Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kalimah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Sawwa: Jurnal Studi Gender JURNAL MAHKAMAH Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Maslahah Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Borneo : Journal of Islamic Studies At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam AL-SULTHANIYAH Lunggi Journal
Asman Asman
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
MENJAWAB PERMASALAH PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN DALAM ISLAM TELAAH KAJIAN YURIDIS NORMATIF Asman Asman
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 18, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-maslahah.v18i2.2067

Abstract

Marriage in Islam is the sunnatullah of the Prophet Muhammad, where the rights and obligations of husband and wife are reflected in the daily life between husband and wife. In Law Number 1 of 1974 concerning marriage is to form a happy and eternal family, each husband and wife help each other and complete in order to achieve physical and spiritual well-being. Happiness in the household often does not run smoothly so it is difficult to maintain the integrity of the household. Finally the husband and wife broke the marriage bond by divorce so that it ended up in the Religious Court. The purpose of this study was to determine divorce and the legal consequences of dissolution of marriage. This study uses the type of research in the form of a library or research library. In general, the research method used is normative juridical research, namely research whose data is directed and focused on research in the form of library materials. The results of this study are divorce factors are economic factors, lack of family harmony, domestic violence, low understanding of religious values, not understanding marriage law or the Marriage Law, lack of socialization by related parties who handle marriage and lack of responsibility in household. Divorce can eliminate the marriage bond so that after losing the marriage bond the wife is no longer lawful for her husband.
Optimization of Zakat Management in the Era Of Industrial Revolution 4.0 Asman Asman; Ahmed Ahmed
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v6i1.616

Abstract

Management in the management of zakat nationally was socialized after the issuance of Law Number 38 of 1999 concerning Zakat Management in Indonesia. However, in the course of the management of zakat management in Indonesia, there are problems in the formation of zakat management at the regional, district, sub-district and zakat managers in the form of community organizations. So that in zakat management the distribution of zakat is not right on target so that zakat management gets pros and cons in the community. The purpose of this study is to examine more deeply the implications of zakat management in Indonesia through the literature so that answers are obtained such as the contribution of solutions in this study. The methodology in this research is the type in this research is a qualitative research literature. While the approach in this study uses a normative juridical approach. The results in this study are the management of zakat management must be adjusted to the needs of those who are entitled to receive it according to the socio-economic conditions of Muslim citizens
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD SYIRKAH USAHA PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI DESA GALING KECAMATAN GALING CICI INDRIANI; ZARUL ARIFIN; NILHAKIM NILHAKIM; ASMAN ASMAN
Lunggi Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian yang bersifat field research (penelitian lapangan), Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini ialah pendekatan sosiologis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian keuntungan pada kerjasama antara pemilik dan pengelola usaha pemeliharaan ayam di Desa Galing telah di tuangkan dalam kontrak tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah selisih dari harga pemilik dengan harga pasar. Jika harga dari pihak pemilik Rp.27.000 dan harga pasarnya adalah Rp.32.000, maka yang menjadi keuntungan bagi pihak pemilik modal adalah Rp.5000, pihak pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari modal yang dikeluarkan seperti bibit, pakan, obat -obatan dan vaksin yang merupakan piutang bagi pihak pengelola, sedangkan yang menjadi keuntungan bagi pihak pengelola adalah dari hasil penjualan ayam sesuai dengan harga dari pihak pemilik. Sistem bagi hasil yang dipraktikan pada kerjasama antara pemilik modal dan pengelola di Desa Galing Kecamatan Galing yang melakukan akad kerjasama belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syirkah
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN SISTEM UPAH LEMBUR DI ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG SAMBAS ADI TRIA PUTRA; ASMAN ASMAN; ZAINAL AMALUDDIN
Lunggi Journal Vol. 1 No. 3 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sistem kerja karyawan Adira Sambas yang berjumlah 50 orang dan terbagi dalam beberapa divisi serta memiliki waktu kerja yang berbeda sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karyawan di Adira Dinamika Multi Finance Sambas bekerja melebihi waktu kerja untuk menyelesaikan target perusahaan tanpa adanya upah lembur. Namun pada praktik yang terjadi di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sambas di mana pada saat pekerjaan menumpuk, maka pihak manajemen Adira menuntut waktu penyelesaiannya dengan waktu dekat atau cepat. Kemudian di sini pihak manajemen menambahkan jam kerja atau lembur yang mana sebelumnya para karyawan bekerja 8 jam/hari menjadi 10 jam atau lebih, guna untuk mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan tersebut. Setelah para karyawan melakukan kerja lembur atau melebihi ketentuan jam kerja pada biasanya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan sistem upah lembur di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sambas Bagaimana menurut Hukum Islam tentang pelaksanaan sistem upah lembur di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sambas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap sistem upah lembur di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sambas. Sedangkan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik benang merah sebagai berikut: Pelaksanaan sistem upah lembur di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sambas sistem perjam bagi yang berada di bagian kantor, sedangkan bagian dilapangan ada dua sistem collector. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 88) ditegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemberian upah lembur tersebut antara operation, administrasi, dan collector serta marketing dilapangan. Menurut Hukum Islam tentang pelaksanaan sistem upah lembur di Adira Dinamika Multi Finance Cabang Sambas disesuaikan dengan kinerja yang dilakukan karyawan dan akan di bayarkan sesuai dengan jam pekerja dilapangan jika adanya lembur. Penerapan sistem upah lembur di perusahaan ini mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi para karyawan. Hal ini sesuai dengan konsep upah yang setara menurut perspektif Hukum Islam.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF KUBURAN DI DESA SENDOYAN KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS ASMIRA ASMIRA; NILHAKIM NILHAKIM; MAYANG ROSANAN; ASMAN ASMAN
Lunggi Journal Vol. 1 No. 3 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penyimpangan pengeloaan tanah wakaf yang mana terjadi praktik jual beli tanah wakaf kuburan. Praktik jual beli tanah wakaf kuburan ini terjadi di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas karena tidak adanya sistem pengelolaan tanah wakaf. Sebagaimana yang terjadi di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, salah satu warga Desa Sendoyan menjual tanah wakaf kuburan, yang mana tanah tersebut diwakafkan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dapat disimpulakan bahwa, pengelolaan tanah wakaf di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tidak ada yang mengelolanya sehingga terjadi praktik jual beli Tanah wakaf Kuburan. Jual beli dilakukan secara lisan, dan dibayar secara tunai. Selain itu praktik jual beli tanah wakaf kuburan tersebut tidak dihadiri saksi. Menurut hukum Islam pengelolaan tanah wakaf yang di perjuual belikan tanah wakaf kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas termasuk jual beli yang batal atau haram, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu syarat objek akad.
Normative Analysis of the Maqāṣid Al-Syarī‘ah Theory on Pre-Marital Women's Health Screening Asman Asman; Mohamed Aamer
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v5i2.2900

