Garuda - Garba Rujukan Digital

BEREBUT ´RUMAH TUHAN´ STUDI KASUS KONFLIK ANTARA JEMAAT GKJW DAN GPIB KELURAHAN CITRODIWANGSAN KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG, 1975-1982 Yulianti, Yanti; Sasmita, Nurhadi; Badriyanto, Bambang Samsu
Publika Budaya Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Publika Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.043 KB)

Artikel ini membahas tentang sejarah sosial dengan menggunakan konsep pendekatan sosiologi agama yang mempelajari peran agama dan peristiwa-peristiwa sosial dalam masyarakat Lumajang. Peristiwa-pristiwa sosial dapat memicu terjadinya konflik sehingga menimbulkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Dengan menggunakan bahan-bahan teori sosiologi agama dan historis, artikel ini menyelidiki pandangan, pengetahuan, dan kepercayaan yang berhubungan, khususnya dengan konflik agama yang terjadi antara jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang. Jika manusia sudah menjadi satu kesatuan dengan agama dan kelompoknya maka manusia tersebut berani membela agamanya yang dianggap benar sehingga cenderung berusaha menyelamatkan dan membela martabat agamanya. Seperti halnya yang terjadi di Lumajang kedua aliran gereja tersebut saling mempertahankan dan memperebutkan gerejanya, sehingga terjadi konflik. Mereka masing-masing mempunyai rasa ingin membela agama yang dianggapnya benar dan rela mempertahankan kekuasaan satu sama lain.

Reclaiming Nyunyurâs Plantation by Sosoâs Village Society District Gandusari Blitar Regency 1964-2014 Khasanah, Binti Itaul; Sasmita, Nurhadi
Publika Budaya Vol 2, No 3 (2014): Nopember
Publisher : Publika Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.42 KB)

Â Â ABSTRACT This article discusses the social movement of the Soso society in the land dispute between Nyunyur Plantation with PT. Kismo Handayani by employing collective behaviour theory of Neil J. Smelser the author used the shape and strategy of social movement observed in Soso society. About 25 years, they have tried to reclaim 100 hectares of land subject to land reform, which was controlled by PT Kismo Handayani. The land was obtained by Soso society by decree of the Minister of Agriculture and Agrarian Number: 49 / Ka. / 1964. They have done a variety of procedural actions such as demonstrations, mediation, hearing and etcetera they it did not work. Finally Soso society took reclaiming as the final strategy. Previously, the land has been given a replacement, but not too small. Negotiations with various parties were always deadlocked. The government never took the initiative to resolve the dispute through it. As a result, the people do reclaiming as a way to exploit the land. The reclaimed lands were used for farming and housing. During took the plantations occupy land occupation, they did not yet feel successful and safe but still haunted by the fear of getting evicted or repressive measures of the government, because according to the law the lands were not yet legally theirs and the dispute was not yet over. Keywords: Nyunyurs Plantation, reclaiming, Soso society

SENGKETA TANAH MANDIKU: STUDI KASUS TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS HAK MILIK TANAH DI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER, 2007-2010 (MANDIKU LAND DISPUTES: A CASE STUDY OF DEMANDS UPON THE PROPERTY RIGHTS OF LAND IN THE DISTRICT OF JEMBER REGENCY TEMPUREJO, 2 Munawaroh, Siti; Burhan, Edy; Sasmita, Nurhadi
Publika Budaya Vol 2, No 3 (2014): Nopember
Publisher : Publika Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.873 KB)

