Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Budaya Paramita: Historical Studies Journal KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) IHiS (Indonesian Historical Studies) Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan Historia Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Dewi Salindri
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENDIDIKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA DI SURABAYA TAHUN 1901-1942 (EDUCATION ON DUTCH GOVERNMENT IN SURABAYA AT 1901-1942) Prayudi, Gusti Muhammad; Salindri, Dewi
Publika Budaya Vol 3, No 1 (2015): Maret
Publisher : Publika Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.773 KB)

Abstract

Artikel ini membahas tentang pendidikan kolonial di Surabaya pada tahun 1901-1942. Jenjang Pendidikan di Surabaya berawal dari pendidikan tradisional yang bersifat non formal (tidak ada jenjang pendidikan). Setelah Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) datang ke Hindia Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal (terdapat jenjang pendidikan). Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis peristiwa di masa lampau. Berdirinya sekolah- sekolah Belanda di Surabaya dilatarbelakangi adanya perkembangan peraturan bahwa pendirian sekolah-sekolah Belanda di Hindia Belanda berada di daerah yang terdapat pelabuhan-pelabuhan besar dan perkebunan yang luas. Selain itu juga, anak-anak Belanda yang berada di Surabaya untuk pergi sekolah ke Batavia dibutuhkan dana yang cukup mahal. Pada awalnya pendidikan hanya untuk anak- anak Belanda dan anak-anak priyayi, setelah adanya Politik Etis anak-anak pribumi bisa masuk ke sekolah Belanda dengan persyaratan yaitu keturunan, penghasilan orang tua, dan pendidikan orang tua. Kata Kunci: pendidikan, pemerintah kolonial Belanda, politik etis, elit modern ABSTRACT This article discusses the colonial education in Surabaya in 1901-1942. Education in Surabaya originated from traditional non formal education. After the Dutch Colonial Government (DCG) came to the Dutch East Indies, it introduced formal education system (there were levels of education). The research in this article uses the historical method, including the process of testing and analyzing events in the past. The establishment of Dutch schools in Surabaya had the regulatory developments as its background that the establishment of schools in the Dutch East Indies located in areas that are large ports and vast estates. In addition, Dutch children in Surabaya willing to study for Batavia needed quite large funds. Initially the education was only for children of the Dutch aristocracy, after the Ethical Policy indigenous children could go to school with the requirements of the descendants of the Dutch, parental income, and parental education. Key words : education, Dutch Colonial Government, ethical politic, modern nobles
The Brantas River Crisis: the Sand Mining Problem and the Search for Solution Nawiyanto, Nawiyanto; Krisnadi, IG; Endrayadi, Eko Crys; Handayani, Sri Ana; Salindri, Dewi; Calvaryni, Nina Mutiara
Paramita: Historical Studies Journal Vol 30, No 2 (2020): PARAMITA
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v30i2.23951

Abstract

This article examines the dynamics of power relations in the Brantas River sand mining and its influences on the fate of the most important river of East Java. By relying on archival sources, contemporary newspapers, and oral history interviews, it is argued that the Brantas river crisis occurred due to the acceleration of sand extractions facilitated by improved extraction technology in the form of mechanical sand extracting machines and the growing demand for sand for infrastructure development. Automated sand mining caused damage to infrastructure and settlements in various places along the river from downstream areas that continue to creep upstream, as well as the loss of biodiversity richness. The search for a solution has been going on for some time but failed to stop mining and bring the Brantas River out of the crisis. The failure occurred not because of the absence of a legal protection, but the difficulty of implementing regulations in the field due to the involvement of unscrupulous officials and politicians in the Brantas sand business, as well as the temptation of large and comfortable profits from mining that lured sand miners amid the limited available alternative sources of livelihood. Artikel ini membahas dinamika relasi kuasa dalam penambangan pasir Sungai Brantas dan pengaruhnya terhadap nasib sungai terpenting di Jawa Timur in. Dengan mengandalkan sumber arsip, surat kabar kontemporer, dan wawancara sejarah lisan, diargumentasikan bahwa krisis sungai Brantas terjadi karena percepatan ekstraksi pasir yang difasilitasi oleh perubahan teknologi ekstraksi dalam bentuk mesin diesel penyedot pasir mekanis dan meningkatnya permintaan akan pasir untuk pengembangan infrastruktur. Penambangan pasir mekanis menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman di berbagai tempat di sepanjang sungai dari daerah hilir yang terus merambat ke hulu, serta hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati. Pencarian solusi telah berlangsung selama beberapa waktu, tetapi gagal menghentikan penambangan dan membawa Sungai Brantas keluar dari krisis. Kegagalan itu terjadi bukan karena tidak adanya payung hukum, tetapi kesulitan menerapkan peraturan di lapangan karena keterlibatan pejabat dan politisi yang tidak bermoral dalam bisnis pasir Brantas, serta godaan keuntungan besar dan mudah dari penambangan. memancing para penambang pasir di tengah sumber mata pencaharian alternatif yang tersedia terbatas. 
The Compliance-Based Coffee Growers of Bondowoso on Regent Amin Said Husni in the Culture of Madurese Society Izzah, Latifatul; Sulistiyono, Singgih Tri; Rochwulaningsih, Yety; Salindri, Dewi; Handayani, Sri Ana; Januar, Jani; Afiah, Neneng
KARSA: Journal of Social and Islamic Culture Vol 27, No 2 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v27i2.2152

