Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI INSTRUMEN HUKUM PIDANA DAN ADMINISTRASI Amiruddin Amiruddin
Jurnal Media Hukum Vol 19, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v19i1.1982

Abstract

Corruption in the procurement of goods and services cannot be eradicated only by a single criminal law instrument. The punishment theory, which aims at making the corruptors or people who want to do corruption scared and prevent the from corruption, is not effective enough to eradicate corruption, since the corruptors are mostly officers and the modus operandi (method of operation) is very dynamic. Therefore, corruptions are difficult to be detected. Thus besides employing criminal law as an instrument to eradicate corruption in the procurement of goods and services, administrative law instrument, which focuses on the control and administrative sanction, is also needed. Officers who are proven doing violation can be punished with the dismissal sanction, while the dishonest providers of goods and services can be punished by putting them in a black list or terminating their business permits. In conlusion, by combining use of criminal law and administrative law, the eradication of corruption in the procurement of goods and services becomes more effective.
Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika Widodo Dwi Putro; Amiruddin Amiruddin; Sudiarto Sudiarto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.1058

Abstract

Penggusuran lahan di Kawasan Mandalika berlangsung panjang, mulai dari rezim Orde Baru hingga sekarang. Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Jika rezim otoriter lebih menggunakan pendekatan kekerasan, maka rezim “demokratis” mengombinasikan dengan pendekatan hukum. Penggusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata. Warga masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi, akhirnya merubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Peneliti melakukan wawancara pemilik lahan, bagaimana mereka tergusur dari kampung halamannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, penggusuran meski dibalut dengan pendekatan hukum, tetap mendapat sorotan internasional.
Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata Amiruddin Amiruddin; Rina Khaerani Pancanigrum; Chrisdianto Eko Purnomo
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i1.71

Abstract

Perselisihan menurut hukum perdata yang dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Hal tersebut berimplikasi banyaknya perkara pidana yang dilaporkan masyarakat yang pada akhirnya tertunda karena adanya alasan “Pra Yudisial Geschil” atau masih adanya suatu perselisihan yang diproses melalui hukum keperdataan hingga menunggu sampai adanya keputusan mengikat, maka hal itu menyebabkan kurangnya rasa keadilan pada masyarakat yang mengharapkan kepastian terhadap Penegakan Hukum melalui Acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis indikator suatu pemeriksaan perkara pidana yang ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata.
ANALYSIS OF CONSUMER DEMAND FOR ORGANIC VEGETABLES IN MATARAM CITY Mega Silastri Septiana; Amiruddin Amiruddin; Rosmilawati Rosmilawati
AGROTEKSOS, Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian Vol 31 No 1 (2021): Jurnal Agroteksos April 2021
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.282 KB) | DOI: 10.29303/agroteksos.v31i1.620

Abstract

This study aims to: (1) Analyze the demand for organic vegetables in the city of Mataram, (2) To analyze the factors that influence the demand for organic vegetables in the city of Mataram. the type of data used in this study is qualitative data and quantitative data obtained in the form of not numbers and figures. Data collection methods are through the questionnaire (survey) method using primary data and secondary data. Analysis of the data used in this research is descriptive data analysis used to analyze consumer demand, and statistical data analysis used to analyze the factors that influence the demand for organic vegetables is done by analyzing the cob-douglas function. The results of the analysis show that: (1) the average demand for organic broccoli in Mataram City is 1,300 kg / month, (2) the average demand for organic cucumber vegetables in Mataram City is 2,333 kg / month, (3) the average the average demand for organic eggplant in Mataram City is 1,019 kg / month, (4) the factors that influence the demand for organic broccoli in Mataram are the price of the organic broccoli itself and the price of conventional broccoli, (5) factors that affect the demand for organic cucumber vegetables in Mataram City is the price of organic cucumber itself, the price of conventional cucumber, and consumer tastes, (6) the factors that influence the demand for organic eggplant in Mataram City are the price of organic eggplant itself and the price of conventional eggplant . Keywords: Demand for organic vegetables and the factors that influence demand
ANALISIS RISIKO PRODUKSI CABAI BESAR DI KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR Silvia Devi Kharisma Putri; Amiruddin Amiruddin; Abdullah Usman
AGROTEKSOS, Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian Vol 31 No 1 (2021): Jurnal Agroteksos April 2021
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.393 KB) | DOI: 10.29303/agroteksos.v31i1.587

