Garuda - Garba Rujukan Digital

REVITALISASI KEBERPIHAKAN PROFESI ADVOKAT TERHADAP KLIEN YANG TIDAK MAMPU Agus Nurudin
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Revitalizing the role of advocate is very urgent now, so that its position is still worth mentioning as one of the elements of law enforcement, even as the front line in providing human rights protection, especially for people who can not afford to procedural law in court. The revitalization, especially on the function of an advocate role, the moral obligation to support a fair trial and right, position the community who can not afford equal before the law, provide free legal assistance to citizen who can not afford and using the law with a conscience.

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kredit Macet di Lembaga Pembiayaan Debi Permana; Agus Nurudin; Catharina Mulyani Santoso
Jurnal Akta Notaris Vol. 2 No. 2 (2023): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i2.1244

Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dimana permasalahan dalam penulisan ini, yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, faktor apa saja penghambat eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk,Cabang Ungaran, dan bagaimana upaya yang sudah dilakukan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, peraturan perundangan, dan studi di lapangan. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dilakukan secara langsung oleh petugas, baik di rumah debitur, atau di tempat lain dimana obyek jaminan tersebut berada, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena akan timbul biaya-biaya tambahan dan membutuhkan waktu lama dalam melakukan upaya penyelamatan asset. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini ditemui beberapa hambatan yaitu adanya niat buruk debitur, keberadaan obyek jaminan tidak diketahui, unit digadai, adanya campur tangan ORMAS, kondisi unit yang tidak utuh. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan proses pra kredit secara selektif, memberikan program keringanan Rehab / Restructure, melakukan kunjungan ke rumah debitur secara rutin, mengawasi tempat tinggal debitur.

Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Rafino Naufal Hermansyah; Agus Nurudin
Jurnal Akta Notaris Vol. 3 No. 2 (2024): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v3i2.2180

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa seringkali kreditor melakukan lelang eksekusi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan sengketa. Rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai prosedur? 2) Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara Nomor 13/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt? 3) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dibatalkan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai prosedur mengacu pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara Nomor 13/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt terhadap Petitum ke-5 (lima) dari gugatan Para Pelawan, Pengumuman Kedua Eksekusi Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 14 April 2016 hanya diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar bertentangan dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yaitu upaya hukum yang bersifat non litigasi (persuasif) dan upaya hukum yang bersifat litigasi (represif).

Perlindungan Hukum Terhdapa Konsumen Perumahan Akibat Developer Dinyatakan Pailit Fajar Rabiul Amal; Agus Nurudin; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Notary Law Research Vol. 6 No. 1 (2024): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Putusan pailit dianggap sebagai solusi terbaik bagi para debitor khususnya bagi pengembang dalam melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi dapat dikatakan upaya tersebut merugikan para pembeli satuan rumah susun atau apartemen yang telah membayar lunas sebelum pembangunan selesai dengan hanya diikat dengan ppjb sebagai bentuk kesepakatan jual beli antara pengembang dengan pembeli tanpa adanya proses levering. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidak pastian hukum terkait dengan kepemilikan unit rumah susun yang telah dibeli. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan bagi pengembang terhadap pembeli (konsumen) satuan rumah perumahan. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturannperundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uu kepailitan dan pkpu, uupk, serta kuhperdata belum mengatur secara detail terkait perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah perumahan yang pengembangnya dinyatakan pailit. Oleh karena itu, akibat hukum dari adanya permasalahn tersebut yaitu pembeli dapat mengupayakan serta menuntut ganti rugi pelunasan piutang kepada pengembang atas dasar gugatan wanprestasi, dan terkait pelunasan piutang dapat berupa pembayaran tunai atau angsur atau tetap dengan proses pembangunan unit apabila dalam pelunasan kreditor terdapat sisa dana dalam melanjutkan proyeknya.

Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Retno Mawarini Sukmariningsih; Mashari; Agus Nurudin; Sri Mulyani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2369

Membangun kesadaran hukum dalam sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang yang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia Retno Mawarini Sukmariningsih; Mashari; Agus Nurudin; Sri Mulyani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2369

Membangun kesadaran hukum dalam sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang yang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

Partisipasi Publik sebagai Legitimasi Demokrasi Produk Hukum Retno Mawarini Sukmariningsih; Hadi Karyono; Agus Nurudin; Mashari
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/dch1ar72

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum demokratis yang menjamin keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artikel ini menganalisis secara kritis implementasi partisipasi publik dalam pembentukan regulasi di Indonesia dengan pendekatan yuridis-normatif dan teori hukum partisipatif. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sering kali bersifat simbolis dan tidak substansial. Padahal, partisipasi publik yang bermakna menjadi syarat legitimasi demokratis suatu produk hukum. Tulisan ini mengkaji peran partisipasi berdasarkan teori diskursus Jurgen Habermas, hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi mekanisme partisipasi yang lebih transparan, inklusif, dan deliberatif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan regulatif dan kepastian hukum yang demokratis.

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kredit Macet di Lembaga Pembiayaan Debi Permana; Agus Nurudin; Catharina Mulyani Santoso
Jurnal Akta Notaris Vol. 2 No. 2 (2023): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i2.1244

Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dimana permasalahan dalam penulisan ini, yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, faktor apa saja penghambat eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk,Cabang Ungaran, dan bagaimana upaya yang sudah dilakukan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, peraturan perundangan, dan studi di lapangan. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dilakukan secara langsung oleh petugas, baik di rumah debitur, atau di tempat lain dimana obyek jaminan tersebut berada, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena akan timbul biaya-biaya tambahan dan membutuhkan waktu lama dalam melakukan upaya penyelamatan asset. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini ditemui beberapa hambatan yaitu adanya niat buruk debitur, keberadaan obyek jaminan tidak diketahui, unit digadai, adanya campur tangan ORMAS, kondisi unit yang tidak utuh. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan proses pra kredit secara selektif, memberikan program keringanan Rehab / Restructure, melakukan kunjungan ke rumah debitur secara rutin, mengawasi tempat tinggal debitur.

Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Rafino Naufal Hermansyah; Agus Nurudin
Jurnal Akta Notaris Vol. 3 No. 2 (2024): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v3i2.2180

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa seringkali kreditor melakukan lelang eksekusi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan sengketa. Rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai prosedur? 2) Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara Nomor 13/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt? 3) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dibatalkan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai prosedur mengacu pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perkara Nomor 13/Pdt.Plw/2016/PN.Bkt terhadap Petitum ke-5 (lima) dari gugatan Para Pelawan, Pengumuman Kedua Eksekusi Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 14 April 2016 hanya diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar bertentangan dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yaitu upaya hukum yang bersifat non litigasi (persuasif) dan upaya hukum yang bersifat litigasi (represif).

Peranan Notaris Dalam Penyusunan Klausul Performing Rights Pada Kontrak Event Organizer Efrando Ufo; Agus Nurudin
Jurnal Akta Notaris Vol. 4 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v4i2.3412

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search