Claim Missing Document
Check
Articles

NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Maloko, M. Thahir
Sipakalebbi Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sipakalebbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.253 KB)

Abstract

  This paper explores “Unregistered Marriage from Islamic Law Perspective (an Analysis of Islamic Law Compilation)” in which has three concerns; (1) What is the Islamic perspective regarding to unregisterd marriage? (2) What factors are contributed to unregistered marriage, (3) what are the implications of unregistaered marriage on the couple and their family. It can be concluded that unregistered marriage is legal according to Islamic Law if it fulfill marriage requirement. Factors related unregistered marriage are econonomic and social status as well as moral deviciency. The implications of such marriega are; (1). Marriage is illegal as it is not registered formally at the religious office (KUA) although it is legal according to Islamic law. (2). The child has only legally connected to mother‟s heredity, not from father‟s side. As the marriage is not registered, the child is not formally registered under the farther‟s family and it is against human rights. (3). For further implication, wife and child have no rights to claim economic support and other support from the man. Tulisan ini membahas tentang “Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”, dengan mengungkapkan masalah, yaitu: (1) Bagaimana nikih sirri dalam perspektif hukum Islam, (2) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya nikah sirri, dan (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan nikah sirri terhadap diri dan keluarganya. Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun penyebabnya antara lain: faktor ekonomi, status sosial, dan krisis akhlak. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal: (1) Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS), (2) Anak yang lahir dari perkawinanan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. (3) Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.
UNREGISTERED MARRIAGE IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE A CRITICAL STUDY OF ISLAMIC LAW COMPILATION Maloko, Muhammad Tahir
Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 15, No 1 (2015): Islamic Family Law Reform in Contemporary Indonesia
Publisher : Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article below constitutes author’s dissertation that discusses the “unregistered marriage ( nikah sirri ) in perspective of Islamic law a critical study of Islamic Law Compilation”. The problem statement of this, namely: how is nikah sirri in the perspective of Islamic law, what factors denote the background of nikah sirri, and how is the impact for those who do marriage nikah sirri? Unregistered marriage or nikah sirri according to Islamic law is valid if it meets the requirements harmonious and marriage. As for the cause, among others: economic factors, social status and moral crisis. Meanwhile the impact that would arise from a marriage that is not recorded are nominally: the marriage is considered invalid, even though the marriage was performed according to the religion and beliefs, but in the eyes of the state of marriage is invalid if it has not been noted by KUA or Civil Registry Office, Children born from such marriage only have a civil relationship with the mother and the mother’s family, while a civil relationship with his father was not there. It means that the child can not claim the rights of the father. By being born in a marriage that is not recorded, the birth of a child becomes legally registered also in violation of the rights of children. Children’s status as children outside of marriage. Further result of marriage is not recorded, both wife and children were born of the marriage is not entitled to demand a living or inherited from his father. Keywords : KHI, Islamic Law, Unregistered Marriage, Legal Status.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN JASA KERJA SKRIPSI SECARA ONLINE Rahmi Aulia Abshir; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22362

Abstract

Abstract               This research discusses the practice of remuneration for online thesis work services and a review of Islamic law on wages for online thesis work services in the Nusa Harapan Indah housing district. tamalanrea makassar city. The research used is field research (Field Research) where researchers have to go directly to the field by making observations by interviewing thesis work service providers and thesis work service tenants. The research approach used is: empirical juridical. Furthermore, the data collection methods used are: interviews and documentation. While the technique of data management and analysis is carried out in 3 stages, namely: data management, data analysis and drawing conclusions. The results of this study indicate that the contract in the practice of thesis work services has a full payment system in advance, in installments, and is paid per chapter, and the provision of wages is unlawful or not in accordance with Islamic law based on the Word of Allah swt. QS al-Maidah/5:2, which prohibits help in sinful acts because the conditions of the pillars of the contract are approval in committing fraud, fraud that results in sin and the object produced is the result of cheating. And the hadith which states that the Messenger of Allah. cursed the one who bribed the bribe and the one who interceded for the two. In this case, it is an activity that is classified as bribery.Keywords: Islamic Law, Thesis Work Service, Wage.AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik pengupahan jasa kerja skripsi secara online dan tinjauan hukum islam terhadap pengupahan jasa kerja skripsi secara online di perumahan nusa harapan permai kecamatan. tamalanrea kota makassar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dimana peneliti harus terjun langsung kelapangan dengan melakukan observasi dengan cara mewawancarai penyedia jasa kerja skripsi dan penyewa jasa kerja skripsi dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu: Pengelolaan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam praktik jasa kerja skripsi ada yang sistem pembayarannya full diawal, diangsur, dan dibayar per bab, serta pemberian upah tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariat islam berdasarkan Firman Allah swt. QS al-Maidah/5:2, yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat kecurangan, penipuan yang berakibat dosa serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Dan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap disuap dan orang yang menjadi perantara keduanya. Dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang tergolong dalam suap menyuap.Kata Kunci : Hukum Islam, Jasa Kerja Skripsi, Upah.
AKAD MUZARA’AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Rosmiyati Rosmiyati; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067