Abstract

This study discussed the compliance of the coffee farmers particularly in Sumberwringin Bondowoso against the figure Amin Said Husni. The Regent concerns for the fate of the coffee farmers and public welfare in Bondowoso cannot be inseparable from the religious life of the Regent; implementing policies based on the principles of the Islamic religion. This study aimed to answer the question regarding the causes of the emergence of people’s compliance with coffee farmers to switch the Arabica coffee plant according to the instructions given by the Regent. This study applied the habitus concept developed by Pierre Bourdieu and sharpened using the historical method. The studied population was coffee farmers at district of Sumberwringin (Sukorejo, Rejoagung and Sumberwringin village). This study found that the compliance of the coffee farmers could attract people who originally planted Robusta switched to Arabica coffee as their Regent’s instruction. The compliance of coffee farming communities (majority of Madurese) was hierarchical obedience that became a necessity to be actualized in daily praxis as “normative” binding. The compliance of produce luck to economic conditions as well as improving the welfare of coffee farmers, because the selling price of Arabika is higher than the Robusta coffee.
PENDIDIKAN PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA DI SURABAYA TAHUN 1901-1942 (EDUCATION ON DUTCH GOVERNMENT IN SURABAYA AT 1901-1942) Gusti Muhammad Prayudi; Dewi Salindri
Publika Budaya Vol 3 No 1 (2015): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang pendidikan kolonial di Surabaya pada tahun 1901-1942. Jenjang Pendidikan di Surabaya berawal dari pendidikan tradisional yang bersifat non formal (tidak ada jenjang pendidikan). Setelah Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) datang ke Hindia Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal (terdapat jenjang pendidikan). Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis peristiwa di masa lampau. Berdirinya sekolah- sekolah Belanda di Surabaya dilatarbelakangi adanya perkembangan peraturan bahwa pendirian sekolah-sekolah Belanda di Hindia Belanda berada di daerah yang terdapat pelabuhan-pelabuhan besar dan perkebunan yang luas. Selain itu juga, anak-anak Belanda yang berada di Surabaya untuk pergi sekolah ke Batavia dibutuhkan dana yang cukup mahal. Pada awalnya pendidikan hanya untuk anak- anak Belanda dan anak-anak priyayi, setelah adanya Politik Etis anak-anak pribumi bisa masuk ke sekolah Belanda dengan persyaratan yaitu keturunan, penghasilan orang tua, dan pendidikan orang tua. Kata Kunci: pendidikan, pemerintah kolonial Belanda, politik etis, elit modern ABSTRACT This article discusses the colonial education in Surabaya in 1901-1942. Education in Surabaya originated from traditional non formal education. After the Dutch Colonial Government (DCG) came to the Dutch East Indies, it introduced formal education system (there were levels of education). The research in this article uses the historical method, including the process of testing and analyzing events in the past. The establishment of Dutch schools in Surabaya had the regulatory developments as its background that the establishment of schools in the Dutch East Indies located in areas that are large ports and vast estates. In addition, Dutch children in Surabaya willing to study for Batavia needed quite large funds. Initially the education was only for children of the Dutch aristocracy, after the Ethical Policy indigenous children could go to school with the requirements of the descendants of the Dutch, parental income, and parental education. Key words : education, Dutch Colonial Government, ethical politic, modern nobles
The Compliance-Based Coffee Growers of Bondowoso on Regent Amin Said Husni in the Culture of Madurese Society Latifatul Izzah; Singgih Tri Sulistiyono; Yety Rochwulaningsih; Dewi Salindri; Sri Ana Handayani; Jani Januar; Neneng Afiah
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 27 No. 2 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v27i2.2152

