Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pembentukan Karakter Pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di SLB Negeri 1 Sinjai. mislia mustari; Ridwan Malik
Jurnal Galeri Pendidikan Vol. 1 No. 01 (2021): Jurnal Galeri Pendidikan Vol. 1 No. 1 Juni Tahun 2021
Publisher : Universitas Pejuang Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.828 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Karakter-karakter yang dibentuk pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai; (2) Model pembelajaran yang digunakan guru dalam membentuk karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai; (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk karakter peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai; (4) Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembentukan karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Karakter-karakter yang dibentuk pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai antara lain: karakter religiusitas, karakter nasionalisme, karakter kemandirian, karakter gotong royong, karakter integritas. (2) Model pembelajaran yang digunakan guru dalam membentuk karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai yaitu komunikasi total pada anak tunarungu dan ABA (Applied Behaviour Analysis) pada anak autis. (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk karakter peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai, Faktor pendukungnya yaitu kesungguhan dari peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar, kesungguhan dan keikhlasan guru yang mengajar dan mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran. Faktor penghambatnya yaitu ketidakstabilan emosi peserta didik berkebutuhan khusus dan tidak adanya kerja sama dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. (4) Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembentukan karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai yaitu bekerja sama dengan semua elemen sekolah yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dalam membentuk karakter peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan SLB Negeri 1 Sinjai dan bekerja sama dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus.
Analisis Distribusi Fasilitas Pelayanan Pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA) Hamka, Husain; Misilia, Misilia; Malik, Ridwan
Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 03 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/madani.v14i03.3737

Abstract

Education is an important aspect of people's life development and contributes to improving their quality of life. Education is very important as it is the basis for developing a constructive and creative mindset. The 1945 Constitution obliges the government to undertake and organize a national character education system to strengthen faith in and devotion to Almighty God and to educate the lives of its citizens. Indonesia is an educated country, but the current Indonesian education situation is still inconsistent. This has become one of the educational problems in Indonesia as education is still not evenly distributed. Governments therefore need to reflect on the importance of educational equity. This is especially true in poor and remote communities in Indonesia.
Artificial Intelligence and Islamic Law: Ethical Implications and Fiqh Fatwas in the Digital Age Malik, Ridwan; Malik, Abdul; Mustika, Mega
Journal of Family Law and Islamic Court Vol. 3 No. 2 (2024): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v3i2.16546

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) in the digital era has significantly influenced various fields, including health, education, and the legal system. However, alongside its potential benefits, AI also presents complex ethical and legal challenges, particularly within the framework of Islamic law, which is grounded in the Qur'an, Hadith, and fiqh traditions. This study examines how core principles of Islamic law—maslahah mursalah (public good), qiyas (analogy), and dhaman (accountability)—can address these challenges. Additionally, it evaluates the role of fatwas in offering adaptive and relevant legal guidance for modern technological developments. Using a document analysis approach, the research reveals that Islamic law possesses the flexibility to tackle issues such as algorithmic bias, data privacy, and accountability in autonomous decision-making. The principle of maslahah supports the ethical use of AI for the greater public good, while qiyas facilitates the legal adaptation of emerging technologies through analogy with established precedents. Meanwhile, dhaman underscores the necessity of human responsibility in the deployment of AI. However, existing fatwas are often too general and lack detailed guidance on addressing the specific complexities of AI, highlighting the need for a holistic approach that integrates classical Islamic principles with contemporary technological contexts. This research contributes by proposing a more comprehensive ethical and legal framework that aligns AI development and application with Islamic values. Recommendations include producing more detailed fatwas and conducting empirical research involving scholars, policymakers, and technology developers to ensure AI's responsible and beneficial utilization in the digital age.
KEUNGGULAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH “AMANAH UMMAH” DALAM PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Asrun, Andi Muhammad; Rosyadi, Abdu Rahmat; Satory, Agus; Milono, Yennie K.; Malik, Ridwan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20257