Abstract

AbstrakKerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian atas dasar  akad Muzara’ah yaitu, 1/2 atau 1/3 dari hasil panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam hal ini modal ditanggung oleh pemilik lahan (sawah) dari mulai membersihkan, memasukkan air ke sawah, modal traktor dan lain lain. Penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan perjanjian tersebut. Pembagian hasil tersebut membuat salah satu pihak terutama penggarap lahan (sawah) merasa dirugikan dan kecewa karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil dalam pertanian padi khususnya di Desa Mamminasae. Menurut pakar ekonomi Islam S.M. Hasan Uzzaman ketidakadilan itu harus di cegah baik itu dalam pencarian dan pengeluaran sumber daya guna untuk kepuasan bagi manusia. Selanjutnya hal ini dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul “Akad Muzara’ah Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang).”Kata Kunci:  Akad Muzara’ah, Pertanian, Sistem AbstractThe cooperation between cultivators and rice field owners in the Mamminasae Village is carried out by an agreement on the basis of a Muzara'ah contract, namely, 1/2 or 1/3 of the harvest. The contract was carried out verbally, no one witnessed and the legal procedures were supported. In this case the capital is borne by the owner of the land (rice field) from starting to clean, entering rice fields, tractor capital and others. Cultivators only have energy. It turns out that in the end the land cultivators (rice fields) did not receive it based on the agreement. The distribution of the results makes one of the parties, especially the cultivators of the land (rice fields), feel disadvantaged and disappointed because there is no clarity and it is not commensurate with the work they do. Based on these problems, the authors are interested in researching further about the profit-sharing system in rice farming, especially in Mamminasae Village. According to the Islamic economist S.M. Hasan Uzzaman that injustice must be prevented both in the search and expenditure of resources for human satisfaction. Furthermore, this matter was formulated into a scientific paper with the title "Padi Muzara'ah Agreement in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Mamminasae Village, Paleteang District, Pinrang Regency)."Keywords: Agriculture, Muzara'ah Contract, System
Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis M. Tahir Maloko
AL-Fikr Vol 17 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Women and politics has been an interesting subject of discussion not only among political observers and pursuant of women studies, but also among Islamic scientists. The central question raised is to what extent women may undergo opportunities to participate in activities of political nuance. In this context, women’s political participation has become an issue that requires a sound reference in the Quran and Hadith. This is necessary in order to provide flexibility for women to engage in any political activities without being hindered by theological excuses frequently used to hold them back. This paper seeks to present sound reference from the Quran and Hadith as well as additional support structures to see the extent of women’s privilege to participate in politics. Studies of the Qur’an and Hadith show that although some verses of the Qur'an and the Prophetic traditions may seem to suggest certain limitations which brings about impacts on women’s restriction in political sphere, in fact those particular verses and hadith require a further interpretation with regards to social condition contemporary to their time of revelation. At the same time, it was discovered that more verses and prophetic traditions affirm the aspect of equality of men and women to engage in various activities, including those of the politics.   
NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM M. Thahir Maloko
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.253 KB) | DOI: 10.24252/jsipakallebbi.v1i3.275

