Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Local Economic Governance Unes Law Review Andalas Law Journal RechtIdee
Dahlil Marjon
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi dalam Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Bank yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Keadilan dan Asas Keseimbangan Berkontrak Mohammad Kamil Ardiansyah; Dahlil Marjon; Yussy Adelina Mannas
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.969

Abstract

Dalam persidangan perdata, hakim terkadang menemukan perjanjian kredit yang isinya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak. Dalam situasi ini hakim dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu apakah hakim akan bersikap aktif untuk melakukan intervensi ke dalam perjanjian untuk turut membantu menciptakan keadilan dan keseimbangan kepada kedua belah pihak, atau hakim harus tetap tunduk pada isi perjanjian kredit, karena secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda, sekalipun isi perjanjian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang mengkibatkan salah satu pihak dirugikan. Metode peneltian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual sesuai dengan materi yang dibahas dalam artikel ini. Hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam artikel ini diantaranya yaitu Hakim berwenang untuk melakukan intervensi terhadap perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak karena penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda harus dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan berkontrak, selain itu hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan judicial activism melalui proses penemuan hukum.
Penerapan Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana Dahlil Marjon
RechtIdee Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v10i2.1238

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis tentang ruang lingkup hak ingkar dan penerapan kode etik hak ingkar notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana. Hak ingkar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kode etik. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notar- is, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut Hak ingkar ini dalam praktek masih membingung- kan para notaris untuk menggunakannya. Hal ini disebabkan karena hak ingkar masih berimplikasi dalam pelaksanaannya khususnya dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil sehingga kehadiran Notaris sebagai saksi sangat diperlukan, berlainan dengan perkara perdata yang mencari kebenaran formil. Kehadiran notaris sudah dapat diang- gap ada dengan dihadirkan akta notaris yang dibuat oleh notaris terse- but.Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, pada dasarnya Majelis Penga- was Daerah Notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan Izin Kehad- iran Notaris Dalam Sidang Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang.Kata kunci: hak ingkar, notaris, saksi
Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kampus Universitas Negeri Padang di Kabupaten Padang Pariaman Suti Rahmi, Aidhil; Warman, Kurnia; Marjon, Dahlil
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2203

Abstract

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dalam bentuk luasnya wilayah kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu selaku anugerah Tuhan, selayaknyalah tanah tersebut digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan sederhana tersebut berangkat dari luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dari berbagai pulau-pulau yang ada. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berawal dari adanya rencana pengembangan Kampus UNP yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tersebut ditandai dengan surat permohonan dari Rektor UNP kepada Bupati Padang Pariaman melalui surat Nomor: 1784/UN35/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Pendidikan. Sebagaimana dalam pokok surat yang berisi adanya permohonan dari pihak UNP sebagai Institusi Pendidikan yang memerlukan tanah untuk pengambangan Kampus UNP yang berada di luar Kota Padang tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi kemudian muncul permasalahan dalam proses hibah tanahnya, dikarenakan tanah tersebut adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan telah tercatat sebagai aset dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka tentu bagaimana kemudian peralihan terhadap aset daerah tersebut apakah diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman atau tidak. Serta permasalahan klasik yang sering terjadi yaitu terhadap penaganan dampak sosial kemasyarakatan. Adanya aktifitas pendudukan tanah oleh masyarakat baik secara ilegal maupun legal diatas bidang tanah yang akan dibangun oleh Kampus UNP juga perlu mendapat perhatian khusus, muaranya adalah berupa pendataan dan pemberian ganti kerugian terhadap tanaman maupun objek lain diatas bidang tanah tersebut. Upaya pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat tersebut, tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan oleh pihak Kampus UNP. Ada upaya atau tahapan yang harus dilalui dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemberian ganti kerugian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.
Pertimbangan Hukum Arbitrase National Dispute Resolution Chamber (NDRC) dalam Memutuskan Sengketa Keolahragaan di Bidang Sepak Bola (Studi Kasus Nomor 042/NDRC/VI/2020) Azhari, Azli; Marjon, Dahlil; Adelina Manas, Yussy
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2224

