Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Jarot Prianggoro; Agus Subianto; Sri Umiyati; Lunariana Lubis
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i2.3213

Abstract

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan pengelolaan sungai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, khususnya Sungai Brantas yang mengalir melalui Kota Surabaya. Kebijakan Pengelolaan Sungai telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 yang mencakup konservasi, pemanfaatan dan pengendalian kerusakan air. Kondisi sungai Brantas telah tercemar oleh aktivitas masyarakat, oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pencegahan pencemaran sungai dalam konservasi sungai yang mana standar kualitas air sungai menjadi syarat untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sungai di Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan (2) menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Teori Merillee S. Grindle yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendefinisikan keberhasilan implementasi kebijakan adalah Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kasus dalam pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dan dikembangkan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian sebagai berikut bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sungai Brantas di hilir Kota Surabaya yang meliputi pencegahan pencemaran akibat pembuangan sampah dan air limbah belum optimal sehingga perlu adanya keterpaduan sinergi dan kolaborasi yang baik antar stakeholder dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan.
Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup di Desa Seloliman, Indonesia Susiyanto Hendro Wiyono; Agus Subianto; Nuhman Nuhman
Society Vol 11 No 2 (2023): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v11i2.528

Abstract

The ecotourism-based community empowerment model is designed to uplift local farmers by fostering the cultivation of organic agricultural plants and promoting sustainable ecotourism by utilizing natural resources and local cultural values. This study aims to illustrate the phenomenon within the community empowerment model for groups of organic farming practitioners engaged in ecotourism, as facilitated by the Center for Environmental Education (PPLH) Seloliman, Trawas, Mojokerto Regency. This study uses a qualitative descriptive approach to gather data through in-depth interviews, document analysis, focus group discussions, and field observations. The analysis reveals that the success in empowering local farmers is attributed to the maturity of ecotourism organizations and political development. Furthermore, the research findings indicate that economic empowerment has heightened farmers’ interest in cultivating organic rice due to its enhanced economic value. Simultaneously, social empowerment has broadened farmers’ perspectives, fostering openness to change and enabling them to interact and participate as surrogate hosts for ecotourism guests over a few days. This program carries implications for enhancing farmers’ understanding and commitment to leveraging natural resources and the environment. This study proposes that sustained ecotourism development necessitates a steadfast commitment to preserving environmental benefits and expanding the involvement of local communities. It is essential to uphold a cultural approach prioritizing sustainable ecotourism.
SINERGITAS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA KETAPANRAME BERBASIS PENTAHELIX Simbolon, Delima; Saribulan, Re Aprilia; Laksono, Bintang; Musleh, Moh; Subianto, Agus
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 14, No 4 (2025): Dinamika Governance - JANUARI
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v14i4.4665

Abstract

Desa wisata ketapanrame merupakan bagian dari unit usaha BUMdes yang berhasil dikelola dengan baik dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Dalam pengembangan desa wisata, kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan. artikel ini membahas pelaksanaan metode pentahelix dalam konteks pengembangan desa wisata tersebut dan menyoroti pencapaian serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam pengembangan Desa wisata Ketapanrame. Penelitian kualitatif ini mengadopsi pendekatan studi kasus dan menggambarkan interaksi bersama lima pemangku kepentingan, yakni 1) Academics, 2) Business, 3) Community, 4) Government and 5) Media, sesuai dengan model Pentahelix oleh Arief Yahya (2016). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame telah menerapkan strategi yang berfokus pada pengembangan destinasi pariwisata secara optimal dan sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan prestasi yang telah diraihnya dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan serta dukungan yang kuat dari masyarakat setempat dan sinergi yang efektif antara BUMDes, pemerintah daerah, akademisi, pelaku bisnis, dan media dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Ketapanrame.
A PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP NAMBO REGIONAL WASTE IN WEST JAVA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Senaen, Windriyani Maharani; Musleh, Moh; Tamrin, M. Husni; Subianto, Agus
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2025): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v15i1.5102

