Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Ekonomi Islam TAHKIM Jurnal Hukum Positum International Journal of Islamic Economics (IJIE) Journal of Islamic Mubādalah
Afif Muamar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KONSISTENSI PEDAGANG LESEHAN KASEPUHAN CIREBON TERHADAP DAYA SAING WARUNG MAKAN MODEREN Afif Muamar; Ubaidillah .; Hafizh Al-Haq Hasanudin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.919 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i2.3381

Abstract

Abstract Given that the development of restaurants stalls in the city of Cirebon (along the strategic streets of Cirebon City) is very rapid and there are still many opportunities to enter the culinary business market. So business actors are demanded to improve the quality of service and marketing communications, so have a competitive advantage against similar businesses. The method used by researchers in this research is descriptive qualitative method. The result of this research is the consistency of lesehean trader in maintaining the taste and the price of the products it creates is influenced by intristic factor of trader and extrinsic trader, the merchant's intrinsic factor is related to the idea of determining the product being sold, while the trader's extrinsic factor is related to the consistency of the trader in create product recipes. The competitiveness of pedagagang lesehan Era with restaurant in Cirebon City is good because in order to compete with traders who already have a permanent place, traders lesehan in the elderly do business competition with normal that is by strengthening market share, connecting with environment, improve performance, and enforce a favorable position. Keywords: Consistency, Competitivenes, and Marketing Communications. Abstrak Mengingat bahwa perkembangan usaha rumah makan di wilayah Kota Cirebon (sepanjang jalan-jalan strategis di Kota Cirebon) sangat pesat dan masih banyaknya peluang untuk memasuki pasar bisnis kuliner tersebut. Maka pelaku usaha di tuntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi pemasaran, sehingga memiliki keunggulan bersaing terhadap usaha yang sejenis. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah konsistensi pedagang lesehean kesepuhan dalam mempertahankan cita rasa dan harga produk yang diciptakannya dipengaruhi oleh faktor intristik pedagang dan ekstrinsik pedagang, faktor instrinstik pedagang berkaitan dengan ide penentuan produk yang dijual, sementara faktor ekstrinsik pedagang berkaitan dengan konsistensi pedagang dalam membuat resep produk. Daya saing pedagagang lesehan Kesepuhan dengan rumah makan di Kota Cirebon terbilang baik karena demi untuk dapat bersaing dengan pedagang yang sudah memiliki tempat permanen, pedagang lesehan di kesepuhan melakukan persaingan usaha dengan normal yaitu dengan cara memperkokoh  pangsa pasar, menghubungkan dengan lingkungan, meningkatkan kinerja,dan menegakan posisi yang menguntungkan. Kata Kunci: Konsistensi, Daya Saing, dan Komunikasi Pemasaran.
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN Afif Muamar; M. Mabruri Faozi; Anny Fitriati
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.435 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2942

Abstract

Abstract The tourism industry is an activity in order to meet the needs of goods and services for tourists. The shopping area of Batik Trusmi is one of the tourism industry. Opportunities that exist in the tourism sector, especially in this area will have an impact on the economic and social culture of the surrounding community. Optimal management of tourist areas will have an impact on the increase in tourist visits, so it will be beneficial for the tourism industry and the surrounding community. This research uses qualitative research. The result of this research, it can be concluded that 1) the management of Batik Trusmi shopping area that is planning, organizing, actuating and controlling or supervision. 2) The existence of shopping area of Batik Trusmi impact for an economy of society Trusmi Kulon village that is the increase of income, open jobs and decreasing unemployment, the increase of land price, and there is dependence on tourist visiting. In addition, there are also socio-cultural impacts such as the preservation of Batik art, conversion of jobs, contamination of the environment, the use of infrastructure, and traffic jams.  Keywords: Management, Tourism Area of Batik, Impact on Economic and Social Culture. Abstrak Industri pariwisata merupakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi para wisatawan. Peluang yang ada pada sektor pariwisata khususnya di kawasan wisata belanja Batik Trusmi akan berdampak pada ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar. Pengelolaan yang optimal pada kawasan wisata akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan sehingga akan menguntungkan bagi pegiat industri pariwisata dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1) Pengelolaan kawasan wisata belanja Batik Trusmi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 2) Keberadaan kawasan wisata belanja Batik Trusmi berdampak bagi perekonomian masyarakat desa Trusmi Kulon yaitu peningkatan pendapatan, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, adanya kenaikan harga tanah, dan ada ketergantungan terhadap wisatawan yang berkunjung. Selain itu ada pula dampak terhadap sosial budaya masyarakat seperti pelestarian seni membatik, konversi mata pencaharian, adanya limbah batik, penggunaan infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas. Kata Kunci: Pengelolaan, Kawasan Wisata Batik, Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya.
REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur) Afif Muamar
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.982 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v2i2.2164

