Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Tanggung Jawab Emiten Terhadap Investor Dalam Kasus Manipulasi Pasar Modal Edwin; Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9283

Abstract

Pasar Modal berfungsi sebagai sarana pertemuan antara Emiten dan Investor dalam kegiatan jual beli surat berharga, sehingga memiliki peranan vital dalam perekonomian. Namun, praktik manipulasi pasar, seperti manipulasi harga dan volume transaksi, dapat merusak integritas pasar dan merugikan investor. Dalam konteks ini, tanggung jawab Emiten untuk menjaga transparansi dan akurasi informasi menjadi sangat penting. Artikel ini mengkaji peran Emiten dalam mencegah manipulasi pasar melalui kepatuhan terhadap regulasi, penyampaian informasi yang jujur, serta pelaporan keuangan yang akurat. Selain itu, dibahas pula peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memastikan terciptanya pasar modal yang adil, transparan, dan terpercaya. Dengan regulasi dan pengawasan yang efektif, serta komitmen Emiten terhadap prinsip keterbukaan, diharapkan risiko manipulasi dapat diminimalisir sehingga kepercayaan investor terhadap pasar modal tetap terjaga.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Investasi Reksa Dana Apsari, Alvita; Monica, Monica; Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.9304

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya investor, dalam kegiatan investasi reksa dana di Indonesia. Penelitian difokuskan pada dua hal utama, yaitu hak dan kewajiban investor serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku yang melanggar ketentuan dalam investasi reksa dana. Dalam kajian ini digunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manfaat penelitian ini memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat umum dan investor mengenai hak-hak mereka serta bentuk perlindungan yang tersedia dalam kerangka hukum investasi. Selain itu, makalah ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar modal untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman, transparan, dan akuntabel.
Perkembangan Hukum Investasi di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi Pratama, Alfredo; Christian Simbolon; Sundro Napitupulu; Albert Lodewyk Sentosa Siahaan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9424

Abstract

Penanaman modal merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hukum investasi di Indonesia telah berkembang pesat dengan penerapan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Meskipun ada kemajuan, tantangan besar masih dihadapi, seperti ketidakpastian hukum, birokrasi yang kompleks, dan perbedaan interpretasi regulasi di tingkat daerah. Di era globalisasi, Indonesia bersaing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi asing. Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan yang lebih transparan dan efisien sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini menganalisis perkembangan hukum investasi di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan di era globalisasi. Diharapkan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai sistem hukum investasi dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Legal Substance of Sale and Purchase of Land and Building in the Determination of BPHTB DPP in Land and Building Sale and Purchase Transactions in Medan City Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa; Tonggo Michael Sihombing, Andy; Banke, Ricky
JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i1.44139

Abstract

BPHTB is a levy on the acquisition of rights to land and buildings. In a transaction involving the buying and selling of property, the BPHTB tax is the responsibility of the buyer. This tax is charged on the acquisition of land and property rights and is calculated based on the Tax Object Acquisition Value stated in the sale and purchase agreement. Following the passage of Law Number 1 of 2022 regarding Financial Relationships between the Central and Local Governments, Law Number 28 of 2009 concerning these financial relations is rendered obsolete. The primary question this study addresses is: What is the legal substance of the BPHTB DPP relating to land and building transactions within the city of Medan? This investigation employs normative research approaches. The theoretical framework applied is Lawrence Friedman's theory of legal effectiveness. The DPP BPHTB for property sales and purchases is governed by the relevant regulations in Medan City, specifically the Medan City Regional Regulation Number 1 of 2024. The essence of the law must achieve the law's core objectives of Justice, Certainty, and Benefit. Ultimately, it can be concluded that the DPP BPHTB outlined in the Medan City Regional Regulation Number 1 of 2024 does not meet the legal goals envisioned by the law itself for the sale and purchase of land and buildings.