Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Jurnal Galeri Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Journal of Family Law and Islamic Court Mizan: Journal of Islamic Law
Ridwan Malik
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pembentukan Karakter Pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di SLB Negeri 1 Sinjai. mislia mustari; Ridwan Malik
Jurnal Galeri Pendidikan Vol. 1 No. 01 (2021): Jurnal Galeri Pendidikan Vol. 1 No. 1 Juni Tahun 2021
Publisher : Universitas Pejuang Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.828 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Karakter-karakter yang dibentuk pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai; (2) Model pembelajaran yang digunakan guru dalam membentuk karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai; (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk karakter peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai; (4) Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembentukan karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Karakter-karakter yang dibentuk pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai antara lain: karakter religiusitas, karakter nasionalisme, karakter kemandirian, karakter gotong royong, karakter integritas. (2) Model pembelajaran yang digunakan guru dalam membentuk karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai yaitu komunikasi total pada anak tunarungu dan ABA (Applied Behaviour Analysis) pada anak autis. (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk karakter peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai, Faktor pendukungnya yaitu kesungguhan dari peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar, kesungguhan dan keikhlasan guru yang mengajar dan mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran. Faktor penghambatnya yaitu ketidakstabilan emosi peserta didik berkebutuhan khusus dan tidak adanya kerja sama dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. (4) Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembentukan karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai yaitu bekerja sama dengan semua elemen sekolah yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dalam membentuk karakter peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan SLB Negeri 1 Sinjai dan bekerja sama dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus.
Analisis Distribusi Fasilitas Pelayanan Pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA) Hamka, Husain; Misilia, Misilia; Malik, Ridwan
Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 03 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/madani.v14i03.3737

Abstract

Education is an important aspect of people's life development and contributes to improving their quality of life. Education is very important as it is the basis for developing a constructive and creative mindset. The 1945 Constitution obliges the government to undertake and organize a national character education system to strengthen faith in and devotion to Almighty God and to educate the lives of its citizens. Indonesia is an educated country, but the current Indonesian education situation is still inconsistent. This has become one of the educational problems in Indonesia as education is still not evenly distributed. Governments therefore need to reflect on the importance of educational equity. This is especially true in poor and remote communities in Indonesia.
THE JUSTIFICATION AND IMPLEMENTATION OF FINES ON CAPABLE CUSTOMERS IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: A SHARIAH LAW PERSPECTIVE Mustika, Mega; Masuwd, Mowafg; Malik, Ridwan; Hasanuddin, Hasanuddin; Malik, Abdul
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 27, No 1: April 2025: Customary Law and development in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v27i1.41277

Abstract

The imposition of fines on financially capable customers who delay installment payments in Islamic financial institutions presents a complex issue that necessitates justification in accordance with Shariah principles. This study examines the application of principles such as justice, legal compliance, and responsibility within the fine policies directed at these customers. It further assesses the degree to which the imposition of fines is accepted across various Islamic financial institutions and explores how existing regulations can be clarified to ensure adherence to Shariah principles. The fatwa issued by the Indonesias National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) permits the imposition of fines solely on financially capable customers who intentionally delay their payments. However, a significant challenge persists: the lack of a standardized criterion for identifying capable customers who should justly incur fines, including the specific duration of delinquency required before a fine is applied. Islamic banks fundamentally operate on the profit-sharing principle and do not inherently recognize fines in the same manner as conventional banks. Nevertheless, to mitigate customer negligence and maintain a balance between justice and legal compliance, some Islamic banks incorporate fines into their financing contracts. This practice remains contentious, primarily due to concerns that such fines may resemble riba qardh or riba nasiah, both of which are explicitly prohibited in Islam. This article contributes to the development of standardized guidelines for Islamic banks, facilitating the objective identification of capable customers and the implementation of fines in a manner that aligns with Islamic values.
Pemahaman Masyarakat Terhadap Lar Angan Menikah di Bulan Haram Perspektif Islam Di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Ikfardianto Mohamad; Nur Asia Hamzah; Ridwan Malik
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Menikah di Bulan Haram Perspektif Islam Di Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman masyarakat Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara terhadap larangan menikah di bulan haram dalam perspektif Islam. Bulan-bulan haram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab) dalam tradisi Islam sering dikaitkan dengan larangan melakukan pernikahan karena dianggap bulan suci yang mengutamakan kedamaian.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami larangan tersebut lebih berdasarkan tradisi lokal daripada dalil syar'i yang kuat. Meskipun dalam ajaran Islam tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit melarang pernikahan di bulan haram, kepercayaan masyarakat tetap berkembang atas dasar adat dan kebiasaan turun-temurun. Temuan ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi keagamaan untuk meluruskan pemahaman keislaman berbasis pada sumber hukum Islam yang sahih. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum keluarga Islam di tingkat lokal.
Artificial Intelligence and Islamic Law: Ethical Implications and Fiqh Fatwas in the Digital Age Malik, Ridwan; Malik, Abdul; Mustika, Mega
Journal of Family Law and Islamic Court Vol. 3 No. 2 (2024): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v3i2.16546