Demands of the farmers in the village Mandigu Sidodadi and Rural Pondokrejo become one of the cases that arise in the reform era, starting with the installation of the boundaries a by Perhutani and the claim of Perhutani that the land occupied by the Residents Pondokrejo and Mandigu were owned by Perhutani. The farmers had the notion that the land has a meaning as an economic resource. Through Struggle Farmers, the farmers of Mandigu Sidodadi and Pondokrejo tried to fight for their land rights claimed by Perum Perhutani. It employed a qualitative approach with interviews and documentation as data collection efforts, and take the subject of social and political movements performed by Farmers Struggle. This study describes the socio-political movements performed by Struggle Farmers. With a focus on three main issues, namely land status, demands of the Struggle Farmers and Resistance Action conducted from 2007 to 2010. The conclusion is that the demand of the farmers was no longer result exploitative relations but also because of the openness of the system that provides opportunities for farming from to launch the movement. Keywords: land conflicts, political and social movements, demands of farmers, Farmers Struggle. ABSTRAK Tuntutan petani di Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo menjadi salah satu kasus yang muncul di era reformasi. diawali dengan masalah pemasangan patok batas yang dilakukan Perhutani dan Pengakuan Perhutani bahwa tanah yang ditempati oleh Warga Mandiku dan Warga Pondokrejo merupakan kawasan Hutan yang dimiliki Perhutani. Petani memiliki anggapan bahwa tanah memiliki arti sebagai sumber ekonomi petani. Melalui wadah Petani Perjuangan, para petani di Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo berusaha memperjuangkan hak atas tanah mereka yang telah diakui oleh Perum Perhutani. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai upaya pengumpulan data, serta mengambil subyek gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Petani Perjuangan. Penelitian ini mendeskripsikan gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Perjuangan Petani. Dengan fokus pada tiga permasalahan utama yaitu Status tanah, Tuntutan Petani Perjuangan dan Aksi Perlawanan dilakukan dalam batasan tahun 2007 hingga 2010. Kesimpulan yang dapat diperoleh, Tuntutan Petani bukan lagi diakibatkan hubungan ekploitatif tapi juga karena adanya keterbukaan sistem yang memberikan peluang kepada petani untuk melakukan pergerakan. Kata kunci: konflik tanah, gerakan sosial politik, Tuntutan petani, Perjuangan Petani.

Reclaiming Nyunyur’s Plantation by Soso’s Village Society District Gandusari Blitar Regency 1964-2014 Binti Itaul Khasanah; Nurhadi Sasmita
Publika Budaya Vol 2 No 3 (2014): Nopember
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This article discusses the social movement of the Soso society in the land dispute between Nyunyur Plantation with PT. Kismo Handayani by employing collective behaviour theory of Neil J. Smelser the author used the shape and strategy of social movement observed in Soso society. About 25 years, they have tried to reclaim 100 hectares of land subject to land reform, which was controlled by PT Kismo Handayani. The land was obtained by Soso society by decree of the Minister of Agriculture and Agrarian Number: 49 / Ka. / 1964. They have done a variety of procedural actions such as demonstrations, mediation, hearing and etcetera they it did not work. Finally Soso society took reclaiming as the final strategy. Previously, the land has been given a replacement, but not too small. Negotiations with various parties were always deadlocked. The government never took the initiative to resolve the dispute through it. As a result, the people do reclaiming as a way to exploit the land. The reclaimed lands were used for farming and housing. During took the plantations occupy land occupation, they did not yet feel successful and safe but still haunted by the fear of getting evicted or repressive measures of the government, because according to the law the lands were not yet legally theirs and the dispute was not yet over. Keywords: Nyunyur's Plantation, reclaiming, Soso society

BEREBUT 'RUMAH TUHAN' STUDI KASUS KONFLIK ANTARA JEMAAT GKJW DAN GPIB KELURAHAN CITRODIWANGSAN KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG, 1975-1982 Yanti Yulianti; Nurhadi Sasmita; Bambang Samsu Badriyanto
Publika Budaya Vol 1 No 1 (2013): November
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini membahas tentang sejarah sosial dengan menggunakan konsep pendekatan sosiologi agama yang mempelajari peran agama dan peristiwa-peristiwa sosial dalam masyarakat Lumajang. Peristiwa-pristiwa sosial dapat memicu terjadinya konflik sehingga menimbulkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Dengan menggunakan bahan-bahan teori sosiologi agama dan historis, artikel ini menyelidiki pandangan, pengetahuan, dan kepercayaan yang berhubungan, khususnya dengan konflik agama yang terjadi antara jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang. Jika manusia sudah menjadi satu kesatuan dengan agama dan kelompoknya maka manusia tersebut berani membela agamanya yang dianggap benar sehingga cenderung berusaha menyelamatkan dan membela martabat agamanya. Seperti halnya yang terjadi di Lumajang kedua aliran gereja tersebut saling mempertahankan dan memperebutkan gerejanya, sehingga terjadi konflik. Mereka masing-masing mempunyai rasa ingin membela agama yang dianggapnya benar dan rela mempertahankan kekuasaan satu sama lain.