Abstract

Abstract:In responding to the changing social context, the thought of Muhammad Syahrur with a framework and method different from other pioneering methods of Islamic legal thought is present in order to reconstruct the Islamic inheritance law. On the one hand, Syahrur is about to re-read the Islamic inheritance law with contemporary reading, so it is not uncommonly different with the fuqaha in general. On the other hand, he criticized the Islamic law's inheritance law to reconstruct it, both in terms of law and its historicity. Syahrur's findings on the theory of limits, which are touted as major contributions in the field of Ushul Fiqh, bring great implications to various readings and conclusions of Islamic law, including in the Islamic law of inheritance. To reveal the thoughts of Syahrur, then the type of research used is literature research, which is looking for data from various literatures and references related to the subject matter. The approach used is a qualitative-normative approach and techniques in analyzing the form of descriptive analysis. Three aspects that are important findings here are: first, in relation to wills and inheritance relations, according to Syahrur, the testament must take precedence over inheritance, because it is more able to accommodate the values of justice; secondly, there is no nasakh against the verses of the testament; Third, the theory of limits Syahrur has implications for the collapse of the old view that the inheritance parts are totally unalterable..Keywords: Social Context, Reconstruction of Islamic Inheritance Law, and Theory of Limits. AbstrakDalam menjawab perubahan konteks sosial, pemikiran Muhammad Syahrur dengan kerangka dan metode yang berbeda dengan metode-metode pioner pemikiran hukum Islam lainnya hadir dalam rangka merekonstruksi hukum waris Islam. Di satu sisi, Syahrur hendak membaca kembali hukum waris Islam dengan pembacaan kontemporer, sehingga tidak jarang hasilnya berbeda dengan para fuqaha pada umumnya. Di lain pihak, ia mengkritik pemikiran hukum waris Islam untuk kemudian merekonstruksinya, baik dari sisi hukumnya maupun historisitasnya. Temuan Syahrur tentang teori batas (theory of limits), yang disebut-sebut sebagai sumbangan utama dalam bidang Ushul Fiqh, membawa implikasi besar terhadap berbagai pembacaan dan kesimpulan hukum Islam, termasuk dalam hukum waris Islam. Untuk mengungkap pemikiran Syahrur, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-normatif dan teknik dalam menganalisis berupa analisis deskriptif. Tiga aspek yang menjadi temuan penting di sini adalah; pertama, terkait relasi wasiat dan waris, menurut Syahrur, wasiat harus diutamakan daripada waris, karena lebih bisa mengakomodir nilai-nilai keadilan; kedua, tidak ada nasakh terhadap ayat-ayat wasiat; ketiga, teori batas Syahrur berimplikasi pada runtuhnya pandangan lama bahwa bagian-bagian waris sama sekali tidak bisa diubah.Kata Kunci: Konteks Sosial, Rekonstruksi Hukum Waris Islam, dan Teori Batas.
DIFERENSIASI DAN TINGKAT PEMAHAMAN PRODUK, SERTA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ATAS KEPUTUSAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH Uswatun Khasanah; Afif Muamar
Ekonomi Islam Vol. 10 No. 2 (2019): Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam UHAMKA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.251 KB)

Abstract

The greater growth of the banking industry creates increasingly fierce competition between the sharia banking industry so that it will make consumers have many alternative choices before deciding which bank to aim for sharia banking transactions. This study aims to reveal the level of understanding of the quality of human resources of customers to customer decisions, the perception of product differentiation of customer decisions. This study uses qualitative research, data collected by interview, observation, documentation and then analyzed using a descriptive analysis method. The results of the study prove the customer's perception of product differentiation, the level of product understanding, and the quality of human resources have a positive influence on customer decisions in Islamic Banking. This means that according to consumers the three components are considered important when using services in Islamic Banking. Keywords: Products, Quality of Human Resources, Customer Decisions
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM mohammad ihya syahrir; Afif Muamar
TAHKIM Vol 19, No 1 (2023): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v19i1.2124

