Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembentukan Karakter Pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di SLB Negeri 1 Sinjai. mislia mustari; Ridwan Malik
Jurnal Galeri Pendidikan Vol. 1 No. 01 (2021): Jurnal Galeri Pendidikan Vol. 1 No. 1 Juni Tahun 2021
Publisher : Universitas Pejuang Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.828 KB)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Karakter-karakter yang dibentuk pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai; (2) Model pembelajaran yang digunakan guru dalam membentuk karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai; (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk karakter peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai; (4) Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembentukan karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Karakter-karakter yang dibentuk pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai antara lain: karakter religiusitas, karakter nasionalisme, karakter kemandirian, karakter gotong royong, karakter integritas. (2) Model pembelajaran yang digunakan guru dalam membentuk karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai yaitu komunikasi total pada anak tunarungu dan ABA (Applied Behaviour Analysis) pada anak autis. (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk karakter peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai, Faktor pendukungnya yaitu kesungguhan dari peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar, kesungguhan dan keikhlasan guru yang mengajar dan mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran. Faktor penghambatnya yaitu ketidakstabilan emosi peserta didik berkebutuhan khusus dan tidak adanya kerja sama dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. (4) Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembentukan karakter pada peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 1 Sinjai yaitu bekerja sama dengan semua elemen sekolah yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dalam membentuk karakter peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan SLB Negeri 1 Sinjai dan bekerja sama dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus.

Artificial Intelligence and Islamic Law: Ethical Implications and Fiqh Fatwas in the Digital Age Malik, Ridwan; Malik, Abdul; Mustika, Mega
Journal of Family Law and Islamic Court Vol. 3 No. 2 (2024): Journal of Family Law and Islamic Court
Publisher : Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jflic.v3i2.16546

The advancement of Artificial Intelligence (AI) in the digital era has significantly influenced various fields, including health, education, and the legal system. However, alongside its potential benefits, AI also presents complex ethical and legal challenges, particularly within the framework of Islamic law, which is grounded in the Qur'an, Hadith, and fiqh traditions. This study examines how core principles of Islamic law—maslahah mursalah (public good), qiyas (analogy), and dhaman (accountability)—can address these challenges. Additionally, it evaluates the role of fatwas in offering adaptive and relevant legal guidance for modern technological developments. Using a document analysis approach, the research reveals that Islamic law possesses the flexibility to tackle issues such as algorithmic bias, data privacy, and accountability in autonomous decision-making. The principle of maslahah supports the ethical use of AI for the greater public good, while qiyas facilitates the legal adaptation of emerging technologies through analogy with established precedents. Meanwhile, dhaman underscores the necessity of human responsibility in the deployment of AI. However, existing fatwas are often too general and lack detailed guidance on addressing the specific complexities of AI, highlighting the need for a holistic approach that integrates classical Islamic principles with contemporary technological contexts. This research contributes by proposing a more comprehensive ethical and legal framework that aligns AI development and application with Islamic values. Recommendations include producing more detailed fatwas and conducting empirical research involving scholars, policymakers, and technology developers to ensure AI's responsible and beneficial utilization in the digital age.

KEUNGGULAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH “AMANAH UMMAH” DALAM PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN Asrun, Andi Muhammad; Rosyadi, Abdu Rahmat; Satory, Agus; Milono, Yennie K.; Malik, Ridwan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 1 (2020): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i1.20257

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tren perkembangan BPRS sejak diberlakukan undang-undang perbankan syariah terus meningkat. Seluruh kegiatan BPRS wajib menerapkan prinsipprinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah terjadi perubahan regulasi bahwa pemberlakuan fatwa DSN-MUI harus masuk ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK). Permasalahan perbankan syariah yang timbul saat ini secara umum terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah yang belum konsisten, bahkan masih ada yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang sudah menjadi peraturan OJK. Penelitian terhadap BPRS Amanah Ummah ini dilakukan pada aset permodalan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif yangmenempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian yang bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPRS Amanah Ummah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari produk-produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah telah menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara konsisten.

ISLAMIC LAW AND SOCIAL UNITY IN A PLURAL SOCIETY AN INTEGRATIVE APPROACH BASED ON MAQĀṢID Malik, Ridwan; Kurniati, Kurniati; Budiarti, Budiarti
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 21, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-maslahah.v21i1.3787

