Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JUDGE: Jurnal Hukum JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Abdimas Indonesia Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Aris Suliyono
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Pemahaman Tentang Pasal Multitafsir Di Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Mengantisipasi Ancaman Tindak Pidana Dalam Berperilaku Di Media Sosial Suliyono, Aris
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6489

Abstract

Undang-undang No.11 Tahun 2008 yang disebut juga Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) telah mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini agar dapat memberikan perlindungan, keadilan  kepada semua masyarakat dalam mengakses informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.Namun dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan malah dijadikan alat atau media untuk melakukan tindak pemidanaan terhadap pihak-pihak tertentu yang terkadang terlihat tebang pilih. Masyarakat menjadi selalu berhati-hati dalam berekspresi dan menyuarakan pendapat dalam beraktivitas di media social, dan seolah-olah kreativitas dan keinginan menyuarakan hati untuk berpendapat dan mengomentari segala sesuatu yang terjadi di Negri ini menjadi terbelenggu dan merasa tidak aman lagi dalam beraktivitas di media social. Pasal-pasal Multitafsir yang ada di UU ITE menjadi momok masyarakat dalam beraktivitas dan berekspresi di media social.Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif.Tujuan dari tulisan ini bertujuan supaya masyarakat dapat memahami pasal-pasal multitafsir tersebut,dan mendorong pemerintah agar dapat merevisi pasal-pasal tersebut agar menjadi lebih baik dan untuk menghilangkan multitafsir yang kerap berujung pada upaya kriminalisasi di masyarakat.
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN SKALA PRIORITAS DANA DESA DI DESA RENGGING PECANGAAN JEPARA Joko Lelono; Aris Suliyono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2123

Abstract

This research aims to determine the influence of the quality of human resources (HR) on the management of Village Fund priority scales in Rengging Village, Pecangaan, Jepara. Village Funds as a village development instrument require competent village officials so that their management is effective, transparent and accountable. The research uses an empirical juridical approach with descriptive qualitative methods through interviews and document studies. The research results show that the quality of human resources has a significant effect on the planning, implementation and accountability of Village Funds. The main obstacles found were limited technical competence and a lack of ongoing training for village officials. Therefore, increasing HR capacity is the key to realizing Village Fund management that is right on target and in accordance with statutory provisions.
OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA GENENG BATEALIT JEPARA Hermawan, Dwi Bambang; Aris Suliyono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2124

Abstract

This research aims to analyze the optimization of the use of Village Funds in realizing the welfare of the people of Geneng Village, Batealit District, Jepara Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. The research results show that the quality of village officials' human resources is the main factor in determining the effectiveness of determining the Village Fund priority scale. Competent village officials are able to formulate development programs according to the real needs of the community, increase citizen participation, and ensure transparency and accountability in the use of Village Funds. However, obstacles such as limited apparatus capacity, lack of continuous training, and limited supporting facilities still influence the optimization of Village Fund management. This research recommends increasing the capacity of village officials, strengthening infrastructure, and developing community participation mechanisms so that the Village Fund can more effectively promote community welfare in a sustainable manner.
Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020-2021 Dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Studi Daerah Pemilihan III Jekulo – Dawe) Zaenudin zaenudin; Aris Suliyono Suliyono
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v7i2.354

Abstract

  Recess activities are an important instrument for DPRD members in carrying out representative functions and absorbing public aspirations as a basis for regional policy formulation. However, their implementation often encounters obstacles such as low public participation, limited time and budget, and the suboptimal use of recess outcomes in policy planning, as observed in the 2020–2021 recess activities of Kudus Regency DPRD members in Electoral District III Jekulo–Dawe. This study aims to analyze the implementation of these recess activities in absorbing public aspirations and to identify the supporting and inhibiting factors influencing their implementation. This research employs an empirical juridical approach using primary and secondary data, including primary and secondary legal materials. Data were analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding of the issues examined. The results indicate that the implementation of the 2020–2021 recess activities in Electoral District III Jekulo–Dawe has not been optimal. This is reflected in the incomplete accommodation of community aspirations, inconsistencies with the predetermined recess schedule, and the limited integration of recess outcomes into local government work plans and public consultation processes in local regulation formulation. Supporting factors include community participation and the role of political parties, while inhibiting factors consist of budget limitations due to the reallocation of funds for COVID-19 response, limited implementation time, and insufficient socialization prior to the recess activities.
PENDAMPINGAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Suparnyo Suparnyo; Iskandar Wibawa; Aris Suliyono
Jurnal Abdimas Indonesia Vol 8, No 1 (2026): JURNAL ABDIMAS INDONESIA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26751/jai.v8i1.3185

Abstract

Tata tertib DPRD berfungsi mengatur mekanisme rapat, proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Di Kabupaten Kudus, proses penyusunan tata tertib menghadapi berbagai kendala. Melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif antara akademisi, praktisi hukum, dan DPRD, dilakukan serangkaian kegiatan berupa kajian regulasi, pelatihan, diskusi interaktif, dan asistensi teknis dalam penyusunan tata tertib. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami aspek hukum dan tata kelola pemerintahan, serta tersusunnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus yang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah melalui pembahasan dan penyesuaian hasil fasilitasi, disimpulkan tiga hasil utama, yaitu: pertama, usulan perubahan terkait komposisi dalam alat kelengkapan DPRD disetujui; kedua, usul penambahan ayat pada Pasal 54 tidak disetujui karena bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018; dan ketiga, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib diundangkan dalam Berita Daerah. Pendampingan ini menghasilkan tata tertib yang sah dan implementatif sekaligus memperkuat profesionalitas serta integritas DPRD dalam mewujudkan good governance di tingkat daerah.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas di Lapangan Aris Suliyono; Syafiuddin, Afif
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2026): Mei: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i2.2381