Abstract

  This paper explores “Unregistered Marriage from Islamic Law Perspective (an Analysis of Islamic Law Compilation)” in which has three concerns; (1) What is the Islamic perspective regarding to unregisterd marriage? (2) What factors are contributed to unregistered marriage, (3) what are the implications of unregistaered marriage on the couple and their family. It can be concluded that unregistered marriage is legal according to Islamic Law if it fulfill marriage requirement. Factors related unregistered marriage are econonomic and social status as well as moral deviciency. The implications of such marriega are; (1). Marriage is illegal as it is not registered formally at the religious office (KUA) although it is legal according to Islamic law. (2). The child has only legally connected to mother‟s heredity, not from father‟s side. As the marriage is not registered, the child is not formally registered under the farther‟s family and it is against human rights. (3). For further implication, wife and child have no rights to claim economic support and other support from the man. Tulisan ini membahas tentang “Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”, dengan mengungkapkan masalah, yaitu: (1) Bagaimana nikih sirri dalam perspektif hukum Islam, (2) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya nikah sirri, dan (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan nikah sirri terhadap diri dan keluarganya. Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun penyebabnya antara lain: faktor ekonomi, status sosial, dan krisis akhlak. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal: (1) Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS), (2) Anak yang lahir dari perkawinanan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. (3) Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM ISLAM Thahir Maloko
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.075 KB) | DOI: 10.24252/jsipakallebbi.v4i2.18552

Abstract

Islam adalah agama ketuhanan sekaligus agama kemanusiaan dan kemasyarakatan. Dalam pandangan Islam, manusia memupnyai dua kapasitas yaitu sebagai hamba Allah swt. dan sebagai representative Allah swt. (khalifah), tanpa membedakan jenis kelamin, etnis dan warna kulit. Kualitas keshalehan tidak hanya diperoleh melalui upaya penyucian melainkan juga kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Islam menegaskan bahwa diskriminasi peran dan relasi gender adalah salah satu pelanggaran hak-asasi manusia yang harus dieliminir. Dengan demikian laki-laki dan perempuan memupnyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran sebagai hamba dan khalifah.
METODE THERAPEUTIC COMMUNITY BAGI RESIDEN DI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur Rakhmi Said; Muhammad Thahir Maloko; Nur Taufiq Sanusi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i2.10804

Abstract

AbstrakPokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode therapeutic community dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar perpektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan maqāṣid al-syarī’ah terhadap pelaksanaan rehabilitasi dengan metode therapeutic community di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dan bersifat deskriptif  kualitatif, yaitu penelitian yang menganalisis serta menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan metode therapeutic community memberikan terapi dengan menekankan pada peraturan, privilege (hak-hak istimewa), job function (pembagian kerja), teguran, dan terapi kelompok. Sedangkan pandangan maqāṣid al-syarī’ah mengenai pelaksanaan rehabilitasi dengan metode therapeutic community memandang aspek kemaslahatan primer memberikan pengaruh signifikan bagi perubahan diri residen menjadi lebih baik .Implikasi dari penelitian ini adalah pelaksanaan rehabilitasi dengan mengkombinasikan therapeutic community dengan modalitas terapi lain dengan memperhatikan unsur agama dan budaya dalam penanaman nilai-nilai kehidupan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek yang lebih menyentuh jiwa dan mental residen. Selain itu sosialisasi tentang privilege dalam therapeutic community (terutama conjugal) perlu dilakukan agar dapat memberikan semangat bagi residen (yang masih terikat hubungan suami-istri secara hukum) untuk menjalani rehabilitasi karena kebutuhan biologisnya tetap dapat terpenuhi. Kata Kunci: Therapeutic Community, Rehabilitasi, Maqasid al-Syariah    AbstractThe objective of this research is how the therapeutic community method implemented in Rehabilitation Center of National Narcotics Board (BNN) of Baddoka Makassar in the perspective of Islamic law. The aims of this research is to reveal the view of maqasid al-syariah towards implementation of rehabilitation using therapeutic community method.This research is a field research using qualitative-descriptive method. This research reveals that the implementation of therapeutic community emphasizes on the rules, privilege, job function, reprimands/advices and group therapy. Maqasid al-syariah considers the implementation of therapeutic community method has significant influence to the residents in changing themselves to be better according to Islamic teachings.The implication of this research is the implementation of rehabilitation by combining therapeutic community with other types of therapy by paying attention to religious and cultural elements in the inculcation of live values. It is expected to have more touching effect on residents’ heart and mentality. In addition, the socialization of privilege (especially conjugal) in the therapeutic community needs to be carried out in order to encourage residents (who are still married) for rehabilitation, because their biological needs can still be met.Key Words: Therapeutic Community, Rehabilitation, Maqasid al-Syariah
Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam Andi Iismiaty; M. Thahir Maloko; Nur Taufiq Sanusi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sirri dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan undang-undang terhadap status hukum pernikahan sirri. Penulis menggunakan pedekatan yuridis yaitu hukum sebagai norma yaitu implementasi ketentuan undang-undangan, penelitian ini tergolong library reseach, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai  tujuan  dan  masalah  yang  sedang  dipertanyakan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan sirri terjadi karena adanya faktor faktor yang menyebabkan yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor ikatan dinas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan, faktor poligami, dan faktor perbuatan zina. Menurut penelitian yang telah di dapat bahwa nikah sirri adalah nikah yang dilakukan diluar pengawasan pencatatan nikah dan tidak tercatat di KUA sedangkan nikah sirri menurut hukum Islam sah atau legal di halalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri. 
Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri di Kabupaten Bulukumba Nining Safira Sari; M Thahir Maloko
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.23979

