Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Connecting Indonesia’s Maritime Cabotage and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea Kurniasari, Nilam Andalia
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1721.475 KB)

Abstract

On 7 May 2008, Indonesia enacted Law 17/ 2008 on Shipping (Shipping Act) which substituted Law 20/1992 on Shipping. In the new Shipping Act, maritime cabotage is scheduled to take its full effects on 7 May 2011, exactly three years after its enactment. By the scheduled time, domestic seaborne transportation in Indonesian territorial waters shall be carried out by Indonesian shipping companies, using Indonesian-flagged vessels manned by Indonesian citizens. As a result, foreign flagged vessels will be excluded from transporting goods and/or passengers between islands or ports within Indonesian territorial waters. Among the important reasons for the implementation of this principle are the sovereignty and protection of domestic shipping industry as well as Indonesia national security issues. This paper will argue that implementing maritime cabotage does not contradict any provisions in the 1982 UNCLOS. It will also show that maritime cabotage and the 1982 UNCLOS are closely related although this principle is not in the convention. The 1982 UNCLOS will advise Indonesia on the limit of its territorial waters, and thus where this largest archipelagic state in the world can exercise its maritime cabotage policy.
ICRC AND ITS SHIPS: LEGAL STATUS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW Enny Narwati; Dina Sunyowati; Lina Hastuti; Nilam Andalia Kurniasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2019): terAs Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.814 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v1i1.6099

Abstract

This paper analyses the legal status of two matters from the perspective of International Law which are the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the ships’ used by the organization by employing qualitative methods through interview with some key personnel of the ICRC Indonesia and the Indonesian Navy. This study shows that the ICRC is not a public inter-governmental organization and cannot be deemed as one. However, ICRC is a subject of International Law thus, this give the organization international legal personality and immunity. Regarding the legal status of the ships used by the organization to carry out its duty, this paper conclude that they are considered as private vessels. Therefore, they do not possess immunity and privileges bestowed by International Law. Nevertheless, they are protected by International Law. Keywords: ICRC, International Legal Personality, Legal Status, Privileges and Immunities, Status of Ships
Pendampingan Edukasi Hak-Hak Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Udara Berdasarkan Konvensi Montreal 1999 Adhy Riadhy Arafah; Masitoh Indriani; Nilam Andalia Kurniasari; Auralia Rizki Putri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3 No 5 (2023): JPMI - Oktober 2023
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.1729

Abstract

Hak-hak pengguna jasa transportasi udara, khususnya dalam lingkup penerbangan internasional telah diatur dalam  Konvensi Montreal 1999 ( vide Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016).  Masyarakat Jawa Timur, khususnya di Surabaya sering melakukan perjalanan ke luar negeri, mengingat tingkat ekonomi yang baik. Wilayah tersebut merupakan wilayah kerja Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pendampingan dalam hal penggunaan dan pemahaman Konvensi Montreal 1999, mengingat sosialisasi terkait hal ini masih sangat minim. Metode yang digunakan melalui beberapa tahap, pertama persiapan dan perijinan dengan kelompok mitra; kedua identifikasi latar belakang pendidikan individu anggota mitra, pengalaman bekerja dan pengetahuan regulasi bidang penerbangan; ketiga pemaparan materi dua arah interaksi langsung tentang pengalaman lapangan dari para individu mitra yang dikombinasikan dengan transfer pengetahuan dari sisi akademik. Hasil yang diperoleh adalah anggota mitra dalam menyelesaikan permasalahan pengguna jasa transportasi udara bisa mengkombinasikan peraturan terkait perlindungan konsumen, penerbangan, dan Konvensi Montreal 1999.  
The Impact of The Right to Food on International Trade in The Russia-Ukraine War Ahmad Yahaya Abdurrahaman; Nilam Andalia Kurniasari
Media Iuris Vol. 6 No. 3 (2023): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v6i3.43722

