik Dinasti di Amerika Serikat tingkat pendidikan politik dan indeks demokrasi di Negara Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan Indonesia maupun Filipina. Praktik Politik Dinasti di Filipina termasuk yang cukup tinggi dalam pemilihan kepala daerah karena dapat memilih para calon untuk menjabat dalam tingkatan Provinsi dan Kota.

Meningkatkan Kesehatan pada Lansia Melalui Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa Besani Kec. Blado Kab. Batang Endah K, Anggraeni; Siti Mariam; RR Widyorini Indrasti W; Sri Mulyani; Retno Mawarini Sukmariningsih; Agus Widodo; Agus Wibowo; Kunarto; Mashari; Markus Suryo U; M. Riyanto
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i4.1359

Pemerintah saat ini sudah berupaya untuk memperhatikan Kesehatan para lansia, yaitu melalui program- programnya dari Puskesmas seperti posyandu lansia, namun hal ini masih kurang luas dapat menjangkau para lansia. Hal itu disebabkan karena dengan intensitas kegiatan posyandu yang hanya dilakukan satu kali dalam beberapa minggu oleh karena banyaknya lingkungan dalam cakupan wilayah kerja yang harus dijangkau Puskesmas yang ada di Ds Besani Kec Blado Kab. Batang. Akibatnya para lansia yang mengalami keluhan kembali akan sulit memeriksakan diri ke puskesmas karena masalah kemampuan fisik dan transportasi. Guna mengatasi hal tersebut maka kebutuhan para lansia dalam peningkatan kesehatan diri mereka utamanya melalui Pola Hidup bersih dan sehat (PHBS) sangatlah penting disampaikan, agar para lansia senantiasa sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Dalam mendukung kegiatan ini menggunakan media visual berupa tayangan Power Point dilayar proyektor. Sebelum program ini dimulai peneliti melakukan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS). Metode yang digunakan antara lain: Pengisian pre-test, Ceramah dan presentasi,Pengisian post-test. Pengisian pre-test lansia yang datang ke posyandu setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan langsung dipersilakan duduk kemudian diarahkan mengisi kuesioner yang sudah diberikan. Ceramah dan presentasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para lansia mengenai PHBS dan gizi seimbang. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Upaya Pengenalan dan Pemasaran Batik di Kabupaten Batang Siti Mariyam; Anggraeni Endah Kusumaningrum; Rr. Widyorini Indriasti W; Retno Mawarini Sukmariningsih; Agus Wibowo; Agus Widodo; Kunarto; Markus Suryo Utomo; Mashari; M. Riyanto
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i1.1443

Artikel ini merupakan penyajian yang didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, dimana artikel ini memiliki maksud untuk menganalisis bagaimana kondisi saat ini atas pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengenalan serta pemasaran produk batik di wilayah Kabupaten Batang. Pengabdian ini dilaksanakan dengan dasar pemikiran bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Batang yang Sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pengrajin batik. Demi mendukung eksistensi pengerajin batik maka sudah sepatutnya pengerajin batik di Kabupaten Batang mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam pengenalan dan pemasaran produk yang dihasilkan agar mampu bersaing baik di level lokal maupun internasional. Pengabdian ini akan mencoba memberikan kontribusi nyata bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang dapat dilakukan oleh para pengrajin dalam mengenalkan dan mempromosikan bati di Kabupaten Batang, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang popular saat ini seperti teknologi media sosial, website, konten digital, digital advertising, dan memanfaatkan influencer lokal dan nasional dalam membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh pengerajin. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat sedikit memberikan sumbangsih pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pengerajin untuk mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam mengenalkan dan mempromosikan produk batik Kabupaten Batang agar tetap eksis di era yang serba digital saat ini.

Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Retno Mawarini Sukmariningsih; Mashari; Agus Nurudin; Sri Mulyani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2369

Membangun kesadaran hukum dalam sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang yang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

Comparative Analysis of Guided Discovery and Guided Inquiry Models: Their Impact on High School Students' Analytical Thinking Abilities Sandi, Anggun Faradila; Mashari; Prasetyo, Anugrah Teguh
Future Space: Studies in Geo-Education Vol. 1 No. 3 (2024): Future Space: Studies in Geo-Education
Publisher : CV Bumi Spasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69877/fssge.v1i3.28

The importance of analytical thinking skills is vital in 21st-century learning and is a high-level skill required in the 2013 geography curriculum. Therefore, this skill is necessary in geography education to prepare students for everyday life challenges. Efforts to influence it can be made through the guided discovery and guided inquiry models. Both models require students to actively participate in learning activities to acquire analytical thinking skills. The aim of this study is to compare these two models to determine which is superior in developing students' analytical thinking abilities. The researcher employed a quasi-experimental design with a posttest-only control group design. The research subjects were students of grade 11 IPS 1 as experimental class 1 and 11 IPS 2 as experimental class 2, with the research conducted at SMAN 8 Malang. Students' analytical thinking abilities were measured using 11 valid and reliable essay questions. Data analysis utilized an independent sample t-test. The t-test results showed a significance level of 0.034, which is less than 0.05, thus leading to the rejection of H0 and acceptance of H1. It is concluded that there is a difference in the analytical thinking abilities of experimental class 1 and experimental class 2 students. The results also indicate that the guided inquiry model is superior to the guided discovery model. This superiority is attributed to the hypothesis formulation stage in the guided inquiry model, which effectively enhances students' analytical thinking abilities.

Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Retno Mawarini Sukmariningsih; Mashari; Agus Nurudin; Sri Mulyani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2369

Membangun kesadaran hukum dalam sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang yang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) BAGI PEKERJA/BURUH DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN Heru Budi Utoyo; Mashari
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.1751

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh undang - undang cipta kerja (Omnibus Law) bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja diperusahaan metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap , penilaian , perilaku ,yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan penelitian lapangan. Sumber data utamanya adalah data primer dan data sekunder sebagai data penunjang metode Analisa yang digunakan dikriptif kualitatif. Hasil penelitian ; Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya kelompok pekerja/buruh yang terus menerus melakukan penolakan dari proses rancangan undang-undang (RUU) dalam bentuk Omnibus Law hingga sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pihak pekerja/buruh berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang dikemas dalam bentuk Omnibus Law ini syarat kepentingan pemilik modal dan telah merugikan kepentingan pekerja/buruh, bahkan dapat dikatakan telah mendegradasi kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja/buruh. Undang-Undang Cipta Kerja lebih fokus terhadap tujuan peningkatan ekonomi Nasional namun telah mengabaikan peningkatan kompetensi dan sumberdaya manusia. Konsep Omnibus Law tidak lepas adanya kepentingan politik untuk merubah tatanan hukum ketenagakerjaan yang sudah ada, sehingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) akan berdampak terhadap hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di dalam perusahaan.

Partisipasi Publik sebagai Legitimasi Demokrasi Produk Hukum Retno Mawarini Sukmariningsih; Hadi Karyono; Agus Nurudin; Mashari
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/dch1ar72

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum demokratis yang menjamin keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artikel ini menganalisis secara kritis implementasi partisipasi publik dalam pembentukan regulasi di Indonesia dengan pendekatan yuridis-normatif dan teori hukum partisipatif. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sering kali bersifat simbolis dan tidak substansial. Padahal, partisipasi publik yang bermakna menjadi syarat legitimasi demokratis suatu produk hukum. Tulisan ini mengkaji peran partisipasi berdasarkan teori diskursus Jurgen Habermas, hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi mekanisme partisipasi yang lebih transparan, inklusif, dan deliberatif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan regulatif dan kepastian hukum yang demokratis.

PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA MI Fithriyah, Dewi Niswatul; Mashari
JEMI Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : STIT Al-Ibrohimy Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61815/jemi.v3i1.533

Learning that emphasizes critical thinking skills is essential to equip students with the ability to analyze, evaluate, and solve problems. One approach that can foster these skills is the Problem Based Learning (PBL) model, which encourages students to actively search for solutions to real-world problems. This study aims to examine the impact of implementing the PBL model on the critical thinking skills of students in Madrasah Ibtidaiyah. The research question addressed is how the application of PBL can enhance students' critical thinking skills compared to conventional teaching methods. This research uses an experimental design with a pretest-posttest control group approach. The sample consists of two groups: an experimental group using the PBL model and a control group using conventional methods. Data was collected through pretest and posttest assessments of critical thinking skills. The results show that the experimental group experienced a significant improvement in critical thinking skills, with a higher posttest average score compared to the control group. Based on these results, it can be concluded that the PBL model is effective in enhancing the critical thinking skills of students in MI.

KULON PROGO AS THE GATEWAY TO DIY: A REVIEW OF SPATIAL PLANNING AND INVESTMENT LAW Vicki Dwi Purnomo; Mashari
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 3 (2025): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i3.2945

Kulon Progo, as the western region of the Special Region of Yogyakarta (DIY), now holds a strategic role after the operation of Yogyakarta International Airport (YIA) in Temon District. This change makes Kulon Progo the main gateway for the flow of goods, people, and capital to DIY. This article examines the legal aspects of spatial planning and investment in supporting this transformation. From the perspective of spatial planning law, the suitability of development with the Kulon Progo Regency RTRW and the challenges of synchronization between levels of spatial planning policies were discussed. Meanwhile, from the investment side, legal opportunities and obstacles in encouraging investment are analyzed, including risk-based licensing through OSS and regulatory support from the Job Creation Law. It was found that investment opportunities in the tourism, industry, and logistics sectors are quite large, but are still faced with issues of land legality, delays in RDTR, and community involvement. This study recommends accelerating digital RDTR, strengthening inter-agency coordination, and empowering local communities in the investment process. This study emphasizes the importance of certainty of spatial planning law and inclusive investment as the main requirements for sustainable development in Kulon Progo as the new gateway to DIY.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search