In a pluralistic Muslim society like Indonesia, Islamic law often faces challenges in fulfilling its integrative role amid religious, cultural, and ethnic diversity. This study aims to explore the potential of Islamic law as an integrative instrument in achieving social unity through the maqāṣid al-sharīʿah approach. The method employed is qualitative research based on library study, with a focus on content analysis of classical and contemporary texts, as well as legal documents and public policy. The findings reveal that maqāṣid al-sharīʿah provides a conceptual framework that enables Islamic law to function not only as a normative system but also as a contextual and inclusive public ethic. This approach promotes legal interpretations oriented toward public benefit (maṣlaḥah), substantive justice, and the protection of vulnerable groups. Moreover, the concepts of fiqh al-waqi’ and fiqh al-ta‘āyush have proven effective in bridging religious norms with social dynamics, particularly through forums such as FKUB and the active roles of religious and traditional leaders. The findings also show that education based on fiqh al-akhlāq al-ijtimāʿiyyah and public policies applying the principle of al-maṣlaḥah al-ʿāmmah can sustainably strengthen social cohesion. This study concludes that an integrative approach based on maqāṣid is a viable alternative solution for building social unity without sacrificing diversity.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS HADHANAH SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1A KABUPATEN GOWA Aeni, Nur; Miro, Abbas Baco; Malik, Ridwan
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21492

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah swt yang tidak boleh di sia-siakan dan harus disyukuri. Bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya karna anak merupakan amanah dari Allah yang senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Berdasarkan dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa? 2) bagaimana hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa ? Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif secara sistematis dan akurat di lapangan Penelitian ini digunakan sebab peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat tentang peran Hakim dalam pertimbangan kasus hadhanah sebab perceraian di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1A Kabupaten Gowa. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak yaitu dengan UUD Perlindungan anak perma No 3 Tahun 2017, memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hak asuh anak yaitu dengan kita melihat kepentingan terbaiknya anak, kita tidak bisa melihat ibu ataupun bapak yang harus kita utamakan adalah kepentingan terbaik anak. Kalau misal anak memang tidak mau, kita tidak boleh paksa. Kalau misalnya ibunya baik kenapa tidak kita tetapkan kepada ibunya apalagi anak yang belum mumayyiz lebih dekat dengan ibunya karna kan ibu itu kurang yang bekerja jadi kesehariannya banyak bersama anak dibanding bapaknya. Kata Kunci: Hakim, Hadhanah, Perceraian

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS HADHANAH SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1A KABUPATEN GOWA Aeni, Nur; Miro, Abbas Baco; Malik, Ridwan
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21492

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah swt yang tidak boleh di sia-siakan dan harus disyukuri. Bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya karna anak merupakan amanah dari Allah yang senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Berdasarkan dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa? 2) bagaimana hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa ? Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif secara sistematis dan akurat di lapangan Penelitian ini digunakan sebab peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat tentang peran Hakim dalam pertimbangan kasus hadhanah sebab perceraian di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1A Kabupaten Gowa. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak yaitu dengan UUD Perlindungan anak perma No 3 Tahun 2017, memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hak asuh anak yaitu dengan kita melihat kepentingan terbaiknya anak, kita tidak bisa melihat ibu ataupun bapak yang harus kita utamakan adalah kepentingan terbaik anak. Kalau misal anak memang tidak mau, kita tidak boleh paksa. Kalau misalnya ibunya baik kenapa tidak kita tetapkan kepada ibunya apalagi anak yang belum mumayyiz lebih dekat dengan ibunya karna kan ibu itu kurang yang bekerja jadi kesehariannya banyak bersama anak dibanding bapaknya. Kata Kunci: Hakim, Hadhanah, Perceraian

THE JUSTIFICATION AND IMPLEMENTATION OF FINES ON CAPABLE CUSTOMERS IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: A SHARIAH LAW PERSPECTIVE Mega Mustika; Mowafg Masuwd; Ridwan Malik; Hasanuddin Hasanuddin; Abdul Malik
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 27, No 1: April 2025: Customary Law and development in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The imposition of fines on financially capable customers who delay installment payments in Islamic financial institutions presents a complex issue that necessitates justification in accordance with Shariah principles. This study examines the application of principles such as justice, legal compliance, and responsibility within the fine policies directed at these customers. It further assesses the degree to which the imposition of fines is accepted across various Islamic financial institutions and explores how existing regulations can be clarified to ensure adherence to Shariah principles. The fatwa issued by the Indonesias National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) permits the imposition of fines solely on financially capable customers who intentionally delay their payments. However, a significant challenge persists: the lack of a standardized criterion for identifying capable customers who should justly incur fines, including the specific duration of delinquency required before a fine is applied. Islamic banks fundamentally operate on the profit-sharing principle and do not inherently recognize fines in the same manner as conventional banks. Nevertheless, to mitigate customer negligence and maintain a balance between justice and legal compliance, some Islamic banks incorporate fines into their financing contracts. This practice remains contentious, primarily due to concerns that such fines may resemble riba qardh or riba nasiah, both of which are explicitly prohibited in Islam. This article contributes to the development of standardized guidelines for Islamic banks, facilitating the objective identification of capable customers and the implementation of fines in a manner that aligns with Islamic values.