Abstract

Many discussions about the Right to Food (RTF) and international trade have concluded that international trade has always aided in realizing the RTF. This is reflected in the FAO’s 2004 Right to food Guidelines. It emphasized the importance of international trade in promoting global economic growth and food security, as well as the commitment of states under the WTO Agreement on Agriculture to avoid market restrictions and distortions. The narrative has shifted with the advent of the Russian-Ukraine War. Ukraine and Russia supplied a quarter of the world’s grain before the war. Russia’s blockade of Ukraine’s Black Sea ports has prevented the country from realizing its export potential, contributing to a global food crisis, raising food prices, and putting pressure on global trading systems. Despite sanctions that further restricted international trade, Russia remained defiant until the Black Sea Grain Initiative emerged. This article examined the inter-legal links between the RTF and other fundamental rights, making it indispensable in international trade, humanitarian, and maritime law. The doctrinal legal research method is adopted to analyze the legal position and propositions underlying this topic in the context of the Russia-Ukraine war. The author finds that the state’s duty to respect, protect, and fulfil the RTF is a powerful tool for ensuring international peace and economic order. The work further draws on the Black Sea Grain Initiative to demonstrate that global trade can be preserved and revitalized by promoting the RTF. In conclusion, the article suggests improving and expanding this initiative while submitting that despite being viewed as a partial solution to risks posed by the war, the humanitarian agreement has provided eternal hope of encouraging states to explore diplomatic channels towards future crises, given their commitment to protecting the RTF and freedom from hunger.
Urgensi Pelabelan pada Produk Pangan Tradisional Desa Dalegan sebagai Upaya Pengembangan UMKM Setyawati, Ria; Kurniasari, Nilam Andalia; Arindya, Amirah Zalfa
Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2024): IJPM - April 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/ijpm.381

Abstract

Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) utamanya di bidang produk pangan sebagai penggerak perekonomian di desa-desa atau wilayah tertentu sudah dipahami oleh banyak orang. Namun demikian, tidak sedikit ditemukan pelaku usaha UMKM yang tidak menyadari pentingnya suatu pelabelan dalam produk pangan mereka yang berkaitan erat dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Padahal selain mempersempit area pemasaran produk, produk pangan tanpa pelabelan akan menghadapkan UMKM pada persoalan hukum perlindungan konsumen dan sanksi yang dapat menjerat pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen. Salah satu contohnya pada produk pangan tradisional di Desa Dalegan Kabupaten Gresik. Produk pangan tradisional di Desa Dalegan tidak mencantumkan pelabelan yang benar karena minimnya pemahaman tentang pelabelan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Hal ini tentu akan memperkecil pula kesempatan pengembangan UMKM tersebut. Pengabdian masyarakat ini mengkaji tentang pelabelan dalam produk pangan yang tepat bagi pengembangan produk pangan tradisional dengan metode penelitian hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pelabelan produk pangan yang tepat akan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan image produknya.
Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Kompetensi Agen Perjalanan Haji-Umroh di Jawa Timur melalui Sertifikasi Profesi Pramuwisata dan Pemimpin Perjalanan Indriani, Masitoh; Hastuti, Lina; Kurniasari, Nilam Andalia; Satriawan, Arnezul Achmad; Syawal, Muhammad Akmal; Ardiana, Hanny Sukma
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 5 No 5 (2025): JAMSI - September 2025
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.2065

Abstract

Kebutuhan akan agen perjalanan, pramuwisata, dan pemimpin perjalanan yang kompeten dan bersertifikasi semakin meningkat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat Indonesia ke luar negeri serta berkembangnya industri pariwisata nasional. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para agen perjalanan, khususnya agen perjalanan haji dan umroh, melalui sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebagai bagian dari strategi menuju sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kegiatan ini melibatkan 24 peserta yang berasal dari berbagai biro perjalanan di wilayah Jawa Timur, dengan mitra utama PT. Massa Makmor World Tour & Travel Surabaya. Metode yang digunakan meliputi edukasi interaktif, Problem-Based Learning (PBL), serta penyebaran kuesioner berupa pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta terkait aspek hukum dan etika pelayanan perjalanan, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi profesi. Evaluasi menunjukkan peningkatan kesiapan mitra untuk mengikuti proses sertifikasi BNSP secara mandiri. Kegiatan ini mendukung peningkatan profesionalisme tenaga kerja sektor pariwisata, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan akses terhadap pekerjaan yang layak dan bermartabat.