Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

ALASAN PEMAAF TERHADAP PERBUATAN PENIPUAN PADA KONTRAK KERJASAMA PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA DAN PT HELLICARG INDONESIA Ivan Ghani Lubis; Mahmud Mulyadi; Wessy Trisna
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2795

Abstract

Abstract: In certain situations, if an act is proven not to constitute a criminal act, this means that the act charged and proven is not regulated and does not fall within the scope of criminal law. The formulation of the problem in this thesis research is what is the point of contact between the crime of fraud and the crime of embezzlement and acts against civil law in the legal system in Indonesia, what is the basis for judges' considerations in deciding criminal cases using forgiving reasons due to the influence of coercive power, how is the application of reasons for expunging crimes in the judge's decision in the case between PT. Marindo Jaya Sejahtera and PT Hellicarg Indonesia. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with primary, secondary and tertiary data sources, with a statutory approach (status approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This research data analysis is qualitative analysis. The point of contact between the crime of fraud, the crime of embezzlement and acts against civil law in the legal system in Indonesia is the elements of the act itself. Keyword: Fraud, Embezzlement, Forgiving Reasons, Justifying Reasons Abstrak: Situasi tertentu, apabila suatu perbuatan terbukti tidak merupakan tindak pidana yang artinya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana titik singgung keterkaitan antara pidana penipuan dengan pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia, apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa, Bagaimana penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim dalam perkara antara PT. Marindo Jaya Sejahtera dan PT Hellicarg Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan (statuste approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Titik singgung keterkaitan antara pidana penipuan dengan pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia adalah pada unsur-unsur perbuatan itu sendiri. Kata Kunci: Penipuan, Penggelapan, Alasan Pemaaf, Alasan Pembenar
ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI DALAM PENGURANGAN TINGKAT KEKERASAN KRIMINAL PENDEKATAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS TANJUNG GUSTA MEDAN TAHUN 2024 Muhammad Iqbal Fareza; Wessy Trisna; Abdul Azis Alsa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2813

Abstract

Abstract: Rehabilitation program in reducing the level of criminal violence in the Tanjung Gusta Prison in Medan using a criminal law approach. The background to this research is based on the high level of violence in Indonesia, one of the causes of which is the use of narcotics. The formulation of the problem in this thesis research is how the legal rules regulate rehabilitation programs in reducing the level of criminal violence towards the development of inmates at the Tanjung Gusta Prison in Medan, how to implement the rehabilitation program in reducing the level of criminal violence towards the development of prisoners at the Tanjung Gusta Prison in Medan and what are the obstacles and Efforts to implement a rehabilitation program to reduce the level of criminal violence towards the development of inmates at the Tanjung Gusta Prison in Medan. The research method used is an empirical legal research method with descriptive analytical research characteristics, with primary, secondary and tertiary data sources, with a conceptual approach and statutory approach. This research technique is library research and field data collection techniques and analysis of this research data is qualitative analysis. The results of the research show that the rehabilitation program implemented including education, skills training and psychological counseling contributed significantly to changing attitudes and behavior which became more positive and reduced violent behavior among prisoners. Keywords: Effectiveness, Rehabilitation Program, Prisoners, Tanjung Gusta Prison Abstrak: Program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal di Lapas Tanjung Gusta Medan dengan pendekatan hukum pidana. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya tingkat kekerasan di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah penggunaan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan, bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan dan bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan konsep (conceptual approach), dan perundang-undangan (statute approach). Teknik Penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dan teknik pengumpulan data lapangan (field research) dan Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang diterapkan termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan konseling psikologis berkontribusi signifikan dalam perubahan sikap dan perilaku yang menjadi lebih positif dan mengurangi perilaku kekerasan di kalangan narapidana. Kata kunci: Efektivitas, Program Rehabilitasi, Narapidana, Lapas Tanjung Gusta
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS PROSTITUSI MELALUI APLIKASI MICHAT OLEH KEPOLISIAN (STUDI PADA POLSEK MEDAN KOTA) Sher Muhammad Anwar; Wessy Trisna; Abdul Aziz Alsa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2822