Abstract

Legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) remains a strategic issue in the context of global labor mobility, particularly given the complexity of challenges encompassing legal, social, economic, and cross-border governance dimensions. Although Indonesia has ratified the 1990 Migrant Workers Convention through Law No. 6 of 2012 and enacted Law No. 18 of 2017 on the Protection of PMI, the implementation of such protections continues to face significant obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for PMI, including non-procedural workers and their family members, as well as to evaluate the role of the state and relevant institutions in ensuring comprehensive protection. Employing a normative juridical method, data were collected through document analysis and literature review. The findings reveal a gap between the existing legal framework and its implementation, as evidenced by weak inter-agency coordination, limited diplomatic capacity, and low levels of legal literacy among prospective migrant workers. Furthermore, contemporary issues such as covert human trafficking, violations of migrant workers’ children’s rights, and inconsistencies in the enforcement of bilateral MoUs exacerbate the vulnerability of PMI, particularly in the informal sector. This study recommends strengthening community-based protection mechanisms, reforming migration governance, and mainstreaming human rights and gender-sensitive approaches in migration policies.
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN SKALA PRIORITAS DANA DESA DI DESA RENGGING PECANGAAN JEPARA Joko Lelono; Aris Suliyono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2123

Abstract

This research aims to determine the influence of the quality of human resources (HR) on the management of Village Fund priority scales in Rengging Village, Pecangaan, Jepara. Village Funds as a village development instrument require competent village officials so that their management is effective, transparent and accountable. The research uses an empirical juridical approach with descriptive qualitative methods through interviews and document studies. The research results show that the quality of human resources has a significant effect on the planning, implementation and accountability of Village Funds. The main obstacles found were limited technical competence and a lack of ongoing training for village officials. Therefore, increasing HR capacity is the key to realizing Village Fund management that is right on target and in accordance with statutory provisions.
OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA GENENG BATEALIT JEPARA Dwi Bambang Hermawan; Aris Suliyono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2124

Abstract

This research aims to analyze the optimization of the use of Village Funds in realizing the welfare of the people of Geneng Village, Batealit District, Jepara Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. The research results show that the quality of village officials' human resources is the main factor in determining the effectiveness of determining the Village Fund priority scale. Competent village officials are able to formulate development programs according to the real needs of the community, increase citizen participation, and ensure transparency and accountability in the use of Village Funds. However, obstacles such as limited apparatus capacity, lack of continuous training, and limited supporting facilities still influence the optimization of Village Fund management. This research recommends increasing the capacity of village officials, strengthening infrastructure, and developing community participation mechanisms so that the Village Fund can more effectively promote community welfare in a sustainable manner.
Kearifan Lokal sebagai Pilar Hukum Adat dalam Perlindungan Sumber Daya Alam Septiana Novitasari; Aris Suliyono
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi kearifan lokal sebagai pilar hukum adat dalam perlindungan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat serta analisis terhadap dokumen hukum dan kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat di berbagai daerah seperti Maluku, Kalimantan, dan Papua memuat prinsip-prinsip ekologis yang berfungsi sebagai instrumen hukum tidak tertulis dalam menjaga kelestarian SDA. Namun, sistem hukum nasional cenderung menempatkan hukum adat sebagai subordinat, sehingga menimbulkan ketegangan antara norma lokal dan kebijakan negara. Selain itu, lemahnya integrasi kelembagaan dan desentralisasi lingkungan yang belum efektif memperburuk ketimpangan pengelolaan SDA. Harmonisasi antara pendekatan yuridis normatif dan sosiologis diperlukan untuk menjembatani kesenjangan hukum tersebut. Oleh karena itu, pengakuan dan penguatan kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional menjadi penting untuk menjamin keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan berbasis komunitas.
Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Informal di Era Digital: Perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Administrasi Negara Aris Suliyono
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v14i1.3129

Abstract

Transformasi digital telah melahirkan bentuk hubungan kerja baru yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja informal berbasis platform. Di Indonesia, pekerja digital seperti pengemudi transportasi daring, kurir logistik, dan pekerja lepas berbasis aplikasi berkembang pesat, namun perlindungan hukumnya masih lemah. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum tenaga kerja informal digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiolegal, melalui analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dengan manajemen platform digital, kuesioner terhadap 150 pekerja, dan observasi lapangan di beberapa kota besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pekerja digital tidak memiliki akses perlindungan sosial memadai, dengan 65% tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan 68% memperoleh penghasilan di bawah UMP. Platform digital cenderung menempatkan pekerja sebagai mitra independen, namun tetap melakukan kontrol signifikan melalui algoritma, sehingga menimbulkan grey area hukum. Peran pemerintah sebagai pelindung melalui instrumen hukum administrasi juga masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara untuk memastikan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi tenaga kerja informal digital di era transformasi digital.
Co-Authors Afif Syafiuddin Dwi Bambang Hermawan Hermawan, Dwi Bambang Iskandar Wibawa Joko Lelono Joko Lelono Ngatmiyati Ngatmiyati Septiana Novitasari Suparnyo Zaenudin zaenudin