Abstract

This study aims to: (1) determine the production of large chili farming in Sikur Subdistrict, East Lombok Regency; (2) analyzing production risk in large chili farming in Sikur District, East Lombok Regency; (3) analyzing the factors that affect production risk in large chilli farming in Sikur District, East Lombok Regency; (4) determine recommendations for handling production risks in large chili farming in Sikur District, East Lombok Regency. This research uses a descriptive method. Determination of the sample area is done by puposive sampling method. The number of respondents was determined by a quota sampling of 40 chilli farmers. The results showed that: (1) The average large chili production was 12,245 kg / ha; (2) The risk of large chili production is relatively high with a coefficient of variation (CV) of 0.51; (3) Factors that increase the risk of positive production or opportunity are manure, growth regulators, and irrigation intensity. Whereas seeds, chemical fertilizers, and the intensity of HPT attacks are factors that reduce the risk of positive production or opportunity. Factors that increase the risk of negative production are chemical fertilizers, irrigation intensity, and pest plant disease attack intensity. Whereas seeds, manure, and growth regulators are factors that reduce the risk of negative production. Recommendations for handling production risks to increase the risk of positive production (opportunity), namely by reducing the amount of use of seeds, chemical fertilizers, increasing the amount of use of manure, growth regulators, irrigation intensity, and controlling pest plant disease properly. Whereas recommendations to reduce the risk of negative production are to increase the amount of use of seeds, manure, growth regulators, reduce the amount of use of chemical fertilizers, irrigation intensity, and control pest plant disease properly.
Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Amiruddin Amiruddin; Chrisdianto Eko Purnomo; Rina Khairani Pancaningrum
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat membedakan ruang lingkup atau kriteria penipuan dalam ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata, sedangkan secara praktis penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang terjadi. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka keutamaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dan solusi bagi para akademisi dan penegak hukum polisi, jaksa, hakim dan pengacara dalam membedakan ruang lingkup atau kriteria penipuan dalam ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, menemukan dan mengolah serta menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan literatur-leteratur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penedekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian yang dihasilkan adalah bahwa Merujuk pada ketentuan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang “penipuan” bahwa Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan konsep penipuan dalam ranah hukum perdata dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 1321 BW dan Pasal 1328 BW. Pasal 1321 BW tegas menentukan bahwa Tiada suatu perjanjianpun yang mempunyai kekuatan mengikat, jika diberikan karena kakhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Selanjutnya Pasal 1328 BW menentukan bahwa Penipuan merupakan suatu alasanuntuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.
STUDI KOMPARASI PENDAPATAN USAHATANI KACANG HIJAU DAN KEDELAI DI DESA DESALOKA KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT Fitri Noviana; Amiruddin Amiruddin; Lalu Sukardi
JURNAL AGRIMANSION Vol 23 No 2 (2022): Jurnal Agrimansion Agustus 2022
Publisher : Department of Agricultural Social Economics Faculty of Agriculture University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/agrimansion.v23i2.1056

Abstract

This study aims to determine: 1) Comparison of the costs of mung bean and soybean farming in Desaloka Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency, 2) Comparison of mung bean and soybean farming income in Desaloka Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency, 3) Constraints faced by farmers. mung bean and soybean farming farmers in Desaloka Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency. This study uses descriptive methods and data collection techniques using interview techniques. This research was conducted in Desaloka Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency, which was determined by the Purposive Sampling method. Determination of respondents is done by the census method. The types of data in this study are quantitative data and qualitative data, while the data sources in this study are primary data and secondary data. Data analysis used cost, revenue and income analysis, comparative study used t-test, and used descriptive analysis to find out the constraints faced by farmers. The results showed that: (1) The production cost of mung bean farming in Desaloka Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency was IDR 7.829.777/ha. Meanwhile, soybean farming production is IDR 7.323.626/ha. Statistically the production costs of mung bean farming with soybean farming are the same or not significantly different (Non-Significant); (2) The income of mung bean farming is IDR 4.554.223/ha, which is higher than the average soybean farming income of IDR 876.374/ha. Statistically, the income of mung bean farming with soybean farming is significantly different (significant); (3) Farmers' constraints in mung bean and soybean farming in Desaloka Village, Seteluk District, West Sumbawa Regency include: technical constraints, namely pests and weeds; the second is the socio-economic constraint, namely fluctuating prices, lack of capital and the third is the institutional constraint, namely the absence of counseling and less active farmer groups.
Penggusuran Lahan: Dibalik Investasi Besar-besaran di Mandalika Widodo Dwi Putro; Amiruddin Amiruddin; Sudiarto Sudiarto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.1058

