Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

EFEKTIVITAS STRATEGI ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC (AOIP) DALAM MENJEMBATANI KEPENTINGAN SEMUA NEGARA DI KAWASAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTAHANAN INDONESIA Oktaheroe Ramsi; Anak Agung Banyu Perwita; Yusuf Ali; Susilo Adi Purwantoro
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3742-3754

Abstract

Ketidakpastian situasi global mendorong semua negara menyusun strategi untuk survive dalam memperjuangkan keberlanjutan kepentingan nasionalnya. Hal ini memicu beberapa negara, terutama major power untuk berupaya meluaskan pengaruh dan kekuasaan demi membangun hegemoni di berbagai belahan dunia sehingga terjadi rivalitas. Munculnya China sebagai hegemoni baru dengan konsep BRI memancing AS sebagai negara super power untuk menghadang kepentingan China, khususnya di Indo-Pasifik dengan menggandeng beberapa negara di kawasan dalam kerja sama pertahanan, seperti QUAD, AUKUS, dan lain-lain. Rivalitas ini menyebabkan konstelasi geopolitik di kawasan meningkat yang berimbas kepada negara-negara di sekitar, termasuk ASEAN. Untuk menetralisir rivalitas major power dan menjaga stabilitas kawasan, ASEAN mengeluarkan konsep AOIP sebagai strategi dan diplomasi guna menjembatani semua kepentingan di kawasan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat membantu menjelaskan dan menganalisis topik penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana efektivitas strategi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dalam menjembatani kepentingan semua negara di kawasan dan dampaknya terhadap pertahanan Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa konsep AOIP efektif digunakan sebagai “bridging” bagi kepentingann negara-negara ASEAN bahkan negara major power di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini juga menunjukan bahwa konsep pertahanan Indonesia yang menganut prinsip defensif aktif dihadapkan dengan situasi di kawasan dan global masih sangat relevan.
Analisis Kesenjangan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Mitigasi: Tinjauan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Publik pada Zona Merah Multi-Ancaman Bencana Auliya Wildana Poetra; Anwar Kurniadi; Yusuf Ali; Rachmat Setiawibawa
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesenjangan tata kelola ruang terhadap mitigasi bencana melalui tinjauan evaluasi pembangunan infrastruktur publik di zona merah multi-ancaman. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen, penelitian ini menerapkan desain komparatif dan normatif untuk membandingkan kerangka regulasi mitigasi risiko dengan realitas legal peruntukan ruang. Sumber data bertumpu sepenuhnya pada data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: instrumen mitigasi ideal (Kajian Risiko Bencana), produk tata ruang (RTRW/RDTR), dan pembuktian empiris (Laporan Kinerja Instansi serta triangulasi media massa). Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif melalui tahapan kondensasi, penyajian dalam matriks kesenjangan kebijakan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskoneksi tekstual yang signifikan antara rekomendasi teknis dalam dokumen mitigasi dengan ketetapan peruntukan kawasan dalam regulasi tata ruang. Matriks kesenjangan kebijakan mengonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur publik di zona merah sering kali dipaksakan secara legal-formal dalam RTRW meskipun bertentangan dengan peta indeks risiko bencana. Triangulasi kontekstual melalui laporan kinerja instansi dan berita media massa memperkuat temuan bahwa ketidakselarasan regulasi ini berkontribusi langsung pada kegagalan struktural infrastruktur vital di wilayah rawan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonsiliasi regulasi yang adaptif guna menyinkronkan standar mitigasi ke dalam instrumen pengendalian ruang demi menjamin resiliensi pembangunan nasional..
LEADERSHIP STYLE IN STAREGIC LEADERSHIP FROM A CIVIL MILITARY PERSPECTIVE ON STATE DEFENSE POLICY Yanto S Manurung; Yusuf Ali; Herlina Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2148

