Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humano: Research Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie AMANNA GAPPA Khairun Law Journal Unes Law Review Jurnal Yudisial Cepalo Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Hukum Lex Generalis KHAIRUN LAW JOURNAL Innovative: Journal Of Social Science Research Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Anshar Anshar
Universitas Khairun
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama Marini Abdullah; Husen Alting; Anshar; Rusdin Alauddin
Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah obyek yang telah dihibahkan terhadap pembatalan hibah tanah. Studi kasus Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Tte. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah objek yang telah dihibahkan dinyatakan sebagai kebatalan relatif. Perbuatan hukum yang dapat dibatalkan, dimana keadaannya disahkan dalam perbuatan hukum yang digantungkan pada kemauan salah satu pihak. Artinya, akibat hukum dapat timbul kepada penerima hibah jika dimohonkan batalnya pada pengadilan untuk memperoleh putusan yang berketetapan hukum tetap, dimana seluruh harta hibah yang telah diberikan terhadap setiap penerima hibah akan kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pembatalan hibah tanah sebagaimana Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/Pa.Tte pemberi hibah memiliki beberapa hak. Pemberi hibah juga dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain.
Penerapan Dominus Litis Dalam Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan) Alexander Maradentua; Syawal Abdulajid; Anshar Anshar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.3882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Dominus Litis Jaksa Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak – Hak Anak Korban Tindak Pidana Asusila. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yang dimana dalam penelitian empiris menitikberatkan pada sebuah gejala, peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang dihubungkan dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan (library research) terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan Teknik studi lapangan (field research) yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Hasil pengelolaan data dianalisis  secara kuantitatif – kualitatif dengan menguraikan data secara rinci dan sistematis dan dilakukan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dewasa ini belum optimal karena tidak semua korban tindak pidana mengajukan restitusi sebagaii haknya karena penetapan pengajuan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2) Kewenangan dalam mengajukan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak korban tindak pidana asusila berada pada Kejaksaan RI dan LPSK dalam kedudukannya bukan merupakan Aparat Penegak Hukum dan tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana yang dapat melaksanakan pengajuan restitusi.  Kata Kunci : Hak Restitusi, Perlindungan Hukum, Dominus Litis
Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Gama Palias; Nam Rumkel; Anshar Anshar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.3924

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis dan implikasi hukum peralihan kewenangan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam perizinan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (Doctrinal legal Research, yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan dan menjadi panduan berperilaku manusia yang layak. Teknik memperoleh bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang dimana menggambarkan permasalahan untuk dipecahkan melalui berbagai data dan bahan yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembaharuan terhadap Undang-Undang Minerba telah mengkebiri kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Minerba dan mengalihkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah Pusat dengan dalih harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Pengalihan bentuk desentralisasi ke sentralisasi telah mengakibatkan Pemerintah Daerah kehilangan kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan Minerba.  Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Pertambangan, Mineral dan Batubara
Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL) Renaldi Markus Larumpa; Faissal Malik; Anshar Anshar
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1512

Abstract

This research aims to determine and analyze the regulations regarding cooperating perpetrator witnesses as the basis for judicial consideration in determining the status of cooperating perpetrator witnesses in the disclosure of premeditated murder cases in decision number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel. Additionally, the study explores the extent of the involvement of cooperating perpetrator witnesses in general criminal offenses as a form of legal discovery. The research method employed is normative research using a case and legal approach to analyze primary legal materials, such as the court decision number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, and the Law No. 31 of 2014, SEMA 4 of 2011, and Joint Regulations of 2011. The results of the research indicate that, first: the regulation of cooperating perpetrator witnesses applies only to specific criminal offenses as mentioned. However, the judge's considerations in the a quo decision state that the Defendant Eliezer deserves to be designated as a cooperating perpetrator witness in the premeditated murder case based on the explanation in Article 5 Paragraph (2) of Law No. 31 of 2014 and later other conditions in Article 28 Paragraph (2). Second: Due to the complexity of disclosing serious and organized general criminal cases (casuistic), the conditions regarding the types of penalties are expanded for general criminal offenses with specified limitations.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKATAN PENGADILAN YANG BERBEDA (STUDI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR DANA DESA TUGUIS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022) Jitro Sulani; Faissal Malik; Anshar Anshar
Khairun Law Journal Volume 7 Issue 2, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v7i2.7609

