Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.17

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Commerce Law International Journal of Integrated Science and Technology

Zainal Asikin

Universitas Mataram

Author-ID : 3101407

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR Sahnan Sahnan; Zainal Asikin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum penguasaan dan pemilikan tanah kawasan hutan di Dusun Jarang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pemanfaatan tanah kawasan hutan tersebut. Dari Hasil Penelitian dapat di kemukakan bahwa (1) dalam Pelaksanaan penegakan hukum dalam pemanfaatan tanah kawasan hutan di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. di mana para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum, hanya melihat dari unsur kepastian hukumnya saja, dan mengabaikan unsur manfaat dan keadilannya. Pada hal ketiga unsur tersebut harus mampu diterapkan secara bersamaan, kalaupun pelaksanaan dari ketiga unsur tersebut di dalam praktiknya tidaklah mudah. Sedangkan (2) Kendala-kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum pemanfaatan tanah kawasan hutan dapat di bagi menjadi tiga yakni: dari sisi struktur, substansi dan kultur.

Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Dalam BUMN Zainal Asikin; Lalu Wira Pria Suhartana; Usman Usman
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Keuangan BUMN dan BUMD termasuk keuangan Negara yang jika terjadi kerugian Negara dalam BUMN dan BUMD dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi, dan Siapakah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap BUMN dan BUMD jika mengalami kerugian dalam pengemlolannya?. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptuan. Hasil penelitian menunjukan bahwa keuangan BUMN dan BUMD dapat dikatorikan sebagai keuangan negara sehingga bagi pengurus perusahaan BUMN/BUMD dapat dijerat pada tindak pidana korupsi jika merugikan keuangan negara. Namun demikian disatu sisi ada yang memasukan kepada keuangan perusahaan yang tunduk pada UU No.40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas sehingga jika dapat dituntut secara keperdataan.

POLA PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH ANTAR DESA PASCA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) TAHUN 2019 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR Moh Fauzi Rahman; Zainal Asikin; Sahnan .
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (852.419 KB)

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi Faktor konflik batas desa,kemudian pola dan upaya Pemda serta Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tujuan mengetahui Pola Penyelesaian Konflik batas desa,penerapan aturan dalam rangka menyelesaikan konflik batas desa menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Teknik Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkombinasikan antara bahan hukum kepustakan dengan kajian di lapangan berupa observasi dan wawancara serta mengkaitkannya dengan kasus-kasus yang ada, kemudian dilakukan pengolahan dan dianalisis secara deskriftif kualitatif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, Pola Penyelesaian Konflik batas desa dengan menggunakan: pendekatan persuasif dengan cara mengadakan penyuluhan,Memberdayakan Pemuda dan pendekatan represif Musyawarah dan Mediasi.

KEKUATAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SELONG DALAM KAITANNYA DENGAN GUGATAN SEDERHANA (ANALISIS PERKARA NO.11/Pdt.G.S/2021/PN Sel) Muliati .; Zainal Asikin; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.414 KB)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana dan apa Dasar Pertimbangan Hakim Didalam Mengadili Dan Memeriksa Sengketa Kredit Macet Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Selong (Analisis Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih penelitian berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat)”, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/Pn.Sel, Pada Pengadilan Negeri Selong tentang Gugatan Sederhana Perkara Ingkar Janji/Wanprestasi”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Gugatan sederhana atau disebut dengan small claim court, merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia. pengaturan mengenai gugatan sederhana dapat dilihat dalam PERMA No. 04 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI I Made Yogi Purusa Utama; Zainal Asikin; Hirsanuddin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.406 KB)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa Pembiayaan bermasalah pada PT. BPR Bank Dinar Asri, faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan bermasalah di PT. BPR Bank Dinar Asri dan bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di PT BPR Syariah Dinar Ashri. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian ini adaah Pengaturan peneyelesain sengketa pembiayaan bermasalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55. Faktor penyebab terjadinya kredit macet atau sengketa pembiayaan atara pihak bank dan nasabah, yaitu : Berdasarkan hasil penelitian penyebab terjadinya kredit macet yaitu: 1. Penyimpangan penggunaan dana pembiayaan. 2. Jenis usaha tidak berjalan dengan baik. 3. Uang yang diperuntukan untuk membayar cicilan kredit dialihkan untuk keperluan lain. 4 Gaya hidup nasabah tidak sesuai dengan penghasilan. 5. Bencana alam. Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah akad musyarakah di PT BPR Dinar Asri, berdasarkan akad antara kedua belah pihak yaitu melalui litigasi (pengadilan agama) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 dan non litigasi

Tanggung Jawab Bank Atas Penggunaan Cek Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dwiana Karinaningsih; Zainal Asikin; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

enelitian ini bertujuan untuk menganalisia tanggungjawab bank atas penggunaan cek kosong oleh nasabah dan menganalisa perlindungan hukum atas nasabah penerima cek kosong. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologi. Jenis data serta bahan hukum yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studilapangan.Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawab bank ataspenerima cek kosong yaitu Bank Indonesia akan memasukkan pemberi cek tersebut ke dalam DaftarHitamNasional sehingga nasabah tersebut tidak diperbolehkan melakukan transaksi perbankan selama 1 (satu) tahun. Perlindungan hukum atasnasabahpenerima cek kosong yaitu perlindungan hukum preventif dengan melakukan somasi sebanyak 3 kali berturut-turut dan perlindungan hukum represif yaitu dilakukan dengan cara negosiasi dan penyelesaiansengketa di pengadilan.

