Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.92

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Yustitiabelen International Journal of Artificial Intelligence Research Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yudisial Jurnal Supremasi

Surjanti, Surjanti

Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Author-ID : 3102741

Humanities Computer Science & IT Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

AKIBAT HUKUM DAN SANKSI PIDANA PENGANGKATAN ANAK SECARA ILLEGAL Surjanti, Surjanti
Jurnal YUSTITIABELEN Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Tulungagung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.134 KB)

Anak merupakan anuerah Tuhan Yang Maha Esa yang tak bisa tergantikan. Anak merupakan permata bagi kehidupan setiap keluarga sebagai penerus suatu clan atau marga. Keluarga yang tidak dikaruiai keturunan biasanya mereka mengambil anak untuk diasuh, dianggap sebagi anka kandung dan bahkan mereka menganggap dapat melanjutkan keturunannya. Walaupun demikian pengangkatan anak bukan berarti memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung. Oleh akrena itu anak angkat perlu mendapatkan perlindungan baik dari keluarga, lingkungan maupun pemerintah.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN Surjanti Surjanti
Yustitiabelen Vol. 2 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Tulungagung

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak adanya etikad baik dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak dan kewajiban dalam perjanjaian kawin. Hal ini dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian sehingga dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pernikahan atau menuntut perceraian dan ganti rugi ke Pengadilan.Â

PELAKSANAAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 (di Rutan Kelas IIB Trenggalek) Surjanti Surjanti
Yustitiabelen Vol. 3 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Tulungagung

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 tentang dasar-dasar pembinaan pemasyarakatan oleh petugas pengaman pemasyarakatan di RUTAN Kelas IIB Trenggalek masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:Pelaksanaan pengayoman yang humanis memiliki orientasi berbeda dengan prinsip dasar pengamanan;Persamaan perlakuan dan pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belum optimal;Kurangnya tenaga ahli dalam pembinaan;Orientasi pengamanan masih bersifat Top Down Approach;Adanya kebijakan diskriminasi positif;Kebijakan bertemu keluarga yang terlalu longgar;Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, solusi yang penulis berikan adalah sebagai berikut: Meninjau kembali pedoman dasar pengaman di RUTAN Kelas IIB Trenggalek;Peningkatan kesadaran hukum bagi petugas pengaman pemasyarakatan.Â

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERADILAN DI PENGADILAN NEGARI TULUNGAGUNG SURJANTI
Yustitiabelen Vol. 5 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Tulungagung

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan. Bentuk perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dalam pasal 64 (perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b) dilakukan melalui : perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi yaitu terdapat dalam hal pembuktiannya, TKP (Tempat Kejadian Perkara dan alat bukti yang tidak terbukti. Sedangkan upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung, penegak hukum beserta masyarakat untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual adalah meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, membenahi segala sarana dan prasarana di lingkungan sekitar, perbaikan daerah-daerah yang rawan dengan tindak kejahatan, pemberantasan film-film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi, serta pendidikan tentang seks sejak dini agar anak-anak tidak awan terhadap istilah seks, kekerasan seksual. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak.

PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP TANAH YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG SURJANTI; RENDRA EKA SANJAYA
Yustitiabelen Vol. 6 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Sebelum tanah dipergunakan untuk kepentingan umum seperti jalan, pasar maupun yang lainnya dapat dilaksanakan melalui tata cara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang tidak terkecuali pembebasan tanah diperuntukkan untuk kepentingan swasta. Dalam pembebasan tanah dapat dilakukan seperti yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk melakukan pembebasan tanah, tanah tersebut harus terdapat orang maupun badan hukum yang memilikinya. Dalam pembebasan tanahnya seseorang maupun badan hukum mempunyai hak yang akan diterimanya sebagai ganti rugi uang maupun penggantian tanah yang terdapat di lain tempat. Disamping itu dalam pembebasan tanah diperlukan persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan dilaksanakan oleh panitia yang menanganinya yang disebut dengan Panitia Pembebasan Tanah. Kata Kunci : Ganti Rugi, tanah, pembangunan jalan.

PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERWAKAFAN SURJANTI
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstrak. Wakaf merupakan istilah yang yang dikenal dalam Islam yaitu suatu perbuatan hukum seseorang untuk menyerahkan seluruh atau sebagian hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk keperluan ibadah. Didalam ajaran Islam dikataakan bahwaâ€ kalau ada seorang meninggal, maka terputuslah segala amalnya, kecuali sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan dan doa anaknya. Adapun tujuan dari penulisa ini adalh untuk mngetahui proses perwakafan dan hambatan perwakafaan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan, antara lain, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan terperinci dan sistematis yang pada akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.Proses perwakafan tanah milik, sebagian besar telah memenuhi UU No.41 Tahun 2004, masih adanya anggapan bahwa tanah yang telah dengaan ikhlas diberikan sebagi wakaf dengan ikrar wakaf keluarga sudah mempunyai kekuatan hukum Kata Kunci : wakaf, tanah milik IMPLEMENTATION OF REGULATIONS CONCERNING WALKING Abstract. Waqf is a term known in Islam which is a legal act of a person to surrender all or part of his property to be used forever for worship purposes. In Islamic teachings it is said that "if someone dies, then all his deeds are cut off, except alms Jariyah (waqf), knowledge and prayers for his child. The purpose of this paper is to know the process of waqf and barriers to waqf. The research method used is library research, among others, books, and documents related to the problem. From the data collected, it is analyzed descriptively by describing in detail and systematically which in the end a conclusion is drawn. The process of endowment of owned land, most of which have complied with Law No. 41 of 2004, there is still an assumption that land that has been sincerely given as waqf with the pledge of family waqf already has legal force Keywords: waqf, land owned

Co-Authors Agustina, Sriastuti Anang Sugeng Cahyono, Anang Sugeng David Budi Laksono Dewi, Retno Sari Eko S , Bambang Slamet Intan Permata Sari Pangestuti, Erly Prisca Oktavia Christi RENDRA EKA SANJAYA Widowati, Widowati Y A Triana Ohoiwutun Yudi Setiyono

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : Yustitiabelen

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Yustitiabelen