Garuda - Garba Rujukan Digital

PENDIDIKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA DI SURABAYA TAHUN 1901-1942 (EDUCATION ON DUTCH GOVERNMENT IN SURABAYA AT 1901-1942) Prayudi, Gusti Muhammad; Salindri, Dewi
Publika Budaya Vol 3, No 1 (2015): Maret
Publisher : Publika Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.773 KB)

Artikel ini membahas tentang pendidikan kolonial di Surabaya pada tahun 1901-1942. Jenjang Pendidikan di Surabaya berawal dari pendidikan tradisional yang bersifat non formal (tidak ada jenjang pendidikan). Setelah Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) datang ke Hindia Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal (terdapat jenjang pendidikan). Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis peristiwa di masa lampau. Berdirinya sekolah- sekolah Belanda di Surabaya dilatarbelakangi adanya perkembangan peraturan bahwa pendirian sekolah-sekolah Belanda di Hindia Belanda berada di daerah yang terdapat pelabuhan-pelabuhan besar dan perkebunan yang luas. Selain itu juga, anak-anak Belanda yang berada di Surabaya untuk pergi sekolah ke Batavia dibutuhkan dana yang cukup mahal. Pada awalnya pendidikan hanya untuk anak- anak Belanda dan anak-anak priyayi, setelah adanya Politik Etis anak-anak pribumi bisa masuk ke sekolah Belanda dengan persyaratan yaitu keturunan, penghasilan orang tua, dan pendidikan orang tua. Kata Kunci: pendidikan, pemerintah kolonial Belanda, politik etis, elit modern ABSTRACT This article discusses the colonial education in Surabaya in 1901-1942. Education in Surabaya originated from traditional non formal education. After the Dutch Colonial Government (DCG) came to the Dutch East Indies, it introduced formal education system (there were levels of education). The research in this article uses the historical method, including the process of testing and analyzing events in the past. The establishment of Dutch schools in Surabaya had the regulatory developments as its background that the establishment of schools in the Dutch East Indies located in areas that are large ports and vast estates. In addition, Dutch children in Surabaya willing to study for Batavia needed quite large funds. Initially the education was only for children of the Dutch aristocracy, after the Ethical Policy indigenous children could go to school with the requirements of the descendants of the Dutch, parental income, and parental education. Key words : education, Dutch Colonial Government, ethical politic, modern nobles

The Brantas River Crisis: the Sand Mining Problem and the Search for Solution Nawiyanto, Nawiyanto; Krisnadi, IG; Endrayadi, Eko Crys; Handayani, Sri Ana; Salindri, Dewi; Calvaryni, Nina Mutiara
Paramita: Historical Studies Journal Vol 30, No 2 (2020): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v30i2.23951

This article examines the dynamics of power relations in the Brantas River sand mining and its influences on the fate of the most important river of East Java. By relying on archival sources, contemporary newspapers, and oral history interviews, it is argued that the Brantas river crisis occurred due to the acceleration of sand extractions facilitated by improved extraction technology in the form of mechanical sand extracting machines and the growing demand for sand for infrastructure development. Automated sand mining caused damage to infrastructure and settlements in various places along the river from downstream areas that continue to creep upstream, as well as the loss of biodiversity richness. The search for a solution has been going on for some time but failed to stop mining and bring the Brantas River out of the crisis. The failure occurred not because of the absence of a legal protection, but the difficulty of implementing regulations in the field due to the involvement of unscrupulous officials and politicians in the Brantas sand business, as well as the temptation of large and comfortable profits from mining that lured sand miners amid the limited available alternative sources of livelihood.Ã‚Â Artikel ini membahas dinamika relasi kuasa dalam penambangan pasir Sungai Brantas dan pengaruhnya terhadap nasib sungai terpenting di Jawa Timur in. Dengan mengandalkan sumber arsip, surat kabar kontemporer, dan wawancara sejarah lisan, diargumentasikan bahwa krisis sungai Brantas terjadi karena percepatan ekstraksi pasir yang difasilitasi oleh perubahan teknologi ekstraksi dalam bentuk mesin diesel penyedot pasir mekanis dan meningkatnya permintaan akan pasir untuk pengembangan infrastruktur. Penambangan pasir mekanis menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman di berbagai tempat di sepanjang sungai dari daerah hilir yang terus merambat ke hulu, serta hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati. Pencarian solusi telah berlangsung selama beberapa waktu, tetapi gagal menghentikan penambangan dan membawa Sungai Brantas keluar dari krisis. Kegagalan itu terjadi bukan karena tidak adanya payung hukum, tetapi kesulitan menerapkan peraturan di lapangan karena keterlibatan pejabat dan politisi yang tidak bermoral dalam bisnis pasir Brantas, serta godaan keuntungan besar dan mudah dari penambangan. memancing para penambang pasir di tengah sumber mata pencaharian alternatif yang tersedia terbatas.Ã‚Â

PENDIDIKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA DI SURABAYA TAHUN 1901-1942 (EDUCATION ON DUTCH GOVERNMENT IN SURABAYA AT 1901-1942) Gusti Muhammad Prayudi; Dewi Salindri
Publika Budaya Vol 3 No 1 (2015): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini membahas tentang pendidikan kolonial di Surabaya pada tahun 1901-1942. Jenjang Pendidikan di Surabaya berawal dari pendidikan tradisional yang bersifat non formal (tidak ada jenjang pendidikan). Setelah Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) datang ke Hindia Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal (terdapat jenjang pendidikan). Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis peristiwa di masa lampau. Berdirinya sekolah- sekolah Belanda di Surabaya dilatarbelakangi adanya perkembangan peraturan bahwa pendirian sekolah-sekolah Belanda di Hindia Belanda berada di daerah yang terdapat pelabuhan-pelabuhan besar dan perkebunan yang luas. Selain itu juga, anak-anak Belanda yang berada di Surabaya untuk pergi sekolah ke Batavia dibutuhkan dana yang cukup mahal. Pada awalnya pendidikan hanya untuk anak- anak Belanda dan anak-anak priyayi, setelah adanya Politik Etis anak-anak pribumi bisa masuk ke sekolah Belanda dengan persyaratan yaitu keturunan, penghasilan orang tua, dan pendidikan orang tua. Kata Kunci: pendidikan, pemerintah kolonial Belanda, politik etis, elit modern ABSTRACT This article discusses the colonial education in Surabaya in 1901-1942. Education in Surabaya originated from traditional non formal education. After the Dutch Colonial Government (DCG) came to the Dutch East Indies, it introduced formal education system (there were levels of education). The research in this article uses the historical method, including the process of testing and analyzing events in the past. The establishment of Dutch schools in Surabaya had the regulatory developments as its background that the establishment of schools in the Dutch East Indies located in areas that are large ports and vast estates. In addition, Dutch children in Surabaya willing to study for Batavia needed quite large funds. Initially the education was only for children of the Dutch aristocracy, after the Ethical Policy indigenous children could go to school with the requirements of the descendants of the Dutch, parental income, and parental education. Key words : education, Dutch Colonial Government, ethical politic, modern nobles

Ken Arok dewi Salindri
Historia Vol 2 No 1 (2019): Historia : Jurnal Ilmu Sejarah
Publisher : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.919 KB)

Abstrak: Penulisan historiografi tradisional adalah media komunikasi politik yang efektif untuk menumbuhkan dan mempertahankan pengakuan atas kekuatan masyarakat. Pada umumnya berisi mitos yang sebenarnya tidak ada, tetapi dianggap seolah-olah ada. Kitab Pararaton (silsilah Raja Singosari) dan kitab Nagarakertagama (Sejarah Kerajaan Singosari sampai Kerajaan Majapahit) disebut "Puja Sastra". Puja Sastra bermaksud melegitimasi posisi Raja Ken Arok oleh penulisnya. Ken Arok adalah raja Singosari dari kelas bawah. Masa pemerintahannya dicoba dilegitimasi teokratis. Itu berarti legitimasi (validitas) kekuasaan oleh penguasa yang berkuasa untuk memerintah berdasarkan faktor "supranatural" dan langsung. Itu berarti penguasa dipandang sebagai manusia yang memiliki kekuatan "ilahi" dan kewenangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Solusinya adalah mereka menciptakan sebuah mitos dengan menghubungkan silsilah Ken Arok sebagai keturunan Dewa Brahma. Kata kunci: Legitimasi, kekuatan, mitos