Humanitarian Values in Interfaith Marriage in Ende Regency from the Perspective of Maqashid Shari’ah Maloko, M. Thahir; Malik, Ridwan; Chotban, Sippah; Ridwan, Muhammad Saleh
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 3 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/2nzeqx44

Interfaith marriage remains a controversial issue in Indonesia due to the tension between humanitarian values, religious freedom, and Islamic legal norms. This study aims to analyze humanitarian values in interfaith marriages in Ende Regency and examine their compatibility with the objectives of Maqashid Shari’ah. This research employed a qualitative method with a normative-empirical approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with an interfaith married couple in Ende Regency, while secondary data were collected from the Qur’an, Hadith, legislation, fatwas, books, and relevant scholarly articles. The findings reveal that the couple interprets humanitarian values through love, mutual respect, tolerance, trust, and freedom of religious practice. Empirically, these values contribute to the creation of a harmonious family life characterized by open communication, respect for religious differences, and peaceful coexistence. However, from the perspective of Maqashid Shari’ah, such harmony remains problematic in relation to the protection of religion (hifz al-din) and the preservation of lineage (hifz al-nasl). The absence of a unified religious orientation within the family and the agreement to allow future children to choose their religion independently may affect the transmission of religious values across generations. This study concludes that although interfaith marriage may embody humanitarian values at the sociological level, its compatibility with the objectives of Islamic law remains debatable. Therefore, humanitarian values in Islam should be understood not only in terms of tolerance and individual freedom but also in relation to the protection of faith, family identity, and long-term spiritual welfare

Pandangan Hukum Islam tentang Pembagian Tugas antara Suami Istri di BTN Andi Tonro Permai Muhammad Qoyyimuddin; Nur Asia Hamzah; Ridwan Malik
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 2 September Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i2.3960

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana konsep pembagian tugas antara suami istri di BTN Andi Tonro Permai Kel. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, dan (2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian tugas antara suami istri di BTN Andi Tonro Permai Kel. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara secara langsung dan dokumentasi. Teknik analisis data Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang berarti data ditampilkan secara asli, tanpa diubah menjadi simbol atau angka. Adapun sumber data penelitian yang diperoleh adalah dari tokoh agama dan masyarakat setempat selaku informan yang terkait dengan judul penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembagian tugas rumah tangga di BTN Andi Tonro Permai bersifat fleksibel, didasarkan pada kesepakatan, situasi, dan karakter pasangan, dengan suami umumnya sebagai pencari nafkah dan istri mengurus rumah, namun keduanya saling bekerja sama demi keharmonisan keluarga. (2) Dalam perspektif Islam, pembagian tugas rumah tangga di BTN Andi Tonro Permai umumnya sesuai syariat, dengan suami sebagai qawwam dan istri pengelola rumah, didasari musyawarah, keadilan, dan kerja sama. Pemahaman agama memengaruhi fleksibilitas, semakin lama usia pernikahan, semakin tinggi adaptasi.

PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS MULTIMEDIA UNTUK MENINGKATKAN CIVIC SKILLS SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA Syamsinar Amien; Rivai Mana; Ridwan Malik; Darmawati A; Eka Ariaty B
Jurnal Kependidikan Media Vol. 15 No. 2 (2026): JURNAL KEPENDIDIKAN MEDIA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/30q52k08

Pendidikan Pancasila tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga pada kemampuan siswa menganalisis persoalan publik, menyampaikan pendapat secara beralasan, bekerja sama, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis multimedia terhadap civic skills siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi-eksperimen dan desain nonequivalent control group pretest-posttest. Sampel penelitian simulatif terdiri atas 64 siswa kelas VIII di SMP Negeri X, yang dibagi ke dalam kelompok eksperimen sebanyak 32 siswa dan kelompok kontrol sebanyak 32 siswa. Kelompok eksperimen belajar menggunakan multimedia yang mengintegrasikan teks, gambar, video, animasi, kasus kewarganegaraan, pertanyaan interaktif, dan aktivitas diskusi, sedangkan kelompok kontrol mengikuti pembelajaran dengan media yang biasa digunakan guru. Civic skills diukur melalui dua dimensi, yaitu intellectual skills dan participatory skills. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji prasyarat, dan ANCOVA dengan skor pretest sebagai kovariat pada taraf signifikansi 0,05. Hasil simulasi menunjukkan bahwa rata-rata terkoreksi kelompok eksperimen sebesar 75,23 dan kelompok kontrol sebesar 68,82, dengan F(1, 61) = 38,14, p < 0,001, dan partial eta squared = 0,385. Temuan simulatif ini menunjukkan bahwa multimedia interaktif berpotensi memperkuat civic skills apabila fitur multimedia dipadukan dengan kegiatan analisis kasus, pengambilan posisi, diskusi, komunikasi, dan refleksi. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas teknologi dalam Pendidikan Pancasila ditentukan oleh desain pedagogis yang mengaktifkan proses kognitif dan partisipatif siswa. Kata kunci: civic skills; media pembelajaran interaktif; multimedia; Pendidikan Pancasila; pembelajaran digital

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search