Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERBATASAN RI – RDTL DALAM UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN (Studi Kasus di Kabupaten TTU – RI dengan Distrik Oecusse-RDTL) KOLNE, YAKOBUS
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.603 KB) | DOI: 10.14710/politika.5.1.2014.100-114

Abstract

Recent observation regarding the reality of people’s living in the border region of the Republic of Indonesia-Timor Leste revealed the facts that they are still facing many problems directly related to all aspects of life that requires the government to take action through the implementation of the state border treaty policy in accordance with the community desire and expectation for sa conducive environment to the life of the nation and the state. The purpose of this study were: 1) to describe the implementation of border treaty between Indonesia and Timor Leste in the resolution of border problems in the District of Oecusse, TTU and 2) to describe and interpret the factors supporting and inhibiting the implementation of the border agreement in resolving the border issues. The method of this study was descriptive qualitative approach. The informants in this study were: Deputy Governor of NTT, TTU Regent, TTU Vice Regent, head of the BPP of TTU and Pamtas RI- Timor Leste Task Force, selected by purposive technique. The study found that: First; communication dimension: (a) lack of community involvement in determining national boundaries; (b) discussion/dialogue with the community had not been maximally conducted; (c) there is requirement to improve existing products of bilateral agreements. Second; Resources dimensions: (1) poor coordination between the senior government and the local government; (2) bolstering up to build further discussion/dialogue between the two countries involving indigenous people had not been done as proposed by the local government ; (3) lack of supporting infrastructures available for the people in the border region; (4) Minimum budget capacity. Third; Bureaucratic structures: (1) lack of supervision for the institutions/implementing agencies; (2) officials in the senior level of government did not involve the Government in the lower /regional level and local communities in setting the boundaries. Fourth; Implemention disposition: (1) The occurrence of interest claims resulting disharmony of interests; (2) the existence of public ignorance on the outcomes of the policy. The Supporting factors were: the availability of law products; commitment between government and society; and the lineage similarity of border communities. The inhibiting factors, however, were: minimum budget capacity, very limited availability of infrastructures and lack of coordination. Thus, the proposed suggestions and recommendations were: a necessity for socialization to the public about the purposes and benefits of the policy set; a nnecessity for budget support and other facilities in the border region as a state gateway; a necessity for a clearly distributed tasks and authority,  so that it may not cause sectoral egoism.
Dampak Marketing Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Paket Desa Sejahtera) Bagi Generasi Millenial Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tiza, Agustinus Longa; Suni, Melkianus; Kolne, Yakobus
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1061

Abstract

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui sejauhmana dampak marketing politik calon Bupati dan wakil Bupati terpilih (Paket Desa Sejahtera) bagi generasi Milenial pada Pemilukada 2020 di Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun hal lainnya yakni dapat melihat sejauh mana stigma tentang pemasaran politik politisi atau kontestan bagi generasi milenial memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan memanfaatkan media sosial yang dikemas dalam hajatan politik sehingga dapat mempengaruhi pemilih milenial dalam menentukan hak suara dalam pilkada.Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif karena ingin meneliti pada pola kondisi obyek yang alamiah dan apa adanya. Dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi untuk mendapatkan kedalaman informasi, maka menggunakan jenis metode pendekatan Fenomenologi. Informan yang ditentukan adalah pemilih milenial (rentang kelahiran 1982-2002 menurut teori generasi Howe dan Strauss) berada di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berpartisipasi pada pemilukada Kabupaten TTU tahun 2020. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah informan yang mengalami atau di anggap mengetahui fenomena atau dikategorikan mampu memberikan informasi terkait dengan Marketing Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih (Paket Desa Sejahtera). Oleh karena Peneliti belum mengetahui secara pasti orang – orang yang bisa dijadikan informan, maka penelitian mengunakan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketokohan kandidat, Tagline, Partai pengusung, Ruang bagi Milenial yang di gunakan oleh paket Desa Sejahtera mempengaruhi Pemilih Milenial untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Selain itu, mampu menaikkan elektabilitas Paket Desa Sejahtera
Yabiku strategy in handling domestic violence in North Central Timor District Sanbein, Serli Mariani; Mbiri, Adeodata Laniria Charla Barros; Kolne, Yakobus
Journal of Law Science Vol. 7 No. 2 (2025): April: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i2.6185