Abstract

This study discusses the urgency of premarital health checks for women from the perspective of maqāṣid al-sharīʿah by emphasizing how the values of benefit can address contemporary issues related to women's reproductive health. One of the issues raised is whether premarital checks, which in some regions are beginning to be directed as administrative requirements, have the potential to marginalize women, especially if applied asymmetrically only to prospective brides. Thus, this study formulates two main questions: (1) how does maqāṣid al-sharīʿah view premarital health checks for women? and (2) can premarital checks be categorized as a hajj necessity or even elevated to darūriyyāt under certain conditions? This study uses a qualitative method with a normative nature through a literature study approach. Data were collected from fiqh literature, contemporary fatwas, national regulations, and reproductive health studies. They were then analyzed using the maqāṣid al-sharīʿah framework, which focuses on the five main objectives of Syarī‘ah, specifically the preservation of the soul and the preservation of the nasl. The results of the study indicate that premarital health checks, especially for women, are generally categorized as hajj because they aim to preserve the soul and prevent harm after marriage. However, under certain conditions, such as the potential for transmission of genetic diseases or infectious diseases, these examinations can be elevated to the category of darūriyyāt. The study also emphasizes that the obligation of premarital checks must be applied fairly and symmetrically to men and women to avoid bias or administrative marginalization. These findings contribute to strengthening policies at the Office of Religious Affairs (KUA), the development of gender-responsive national regulations, and the development of welfare-oriented family jurisprudence.
Existence of Marriage Agreements in Islam Development Studies in the Community of Malay Border Indonesia-Malaysia Asman Asman; Marilang Marilang; Kurniati Kurniati
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i1.1256

Abstract

This article explains how the Existence of the Marriage Agreement in the Sambas Community of the Indonesia-Malaysia Border. Based on the pros and cons of the Sambas Malay Society, especially about the marriage agreement regarding taklik talak as a marriage agreement in Islam. With qualitative research methods that are phenomenological observations in the field, the author wants to describe how the existence of divorce taklik talak as a marriage agreement in Islam itself and its practice in the Sambas Malay Community and the reasons for the pros and cons of religious leaders. Almost every prospective husband and wife in marriage to the Sambas Malay Community does not say sighat taklik talak by the husband to his wife after the ijab qobul consent. Sighat taklik talak only knowing that it has been written or listed in a marriage book without being notified to the husband and wife. Although divorce taklik talak has written in the marriage certificate is not an obligation to say. Still, once taklik talak has said, the taklik talak cannot be revoked again. If an agreement with a husband and wife did not fulfil by one of the parties, then the other party has the right to submit the matter to the Religious Court to resolve it. The study concludes that the pros and cons of divorce taklik talak as a marriage agreement in Islam cause a lack of knowledge about Marriage Law Number 1 of 1974 article 29 regarding marriage agreements and the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 46 concerning taklik talak. And the lack of socialization of related parties from KUA through religious counsellors and BP4 in Sambas.
Co-Authors ADI TRIA PUTRA Ahmed Ahmed ASMIRA ASMIRA CICI INDRIANI Dian Fariani Han Huazheng Huang Congzhao Kurniati Marilang MAYANG ROSANAN Mohamed Aamer Nilhakim Nilhakim Tamrin Muchsin Zainal Amaluddin Zarul Arifin