Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Peran Komunitas Perempuan dalam Ketahanan Pangan dan Kesehatan Lingkungan melalui Pelatihan Urban Farming Berbasis Pemanfaatan Sampah Organik Nurul Fajeriana; Gunaisah, Endang; Suherni, Suherni; Khasanah, Khasanah; Nurjannah, Siti; Yuniar, Fita Dewi; Dahar, Darmiati; Angka, Andi Werawe
Abdimas Langkanae Vol. 5 No. 2 (2025): September-Desember 2025
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53769/jpm.v5i2.532

Abstract

Permasalahan keterbatasan lahan dan peningkatan volume sampah rumah tangga menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan lingkungan yang sehat di wilayah perkotaan, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu ‘Aisyiyah Provinsi Papua Barat Daya dalam menerapkan urban farming sebagai solusi terhadap keterbatasan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi, pelatihan pembuatan pupuk organik cair, pembuatan pestisida nabati dari kulit bawang, serta praktik penanaman sayuran daun dengan memanfaatkan sampah anorganik sebagai media tanam. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan pendampingan selama praktik berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan signifikan pada pengetahuan dan keterampilan peserta, dengan nilai rata-rata pre-test sebesar 58,55% meningkat menjadi 85,62% pada post-test. Peserta menunjukkan antusiasme dan kesiapan untuk menerapkan urban farming di rumah masing-masing. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat ketahanan pangan keluarga, serta mendorong pengelolaan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tidak Diikutsertakan dalam Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat oleh PPAT Atas Objek Tanah Warisan Khasanah, Khasanah; Marniati, Felicitas Sri; Chandra, Tofik Yanuar
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15708

Abstract

Akta pembagian hak bersama atas objek tanah warisan yang dibuat oleh PPAT harus mengikutsertakan semua ahli waris dalam pembagian haknya. Tidak diikutsertakannya semua ahli waris menyebabkan sengketa di antara para ahli waris saat pembagian hak bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana akibat hukum atas akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT yang tidak mengikutsertakan semua ahli waris atas objek tanah warisan? Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diikutsertakan dalam akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT atas objek tanah warisan? Teori yang digunakan yaitu teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dan teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interprestasi) yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis dan metode konstruksi hukum yaitu kontruksi analogi dan kontruksi penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh akibat hukum akta pembagian hak bersama dinyatakan batal demi hukum, dimana kepemilikan hak atas tanah kembali ke posisi semula dan perlindungan hukum preventif tercermin dari kewajiban PPAT untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta pembagian hak bersama. Adapun perlindungan hukum represif terwujud melalui mekanisme pembatalan akta oleh pengadilan sebagai upaya korektif atas pelanggaran hukum, yang pada akhirnya memberikan kepastian dan pemulihan hak bagi pemilik hak atas tanah.