Articles
<![CDATA[Bimbingan Teknis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[Aguswan Aguswan]]>;
<![CDATA[Trio Saputra]]>;
<![CDATA[Widia Astuti]]>;
<![CDATA[Eka Eka]]>;
<![CDATA[Syofian Syofian]]>
<![CDATA[ WARTA LPM WARTA LPM, Vol. 23, No. 1, Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/warta.v23i1.9680
<![CDATA[Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan wilayah pinggiran yang bertetangga dengan kabupaten Lima Puluh Koto provinsi Sumatera Barat. Lokasi daerah ini terletak paling ujung di sebelah barat Kabupaten Kampar, sehingga beberapa permasalahan teknis di lapangan. Permasalahan itu antara lain: (1) pengaturan tapal batas Desa; (2) belum tersedia profil desa di Kecamatan XIII Koto Kampar; (3) kemampuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa yang masih belum maksimal, sehingga pemenuhan kebutuhan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masarakat desa kurang tercapai; dan (4) penyusunan perencanaan desa dan penetapan prioritas pembangunan desa yang tidak tepat sasaran, disebabkan kurangnya data dan informasi yang disediakan oleh desa. Berdasarkan uraian di atas, untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunaan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan pimpinan desa beserta perangkatnya yakni dengan menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan partisipatif pembangunan desa di Kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar. Metode participatory Rural Apraisal (PRA) yang diperkuat dengan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memperkuat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemamfaatan dan evaluasi pembangunan Desa. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil berupa terwujudnya penguatan organisasi dan manajemen desa, peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan perencanaan desa, terlaksananya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa dan peningkatan pelayanan prima di tingkat Desa.]]>
<![CDATA[Implementation of Slum Settlement Management Policies in the District of Lima Puluh Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Trio Saputra]]>;
<![CDATA[Alexsander Yandra]]>;
<![CDATA[Meiliani Zahra]]>;
<![CDATA[Eka Eka]]>;
<![CDATA[Wasiah Sufi]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jmpp.v5i2.36276
<![CDATA[This study aimed to determine and explain the implementation of policies for handling slum settlements in Lima Puluh Kota Pekanbaru. This research uses a qualitative method with a descriptive approach that aims to describe the relationship between the phenomena investigated. Qualitative data analysis is carried out interactively and takes place continuously until complete so that the data is saturated. The study results indicate that the government's resources are limited in implementing the handling of slum settlements. For this reason, there is a need for collaboration between the government and the private sector. The role of the private sector also includes the contribution of funds through private investments that are beneficial to support the process of handling slum settlements. The monitoring and evaluation of the private sector also contribute to maintaining the results obtained through community empowerment projects from some of the profits from private investments that have been operating and increasing the amount of the budget by field needs.]]>
<![CDATA[Preparation of the 2020-2024 Riau Provincial Government Bureaucratic Reform Planning ]]>
<![CDATA[Trio Saputra]]>;
<![CDATA[Eka Eka]]>;
<![CDATA[Wasiah Sufi]]>
<![CDATA[ Warta Pengabdian Vol 15 No 2 (2021): Warta Pengabdian ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19184/wrtp.v15i2.21979
<![CDATA[This article was written based on the activities of assisting the preparation of the road map for bureaucratic reform in the province of Riau. Assistance based on the problems observed in the 2015-2019 bureaucratic reform activities and FGD with the partners of the Regional Secretariat Organization Bureau of Riau province who were the target of community service. Assistance in the preparation of the Riau provincial government bureaucratic reform road map 2020-2024 was carried out with the aim of increasing and accelerating the implementation of bureaucratic reform in Riau province. It is important to prepare a bureaucratic reform document as a guide for all stakeholders in implementing the bureaucratic reform agenda. With the preparation of a bureaucratic reform road map, each Regional Apparatus Organization (OPD) knows and understands the implementation of bureaucratic reform.]]>
<![CDATA[Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Eka Eka]]>;
<![CDATA[Widia Astuti]]>;
<![CDATA[Aguswan Aguswan]]>
<![CDATA[ JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 2 No. 2 (2021): JOELS : Journal of Election and Leadership ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/joels.v2i1.7562