Abstract

This study discussed the compliance of the coffee farmers particularly in Sumberwringin Bondowoso against the figure Amin Said Husni. The Regent concerns for the fate of the coffee farmers and public welfare in Bondowoso cannot be inseparable from the religious life of the Regent; implementing policies based on the principles of the Islamic religion. This study aimed to answer the question regarding the causes of the emergence of people’s compliance with coffee farmers to switch the Arabica coffee plant according to the instructions given by the Regent. This study applied the habitus concept developed by Pierre Bourdieu and sharpened using the historical method. The studied population was coffee farmers at district of Sumberwringin (Sukorejo, Rejoagung and Sumberwringin village). This study found that the compliance of the coffee farmers could attract people who originally planted Robusta switched to Arabica coffee as their Regent’s instruction. The compliance of coffee farming communities (majority of Madurese) was hierarchical obedience that became a necessity to be actualized in daily praxis as “normative” binding. The compliance of produce luck to economic conditions as well as improving the welfare of coffee farmers, because the selling price of Arabika is higher than the Robusta coffee.
Ken Arok dewi Salindri
Historia Vol 2 No 1 (2019): Historia : Jurnal Ilmu Sejarah
Publisher : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.919 KB)

Abstract

Abstrak: Penulisan historiografi tradisional adalah media komunikasi politik yang efektif untuk menumbuhkan dan mempertahankan pengakuan atas kekuatan masyarakat. Pada umumnya berisi mitos yang sebenarnya tidak ada, tetapi dianggap seolah-olah ada. Kitab Pararaton (silsilah Raja Singosari) dan kitab Nagarakertagama (Sejarah Kerajaan Singosari sampai Kerajaan Majapahit) disebut "Puja Sastra". Puja Sastra bermaksud melegitimasi posisi Raja Ken Arok oleh penulisnya. Ken Arok adalah raja Singosari dari kelas bawah. Masa pemerintahannya dicoba dilegitimasi teokratis. Itu berarti legitimasi (validitas) kekuasaan oleh penguasa yang berkuasa untuk memerintah berdasarkan faktor "supranatural" dan langsung. Itu berarti penguasa dipandang sebagai manusia yang memiliki kekuatan "ilahi" dan kewenangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Solusinya adalah mereka menciptakan sebuah mitos dengan menghubungkan silsilah Ken Arok sebagai keturunan Dewa Brahma. Kata kunci: Legitimasi, kekuatan, mitos
Budaya Wanita di Indonesia: Suatu Penelusuran ke Arah Rekonstruksi Sri Ana Handayani; Dewi Salindri
Historia Vol 4 No 2 (2021): Historia : Jurnal Ilmu Sejarah
Publisher : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.768 KB) | DOI: 10.19184/jhist.v4i1.28477

Abstract

Indonesian women culture and manner change in chronological order could be searched from written source. This research problem questioned on how the Indonesian woman culture and manner changed in old order, new order, and reformation era. As a history study, this research used historical method with four stages of work, those are heuristic, critic, interpretation, and historiography. The occasion was analysed by cultural approach with postmodern theory by Derrida. The study showed that in old order, Indonesian woman started to understand feminism. However, the authority concept still covered in patrimonial hegemony authority. In new order, Indonesian women were still divided into agrarian culture and industrial culture. Dharma Wanita concept managed to adapt feminism into domestic space and public. Indonesian women in reformation era searched for an ideal women culture format as a result of globalisation and stronger gender understanding. Conclusion from this research is that in defining an ideal women, Indonesian women, on one side still crave the berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) feminity stereotype.
Dari Domestik ke Publik: Sejarah Pendidikan Kejuruan Perempuan dari Waktu ke Waktu Mrr Ratna Endang Widuatie; Retno Winarni; Nurhadi Sasmita; Dewi Salindri; Zellica Vanudia Amundari
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v2i2.1817