SENGKETA TANAH MANDIKU: STUDI KASUS TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS HAK MILIK TANAH DI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER, 2007-2010 (MANDIKU LAND DISPUTES: A CASE STUDY OF DEMANDS UPON THE PROPERTY RIGHTS OF LAND IN THE DISTRICT OF JEMBER REGENCY TEMPUREJO, 2 Siti Munawaroh; Edy Burhan; Nurhadi Sasmita
Publika Budaya Vol 2 No 3 (2014): Nopember
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Demands of the farmers in the village Mandigu Sidodadi and Rural Pondokrejo become one of the cases that arise in the reform era, starting with the installation of the boundaries a by Perhutani and the claim of Perhutani that the land occupied by the Residents Pondokrejo and Mandigu were owned by Perhutani. The farmers had the notion that the land has a meaning as an economic resource. Through Struggle Farmers, the farmers of Mandigu Sidodadi and Pondokrejo tried to fight for their land rights claimed by Perum Perhutani. It employed a qualitative approach with interviews and documentation as data collection efforts, and take the subject of social and political movements performed by Farmers Struggle. This study describes the socio-political movements performed by Struggle Farmers. With a focus on three main issues, namely land status, demands of the Struggle Farmers and Resistance Action conducted from 2007 to 2010. The conclusion is that the demand of the farmers was no longer result exploitative relations but also because of the openness of the system that provides opportunities for farming from to launch the movement. Keywords: land conflicts, political and social movements, demands of farmers, Farmers Struggle. ABSTRAK Tuntutan petani di Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo menjadi salah satu kasus yang muncul di era reformasi. diawali dengan masalah pemasangan patok batas yang dilakukan Perhutani dan Pengakuan Perhutani bahwa tanah yang ditempati oleh Warga Mandiku dan Warga Pondokrejo merupakan kawasan Hutan yang dimiliki Perhutani. Petani memiliki anggapan bahwa tanah memiliki arti sebagai sumber ekonomi petani. Melalui wadah Petani Perjuangan, para petani di Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo berusaha memperjuangkan hak atas tanah mereka yang telah diakui oleh Perum Perhutani. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi sebagai upaya pengumpulan data, serta mengambil subyek gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Petani Perjuangan. Penelitian ini mendeskripsikan gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Perjuangan Petani. Dengan fokus pada tiga permasalahan utama yaitu Status tanah, Tuntutan Petani Perjuangan dan Aksi Perlawanan dilakukan dalam batasan tahun 2007 hingga 2010. Kesimpulan yang dapat diperoleh, Tuntutan Petani bukan lagi diakibatkan hubungan ekploitatif tapi juga karena adanya keterbukaan sistem yang memberikan peluang kepada petani untuk melakukan pergerakan. Kata kunci: konflik tanah, gerakan sosial politik, Tuntutan petani, Perjuangan Petani.