Abstract

This article discusses legal considerations in court decisions on corruption of village funds at two different court levels based on Decision Number 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte at the first level and Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte at the appeal level. The legal issue lies in the difference in judges' legal considerations related to the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Eradication Law. This research uses normative legal research with secondary data sourced from primary and secondary legal materials. In the data collection process, data collection techniques are used by means of literature studies which are then processed and analyzed qualitatively. The panel of judges who examined and tried the case of corruption of village funds based on the Corruption Court Decision at the North Maluku High Court Number 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte after examining based on legal facts had a different view from the panel of judges at the previous level. The judge at the high court level after examining the case file and based on the legal facts in the trial at the first level concluded that what was proven was not the primary charge of Article 2 paragraph (1) but the secondary charge of Article 3 with all legal considerations. However, in relation to the punishment imposed by the judge at the higher level, there is no difference with the form of punishment imposed by the judge at the first level. Both the imposition of imprisonment, fines and additional punishment in the form of payment of restitution.
DIVERSION PRACTICES IN JUVENILE TRAFFIC CRIME INVESTIGATIONS AS A SOCIAL ENGINEERING TOOL: A CASE IN NORTH MALUKU, INDONESIA Abdulajid, Syawal; Anshar, Anshar; Mufti, Ahmad; Suwito, Suwito
Cepalo Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v8no1.3294

Abstract

Diversion as an alternative to out-of-court settlement faced both theoretical and practical challenges. In the context of traffic offenses committed by minors, the practice of diversion encountered legal uncertainties about whether it could effectively address the core issues. The dilemma arose from the need to enforce the law while also protecting the rights of children as mandated by the Juvenile Justice System Law. This paper reviewed the practice of diversion in resolving traffic offenses by minors in North Maluku, aiming to assess its effectiveness and explore its role as a tool of social engineering. The research employed a doctrinal legal research model with a juridical-normative approach. Findings indicated that diversion practices in North Maluku, particularly for traffic offenses committed by minors, were ineffective due to several factors: regulatory deficiencies, lack of competence among enforcement personnel, and the prevailing legal paradigm within the community. From the perspective of law as a tool of social engineering, diversion alone was insufficient without subsequent measures to address traffic crimes committed by minors, necessitating the reconstruction of the legal culture and enhancement of public awareness to foster traffic order and safety.
Penetapan Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Studi Kasus di Kepolisian Resor Halmahera Utara Samuda, Suhardiman; Abdulajid, Syawal; Anshar, Anshar
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3462

Abstract

Penetapan anak sebagai tersangka dalam tindak pidana perzinahan menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, terutama ketika anak tersebut secara bersamaan telah ditetapkan sebagai korban dalam perkara persetubuhan. Kasus ini mencerminkan adanya potensi tumpang tindih antara hukum pidana umum dan perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam proses penetapan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis putusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan anak sebagai tersangka tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepastian hukum. Penggunaan Pasal 284 KUHP dalam kasus ini dipandang tidak tepat apabila telah ada penetapan anak sebagai korban. Pendekatan hukum yang berorientasi pada Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mencerminkan keadilan restoratif dan empati terhadap kondisi korban. Penemuan ini menegaskan perlunya peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap status dan posisi anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, dibutuhkan pedoman teknis yang lebih eksplisit agar aparat tidak terjebak pada penafsiran hukum yang merugikan korban.
Analisis Hukum Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian: (Studi Putusan Nomor 81/PID.B/2020/PN TOB) Anshar Anshar; Edhy Muhammad; Syawal Abdulajid
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1431

Abstract

This research examines the Quality of Evidence for the Crime of Theft in Decision Number 81/PID.B/2020/PN Tob.This research uses doctrinal legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results showed that Decision Number 81/PID.B/2020/PN Tob which acquitted the defendant Hendri Novita alias Hendrik from the charge of theft showed that the quality of evidence submitted by the Public Prosecutor (JPU) did not meet the standard of proof as stipulated in Article 183 in this case, the testimony of witnesses could not prove that the defendant directly took or placed ore stones belonging to PT NHM into the car he was driving. although the element of the subject of law (the element of "who") has been fulfilled because the defendant was legally presented and his identity was recognized, the element of material action was not proven. Therefore, the entire juridical construction of the indictment collapsed because one of the elements of the offense was not proven legally and convincingly. Therefore, based on legal considerations that are rational, objective, and in accordance with the principles of evidence in the Criminal Procedure Code, the judge acquitted the defendant.
Co-Authors Abdul Ismail Abdulajid, Syawal Alexander Maradentua Edhy Muhammad Edy Setiawan Faisal, Faisal Faissal Malik Faissal Malik Faissal Malik Gama Palias Husen Alting Jefri Tolokonde Jitro Sulani M. Agus F Sudarsono Marini Abdullah Mufti, Ahmad Renaldi Markus Larumpa Rudi Hamdja Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Samuda, Suhardiman Sophian Yahya Selajar Suwito Suwito Syafari, Tri Syawal Abdulajid Wahda Z. Imam