<![CDATA[Penelitian yang dilaksanakan di kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dimana fokus penelitian mengkaji tentang penguatan kelembagaan desa dalam mempersiapkan pelaksanaan musrenbang desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Hasil dari kegiatan musrenbang adalah penetapan prioritas pembangunan desa yang harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes 6 tahun dan RKP 1 tahun), sebagai kerangka strategi pembangunan desa yang di inginkan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskriptifkan dan menafsirkan proses perencanaan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan unsur–unsur yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Desa. Musrenbang Desa adalah forum tahunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, kecamatan dan berakhir di kabupaten/kota. Untuk itu desa harus siap dalam menyusun rencana pembangunan desa yang baik. Perencanaan desa tersusun dan tersistematis membutuhkan organisasi dan kelembagaan yang kuat yaitu mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tugas dan fungsinya merumuskan perencanaan desa, melaksanakan pembangunan desa, mengawasi pembangunan dan mengevaluasi hasil pembangunan desa. Penguatan kelembagaan desa dalam penyusunan perencanaan desa harus memilki data dan informasi yang lengkap dan akurat yang dapat mempermudah petugas perencana dalam menyusun dan menyiapkan rencana pembangunan desa secara efektif. Data dan informasi yang dimaksud dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan desa meliputi: (1). Penyelenggaraan pemerintahan desa, (2). Organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa, (3). Keuangan desa, (4). Profil desa dan (5). Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa organisasi dan kelembagaan desa yaitu Pemerintah Desa, Permusyawaratan Desa kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas, pokok serta fungsi organisasi secara baik dan benar. Dan hal ini yang menyebabkan tujuan dan sasaran pembangunan tidak diperkuat dengan pemahaman aparatur dalam berorganisasi.]]>
<![CDATA[Model Indigenous Penguatan Kelembagaan Adat Suku Sakai Kabupaten Bengkalis ]]>
<![CDATA[Abdul Mirad]]>;
<![CDATA[Eka Eka]]>;
<![CDATA[Aguswan Aguswan]]>
<![CDATA[ JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 2 No. 1 (2021): JOELS : Journal of Election and Leadership (In Press) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/joels.v2i1.7563
<![CDATA[Indigenous model of strengthening traditional institutions of the Sakai tribe in Bengkalis Regency. This research aims to formulate a model that is suitable for strengthening and developing the institutions of the Sakai tribe. The research method uses a qualitative approach, namely describing the role of indigenous peoples in strengthening the social institutions of the Sakai tribe in Bengkalis Regency. The results of the research achieved formulate a policy model for strengthening customary institutions based on regulations, normative and culture that can provide input on the formulation, implementation and evaluation of the role of indigenous peoples in strengthening traditional institutions of the Sakai tribe as a symbol of the Bengkalis district culture.]]>
<![CDATA[Pemetaan Implementasi Kebijakan Sistim Informasi Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Trio Saputra]]>;
<![CDATA[Eka Eka]]>;
<![CDATA[Wasiah Sufi]]>
<![CDATA[ Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas PGRI Madiun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25273/gulawentah.v5i2.6841
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan implementasi kebijakan sistim informasi desa yang ada di kabupaten kuantan singing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif data bersumber dari data skunder dan primer analisis data menggunakan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan implemntasi kebijakan sistim informasi desa belum maksimal di kabupaten kuantan singingi yang terdapat 218 desa yang menerapkan sistim informasi desa di kabupaten kuantan singing hanya berjumlah 183 desa. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan implementor kebijakan belum maksimal kepada pemerintah desa serta fasilitator belum melakukan pendampingan secara maksimal.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis Service Excellence pada car wash Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Trio Saputra]]>;
<![CDATA[Eka Eka]]>
<![CDATA[ KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28989/kacanegara.v5i2.1100