Djawa Baroe sebagai Media Propaganda Jepang di Jawa (1943-1945) Imroatul Sholekah; Nurhadi Sasmita
Historia Vol 4 No 2 (2021): Historia : Jurnal Ilmu Sejarah
Publisher : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

This study discusses Djawa Baroe as a Japanese Propaganda Media in Java in 1943-1945. Djawa Baroewas a pictorial magazine published during the Japanese Occupation Government in Java as a medium for transferring information to the Dutch East Indies population containing propaganda news. The problems studied in this study are the press policy of the Japanese Occupation Government in Java, the form of Japanese Occupation Government propaganda in the fields of education, literature and art, socio-culture, and military as appearing in Djawa Baroe, as well as examining the impact of Japanese Occupation Government propaganda in the fields. The method used in this study was the historical method from Louis Gottschalk, which includes the stages of data collection, source criticism, interpretation and historiography. This study uses a political science approach and propaganda theory developed by Miriam Budiarjo and Laswell. When controlling the Dutch East Indies, the Japanese Occupation Government used the press as a means of propaganda, one of which was through Djawa Baroe. The pictures displayed in Djawa Baroe form a picture of every activity carried out by the Dutch East Indies in the fields of education, literature and art, socio-culture and military as an activity that seemed perfect for wartime. In fact, in real life, the activities displayed in Djawa Baroe are not the same, because the Javanese people experienced many hardships in life during the war.

MENJADI KOTA DEFINITIF Nurhadi Sasmita
Historia Vol 2 No 1 (2019): Historia : Jurnal Ilmu Sejarah
Publisher : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.278 KB)

Abstract : Jember as the most rapid growth city in Besuki Residency. Traditionally Jember has actually existed, but turned into a definitive modern city after being inhabited and managed by the Dutch. The capital invested in Jember to develop the plantation encourages the growth and development of other sectors so that Jember is developing very rapidly. This study seeks to reconstruct the changes and dynamics of Jember into a modern city and the evidence of infrastructure that supports it. NV LMOD has an important role in the process. The method used is the method of history, including heuristic stages, criticism, interpretation, and historiography. The approach used is government administration, especially on decentralization. Keywords : City of Jember, plantation, NV LMOD, exploitation.

Perkembangan Perkebunan Partikelir di Jember (1850-an – 1930-an) Retno Winarni; Ratna Endang Widuatie; Tri Chandra Aprianto; Nurhadi Sasmita
Historia Vol 4 No 2 (2021): Historia : Jurnal Ilmu Sejarah
Publisher : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

This study was aimed to track how the history of plantations in Jember from the 1850s-1930s. When did plantations arise in Jember? What types of plants were developed on Jember plantations? How was the development of the plantation quantitatively? And what was the impact of the existence of plantations on the development of Jember and its people. The method in this study is a historical method which includes heuristic, criticism, interpretation and historiography. The results of this study are that plantations in Jember developed along with the development of colonial power in the Belada Indies, precisely since the VOC era, but experienced rapid development starting from the implementation period culture stelsel, but reached its peak in liberal times, and plantations also experienced a period of ebb as colonial power receded as well. The conclusion is that there is a parrarel relationship between plantation development and the development of colonial power.

Dari Domestik ke Publik: Sejarah Pendidikan Kejuruan Perempuan dari Waktu ke Waktu Mrr Ratna Endang Widuatie; Retno Winarni; Nurhadi Sasmita; Dewi Salindri; Zellica Vanudia Amundari
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v2i2.1817

Vocational education is a type of education that has always been one of the main focuses of the government in each period. Historically, vocational education for women in Indonesia was pioneered by two major figures, namely Kartini and Dewi Sartika in the early 20th century. Women's vocational education has undergone changes in line with demands for gender equality due to increasingly democratic socio-cultural conditions in Indonesia. This causes the diminishing differences in the roles of women and men in social roles. Women no longer only struggle in the domestic sphere as was the case with Kartini and Dewi Sartika, but also in the public sphere. This article examines the historical journey of women's vocational education and its dynamics starting from the thoughts of Kartini and Dewi Sartika, the Old Order, the New Order, and the Reformation. The argument put forward is that these two figures pioneered the birth of vocational education for women in Indonesia, so it is necessary to analyze whether there are differences in women's vocational education from time to time with their thoughts and what causes these changes.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search