Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Commerce Law
Sudiarto, Sudiarto
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Menggunakan Jasa Angkutan Laut Ahmad Adhitya Pratama; Sudiarto Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.229 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1351

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang pengangkut laut dalam dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta faktor-faktor yang menjadi terjadinya tanggung jawab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang angkutan laut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat pelayanan yang menurut penumpang belum maksimal dalam penerapannya. Perjanjian pengangkutan yang didasarkan prinsip timbal balik antara pengangkut dengan penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab oleh pengangkut laut, dan cara penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa prngangkutan laut dapat dilakukan dengan du acara yaitu non-litigasi (perdamaian) dan litigasi (jalur hukum).
Tanggung Jawab Pengangkut Kepada Pengguna Jasa Angkutan Yang Dipindahkan Ke Bus Lain Dalam Keadaan Darurat (Studi Di PT. Titian Mas) Firman Firman; Sudiarto Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.913 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1366

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut kepada pengguna jasa angkutan yang dipindahkan ke bus lain dalam keadaan darurat dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam hal kecelakan terhadap pengguna jasa angkutan setelah perpindahan menurut sistem hukum positif indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tanggung jawab pengangkut kepada pengguna jasa angkutan yang dipindahkan ke bus lain dalam keadaan darurat, yaitu PT. Titian Mas telah melaksanakan standar pelayanan minimal angkutan umum secara efektif baik dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan maupun keteraturan. Pengaturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Sedangkan penyelsaian sengketa dalam hal kecelakan terhadap pengguna jasa angkutan setelah perpindahan menurut sistem hukum positif Indonesia, yaitu mengenai kerugian perdata dan pidana dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi, jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui mediasi dan/atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap kecelakan melalui jalur alternatif penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dimana mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa.
Tinjauan Hukum Perlindungan Pengguna Jasa Angkutan Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Sistem Pengangkutan Multimoda Fadilatul Layali; Sudiarto Sudiarto
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan angkutan multimoda dan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan serta tanggung jawab dari pihak pengangkut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan refresif. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada pengguna jasa berupa kompensasi atau ganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi dalam proses pengangkutan.
Pertanggunggugatan PT. ASDP Terhadap Penumpang Yang Tidak Tercatat Identitasnya Saat Terjadi Kecelakan Kapal Ferry Anwar Hidayat; Sudiarto Sudiarto
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2055

Abstract

Pada angkutan penyeberangan menggunakan ferry, seringkali identitas penumpang tidak tercatat di tiket. Beberapa penumpang bahkan tidak memiliki tiket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas PT. ASDP pada penumpang yang tidak tercatat identitasnya pada kecelakaan penyeberangan. Manfaat kajian diharapkan dapat menjawab keraguan atas isu terkait pencatatan calon penumpang angkutan laut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan kejadian sebenarnya dalam pencatatan penumpang. Setiap penumpang harus memiliki tiket sesuai identitasnya untuk membuktikan perjanjian pengangkutan dan jaminan asuransi Jasa Raharja.
Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika Widodo Dwi Putro; Amiruddin Amiruddin; Sudiarto Sudiarto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.1058

Abstract

Penggusuran lahan di Kawasan Mandalika berlangsung panjang, mulai dari rezim Orde Baru hingga sekarang. Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Jika rezim otoriter lebih menggunakan pendekatan kekerasan, maka rezim “demokratis” mengombinasikan dengan pendekatan hukum. Penggusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata. Warga masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi, akhirnya merubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Peneliti melakukan wawancara pemilik lahan, bagaimana mereka tergusur dari kampung halamannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, penggusuran meski dibalut dengan pendekatan hukum, tetap mendapat sorotan internasional.
Perlindunganhukum Bagi Nasabah Atas Lelang Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Hak Tanggungan Sudiarto Sudiarto; Muhammad Arba; Lalu Muhammad Hayyan Ul Haq
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2814

Abstract

This study aims to analyze the occurrence of an execution auction of collateralized mortgages unilaterally, to analyze the procedures and implementation of execution auctions, and to analyze legal protection for customers over auctions of mortgaged collateral. The approach methods used in this research are the legal approach (statue approach), the conceptual approach (conspetual approach). data collection techniques using document study techniques, observation and interview techniques. Whereas the factors that led to the occurrence of a unilateral auction were because one of the parties defaulted on the agreed agreement. The factors that cause default are divided into two, namely, the first is internal factors and external factors. That the Mortgage Execution Auction Procedure consists of 3 procedures, namely the Pre Auction Procedure, the Auction Implementation Procedure, and the Minutes of Auction. That legal protection is divided into repressive legal protection and preventive legal protection. In the auction of the object of guarantee of Mortgage, the Bank has not provided protection to customers. When the auction offer for the object of the Guaranteed Mortgage is approved by the KPKNL, the Bank makes an announcement of the auction and in the bid offer that the object of the Guaranteed Guarantee will be auctioned, the customer can obtain legal protection against the losses he receives on the Mortgage which is offered at a price far from fair and reasonable value
Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Adina Pravita Putri; Sudiarto Sudiarto
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dan menganalisis penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dan bagaimana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yaitu antara pelaku usaha dengan konsumen untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan ,pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis. Setelah dilakukan analisis, penelitian ini memperoleh hasil bahwa perlindungan hukum dan tanggung jawab biro perjalanan wisata pada UD.twofar jaya sudah memadai. Hal ini ditujukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pihak pelaku usaha Ud.Twofar Jaya bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen atas kelalaiannya, serta memberikan segala hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha.
Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo : (Studi Putusan Kppu Pasal 19 Nomor 07/Kppu-I-2020) Wahyu Hidayatirrah; Sudiarto Sudiarto
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2805

Abstract

Penelitian dengan judul Analisis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kerjasama Pengangkutan Kargo (Studi Putusan KPPU Pasal 19 Nomor 07/KPPU-I-2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak terpenuhinya unsur-unsur praktek diskriminasi yang terjadi dalam kerja sama pengangkutan kargo setelah ditelaah dan diteliti secara cermat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan referensi ilmiah tidak terbukti melakukan praktek diskriminasi yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Putusan Majelis Komisi yaitu pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV yaitu sanksi administratif. Majelis Komisi memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV untuk membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU dan menetapkan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun menurut Penulis sanksi tersebut tidak tepat karena PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wing Abadi dan PT Lion Exppress tidak melakukan peraktek diskriminasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
Co-Authors Adina Pravita Putri Ahmad Adhitya Pratama Ahmad Zuhairi Amiruddin Amiruddin Anwar Hidayat Budi Sutrisno Djumardin Djumardin Fadilatul Layali Firman Firman Fitrahady, Khairus Febryan Hasan Asy'ari Hirsanuddin Hirsanuddin Hirsanuddin Kurniawan Kurniawan Lalu Wira Pria Suhartana Muhammad Arba Ni Ketut Devy Ratna Sari Silvia Handayani Zuhairoh ul-Haq, Hayyan Wahyu Hidayatirrah Widodo Dwi Putro Wisudawan, I Gusti Agung Yudhi Setiawan