<![CDATA[Mitra yang menjadi sasaran kegiatan program pengabdian kepada masyarakat adalah UKM cucian budi mulia car wash terletak di kota pekanbaru provinsi riau. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat 3 masalah utama yang dihadapi oleh mitra diantaranya adalah : (1) Belum adanya media promosi dan pemasaran produk mitra (2) pembukuan usaha masih dilakukan secara konvensional (3) kegiatan cucian belum menerapkan protocol kesehatan. Berdasarkan permasalahan diatas ditawarkan solusi (1) Pelatihan pembuatan media promosi usaha dan pengembangan produk pemasaran (2) pelatihan dan pendampingan manajemen dan administrasi (3) sosialisasi dan pendampingan penerapan protocol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan penerapan social distancing pada pengunjung. Kegiatan program ini menggunakan metode pelatihan dan pendampingan. Hasil kegiatan pengabdian ini (1) adanya sarana promosi menggunakan instagram dan pelacakan tempat usaha menggunakan google map, (2) penggunaan aplikasi catatan keuangan di playstore dan membuat sstim pelaporan yang praktis sesuai dengan kebutuhan cucian dan (3) pembuatan banner dalam menerapkan protokol kesehatan dan handsanitizer pada pengunjung cucian.]]>
<![CDATA[Assistance in the climate village program in increasing food security in Tobek Godang Village ]]>
<![CDATA[Wasiah Sufi]]>;
<![CDATA[Trio Saputra]]>;
<![CDATA[Eka Eka]]>
<![CDATA[ Community Empowerment Vol 7 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (472.32 KB)
|
DOI: 10.31603/ce.5784
<![CDATA[The purpose of this program is to improve the Climate Village Program's implementation in Tobek Godang Village, Bina Widya District. The methods of planning, implementation, reflection, and follow-up are used to achieve the objectives of the program. The outcomes of this program can increase community food security on their own. Furthermore, the community's knowledge and ability in the use of land for farming as a solution to meet daily household food needs by cultivating hydroponic plants has increased.]]>
<![CDATA[Pengembangan obyek wisata di Kawasan Danau Buatan PLTA Koto Panjang ]]>
<![CDATA[Eka Eka]]>;
<![CDATA[Trio Saputra]]>;
<![CDATA[Aguswan Aguswan]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 1 No 1 (2020): JAPS April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (779.032 KB)
|
DOI: 10.46730/japs.v1i1.12
<![CDATA[Abstract : pengembangan obyek wisata di kawasan danau buatan PLTA koto Panjang Kabupaten Kampar. Penelitian di laksanakan di kawasan Danau Buatan PLTA koto panjang Kabupaten Kampar merupakan area Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dapat menyuplay kebutuhan listrik di tiga provinsi yaitu (Riau, Jambi dan Sumbar). pada kawasan tersebut juga dimamfaatkan masyarakat sebagai tempat– tempat wisata, sehingga dapat di kunjungan oleh masyarakat umum dan menjadi potensi wisata kabupaten Kampar yang dapat dikembangkan. Pendekatan action resech digunakan untuk menelusuri obyek wisata alam yang berada dilingkungan PLTA Koto panjang Kampar. Obyek wisata tersebut belum tertata dan terkelola dengan baik,.namun antusias dan kemauan msyarakat desa untuk mengembangkan dan memamfaatkan sumber daya alam di kawasan PLTA koto panjang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya beberapa kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yaitu sebagai usaha kelompok yang peduli dengan keindahan lingkungan alam wisata di desa tersebut. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kondisi pengembangan obyek wisata danau buatan hanya pada fase eksplorasi (penemuan) dan fase keterlibatan (involment) artinya bahwa kegiatan pengembangan wisata di danau PLTA kito panjang sebatas penemuan obyek wisata baru yang digali atau dikembangkan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat atau dengan melibatkan sebagian orang atau kelompok yang berkeinginan mengembangkan obyek-obyek wisata di Danau Buatan PLTA Koto panjang seperti kehadiran kelompok sadarwisata yang berkeinginan mengembangkan obyek wisata dengan swadaya seadanya.]]>
<![CDATA[Pengawasan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan Pada SD Negeri 64 Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[wasiah sufi]]>;
<![CDATA[Eka]]>;
<![CDATA[Aprilia Zulvina]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 2 No 2 (2021): JAPS Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.347 KB)
|
DOI: 10.46730/japs.v2i2.56
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Dinas Pendidikan pada SD Negeri 64 Kota Pekanbaru dengan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan teori yang digunakan teori menurut Weihrich dan Koontz (2017:89), dengan indikator dalam konteks pengawasan adalah menetapkan standard kinerja, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan dari standard dan rencana. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan pada SD Negeri 64 Kota Pekanbaru menunjukkan kondisi cukup baik. Tetapi karena kurangnya kerjasama antara pihak pengawas dan pihak yang diawasi (SD Negeri 64 Pekanbaru) dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 64 Pekanbaru, maka diperlukan komunikasi yang baik antara keduanya]]>