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dari perkawinan siri di Kabupaten Bulukumba. dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian menggunakan kepustaakaan (library research) yang memperoleh data sekunder yang meliputi buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi data langsung dari lapangan dengan melihat fakta-fakta dan asas- asas yang berlaku di masyarakat dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber yang bersangkutan dengan materi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagamaina kedudukan hukum terhadap anak dari perkawinan siri di kabupaten bulukumba yaitu jika anak lahir dari perkawinan sah maka anak tersebut juga sah namun dikatakan sah secara hukum apabila telah ada putusan atau ketetapan dari pengadilan sehingga itulah yang disebut sah secara hukum sedangkan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga ( Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Co-Authors A, Abriansyah A, Ativa A. Intan Cahyani Abdul Halim Talli Abdullah Azzam Achmad Musyahid Idrus Adil, Syafaat Muhammad Wildan Adriani, Dwi Agus Indiyanto Ahmad Qurais Wahid Alamsyah Alamsyah Aldiansyah Alimuddin Alimuddin Alwi, Mujahid Ambo Sagena Andi Iismiaty Andi Intan Cahyani Arif Rahman Asbar Asni Assiddiq, Mahfuz Barsyami, M Abid Tribuana Cahyani, A. Intan Darsa, Muh Ikhwan Dewi Fransiska Dewi Rahmawati DT, Kiki Reski Amalia ERLINA Fatmawati Nur Fatmawati, Fatmawati Fauziah, Hikmah Fauziah Fernando, Henky Fitri, Nurul Amalia Hamzah Hamzah Hasan Has Rianingshi Hasanuddin, Hasriah Hasri ainun Pratiwi Iqrahayu Irawanda, Mulsir Irfan Iskandar, Rosdiana Ismiraj Ayu Nanda Jabal Nur, Jabal Kadafi, Muh. Khaerunnisa, Nadia Larasati, Yuniar Galuh Larissa, Dea Lewa, Irfan Mahatir Makmur Mahmudah Mulia Muhammad Mahmudah Muliah Muhammad Mahyuddin Latuconsina Mardawiah Gama Marwah, Dhirga Tri Setiawan R Maryam, Bismi Nursyamsia MMSI Irfan ,S. Kom Muh Munandar Muh. Aidil Fitra, Aidil Muh. Sabir Rusli Muhammad ishky rumaf Muhammad Ma'ruf Syafruddin Muhammad Mardianto P Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shuhufi Muhammad Tahir Muhammad Wildan Muhammad, Mar'i Mukti, Haeni Musdalifah, Zahra Ridha Magfirah SR Mustafa, Adriana N, Nurfianalisa Nining Safira Sari Nur Aidah Fauziah Nur Aidil Nur Rakhmi Said Nur Taufiq Sanusi Nurindah Pertiwi Ismail Nurul Fatimah Nurul Jihan Tribuana Oktaviani, Ria Putri Mujahida Rusana R, Rahmatullah Rahmat Nur Hidayat Rahmat Ramadhani, Rahmat Rahmi Aulia Abshir Reni Kurniawati rezki dayat Ridwan Malik Ridwan Malik Risaldi Risaldi Rosmiyati Rosmiyati Rusman Rusman Sahruni Sakina Salamon H, Tajuddin Salsabila, Shabrina Syifa Sanusi, Nur Taufiq Selsa, Febi Lianda Sheila Nur Alifah Siti Aisyah St Halimang Sumardianti, Dwi Suriani Suriyadi Syamsuddin, Darussalam Usman Wahid, Khaerunnisa Yusuf, Albab Hoalidi'n Zakirah