Abstract

The focus of this study is the strategy for handling domestic violence by Yabiku. The data analysis technique used in this study is the Miles and Hubermans interactive model. The results of the study indicate that the strategy for handlin{Bibliography}g mechanisms is quite measurable and comprehensive, namely through various methods and actions. Among them are getting reports, picking up the ball, correspondence and telephone. At the level of supporting human resources, YABIKU NTT has an institutional structure of the Division for assisting women and children victims of violence, the Division for organizing women and natural resources, the Fundraising Division, Operational Manager, Admin and financial Manager. Based on the advocacy model carried out by YABIKU NTT, it is to synergize and partner with the government and the community to provide policies related to handling victims. That through strategic partnerships and efforts to mobilize the participation of the parties is very much needed in the integrated victim handling process. In addition, there are also three models and stages of legal advocacy in handling victims of violence. Handling cases of violence against women does not only focus on the legal aspect, but also helps them to recover, rebuild their lives and prevent violence from happening again. Therefore, cooperation between the parties is needed to empower women victims of violence from an economic and psychological perspective. In addition to regulations that support victims of violence, there is a need for funds and Standard Operating Procedures for the Referral System for handling cases. 
Capasity Building Kelembagaan Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Tua Tune” Desa Oeperigi Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara Tiza, Agustinus Longa; Kolne, Yakobus
JURNAL PENGABDIAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Vol 6 No 2 (2025): Teknologi Tepat Guna (TTG)
Publisher : Universitas Sahid Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47942/jpttg.v6i2.1922

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibentuk di desa. Tujuannya dalah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan serta pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki di desa. Desa Oeperigi adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Noemuti, telah mendirikan Badan Usaha Miliki Desa sejak tahun 2017. Keberadaan BUMDes di Desa Oeperigi diberi nama “BUMDes Tua Tune”. Lembaga ini telah dibentuk kepengurusannya dan kesepakatan tentang usaha-usada yang dijalankan yakni disektor pertanian, dan sektor barang/ jasa lainnya. Disektor pertanian adalah pengembangan tanaman siri baik siri daun maupun siri buah dan disektor barang/jasa lainnya adalah usaha simpan pinjam, usaha perkiosan dan usaha tangki air bersih. Usaha-usaha tersebut mendapat suport dari pemerintah desa dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) pertahun. Hal ini dimaksudkan sebagai dana stimulan dalam pengembangan sumber daya yang tersedia di Desa Oeperigi. Akan tetapi dalam perjalanan usaha BUMDes yang dilakukan belum dilaksanakan secara optimal, karena kepengurusan BUMDes belum memahami tugas dan fungsi yang diemban. Oleh karena itu diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes Tua Tune desa Oeperigi. Metode kegiatan yang digunakan adalah Ceramah dan Pendampingan. Hasil yang dicapai adalah Memberikan materi tentang penguatan kapasitas kelembagaan BUMDEs, dengan mendapatkan respon yang positif dan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan. Peserta yang hadir adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat. Selain itu adanya pendampingan tentang pembuatan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMdes Tua Tune dengan usaha-usaha yang dikembangkan. Adapun saran-saran dalam kegiatan pengabdian ini yaitu: Kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten Timor Tengah Utara perlu terus melakukan pendampingan terkait dengan pembentukan BUMDes sebagai wujud pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014; dan Perlu dibangun kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk tetap mendampingi dalam proses pembentukan sampai pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.
STRATEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (Penelitian Di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, Kepolisian Resor Timor Tengah Utara) LEKIK, EMANUEL BRIA; Kolne, Yakobus
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 3 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i3.5583

Abstract

Perkembangan masyarakat dan fenomena global seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan demokratisasi telah mengubah paradigma tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri, dalam upaya menuju kepolisian sipil yang demokratis, harus beradaptasi dan memperbaiki budaya militeristik yang telah lama ada. Peran Polri sebagai lembaga eksekutif yang menangani kasus hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hukum dan kepentingan masyarakat. Di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Polsek Miomaffo Timur memiliki peran penting dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Salah satu isu serius yang dihadapi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang kini dianggap sebagai masalah publik dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan perempuan sebagai korban, dengan pelaku seringkali adalah suami. Polsek Miomaffo Timur berupaya menangani kasus KDRT dengan pendekatan Restorative Justice (RJ). Kendati penyelesaian melalui Restorative Justice telah berhasil pada sebagian besar kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih ada tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memadai. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Miomaffo Timur, terus melakukan reformasi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan menghadapi permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara efektif.
UPAYA PEMELIHARAAN JARINGAN PERPIPAAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA CENDANA KEFAMENANU NAIMUNI, GREGORIUS; Kolne, Yakobus; Seran Kehik, Bernardus
Jurnal Poros Politik Vol. 6 No. 3 (2024): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v6i3.7354

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Upaya Pemeliharaan Jaringan Perpipaan Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana Kefamenanu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini menunjukan bahwa : Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana dalam pemeliharaan jaringan perpipaan pelanggan belum maksimal, walaupun upaya pencegahan yang dilakukan selalu melakukan kontrol dan melakukan pengawasan rutin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bagi setiap pegawai PDAM Tirta Cendana, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sambungan pipa distribusi bagi pelanggan. Saran dalam penelitian ini, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana diharapkan agar mengikuti pelatihan teknis atau bimbingan teknis terkait dengan pemeliharaan jaringan perpipaan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kata Kunci : Upaya, Pemeliharaan, Perpipaan