Abstract

AbstrakFenomena yang terjadi saat ini adalah adanya calon-calon pemimpin yang berlatar belakang militer dan sipil. Kehadiran pemimpin masa depan dengan personel militer masih dapat dianggap kuat, karena sindrom pascakekuasaan masih ada, keyakinan bahwa pemimpin tentara masa depan masih dapat memimpin negara. Gaya kepemimpinan sebelumnya dari beberapa pemimpin Indonesia tampaknya spesifik konteks dan mungkin berkurang atau tidak efektif. Memang, gaya kepemimpinan pemimpin yang efektif disesuaikan dengan situasi (gaya kepemimpinan situasional), dan gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional unggulan terus berlanjut. Berangkat dari konteks di atas, masalah yang diuraikan dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana gaya kepemimpinan transaksional Sipil dan Militer pada kebijakan pertahanan negara? Model kepemimpinan transaksi memiliki efek positif dan negatif. Efek positif dari model transaksi ini adalah adanya kejelasan pembagian kerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing karyawan dalam organisasi, standarisasi pedoman dan aturan kerja, serta ditetapkannya aturanKata kunci: Kepemimpinan transaksional, Sipil, Militer AbstractThe current phenomenon is the existence of potential leaders with military and civilian backgrounds. The presence of the future leader with military personnel can still be considered strong, because the post-power syndrome still exists, the belief that the future army leader can still lead the country. Previous leadership styles of some Indonesian leaders appear to be context specific and may be diminished or ineffective. Indeed, the leadership style of effective leaders is adapted to the situation (situational leadership style), and the pre-eminent transactional and transformational leadership styles continue. Departing from the above context, the problem described in this article can be formulated as follows: How is the Civil and Military transactional leadership style in national defense policy? The transaction leadership model has both positive and negative effects. The positive effect of this transaction model is the clarity of the division of labor according to the main tasks and functions of each employee in the organization, standardization of work guidelines and rules, and the establishment of rules.Keywords: Transactional Leadership, Civil, Military
Peningkatan Peranan SDM Generasi Z Guna Pertahanan Nasional Maritim Menuju Indonesia Maju Hario Istiqlal Agung; Yusuf Ali; Untung Hartono
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3019

Abstract

AbstrakSumber daya manusia (SDM) adalah faktor kunci penentu keberhasilan pelaksanaan bela Tanah Air, saat ini menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan teknologi pertahanan yang semakin canggih, penguasaan teknologi sangat penting, namun harus dibarengi dengan teknologi sumber daya manusia. Keterampilan adalah persyaratan kemampuan untuk mengembangkan keterampilan bertindak, memperoleh kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada negara asing. Generasi keempat perang saat ini memaksa setiap negara untuk mengoordinasikan semua sumber daya nasionalnya di kekuatan pertahanan. Sumber daya manusia Indonesia yang melimpah dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan pertahanan, tetapi harus didukung oleh industri pertahanan yang tepat untuk memiliki teknologi yang tersedia persenjataan yang efektif. Profesionalisme Personil Pertahanan juga penting bagi warga sipil dalam manajemen pertahanan masa depan. Dengan menyambut Komunitas ASEAN yang akan resmi berdiri pada akhir tahun 2015, Indonesia harus memperkuat diri dengan mengembangkan kembali potensinya kelautan, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia terhadap pemerintah Presiden petahana Joko Widodo yang mengusung Indonesia menjadi Poros Maritim Global. Upaya pengembangan potensi bahari tidak hanya dipimpin oleh pemerintah, tetapi juga oleh gerakan rakyat, termasuk Pemuda Maritim Indonesia (GPMI). GPMI memiliki visi yang memicu semangat Maritim Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, GPMI memiliki tiga tujuan. pengembangan sumber daya alam sumber daya alam laut dan sumber daya manusia; Menyusun dan menyimpulkan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Salah satu pencapaian dari quest ini adalah Program Bina Lingkungan.Untuk itu, studi ini membahas peran GPMI dalam pengembangan sumber daya manusia di Pulau dilaporkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus, termasuk tinjauan pustaka sumber dan wawancara terkait beberapa pemangku kepentingan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa GPMI memiliki hasil positif dalam mengembangkan sumber daya manusia maritim, tetapi GPMI tidak menyertakan quest buildable lainnya Komunitas ASEAN dan Kesadaran Poros Maritim Dunia. Jadi, Studi ini merekomendasikan bahwa GPMI harus mempertimbangkan dua kategori lagi program utama dan mencerminkannya dalam program pengembangan sumber daya sumber daya manusia maritim.Kata Kunci: Gerakan Pemuda Maritim, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Pertahanan Maritim AbstractHuman resources (HR) are the key determining factor for the successful implementation of homeland defense, currently facing an increasing threat. Along with the development of increasingly sophisticated defense technology, mastery of technology is very important, but it must be accompanied by human resource technology. Skills are a requirement of the ability to develop the skills of action, acquire independence, and reduce dependence on a foreign country. The current fourth generation of the war forces each country to coordinate all its national resources in the defense forces. Indonesia's abundant human resources can be utilized as a defense force, but it must be supported by the right defense industry to have effective weapons available technology. The professionalism of Defense Personnel is also important for civilians in the management of future defenses. By welcoming the ASEAN Community which will be officially established at the end of 2015, Indonesia must strengthen itself by re-developing its marine potential, in line with Indonesia's foreign policy towards the government of incumbent President Joko Widodo who brought Indonesia into the Global Maritime Axis. Efforts to develop nautical potential are not only led by the government, but also by people's movements, including the Indonesian Maritime Youth (GPMI). GPMI has a vision that ignites the spirit of Maritime Indonesia. To realize this vision, GPMI has three goals. development of natural resources of marine and human resources; Drawing up and concluding cooperation agreements with related parties. One of the achievements of this quest is the Community Development Program.For this reason, this study discusses the role of GPMI in the development of human resources on the island reportedly. This research uses a qualitative approach, namely case studies, including a literature review of sources and interviews related to several stakeholders. In conclusion, this study shows that GPMI has positive results in developing maritime human resources, but IT does not include other buildable quests of the ASEAN Community and the World Maritime Axis Awareness. So, this study recommends that GPMI should consider two more categories of major programs and reflect them in maritime human resource development programs.Keywords: Maritime Youth Movement, Human Resources, and Maritime Defense Technology
Analisis Potensi Ancaman Asimetris Berdasarkan Kerentanan Keamanan Siber Sektor Industri Energi Baru Terbarukan (EBT) Joko Yulianto; Suyono Thamrin; Yusuf Ali; Abdi Manab Idris
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3165