Abstract

AbstrakJurnal ini bertujuan untuk menganilis tentang penanganan tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganilisis fenomena, pariwisata, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Jurnal ini menghasilkan bahwa Pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan yaitu “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Kedua, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di peradilan umum. Ketiga, dalam hukum Islam penggelapan terdapat persamaan antara tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: ghulul, ghasab, sariqah, khianat.Kata kunci: Penggelapan, Kejaksaan dan Hukum IslamAbstractThis journal aims to analyze the handling of criminal acts of embezzlement at the Cirebon City Public Prosecutor's Office in the perspective of Positive law and Islamic law. By using qualitative research methods, namely a study that is appointed to describe and analyze phenomena, tourism, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, thoughts of people individually and in groups. This journal results that First, according to the Criminal Code (KUHP), embezzlement is "anyone who intentionally and unlawfully owns something that wholly or partly belongs to another person, but who is in his power not because of a crime is threatened with embezzlement, with a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of nine hundred rupiahs. Second, the Prosecutor's Office is a government agency implementing state power that has duties and authorities in the field of prosecution in the context of law enforcement and justice in public courts. Third, in Islamic law embezzlement there are similarities between criminal acts regulated in Islam, namely: ghulul, ghasab, sariqah, treason.Keywords: Embezzlement, Prosecution and Islamic Law
HASIL PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A Fina Alfiyani; Afif Muamar
Jurnal Hukum Positum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v8i1.10044

Abstract

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis tentang hasil putusan Pembagian Harta Bersama dalam Pengadilan Agama Sumber kelas 1A dalam peraktek di Pengadilan Agama Sumber nomor perkara 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Dengan Pengugat dan Tergugat sebagai Pemohon yang dalam rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat mengenai Harta bersama/ gono gini yang diperoleh selama perkawinan, nafkah iddah dan mut’ah. Rumusan maslah adalah bagaimana kajian hukum pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sumber pada perkara nomor 7680/Pdt.G/2022/pa Sbr?. Bagaimana penyelesaian pemabagian harta bersama nomor perkara 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr, di Pengadilan Agama Sumber? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sumber pada perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat. Pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Kata kunci : Hukum, Pembagian harta bersama, Pengadilan Agama
Marriage Dispensation: An Analysis from the Perspective of Islamic Marriage Law and the Sustainable Development Goals afif muamar; Tohayudin; Adang Djumhur; Muhammad Feby Ridho Pangestu
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 58 No 1 (2024)
Publisher : UINSunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v58i1.1327

Abstract

This article examines the implementation of marriage dispensation law in Religious Courts from the perspective of marriage law and the Sustainable Development Goals (SDGs), which often appear to be in conflict. Using a normative and sociological approach with qualitative analysis, this article finds that marriage dispensation, from the perspective of marriage law, is solely intended to serve the best interests of the child. It is a measure that must be carefully considered to ensure the child's protection, care, well-being, survival, and development. However, from the SDGs perspective, marriage dispensation may pose a threat or obstacle to achieving sustainable development goals, which aim to cultivate a reliable, resilient, and high-quality generation. The differing perspectives on marriage dispensation create an apparent contradiction between legal norms and sustainable development objectives. Nevertheless, these perspectives can be harmonized by recognizing that the goals of the SDGs and legal principles ultimately align. Thus, marriage dispensation should not always be viewed as a conflict between legal norms and societal realities. This divergence can be reconciled through court decisions that position marriage dispensation cases as das sein (facts/reality) and the SDGs' objectives as das sollen (ideals and aspirations). Artikel ini mengkaji penerapan hukum dispensasi kawin di Pengadilan Agama dari perspektif hukum perkawinan dan tujuan SDGs yang sering kali tampak saling bertentangan. Menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis dengan analisis kualitatif, artikel ini menemukan bahwa dispensasi kawin dalam sudut pandang hukum perkawinan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, yaitu tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sementara dalam perspektif SDGs, dispensasi kawin bisa menjadi salah satu ancaman atau penghambat bagi terwujudnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yang hendak mempersiapkan generasi yang handal, kuat dan berkualitas. Sudut pandang yang berbeda dalam melihat dispensasi kawin tersebut menjadikan keduanya seolah saling bertentangan. Namun demikian, keduanya sebenarnya bisa diharmonisasikan dengan menyatukan persepsi bahwa antara tujuan SDGs dan tujuan hukum adalah satu kesatuan. Dengan demikian, dispensasi kawin tidak selalu harus dipertentangkan antara norma hukum dan realitas yang ada dalam masyarakat. Kenyataan tersebut bisa dijembatani melalui keputusan pengadilan, yang mendudukan kasus dispensasi kawin sebagai das sein (fakta/realita), dan tujuan SDGs sebagai das sollen (cita-cita dan harapan).
Digitizing Professional Zakat Through Payroll Systems: A Maqashid Shariah-Based Approach to Achieving the SDGs Mustaqim, Dede Al; Toto Suharto; Afif Muamar
Jurnal Internasional Ekonomi Islam Vol 7 No 01 (2025): International Journal of Islamic Economics
Publisher : The Postgraduate of Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/ijie.v7i01.10254

