Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humano: Research Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurisprudentie AMANNA GAPPA Unes Law Review Jurnal Yudisial Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Alauddin Law Development Journal (ALDEV) KHAIRUN LAW JOURNAL Innovative: Journal Of Social Science Research Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Anshar Anshar
Universitas Khairun
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Dominus Litis Dalam Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan) Alexander Maradentua; Syawal Abdulajid; Anshar Anshar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.3882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Dominus Litis Jaksa Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak – Hak Anak Korban Tindak Pidana Asusila. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yang dimana dalam penelitian empiris menitikberatkan pada sebuah gejala, peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang dihubungkan dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan (library research) terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan Teknik studi lapangan (field research) yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Hasil pengelolaan data dianalisis  secara kuantitatif – kualitatif dengan menguraikan data secara rinci dan sistematis dan dilakukan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dewasa ini belum optimal karena tidak semua korban tindak pidana mengajukan restitusi sebagaii haknya karena penetapan pengajuan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2) Kewenangan dalam mengajukan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak korban tindak pidana asusila berada pada Kejaksaan RI dan LPSK dalam kedudukannya bukan merupakan Aparat Penegak Hukum dan tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana yang dapat melaksanakan pengajuan restitusi.  Kata Kunci : Hak Restitusi, Perlindungan Hukum, Dominus Litis
Implikasi Yuridis Kewenangan Perizinan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Gama Palias; Nam Rumkel; Anshar Anshar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.3924

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis dan implikasi hukum peralihan kewenangan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam perizinan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (Doctrinal legal Research, yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan dan menjadi panduan berperilaku manusia yang layak. Teknik memperoleh bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang dimana menggambarkan permasalahan untuk dipecahkan melalui berbagai data dan bahan yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembaharuan terhadap Undang-Undang Minerba telah mengkebiri kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Minerba dan mengalihkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah Pusat dengan dalih harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Pengalihan bentuk desentralisasi ke sentralisasi telah mengakibatkan Pemerintah Daerah kehilangan kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan Minerba.  Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Pertambangan, Mineral dan Batubara
Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL) Renaldi Markus Larumpa; Faissal Malik; Anshar Anshar
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1512

Abstract

This research aims to determine and analyze the regulations regarding cooperating perpetrator witnesses as the basis for judicial consideration in determining the status of cooperating perpetrator witnesses in the disclosure of premeditated murder cases in decision number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel. Additionally, the study explores the extent of the involvement of cooperating perpetrator witnesses in general criminal offenses as a form of legal discovery. The research method employed is normative research using a case and legal approach to analyze primary legal materials, such as the court decision number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, and the Law No. 31 of 2014, SEMA 4 of 2011, and Joint Regulations of 2011. The results of the research indicate that, first: the regulation of cooperating perpetrator witnesses applies only to specific criminal offenses as mentioned. However, the judge's considerations in the a quo decision state that the Defendant Eliezer deserves to be designated as a cooperating perpetrator witness in the premeditated murder case based on the explanation in Article 5 Paragraph (2) of Law No. 31 of 2014 and later other conditions in Article 28 Paragraph (2). Second: Due to the complexity of disclosing serious and organized general criminal cases (casuistic), the conditions regarding the types of penalties are expanded for general criminal offenses with specified limitations.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKATAN PENGADILAN YANG BERBEDA (STUDI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR DANA DESA TUGUIS KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022) Jitro Sulani; Faissal Malik; Anshar Anshar
Khairun Law Journal Volume 7 Issue 2, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v7i2.7609

Abstract

This article discusses legal considerations in court decisions on corruption of village funds at two different court levels based on Decision Number 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte at the first level and Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte at the appeal level. The legal issue lies in the difference in judges' legal considerations related to the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Eradication Law. This research uses normative legal research with secondary data sourced from primary and secondary legal materials. In the data collection process, data collection techniques are used by means of literature studies which are then processed and analyzed qualitatively. The panel of judges who examined and tried the case of corruption of village funds based on the Corruption Court Decision at the North Maluku High Court Number 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte after examining based on legal facts had a different view from the panel of judges at the previous level. The judge at the high court level after examining the case file and based on the legal facts in the trial at the first level concluded that what was proven was not the primary charge of Article 2 paragraph (1) but the secondary charge of Article 3 with all legal considerations. However, in relation to the punishment imposed by the judge at the higher level, there is no difference with the form of punishment imposed by the judge at the first level. Both the imposition of imprisonment, fines and additional punishment in the form of payment of restitution.
Penetapan Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Studi Kasus di Kepolisian Resor Halmahera Utara Samuda, Suhardiman; Abdulajid, Syawal; Anshar, Anshar
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3462

Abstract

Penetapan anak sebagai tersangka dalam tindak pidana perzinahan menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, terutama ketika anak tersebut secara bersamaan telah ditetapkan sebagai korban dalam perkara persetubuhan. Kasus ini mencerminkan adanya potensi tumpang tindih antara hukum pidana umum dan perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam proses penetapan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis putusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan anak sebagai tersangka tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepastian hukum. Penggunaan Pasal 284 KUHP dalam kasus ini dipandang tidak tepat apabila telah ada penetapan anak sebagai korban. Pendekatan hukum yang berorientasi pada Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mencerminkan keadilan restoratif dan empati terhadap kondisi korban. Penemuan ini menegaskan perlunya peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap status dan posisi anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, dibutuhkan pedoman teknis yang lebih eksplisit agar aparat tidak terjebak pada penafsiran hukum yang merugikan korban.
Co-Authors Abdul Ismail Abdulajid, Syawal Alexander Maradentua Edy Setiawan Faisal, Faisal Faissal Malik Faissal Malik Faissal Malik Gama Palias Husen Alting Jefri Tolokonde Jitro Sulani M. Agus F Sudarsono Marini Abdullah Renaldi Markus Larumpa Rudi Hamdja Rusdin Alauddin Rusdin Alauddin Samuda, Suhardiman Sophian Yahya Selajar Suwito Suwito Syawal Abdulajid Syawal Abdulajid Syawal Abdulajid Tri Syafari Wahda Z. Imam