Abstract

AbstrakAwal Dekade ini merupakan tonggak awal transisi dari masa industri 4.0 menjadi Society 5.0. Perubahan era ini menyebabkan seluruh lapisan masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dalam Society 5.0 dimana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi dikemudian hari. akan tetapi dengan berkembangnya teknologi menyebabkan dampak pada Perkembangan konflik dan peperangan yang saat ini telah masuk ke babak baru. Ancaman yang dapat timbul beragam, tidak terlihat secara real dan tidak menentu. Ancaman tersebut adalah ancaman siber yang berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi suatu negara. Salah satu dampak besar yang dapat terjadi di masa depan adalah serangan siber terhadap objek vital nasional atau infrastruktur kritis negara seperti pembangkit listrik. Pembangkit listrik energi terbarukan memanfaatkan teknologi tinggi yang terhubung ke jaringan distribusi besar yang menyebabkan jika tidak memperkuat pengamanan jaringan maka dapat menimbulkan black out listrik hingga pemadaman secara keseluruhan yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab/non-state actors. Oleh sebab itu semua negara harus dapat mempersiapkan pembinaan, membentuk satuan baru dan memperkuat masing-masing pertahanan negara mereka.Kata Kunci: Keamanan Siber, Ancaman Siber, Sektor Energi Terbarukan, Peperangan Asimetris AbstractThe beginning of this decade was the initial milestone of the transition from the industrial period 4.0 to Society 5.0. The changes in this era have caused all walks of life to be able to adjust to technological developments. In Society 5.0 where the main component is humans who are able to create new value through technological developments, it can minimize gaps in humans and economic problems in the future. however, with the development of technology, it has an impact on the development of conflicts and wars that have now entered a new chapter. The threats that can arise are diverse, invisible in real terms and erratic. Such threats are cyber threats that have the potential to cause huge losses to a country. One of the major impacts that could occur in the future is cyberattacks against national vital objects or critical infrastructure of the country such as power plants. Renewable energy power plants utilize high technology connected to large distribution networks which causes if it does not strengthen network security, it can cause power blackouts to overall outages caused by irresponsible parties / non-state actors. Therefore, all countries must be able to prepare for development, form new units and strengthen each of their country's defenses.Keywords: Cybersecurity, Cyber Threats, Renewable Energy Sector, Asymmetric Warfare
Penanggulangan Ancaman di Perairan Sulawesi dalam Rangka Mendukung Pertahanan Laut Indonesia Abdul Kodir; Agus Sudarya; Yusuf Ali
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3333