Abstract

Introduction: Professional zakat is an Islamic financial instrument contributing to economic redistribution and poverty alleviation. In Indonesia, professional zakat has been accommodated in various regulations, including in PT PLN, which applies automatic deduction through the payroll system based on Board of Directors Regulation Number 120.P/DIR/2017. Objective: This study aims to analyze the implementation of professional zakat through the payroll system at PT PLN, from a maqashid sharia perspective, and its impact on achieving the Sustainable Development Goals. Method: This research used a qualitative approach with a case study method, involving interviews, observation, and document analysis. Result: This study found that professional zakat in PT PLN is automatically deducted by the payroll system by the Human Capital Management Division from the salaries of Muslim employees according to the nishab and managed by the PLN Baitul Maal Foundation. This implementation facilitates the obligation of zakat and follows the principles of maqashid sharia, and contributes to poverty reduction, education, and economic empowerment in achieving Sustainable Development Goals. Implication: This research shows that the payroll system in professional zakat ensures sharia compliance, contributes to social welfare, and accelerates the sustainable achievement of the Sustainable Development Goals.
Implementation of Hadanah by Single Parents as A Result of Divorce in Indonesia Perspective of Maqashid Syariah and Qira'ah Mubadalah Mustaqim, Dede Al Mustaqim; Afif Muamar; Muhammad Feby Ridho Pangestu; Nazula Alfirahmah
Journal of Islamic Mubadalah Vol. 2 No. 1 June (2025)
Publisher : Pondok Pesantren Darul Fata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70992/njf6bt59

Abstract

The rising divorce rate in Indonesia has had a significant impact on family dynamics, particularly in the implementation of child custody (hadanah) by single mothers. This study aims to explore and analyze the implementation of hadanah by single mothers after divorce using the theoretical approaches of Maqashid Syariah and Qira’ah Mubadalah (as formulated by Faqihuddin Abul Kodir). Employing a qualitative method through a literature review approach, this research is designed to uncover a deep, normative, and contextual understanding of hadanah practices in Indonesia. The study is based on data sourced from journal articles, books, and relevant statistical reports (including BPS data on divorce). The findings indicate that the implementation of child custody often faces systemic issues, such as the lack of equitable financial responsibility from fathers, ultimately placing a disproportionate burden on mothers. These conditions do not fully meet the five dimensions of Maqashid Syariah (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, hifz al-mal), nor do they reflect the ethical principles of Qira’ah Mubadalah such as taradhin, tashawur, and mu’asyarah bil ma’ruf. Therefore, this research contributes to the discourse on gender-just custody practices within Islamic legal thought and Indonesian family law.
Co-Authors Adang Djumhur Anny Fitriati Fina Alfiyani Hafizh Al-Haq Hasanudin M. Mabruri Faozi mohammad ihya syahrir Muhammad Feby Ridho Pangestu Mustaqim, Dede Al Mustaqim, Dede Al Mustaqim Nazula Alfirahmah RR. Ella Evrita Hestiandari Tohayudin Toto Suharto Ubaidillah .