Abstract

The advancement of Artificial Intelligence (AI) in the digital era has significantly influenced various fields, including health, education, and the legal system. However, alongside its potential benefits, AI also presents complex ethical and legal challenges, particularly within the framework of Islamic law, which is grounded in the Qur'an, Hadith, and fiqh traditions. This study examines how core principles of Islamic law—maslahah mursalah (public good), qiyas (analogy), and dhaman (accountability)—can address these challenges. Additionally, it evaluates the role of fatwas in offering adaptive and relevant legal guidance for modern technological developments. Using a document analysis approach, the research reveals that Islamic law possesses the flexibility to tackle issues such as algorithmic bias, data privacy, and accountability in autonomous decision-making. The principle of maslahah supports the ethical use of AI for the greater public good, while qiyas facilitates the legal adaptation of emerging technologies through analogy with established precedents. Meanwhile, dhaman underscores the necessity of human responsibility in the deployment of AI. However, existing fatwas are often too general and lack detailed guidance on addressing the specific complexities of AI, highlighting the need for a holistic approach that integrates classical Islamic principles with contemporary technological contexts. This research contributes by proposing a more comprehensive ethical and legal framework that aligns AI development and application with Islamic values. Recommendations include producing more detailed fatwas and conducting empirical research involving scholars, policymakers, and technology developers to ensure AI's responsible and beneficial utilization in the digital age.
Hukum Mappasalama Barang Baru Perspektif Fikih Islam di Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone A. Kasmilah; Ahmad Muntazar; Ridwan Malik
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam praktik mappasalama barang baru masih terdapat beragam pandangan di kalangan masyarakat Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, khususnya terkait dengan kesesuaian tradisi tersebut dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode field research (penelitian lapangan), serta pendekatan sosial dan teologi-normatif (syar’i). Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi Al-Qur’an, hadis, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat pelaku tradisi di Desa Cammilo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mappasalama Barang Baru yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cammilo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. sekaligus permohonan perlindungan atas kepemilikan barang baru, seperti rumah atau kendaraan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dinilai sesuai syariat karena merupakan bentuk ekspresi syukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt. serta doa memohon keselamatan dan perlindungan, sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis. Selain itu, tradisi mappasalama barang baru memiliki peran penting dalam mempererat ikatan sosial dan memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan menjaga niat, kemurnian akidah, serta menghindari praktik menyimpang, tradisi ini bisa terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal yang Islami.
KEUNGGULAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH “AMANAH UMMAH” DALAM PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Asrun, Andi Muhammad; Rosyadi, Abdu Rahmat; Satory, Agus; Milono, Yennie K.; Malik, Ridwan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20257

Abstract

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tren perkembangan BPRS sejak diberlakukan undang-undang perbankan syariah terus meningkat. Seluruh kegiatan BPRS wajib menerapkan prinsipprinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah terjadi perubahan regulasi bahwa pemberlakuan fatwa DSN-MUI harus masuk ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK). Permasalahan perbankan syariah yang timbul saat ini secara umum terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah yang belum konsisten, bahkan masih ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah menjadi peraturan OJK. Penelitian terhadap BPRS Amanah Ummah ini dilakukan pada aset permodalan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yangmenempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPRS Amanah Ummah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari produk-produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah telah menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara konsisten.
Co-Authors A. Kasmilah A. Rahmat Rosyadi Abdul Malik Agus Satory Ahmad Muntazar Asrun, Andi Muhammad Hasanuddin Hasanuddin Husain Hamka Ikfardianto Mohamad Masuwd, Mowafg Mega Mustika Misilia, Misilia mislia mustari Nur Asia Hamzah Yennie K. Milono