Abstract

The issue of waste generation is inextricably linked to community life, particularly in densely populated areas where the volume of waste produced significantly impacts the environment and public health. This research examines the challenges of waste management in high-density regions, focusing on the province of West Java, Indonesia, which has seen a substantial increase in waste production due to population growth and changing consumption habits. The study underscores the necessity for effective waste management strategies in accordance with the Waste Management Law No. 18 of 2008, highlighting the role of regional governments in coordinating and supervising waste management efforts. The establishment of the Nambo Regional Waste Processing and Final Disposal Site (TPPAS) is presented as a critical initiative leveraging a Public Private Partnership (PPP) model to achieve sustainable waste management solutions. Through literature review and analysis of relevant regulations and data, the research outlines the operational framework of TPPAS, its capacity to handle significant waste volumes, and the collaborative efforts between public and private sectors to innovate waste processing technologies. The findings reveal both progress and challenges within the TPPAS project, including issues related to financial closure and operational readiness, emphasizing the need for continuous evaluation and adaptation of partnerships to enhance waste management efficiency. Keyword: Public Private Partnership, Waste Management, TPPAS Nambo
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN Trianggraini, Sela Ajeng; Musleh, Moh.; Tamrin, M. Husni; Subianto, Agus
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 15, No 1 (2025): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v15i1.5058

Abstract

The development of toll road infrastructure is one of the main solutions to overcome congestion problems and improve connectivity between regions in Indonesia. The Yogyakarta-Bawen Toll Road Project is part of the National Strategic Project that aims to accelerate mobility between Yogyakarta and Central Java. This study aims to analyze the application of good governance principles in the planning and construction of the Yogyakarta-Bawen Toll Road project, using the theory put forward by the United Nations Development Programme (UNDP) in 1997. The principles analyzed include transparency, accountability, participation, effectiveness, and sustainability. The method used in this study is a literature study by reviewing related documents and previous research results. The results of the study indicate that although the principles of good governance have been applied in several aspects, such as transparency of information and accountability through periodic reports, challenges still arise in terms of community participation and efficiency of project implementation. Several aspects such as land acquisition and independent supervision also require more attention to accelerate project completion and reduce potential conflicts. This study suggests that the principle of community participation be strengthened and the monitoring mechanism be further improved in order to achieve inclusive and sustainable development success.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP SEBAGAI SOLUSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: STUDI LITERATUR PROYEK BANDARA KEDIRI Alviana Ramadhani; Moh. Musleh; M. Husni Tamrin; Agus Subianto
Journal of Contemporary Public Administration 1-14
Publisher : Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jcpa.5.1.2025.1-14

Abstract

Quality and sustainable infrastructure development is a major challenge for developing countries like Indonesia, especially in the face of budget constraints and administrative capabilities. The Public-Private Partnership (PPP) approach has emerged as a strategic solution to overcome these obstacles by involving the private sector in providing resources, technical expertise, and operational efficiency. This study aims to apply the PPP model in infrastructure development in Indonesia with a focus on the Kediri Airport project as a case study. The methodology used is an in-depth literature study of secondary data related to this project, including government policies, financing schemes, and technical implementation. The Kediri Airport project is an example of the first PPP (Government and Business Entity Cooperation) initiated by a business entity (unsolicited), with a Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT) scheme. This project is fully funded by PT Gudang Garam Tbk through its subsidiary without using the APBN, with a total investment reaching IDR 10.8 trillion. The results of the study show that the PPP approach allows for accelerated infrastructure development while reducing the government's financial burden. Kediri Airport successfully operated in April 2024 with an initial capacity of 1.5 million passengers per year and is designed to support wide-body aircraft such as the Boeing 777-300ER. The novelty of this research lies in the analysis of the unsolicited PPP model that has not been widely implemented in Indonesia and the potential of this project as a catalyst for regional economic development. These findings provide strategic insights for the development of PPP models in the future, especially in large-scale projects that focus on curiosity.