Abstract

Vocational education is a type of education that has always been one of the main focuses of the government in each period. Historically, vocational education for women in Indonesia was pioneered by two major figures, namely Kartini and Dewi Sartika in the early 20th century. Women's vocational education has undergone changes in line with demands for gender equality due to increasingly democratic socio-cultural conditions in Indonesia. This causes the diminishing differences in the roles of women and men in social roles. Women no longer only struggle in the domestic sphere as was the case with Kartini and Dewi Sartika, but also in the public sphere. This article examines the historical journey of women's vocational education and its dynamics starting from the thoughts of Kartini and Dewi Sartika, the Old Order, the New Order, and the Reformation. The argument put forward is that these two figures pioneered the birth of vocational education for women in Indonesia, so it is necessary to analyze whether there are differences in women's vocational education from time to time with their thoughts and what causes these changes.
The Existence of the Indonesian Christian Church (GKI) Bondowoso, 1962-2019 Salindri, Dewi; Widuatie, Ratna Endang; Arta, Wana
Indonesian Historical Studies Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ihis.v8i2.22696

Abstract

This article presents a historical analysis of the growth of GKI Bondowoso, a Protestant Christian church in Indonesia. Employing a sociological approach and functionalism theory, to analyze the social functions of the church within its community as well as the interactions between the church and other social institutions. GKI Bondowoso, established on a land grant from a Muslim community, has a unique history. It became a founding member of the seven church clusters that led to the formation of GKI East Java. Since 1962, the church has strived for self-sufficiency and actively participated in the efforts to unify the GKI into a single organization. Throughout its history, GKI Bondowoso has experienced changes in pastoral leadership and commission activities. It has actively sought to positively influence its surrounding environment, including fostering integration with the ethnic Chinese community and learning about Madurese customs. The ethnic Chinese population in Bondowoso has successfully adopted the local language, facilitating better relationships within the community. However, the church's growth and sustainability have been supported by its positive relationships with the local community and other religious groups, demonstrating its positive influence on its environment.
Menambang Kali Brantas: Dari Krisis Menuju Jalan Keluar nawiyanto, nawiyanto; Krisnadi, IG; Endrayadi, Eko Crys; Handayani, Sri Ana; Salindri, Dewi; Calvaryni, Nina Mutiara
Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. Vol. 21 No. 3 (2020): Desember
Publisher : Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52829/pw.312

Abstract

Artikel ini membahas penambangan pasir di Sungai Brantas yang semula bermanfaat berubah menjadi ancaman dan diharapkan dapat lebih memperkaya historiografi sungai yang sejauh ini lebih banyak menyoroti sungai sebagai pusat peradaban, sumber bencana, dan pencemaran. Dengan bersandar pada sumber arsip, surat kabar sejaman, dan wawancara, diargumentasikan bahwa krisis sungai Brantas terjadi seiring akselerasi panambangan pasir, yang dipicu tumbuhnya permintaan galian pasir untuk pembangunan kota dan difasilitasi oleh penggunaan teknologi modern berupa mesin penyedot pasir mekanis. Penambangan pasir mekanis menimbulkan kerusakan infrastruktur dan pemukiman di berbagai tempat di sepanjang sungai dari wilayah hilir yang terus merambat ke hulu, serta hilangnya kekayaan keragaman hayati. Upaya mencari solusi telah berlangsung lama, namun gagal menghentikan penambangan dan membawa Sungai Brantas keluar dari krisis. Kegagalan terjadi bukan karena ketiadaan payung hukum, melainkan sulitnya implementasi regulasi di lapangan akibat keterlibatan oknum aparat dan politisi dalam bisnis pasir Brantas, serta godaan keuntungan besar secara mudah dan cepat dari menambang di tengah keterbatasan alternatif pekerjaan yang tersedia.
Co-Authors Afiah, Neneng Arta, Wana Calvaryni, Nina Mutiara Eko Crys Endrayadi Endrayani, Eko Crys Gusti Muhammad Prayudi Gusti Muhammad Prayudi, Gusti Muhammad IG Krisnadi Izzah, Latifatul Jani Januar Mrr Ratna Endang Widuatie Nawiyanto Nawiyanto . Neneng Afiah Nurhadi Sasmita Ratna Endang Widuatie Retno Winarni Rosyidah, Nur Sari, Fitriah Ika Singgih Tri Sulistiyono Sri Ana Handayani SUHARTO Widuatie, Mrr Ratna Endang Yety Rochwulaningsih Zellica Vanudia Amundari