Abstract

AbstrakAncaman maritim seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pembajakan, perampokan laut, narkotika, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang tidak terkontrol, pencurian benda-benda muatan kapal tenggelam, batas wilayah laut kejahatan lintas negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia dengan luas total perairan 6,4 juta kilometer persegi dan terdiri dari 17.504 pulau. Didominasi oleh perairan, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah ancaman keamanan laut. Sedikitnya ada delapan bentuk ancaman faktual dan berpotensi terjadi di perairan Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif didukung dengan studi pustaka. Ditinjau dari Keputusan Menteri Pertahanan No. Kep/435/M/V/2016 tentang Kebijakan Pertahanan Nasional 2017 menjelaskan makna kebijakan pertahanan melingkupi pengembangan, penempatan dan pemberdayaan pertahanan negara dengan dukungan kebijakan pengawasan dan anggaran.Kata Kunci: Laut Indonesia, Ancaman Laut Indonesia, Penanggulangan Ancaman AbstractMaritime threats such as pollution, illegal fishing, illegal smuggling, human trafficking, human smuggling, piracy, sea robbery, narcotics, uncontrolled exploration and exploitation of natural wealth, theft of sunken shiploads, sea boundaries of transnational crimes Indonesia is the second largest maritime country in the world with a total water area of 6.4 million square kilometers and consists of 17,504 islands. Dominated by waters, Indonesia is faced with a number of maritime security threats. There are at least eight forms of factual threats that have the potential to occur in Indonesian waters. This article uses qualitative methods supported by literature studies. Reviewed from the Decree of the Minister of Defense No. Kep/435/M/V/2016 concerning National Defense Policy 2017 explains the meaning of defense policy covering the development, placement and empowerment of state defense with the support of supervision and budget policies.Keywords: Indonesia's Sea, Indonesia's Sea Threats, Countering Threats
PENGUATAN SIKAP NASIONALISME MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA SEKOLAH INTERNASIONAL (Studi pada Secondary School di Singapore Piaget Academy Solo Raya) Eka Sari; Yusuf Ali
PKn Progresif : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan Vol 13, No 1 (2018): Jurnal PKn Progresif, Vol. 13 No. 1 Juni 2018
Publisher : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/pknp.v13i1.22482

Abstract

The results of research are as follows: (1) the implementation of the reinforcement of nationalism attitudes through Civic Education learning on Secondary School at Singapore Piaget Academy of Solo Raya has run well through the phases of planning, implementation, and assesment as indicated in the learning process that the indicators of nationalism attitudes are always implanted to the learners’ minds, which includes: (a) Indonesian language, (b) knowledge of nationality, (c) domestic product consumption, (d) professionalism, (e) upholding unity and integrity, (g) giving priority to the public interest, (h) building of sense of brotherhood, and (i) participation; and (2) the constraints include substantial and technical ones. The former consist of the students’ low interest and the teacher’s low pedagogical competency. Meanwhile, the latter include the less time for the learning process.Keywords : LNationalism, Civicl Education, Internationall School
Strategi Komunikasi Antar Budaya Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua Eka Prabawa; Joni Widjayanto; Yusuf Ali; Herlina Saragih; Aris Sarjito; Siska Armawati Sufa
Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM) Vol. 5 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komuniasi (ASPIKOM) Wilayah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38194/jurkom.v5i1.479

Abstract

Pluralism is an excellent wealth and social capital. On the other hand, pluralism has the potential for latent conflicts that can threaten security and peace in society. As one of the provinces in Indonesia that has a complex level of pluralism, Papua is inhabited by various indigenous Papuan tribes and tribes originating from outside the Papua Province. In this article, the researcher describes the communication strategy carried out by the Cenderawasih Military Command XVII and Jayapura X Lantamal. The two institutions which are the institutions of the Indonesian National Armed Forces (TNI) are responsible for creating a conducive situation in society. This research is a qualitative research. Data were collected by interview and literature study. The results of the study indicate that the application of intercultural communication strategies by the TNI as a form of its unity with the people, namely: smart-power, which consists of soft power is applied to non-armed parties, while hard power is applied to armed civilian groups. The strategy of intercultural communication is carried out with a religious, cultural, and equality approach. This research is expected to be an evaluation material for Kodam XVII Cendrawasih and Lantamal X Jayapura.