Abstract

Abstract: This study aims to analyze law enforcement against the crime of theft with the mode of prostitution carried out through the MiChat application, focusing on the Medan City Police. This crime utilizes digital technology, where the perpetrator uses the "People Near" feature on the MiChat application to find victims by offering sexual services with the lure of money. After the victim agrees, the perpetrator directs the victim to a quiet location, then commits theft by separating the victim from their valuables, and running away. This study also identifies various obstacles faced by the Medan City Police in law enforcement. These obstacles include difficulty in tracking the whereabouts of the perpetrator, low cooperation from the surrounding community, and difficulty in finding evidence. In addition, social and economic factors that include the victim's position are often exploited by the perpetrator to support the success of this crime. Despite facing these obstacles, the Medan City Police have made various efforts to overcome the existing difficulties. These efforts include increasing supervision at the scene, working with the community to gather information, and exploring the perpetrator's network to find evidence. Effective law enforcement requires good coordination between law enforcement officers and the community. Based on the results of this study, it is recommended that supervision of the use of the MiChat application be tightened, by strengthening cooperation between the authorities and application service providers. In addition, it is important to increase the capacity of human resources and more sophisticated investigation equipment to accelerate the spread of similar cases. Increasing public legal awareness and education about the dangers of the application are also key to preventing similar crimes in the future. Keyword: Law Enforcement, Theft Crime, Prostitution Mode, Michat Application Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan modus prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi MiChat, dengan fokus pada Polsek Medan Kota. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi digital, di mana pelaku menggunakan fitur "People Nearby" pada aplikasi MiChat untuk mencari korban dengan menawarkan layanan seksual dengan iming-iming uang. Setelah korban setuju, pelaku mengarahkan korban ke lokasi yang sepi, kemudian melakukan pencurian dengan memisahkan korban dari barang berharga mereka, dan melarikan diri. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi Polsek Medan Kota dalam penegakan hukum. Hambatan tersebut meliputi kesulitan dalam melacak keberadaan pelaku, rendahnya kerjasama dari masyarakat sekitar, dan kesulitan dalam menemukan barang bukti. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi yang melemahkan posisi korban sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendukung keberhasilan tindak pidana ini. Meskipun menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Polsek Medan Kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan yang ada. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan pengawasan di lokasi kejadian, bekerja sama dengan masyarakat untuk menggali informasi, serta mendalami jaringan pelaku untuk menemukan barang bukti. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pengawasan terhadap penggunaan aplikasi MiChat diperketat, dengan memperkuat kerjasama antara pihak berwenang dan penyedia layanan aplikasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan peralatan penyelidikan yang lebih canggih untuk mempercepat pengungkapan kasus-kasus serupa. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan aplikasi juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Modus Prostitusi, Aplikasi                    Michat
ANALISIS HUKUM MENGENAI PENETAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fransisco Lumban; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina; Wessy Trisna
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3172

Abstract

Abstract: The problems in this research are how to provide legal protection for children who commit narcotics crimes, how diversion is regulated for children who commit narcotics crimes according to the legal system in Indonesia and how to apply diversion to children who commit narcotics crimes (Determination Study Number 1/Pen.Div/2022 /PN.Srh). This method is carried out by reading several literatures, searching for data/cases directly at the Sei Rampah District Court, then looking at the reality or facts by linking the articles with the implementation of diversion and criminal sanctions for children who use narcotics in accordance with these provisions. The results of the research show that the legal regulation of diversion for children who have committed narcotics crimes in Indonesia is guided by Republic of Indonesia Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Government Regulation no. 65 of 2015 Jo. PERMA No. 4 of 2014 concerning guidelines for the process of implementing diversion in the juvenile criminal justice system. The application of diversion to children convicted of narcotics crimes, case number 1/Pen.Div/2022/PN.Srh referring to Perma Diversion, causes legal uncertainty and uselessness, because the application of Perma Diversion actually causes doubts among law enforcers (especially investigators and public prosecutors). regarding the obligation to seek diversion for children who are in conflict with the law so that the principle of the best interests of the child is not achieved. Keyword: Diversion, Narcotics Crime, Children Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, bagaimana pengaturan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika menurut sistem hukum di Indonesia dan bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika (Studi Penetapan Nomor1/Pen.Div/2022/PN.Srh). Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur melakukan pencarian data/kasus langsung ke Pengadilan Negeri Sei Rampah  selanjutnya melihat kenyataan atau fakta dengan mengaitkan pasal-pasal dengan pemberlakukan penerapan Diversi dan sanksi pidana anak yang narkotika sesuai dengan penetapan-penetapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia berpedoman pada UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Jo. PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan diversi terhadap anak perlaku tindak pidana narkotika kasus penetapan Nomor1/Pen.Div/2022/PN.Srh mengacu kepada Perma Diversi menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakmanfaatan, karena penerapan Perma Diversi justru menyebabkan keragu-raguan kepada penegak hukum (khususnya penyidik dan penuntut umum) mengenai kewajiban mengupayakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga justru prinsip kepentingan terbaik untuk anak tidak tercapai. Kata kunci: Diversi, Pidana Narkotika, Anak 
KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANTARA DELIK PEMBUNUHAN BIASA (PASAL 338 KUHP) DENGAN DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA Yoseanna Anastasya Simaremare; Mahmud Mulyadi; Wessy Trisna
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4229

