Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Nurarafah
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE

 1 
PRINSIP ITIKAD BAIK, SUATU PENDEKATAN KONSEPTUAL Nurarafah Nurarafah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 2 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan hukum perjanjian atau atau kontrak yang didasari oleh kebebasan berkontrak (freedom of contract) juga membawa konsekuensi melahirkan kontrak-kontrak baru yang berpotensi untuk melahirkan permasalahan baru. Interaksi bisnis dan perdagangan akan banyak menemukan masalah baru mengingat banyak prinsip yang berbeda pada masing-masing sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu sangatlah penting bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mempelajari dan memahami substansi atau isi perjanjian sebelum melakukan kesepakatan perjanjian tersebut.Kata kunci : itikad baik, konseptual
KEBERADAAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILUKADA ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nurarafah Nurarafah
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses demokrasi di Indonesia mengalami perubahan besar seiring berjalannya waktu.pemilihan anggota legislatif Pemilihan anggota legislatif yang selama orde baru hanya diikuti oleh tiga partai yang diperbolehkan oleh negara, telah menjadi sistem pemilu dengan multi partai yang dimulai pada pemilu 1999.   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor   5/PUU-V/200723 Juli 2007, disambut dengan penuh semangat oleh para pendukung calon independen. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka peluang bagi Calon Perseorangan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mana Putusan ini lalu dikuatkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.Kata kunci : calon independen
Co-Authors Asrillah Asrillah Hadi Nasbey Husni Husni jihan shafira Maulida Maulida Maulisya Wahdini Nst Nailal Amal Ramziati R Shaila Fitri Hasyim Nasution Sofyan Jafar Sulaiman Sulaiman Sumiadi Sumiadi Teuku Yudi Afrizal Tiara T Zul Akli Zulfan