Abstract

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tren perkembangan BPRS sejak diberlakukan undang-undang perbankan syariah terus meningkat. Seluruh kegiatan BPRS wajib menerapkan prinsipprinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah terjadi perubahan regulasi bahwa pemberlakuan fatwa DSN-MUI harus masuk ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK). Permasalahan perbankan syariah yang timbul saat ini secara umum terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah yang belum konsisten, bahkan masih ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah menjadi peraturan OJK. Penelitian terhadap BPRS Amanah Ummah ini dilakukan pada aset permodalan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yangmenempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPRS Amanah Ummah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari produk-produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah telah menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara konsisten.
Persepsi Masyarakat Terhadap Pengabaian Khutbah Jumat (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Nurul Ishlah Kelurahan Paccinongang Kabupaten Gowa) Fajar B Abd Barry; Andi Satrianingsih; Ridwan Malik
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami persepsi masyarakat tentang orang yang mengabaikan khutbah Jumat, dan (2) untuk memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengabaian khutbah Jumat menurut persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara secara lansung dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang berarti data ditampilkan secara asli, tanpa diubah menjadi simbol atau angka. Adapun sumber data penelitian yang diperoleh adalah dari jamaah Masjid Nurul Ishlah selaku informan yang terkait dengan judul penelitian.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mayoritas jamaah memandang mendengarkan khutbah jumat sebagai kewajiban dan bagian dari rukun shalat jumat yang harus di penuhi, sehingga mengabaikanya dapat membatalkan atau mengurangi kesempurnaan ibadah. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pengabaian khutbah meliputi: (1) kurangnya kesadaran dan pengetahuan agama, (2) kebiasaan negatif yang mengakar, (3) pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung, dan (4) kualitas khutbah yang kurang menarik. Dari fator-faktor inilah yang membuat mereka cendarung untuk mengabaikan khutbah jumat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan kesadaran jamaah melalui edukasi dan pembinaan, serta peningkatan mutu materi dan penyampaian khutbah agar jamaah lebih fokus dan khusyuk dalam mendengarkannya.
Strengthening Judicial Authority In Sharia Economic Disputes: A Legal Study Of Indonesia’s Religious Courts Malik, Ridwan; Maloko, M. Thahir; Fatmawati, Fatmawati
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025 (In Process)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/csf64p78

Abstract

This study explores the legal and institutional dynamics of Sharia economic dispute resolution in Indonesia by analyzing the impact of Law No. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009 on the jurisdiction and functioning of the Religious Courts. In response to the rapid growth of Islamic finance, the study investigates how Indonesia's judiciary has adapted to accommodate Sharia-based commercial transactions. Using a normative-juridical approach and library-based legal research, the study evaluates primary legislation, court rulings, and relevant scholarly discourse. The findings show that Law No. 3 of 2006 significantly redefined the role of Religious Courts by formally granting them the authority to adjudicate Sharia economic disputes. Law No. 50 of 2009 further enhanced legal clarity and institutional capacity, thus fostering a supportive environment for Islamic finance. Despite these advancements, the implementation process faces persistent challenges. These include inadequate judicial training, underutilization of alternative dispute resolution methods, and procedural inconsistencies. The study also notes a lack of public trust in Religious Courts and insufficient integration between Sharia principles and national legal standards. The study concludes that while statutory reforms have laid a robust foundation comprehensive institutional and procedural adjustments are essential for ensuring legal certainty and promoting the legitimacy of Sharia economic dispute resolution. This research contributes to the growing discourse on Islamic legal reform and offers policy-relevant insights for harmonizing religious and national legal systems in pluralistic societies.
Strengthening Judicial Authority In Sharia Economic Disputes: A Legal Study Of Indonesia’s Religious Courts Malik, Ridwan; Maloko, M. Thahir; Fatmawati, Fatmawati
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025 (In Process)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/csf64p78

Abstract

This study explores the legal and institutional dynamics of Sharia economic dispute resolution in Indonesia by analyzing the impact of Law No. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009 on the jurisdiction and functioning of the Religious Courts. In response to the rapid growth of Islamic finance, the study investigates how Indonesia's judiciary has adapted to accommodate Sharia-based commercial transactions. Using a normative-juridical approach and library-based legal research, the study evaluates primary legislation, court rulings, and relevant scholarly discourse. The findings show that Law No. 3 of 2006 significantly redefined the role of Religious Courts by formally granting them the authority to adjudicate Sharia economic disputes. Law No. 50 of 2009 further enhanced legal clarity and institutional capacity, thus fostering a supportive environment for Islamic finance. Despite these advancements, the implementation process faces persistent challenges. These include inadequate judicial training, underutilization of alternative dispute resolution methods, and procedural inconsistencies. The study also notes a lack of public trust in Religious Courts and insufficient integration between Sharia principles and national legal standards. The study concludes that while statutory reforms have laid a robust foundation comprehensive institutional and procedural adjustments are essential for ensuring legal certainty and promoting the legitimacy of Sharia economic dispute resolution. This research contributes to the growing discourse on Islamic legal reform and offers policy-relevant insights for harmonizing religious and national legal systems in pluralistic societies.