Budaya Wanita di Indonesia: Suatu Penelusuran ke Arah Rekonstruksi Sri Ana Handayani; Dewi Salindri
Historia Vol 4 No 2 (2021): Historia : Jurnal Ilmu Sejarah
Publisher : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Indonesian women culture and manner change in chronological order could be searched from written source. This research problem questioned on how the Indonesian woman culture and manner changed in old order, new order, and reformation era. As a history study, this research used historical method with four stages of work, those are heuristic, critic, interpretation, and historiography. The occasion was analysed by cultural approach with postmodern theory by Derrida. The study showed that in old order, Indonesian woman started to understand feminism. However, the authority concept still covered in patrimonial hegemony authority. In new order, Indonesian women were still divided into agrarian culture and industrial culture. Dharma Wanita concept managed to adapt feminism into domestic space and public. Indonesian women in reformation era searched for an ideal women culture format as a result of globalisation and stronger gender understanding. Conclusion from this research is that in defining an ideal women, Indonesian women, on one side still crave the berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) feminity stereotype.

Dari Domestik ke Publik: Sejarah Pendidikan Kejuruan Perempuan dari Waktu ke Waktu Mrr Ratna Endang Widuatie; Retno Winarni; Nurhadi Sasmita; Dewi Salindri; Zellica Vanudia Amundari
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v2i2.1817

Vocational education is a type of education that has always been one of the main focuses of the government in each period. Historically, vocational education for women in Indonesia was pioneered by two major figures, namely Kartini and Dewi Sartika in the early 20th century. Women's vocational education has undergone changes in line with demands for gender equality due to increasingly democratic socio-cultural conditions in Indonesia. This causes the diminishing differences in the roles of women and men in social roles. Women no longer only struggle in the domestic sphere as was the case with Kartini and Dewi Sartika, but also in the public sphere. This article examines the historical journey of women's vocational education and its dynamics starting from the thoughts of Kartini and Dewi Sartika, the Old Order, the New Order, and the Reformation. The argument put forward is that these two figures pioneered the birth of vocational education for women in Indonesia, so it is necessary to analyze whether there are differences in women's vocational education from time to time with their thoughts and what causes these changes.

The Existence of the Indonesian Christian Church (GKI) Bondowoso, 1962-2019 Salindri, Dewi; Widuatie, Ratna Endang; Arta, Wana
Indonesian Historical Studies Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ihis.v8i2.22696

This article presents a historical analysis of the growth of GKI Bondowoso, a Protestant Christian church in Indonesia. Employing a sociological approach and functionalism theory, to analyze the social functions of the church within its community as well as the interactions between the church and other social institutions. GKI Bondowoso, established on a land grant from a Muslim community, has a unique history. It became a founding member of the seven church clusters that led to the formation of GKI East Java. Since 1962, the church has strived for self-sufficiency and actively participated in the efforts to unify the GKI into a single organization. Throughout its history, GKI Bondowoso has experienced changes in pastoral leadership and commission activities. It has actively sought to positively influence its surrounding environment, including fostering integration with the ethnic Chinese community and learning about Madurese customs. The ethnic Chinese population in Bondowoso has successfully adopted the local language, facilitating better relationships within the community. However, the church's growth and sustainability have been supported by its positive relationships with the local community and other religious groups, demonstrating its positive influence on its environment.