Abstract

Penggusuran lahan di Kawasan Mandalika berlangsung panjang, mulai dari rezim Orde Baru hingga sekarang. Mengapa penggusuran lahan yang dilakukan rezim otoriter, justru dilanjutkan oleh rezim yang dipilih secara demokratis? Jika rezim otoriter lebih menggunakan pendekatan kekerasan, maka rezim “demokratis” mengombinasikan dengan pendekatan hukum. Penggusuran lahan yang dilakukan dengan legitimasi hukum memang lebih canggih dibanding dengan kekerasan dan intimidasi semata. Warga masyarakat yang sebelumnya gigih mempertahankan tanah meski dengan intimidasi, akhirnya merubah orientasi perjuangannya dari mempertahankan tanah menjadi tuntutan ganti rugi. Bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrumen yang sah dalam pembebasan lahan? Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Peneliti melakukan wawancara pemilik lahan, bagaimana mereka tergusur dari kampung halamannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional yang aktif mengambil bagian dalam proses pembebasan lahan. Pendekatan hukum ternyata tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi di era digital yang semakin terbuka, penggusuran meski dibalut dengan pendekatan hukum, tetap mendapat sorotan internasional.
PENGGUNAAN AHLI BAHASA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM JABATAN (PUNGLI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS POLRESTA MATARAM) I Komang Wilandra; Amiruddin Amiruddin; Rina Khairani Pancaningrum
Jurnal Education and Development Vol 11 No 2 (2023): Vol.11 No.2.2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v11i2.3301

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Peroses Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi serta menganalisis Kekuatan Pembuktian Dan Objektifitas Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Peroses Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Hasil penelitian yang penulis dapatkan Tujuan dari Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Peroses Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Satreskrim Polresta Mataram adalah dilakukan dalam rangka membuat peristiwa hukum menjadi terang dan jelas, atas tindakan berbahasa memaksa dari Oknum Penyelenggara UPTD Dinas perdagangan Kota Mataram, Penggunaan Ahli Bahasa ini bertujuan melaksanakan Beban Pembuktian berimbang atas penerapan asas actori incumbit onus probandi sehingga terhindar dari sikap unlawful legal evidence, hanya saja bila merujuk pasal 203 KUHAP Penggunaan Ahli atau juru Bahasa ini terbatas pada dalam tindak perkara ringan, Hal ini tentunya berkibat pada Konsistensi peran Ahli bahasa dalam memberikan keterangan pada proses penegakan hukum pidana. selain itu terkait atas obyektivitas dari Keterangan ahli Bahasa dalam rangka menafsirkan Tindakan berbahasa memaksa oknum UPTD Disperindag Kota Mataram dapatlah dikatakan masih bersifat nisbi atau relatif hal ini didasarkan pada proses analisis ahli Bahasa dilakukan secara manual dan tekstual berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, dimana hal ini tidak berkesesuaian dengan teori Koresprodensi dan koherensi Austin yang menyatakan bahwa Ujaran atau tindak tutur berbahasa harus sesuai dengan realita atau fakta yang mana fakta atau realita dapat diukur melalui kajian secara utuh atau koherensi, serta hakikatnya tindakan berbahasa hanya dapat terlaksana dari adanya perjumpaan intersubyektivitas, sehingga disni mutlak dibutuhkan analisa verbal oleh ahli melalui perjumpaan atau konfrontir dengan seluruh pihak yang terkait pada perkara a quo yang tentunya hal ini dapat menambah value nilai kekuatan pembuktian penegak hukum
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHATANI MADU TRIGONA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN RARUNG Vina Alfi Royani; Amiruddin Amiruddin; Pande Komang Suparyana
JURNAL HUTAN LESTARI Vol 11, No 1 (2023): JURNAL HUTAN LESTARI
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jhl.v11i1.65410

Abstract

Dengan potensi sumber daya hutan yang cukup luas, Indonesia bisa dikatakan memiliki keunggulan komparatif. Di Kabupaten Lombok Tengah khususnya Kecamatan Pringgarata memiliki hutan lindung yaitu di kawasan hutan Rarung. Jenis lebah madu yang dibudidayakan oleh kelompok tani di Kawasan Hutan Rarung Desa Pemepek adalah jenis lebah madu Trigona Sp. Salah satu alasan petani membudidayakan madu jenis ini adalah karena minat masyarakat dan tingkat permintaan konsumennya tinggi terhadap produk madu tersebutTujuan penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, serta strategi terbaik dalam pengembangan usahatani Madu Trigona di sekitar kawsan hutan Rarung. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pemepek yang merupakan desa berada di pinggir kawasan hutan Rarung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 30 responden dengan rincian, responden kelompok tani sebanyak 20 orang, penyuluh KHDTK Rarung sebanyak 4 orang, pengelola koperasi Wana Makmur sebanyak 1 orang, dan konsumen madu Trigona sebanyak 5 orang. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dengan pendekatan manajemen strategi terdiri dari: 1) analisis matriks IFE dan EFE; 2) analisis matriks IE dan matriks SWOT; dan 3) analisis QSPM. Hasil penelitian menunjukkan strategi terbaik dari ke tujuh strategi yang dihasilkan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dengan mengadakan penyuluhan dan pendampingan oleh instansi terkait. Rekomendasi penelitian ini disarankan untuk memberikan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada petani madu trigona di sekitar kawasan hutan Rarung.