Abstract

Abstract: This article analyzes the construction of criminal acts of murder, comparing ordinary murder (Article 338 of the Criminal Code) with premeditated murder (Article 340 of the Criminal Code), using the Ferdy Sambo case study (Decisions No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, No.53/Pid/2023/PT DKI, and 813 K/Pid/ 2023). Criminal law imposes varied penalties; unpremeditated murder faces 15 years, while premeditated murder can result in death, life imprisonment, or 20 years. The Ferdy Sambo case, involving the murder of Brigadier YS on July 8, 2022, was charged under Article 340 of the Criminal Code. This research uses a normative descriptive analytical method. Ferdy Sambo was sentenced to death by the District Court and High Court, but the Supreme Court's cassation revised it to life imprisonment due to a dissenting opinion. Analysis shows the Judges inadequately considered subjective elements and lacked psychological expert opinion to assess the perpetrator's mental state for the "with prior planning" element of Article 340 of the Criminal Code. Additionally, no clear legal facts supported common intent (co-participation) between the defendant and RE as required by Article 55 Paragraph 1 Point 1 of the Criminal Code.Keyword: Premeditated Murder, Article 340 Criminal Code, Ferdy Sambo, Legal Analysis, Court Decision.Abstrak: Artikel ini menganalisis konstruksi tindak pidana pembunuhan, membandingkan delik pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dengan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), menggunakan studi kasus Ferdy Sambo (Putusan No.796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, No.53/Pid/2023/PT DKI, dan 813 K/Pid/ 2023). Hukum pidana memiliki sanksi bervariasi; pembunuhan tanpa rencana diancam 15 tahun penjara, berencana dapat pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun. Kasus Ferdy Sambo, pembunuhan Brigadir YS pada 8 Juli 2022, didakwa dengan Pasal 340 KUHPidana. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif analitis. Ferdy Sambo divonis mati di PN Jakarta Selatan dan PT DKI, namun di kasasi MA diubah menjadi pidana penjara seumur hidup karena dissenting opinion hakim. Analisis menunjukkan Majelis Hakim kurang tepat mempertimbangkan unsur subjektif dan kurangnya pandangan ahli psikologi untuk mengukur kondisi mental pelaku dalam pembuktian unsur "dengan rencana terlebih dahulu" pada Pasal 340 KUHP. Juga, tidak ada fakta hukum jelas mengenai kesamaan kehendak (turut serta) antara terdakwa dan RE sebagai syarat Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Kata kunci: Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Ferdy Sambo, Analisis Hukum, Putusan Pengadilan.
KEJAKSAAN DALAM PELAKSANA PRINSIP DOMINUS LITIS PADA SISTEM PERADILAN PIDANA Pristina Sari Ananda Tarigan; Wessy Trisna; Syarifah Lisa Andrianti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4256

Abstract

Abstract: In lawenforcementpractice, prosecutorsnolongeractivelyact as dominuslitis. In fact, bybeingactivelyinvolvedsincetheinvestigationstage in thepolice, prosecutorscaneasilyprepareindictmentsandcharges, thusencouragingtherevisionoftheDominusLitisprinciple in the RUUHAP. The purposeofthis study istoanalyzetheimplementationoftheDominusLitisprinciple in thepre-prosecutionprocessandthe ideal conceptionoftheDominusLitisprinciple in the RUUHAP. The resultsofthe study statethattheDominusLitisprinciple in Law Number 8 of 1981 concerningCriminalProcedure Law is not regulatedatall, thereisnodirectinvolvementofprosecutors in caseexaminationssuch as examinationofsuspects, witnessesandotherevidencesothatthedominuslitisprincipleis not visible in theCriminalProcedure Code. Thisiswhatcausesthebackandforthofcaseexaminationsbecausethevisionofprosecutorsandinvestigators in examiningcriminalcasesbeinghandledis not aligned. The applicationoftheDominusLitisprinciple in thepre-prosecutionprocessconsistsof 2 obstacles, namely internal obstaclesandexternalobstacles.  Keyword:Prosecutor’s, Dominus Litis, RUUHAP  Abstrak: Dalam praktik penegakan hukum, jaksa tidak lagi bersifat dominuslitis secara aktif. Padahal, dengan terlibat aktif sejak tahap penyidikan di kepolisian, jaksa dapat dengan mudah menyusun surat dakwaan dan tuntutan, sehingga hal ini mendorong adanya revisi asas DominusLitis dalam RUUHAP. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi asas DominusLitis dalam proses prapenuntutan dan konsepsi ideal asas DominusLitis dalam RUUHAP. Hasil penelitian menyatakan bahwa Asas DominusLitis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak diatur, tidak ada keterlibatan langsung Jaksa dalam pemeriksaan perkara seperti pemeriksaan tersangka, saksi dan alat bukti lainnya sehingga asas dominuslitis secara kasat mata tidak terlihat dalam KUHAP. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bolak-balik pemeriksaan perkara karena visi Jaksa dan penyidik dalam memeriksa perkara pidana yang ditangani belum sejalan. Penerapan asas DominusLitis dalam proses prapenuntutan terdiri dari 2 hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.   Kata kunci: Jaksa, DominusLitis, RUUHAP  Â