Menambang Kali Brantas: Dari Krisis Menuju Jalan Keluar nawiyanto, nawiyanto; Krisnadi, IG; Endrayadi, Eko Crys; Handayani, Sri Ana; Salindri, Dewi; Calvaryni, Nina Mutiara
Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. Vol. 21 No. 3 (2020): Desember
Publisher : Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52829/pw.312

Artikel ini membahas penambangan pasir di Sungai Brantas yang semula bermanfaat berubah menjadi ancaman dan diharapkan dapat lebih memperkaya historiografi sungai yang sejauh ini lebih banyak menyoroti sungai sebagai pusat peradaban, sumber bencana, dan pencemaran. Dengan bersandar pada sumber arsip, surat kabar sejaman, dan wawancara, diargumentasikan bahwa krisis sungai Brantas terjadi seiring akselerasi panambangan pasir, yang dipicu tumbuhnya permintaan galian pasir untuk pembangunan kota dan difasilitasi oleh penggunaan teknologi modern berupa mesin penyedot pasir mekanis. Penambangan pasir mekanis menimbulkan kerusakan infrastruktur dan pemukiman di berbagai tempat di sepanjang sungai dari wilayah hilir yang terus merambat ke hulu, serta hilangnya kekayaan keragaman hayati. Upaya mencari solusi telah berlangsung lama, namun gagal menghentikan penambangan dan membawa Sungai Brantas keluar dari krisis. Kegagalan terjadi bukan karena ketiadaan payung hukum, melainkan sulitnya implementasi regulasi di lapangan akibat keterlibatan oknum aparat dan politisi dalam bisnis pasir Brantas, serta godaan keuntungan besar secara mudah dan cepat dari menambang di tengah keterbatasan alternatif pekerjaan yang tersedia.

Pemanfaatan DAS Brantas dalam Konteks Pelaksanaan Program Revolusi Hijau di Jawa Timur Masa Orde Baru Endrayani, Eko Crys; Krisnadi, Ignatius; Nawiyanto; Suharto; Handayani, Sri Ana; Salindri, Dewi
Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. Vol. 24 No. 1 (2023)
Publisher : Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52829/pw.371

This article discusses the utilization of the Brantas River Basin in the context of implementing the Green Revolution program in East Java during the New Order era which made an important contribution to the success of the New Order government in getting out of the food crisis and becoming self-sufficient in rice. Wlingi Dam (Blitar Regency) and Widas Dam (Nganjuk Regency) were successfully built thanks to the collaboration between the Indonesian government and the Japanese government as funders and as consultants for the development of modern agriculture in Indonesia. The two dams are useful in irrigation systems, flood control, converting dry land to paddy fields, conserving and breeding fish and becoming tourist destinations for the Brantas watershed in East Java.

Menulis Ulang Perseteruan Islam dan Komunisme di Afganistan Widuatie, Ratna Endang; Salindri, Dewi; Handayani, Sri Ana; Rosyidah, Nur
Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. Vol. 24 No. 2 (2023)
Publisher : Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52829/pw.452

This article discusses the impact of the clashof two political forces in Afganistan,the Islamic faction and the communist faction, from the 1960s to the 2000s. An important change in Afganistan’s history occurred when the Soviet Union’s military intervention ended and Islamic groups took control. However, the next change occurred when the United States invaded, which dwarfed Islam in the country’s political agenda, which ultimately triggered the seizure of power by the Taliban. Previous studies on Afganistan provide an overview of the patterns of change and power that occurred in Afganistan. The narrative that developed about Afganistan, especially when the Taliban group came to power, opened up opportunities for new discourses in looking at the relationship between Islam and secular political forces, especially communist in this Central Asian country. This article was prepared using historical method to obtain an explanation of the political dynamics of Afganistan in the second half of the 20th century to the beginning of the 21st century. The political science approach as an auxiliary tool helps to understand several unique symptoms in the case of Afganistan, including the relationship between Islam and communism, the international views of both the West and the Islamic world towards modern Afganistan, and the significance of rewriting Afghan history, especially in conflict studies. These topics are key to placing Afganistan in the interrelated discussion of regional history and geopolitics.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search