Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM NOTARIUS LAW REFORM The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton KRTHA BHAYANGKARA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesian Journal of International Law Law Development Journal Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Ilmu Multidisplin
mUH. Afif Mahfud
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

 1 
Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dalam Meminimalisir Terjadinya Bukti Kepemilikan Ganda Dewi, Annisa Candra; Mahfud, Muh. Afif
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.59610

Abstract

ABSTRACTSeveral things that can cause evidence of double ownership include a lack of transparency in land ownership information, village officials and land owners who are not honest in providing information to BPN. As is the reality in the Supreme Court decision Number 397 K/Pdt/2018. This research aims to find and analyze the causes of evidence of double ownership in one plot of land as in the case in Supreme Court Decision Number 397 K/Pdt/2018 and to find and analyze BPN's efforts to minimize the occurrence of evidence of double ownership. The type of method used is empirical juridical regarding actual conditions that occur in society with a qualitative approach.Keywords: BPN; Double Ownership ProofABSTRAKBeberapa hal yang dapat menyebabkan bukti kepemilikan ganda antara lain adalah kurangnya transparansi informasi kepemilikan tanah, aparat desa dan pemilik tanah yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada BPN. Seperti kenyataan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisa penyebab terjadinya bukti kepemilikan ganda dalam satu bidang tanah seperti yang terdapat pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2018 dan untuk menemukan dan menganalisa upaya BPN dalam meminimalisir terjadinya bukti kepemilikan ganda. Jenis metode yang digunakan adalah yuridis empiris terhadap keadaan sebenarnya secara nyata yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: BPN; Bukti Kepemilikan Ganda
Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital Rizqiya, Anis; Mahfud, Muh. Afif
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.65792

Abstract

ABSTRACTNotary services should start using electronic systems or cyber notary, especially for creating digital authentic deeds that generate electronic certificates. This study aims to analyze the development of cyber notary in Indonesia as a result of advancements in information and communication technology and to assess the evidentiary strength of land deeds produced through cyber notary. The research method employed is normative legal analysis. The findings suggest that while the development of cyber notary is expected to enhance legal service efficiency, it faces challenges due to unclear regulations and legal uncertainties, despite the Notary Law granting authority for digital transaction certification. Judicial review of the ITE Law and Notary Law is necessary for legal certainty and to support electronic signatures and online meetings.Keywords: Verification; Deed; Notary; Cyber NotaryABSTRAKLayanan notaris seharusnya mulai menggunakan sistem elektronik atau cyber notary, terutama dalam pembuatan akta autentik digital yang menghasilkan sertifikat elektronik. Tujuan penelitian untuk menganalisis perkembangan cyber notary di Indonesia sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta untuk menilai kekuatan pembuktian akta tanah yang dihasilkan dari metode cyber notary. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan perkembangan cyber notary di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan hukum, namun masih terhambat oleh ketidakjelasan regulasi dan ketidakpastian hukum, meskipun UUJN-P telah memberikan kewenangan untuk sertifikasi transaksi digital. Kekuatan pembuktian akta cyber notary di Indonesia masih diperdebatkan karena regulasi yang tidak jelas, sehingga diperlukan judicial review terhadap UU ITE dan UUJN-P untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dan pertemuan daring.Kata Kunci: Pembuktian; Akta; Notaris; Cyber Notary
Tinjauan Yuridis Normatif tentang Bank Tanah (Land Banking) Menurut Perpu Cipta Kerja Utami Nur Agustin, Ika Shinta; Mahfud, Muh. Afif
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.56749

Abstract

ABSTRACTLand banking, or bank tanah, provides a solution when government land ownership is unattainable. It involves acquiring land for future development needs. This study aims to determine the role of land banking within Government Regulation (Perpu) No. 2 of 2022 concerning Job Creation (Perpu CK) and the legal certainty of land banking in land acquisition. Employing a normative juridical approach, research concludes that Article 125, paragraph (4) of the Perpu CK states that land banking aims to execute land planning, acquisition, management, utilization, and distribution. The establishment of a Land Banking Agency is intended to allocate land for national development and public interest, aiming to prevent intermediaries manipulating land prices that could hinder land acquisition or clearance processes for development.Keywords: Land Bank; Agrarian LawABSTRAKBank tanah atau land banking menjadi solusi saat pemerintah tidak bisa memiliki lahan tanah. Bank tanah adalah praktik membeli atau mengambil alih tanah yang nantinya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan bank tanah dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu CK) dan kepastian hukum bank tanah terkait pengadaan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (4) Perpu CK disebutkan bahwa bank tanah bertujuan untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Dibentuknya Badan Bank Tanah untuk mengadakan tanah bagi pembangunan nasional dan kepentingan umum, dan  diharapkan dapat mencegah timbulnya Calo yang memainkan harga tanah yang dapat menghambat proses pengadaan atau pembebasan lahan untuk pembangunan.Kata Kunci: Bank Tanah; Hukum Agraria
Legalitas Akta Notaris dalam Pembuatan Cyber Notaris Puja Amarel, Kevinski Albilade; Mahfud, Muh. Afif
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.52526

Abstract

ABSTRACTThe role of  notary is  using the cyber notary concept to create a service is fast, precise and efficient, but notarial deeds use cyber notary not have perfect proof like authentic deeds. The research methodology used in research is normative juridical because regulated in statutory regulations that regulate concept of cyber notaries. The technique used library research, which a way of obtaining data through library research. The results of research indicate that notarial deeds use electronic deeds not have all  documentation that original deeds have. The notary not meet the criteria for authenticity his deed as regulated in Article 1868 of the Civil Code. Notarial deeds made electronically lack the legal certainty regulated in the UUJN in connection with the new UUJN, the ITE Law.Keywords: Notary Deed; Cyber Notary; EIT LawABSTRAKPeran notaris dalam menggunakan konsep cyber notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efesien, tetapi akta notaris yang menggunakan cyber notary tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dikarenakan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsep cyber notaris. Teknik yang dipergunakan yaitu dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dimana suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris yang menggunakan akta elektronik tidak memiliki semua dokumentasi yang dimiliki oleh akta asli. Notaris tidak memenuhi kriteria dalam keaslian akta nya yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akta notaris yang dibuat secara elektronik kurang memiliki kepastian hukum diatur dalam UUJN sehubungan dengan UUJN yang baru, UU ITE.Kata Kunci: Akta Notaris; Notaris Siber; UU ITE
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Ani Purwanti Chin Chin, Sia Dewi, Annisa Candra FX Adji Samekto Hanafiyah Arya Nashuha HERU SISWANTO Julianti, Indah Eka Kadek Cahya Susila Wibawa Lita Tyesta ALW Nashuha, Hanafiyah Arya Natalis, Aga Prasetya, Fikahati Puja Amarel, Kevinski Albilade Putri, Fayreizqi Azellea Mashanda Rahmatullah, Mirza Agung Retno Saraswati Rizqiya, Anis Sembiring, Shindy Suka Desy Putri Utami Nur Agustin, Ika Shinta Wijaningsih, Dyah Wulansari, Dewi Ajeng Yusriyadi Zidni, M. Irfan