Kedudukan Penanggung Dalam Perkara Kepailitan Putri Auliya Lestari; Zainal Asikin; I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam perjanjian utang piutang dapat dibuatkan perjanjian personal garansi dan bagaimanakah kekuatan hukum persolan garansi (penangungan) dalam perkara kepailitan. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Adapun hasil penelitian ini adalah dalam Pasal 1820 sampai dengan 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan jaminan kebendaan, dapat dilihat bahwa penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan baik oleh orang perorangan atau oleh badan hukum, melihat dari sisi kekuatan hukum personal garansi dalam pasal 1831 bahwa personal garansi memiliki hak untuk menjual benda atau barang debitur utama untuk melunaskan hutang piutangnya kepada kreditur dan pasal 1843 tentang kerugian yang di derita personal garansi akibat kelalaian yang menyebabkan wanprestasi pihak utama. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan adalah bahwa perjanjian utang piutang dapat dibuatkan personal garansi dengan catatan personal garansi cakap demi hukum dan bertanggung jawab pada kreditur untuk melunasi utang piutang debitur utama, dan kekuatan hukum personal garansi memiliki hak untuk menjual dan menggantikan kerugian yang timbul karena wanprestasi atau kelalaian debitur utama.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PASCA MERGER BANK SYARIAH Ari Yusika Paramida; Zainal Asikin; Muhaimin Muhaimin
Jurnal Education and Development Vol 11 No 2 (2023): Vol.11 No.2.2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v11i2.3370

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme merger bank syariah dan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah pasca merger. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, Pengaturan merger bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konvensi Bank Umum. Mekanisme merger Bank syariah Berdasar Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroran Terbatas, meliputi : rancangan penggabungan, pembuatan akta penggabungan, dan pengumuman hasil penggabungan. Kedua Perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger Bank Syariah meliputi Pertama, Perlindungan hukum preventif berupa Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan yang meliputi; Edukasi, transparansi informasi, Perlakuan yang adil. Kedua, perlindungan hukum represif memberikan perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa, berupa sanksi adinistrasi, denda, maupun penjara.

Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen I Gede Ferry Yasa; Zainal Asikin
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan klausula baku pada perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian serupa. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya membahas pencantuman mengenai klausula baku pada Pasal 18 yang mengalihkan bentuk beban tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Pencantuman klausula baku ini sangat merugikan posisi konsumen yang dimana hak dan kewajiban konsumen tidak terpenuhi. Oleh karena perbuatan tersebut pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana oleh badan penyelesaian sengketa konsumen.

ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI KRIPTO DI INDONESIA Irfun Walid Sahamad; Zainal Asikin; Eduardus Bayo Sili
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2464

Fenomena aset digital di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Di era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia sudah mengikuti tren yang berkembang di dunia dan karena Indonesia memiliki penduduk yang relatif lebih muda dibandingkan banyak negara lainnya, adopsi terhadap tren digital sangat cepat dan bertumbuh dengan pesat. Aset digital yang dikenal di Indonesia adalah aset kripto, yang juga banyak dikenal sebagai Bitcoin. Dengan adanya bitcoin, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menyadari bahwa setiap orang atau siapapun selain lembaga sentral dapat mencetak atau membuat uang sendiri, yang artinya sistem dapat dilakukan dengana cara desentralisasi dan bukan otorisasi. Banyaknya permasalahan atau prokontra terkait penyebaran Kripto sebagai alat pembayaran dan sebagai alat komoditi menjadi latar belakang pada penulisan ini, kemudian munculah beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan peraturan hukum terhadap investasi kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baik berupa konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek-aspek Hukum terhadap kripto di Indonesia. hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia secara regulasi Aset Kripto telah diakui sebagai komoditi di bidang Aset Digital secara sah dan dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka

Co-Authors Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El Kahay Ari Yusika Paramida Catur Hidayat Putra Diman Ade Mulada Djumardin . Djumardin Djumardin Dwiana Karinaningsih Eduardus Bayo Sili Erwin Harlond Palyama Hirsanuddin . I Gede Ferry Yasa I Made Yogi Purusa Utama Irfun Walid Sahamad Kurniawan Kurniawan Lalu Muhammad Lukman Taufik Lalu Wira Pria Suhartana Moh Fauzi Rahman Muhaimin Muhaimin Muliati . Putri Auliya Lestari Sahnan . Sahnan Sahnan Septina Indi Huwaida Swardhika Swarnagita Usman Usman Wisudawan, I Gusti Agung

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search