Abstract

Dalam menjalankan profesinya pemain sepakbola profesional wajib melakukan suatu perjanjian dengan klub berupa kontrak kerja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57, ayat (8) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.” Pada kenyataannya di lapangan profesi sepak bola banyak terjadi permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran gaji pemain sepak bola tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Faktor penyebab terjadinya karena kondisi keuangan klub sedang dalam krisis yang disebabkan dana dari sponsor tidak cukup, penjualan merchandise tidak banyak dan penjualan tiket penonton yang tidak capai target, sedangkan dana subsidi dari PT LIB tidak cukup membiayai tunggakan gaji pemain pada saat dicairkan. Kontrak kerja yang dibuat antara atlet dengan klub sepak bola memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Burgelijk Wetboek dan UU Ketenagakerjaan. Namun, FIFA sebagai organisasi sepak bola internasional dengan tegas melarang anggotanya untuk menyelesaikan permasalahan diluar ketentuan FIFA. Berdasarkan pada lex sportiva, permasalahan yang dihadapi oleh atlet sepak bola dengan klub sepak bola dapat diselesaikan pada forum penyelesaian masalah yang sudah disediakan oleh FIFA yaitu National Dispute Resolution Chamber, Dispute Resolution Chamber, dan Court of Arbitration for Sport maupun yang sudah disediakan oleh PSSI yaitu Arbitrase PSSI dan Komite Status Atlet. Perlindungan hukum bagi atlet sepak bola mencakup lex sportiva, hukum nasional, statuta PSSI, serta statuta FIFA.
Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dipergunakan Untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Brian Hariadi; Marjon, Dahlil; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2320

Abstract

During activities, mining entrepreneurs often rent heavy equipment in the form of excavators from other entrepreneurs. It often happens that rented items are used to commit crimes, which leads to the confiscation of rented items as evidence. Therefore, renting entrepreneurs will suffer economic losses. This raises the legal question of how to protect tenants in this case. To answer this question, we need to do a study. This study is a normative legal study, which raises three (three) legal issues, namely (1) examining the reasons for the confiscated heavy equipment by law enforcement departments; (2) examining the legal consequences of confiscated on third parties renting heavy equipment; and (3) examining the forms of legal protection for third parties renting heavy equipment. The study shows that, first of all, the reason for the confiscation is to let investigators have evidence of the crime. Secondly, the legal consequence of confiscation on third parties is the inability to use their heavy equipment to earn income, resulting in delayed payment of credit for the purchase of confiscated goods. Third, the third party is protected by the laws of Article 206, Article 227-228 R.Bg and Article 195 (6) HIR. The third party has the right to make resistance efforts (derden verzet) before the case is adjudicated.
Authority of National Police Commission to Enhance The Professionalism of National Police of Indonesia Marjon, Dahlil
International Journal of Social and Local Economic Governance Vol. 1 No. 1 (2015)
Publisher : Institute of Research and Community Service, University of Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.5

Abstract

National Police Commission of Indonesia is regarded by many as an external oversight committee Indonesian National Police, although in reality this assumption wrong. National Police Commission is not an external police oversight commission. It is said not by the external oversight committee is not equipped with the authority to examine and investigate the perpetrators of violations of codes of conduct and abuse of authority other duties.The purpose of the research in this paper is first, to examine and analyze how the existence of the National Police Commission in terms of construction law as an external watchdog Indonesian National Police, second, to examine and analyze why the authority of the National Police Commission did not reflect the external oversight bodies Indonesian National Police, the third, to examine and analyze how forms of authority and duties that should be owned by the National Police Commission as an external watchdog Indonesian National Police.Contributions expected from this research are to enrich the knowledge and understanding to empower an organization, particularly the National Police Commission, related to the functions, duties and authority of the National Police Commission, especially in terms of authority to do inspections and investigations against police officers and the perpetrators of violations of the code of conduct abuse of authority other duties.Conclusion of the study explained that the absence of authority to inspect and conduct an investigation of police officers and the perpetrators of violations of ethics code violations authority other duties affect the effectiveness performance of duties as a watchdog function. National Police Commission is not able to check and investigate the police officers concerned.Keywords: professionalism, oversightor, external, authority, commission
The Role of State Attorney in Prosecutor's Office of An Effort to Protect State Assets Arrahim, Febri; Marjon, Dahlil; Syam, Misnar; Fauzan, Randi
Andalas Law Journal Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/alj.v8i2.56

Abstract

This article examines the role of the State Attorney in Indonesia within the civil law sector, focusing on the safeguarding and recovery of state assets. With state assets dispersed across various institutions, the risk of losses necessitates adequate asset protection. The research addresses the legal standing and position of the State Attorney in the civil law field, as well as their duties in saving state assets. This paper analyzes applicable legal regulations and compares them with practical applications. Findings reveal that while the State Attorney possesses authority in law enforcement, legal assistance, and other legal actions, challenges impede the complete optimization of this authority. Despite obstacles, the Attorney General, through the State Attorney, plays a crucial role in defending the state's civil rights and securing state assets through civil instruments. The article highlights the need for greater awareness of the Prosecutor's Office in the civil sector, emphasizing its significance in representing the government and protecting state assets.
Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Otentik dengan Menggunakan Format Bahasa Asing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar) Alief, Nauval; Marjon, Dahlil; Ferdi, Ferdi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.966

Abstract

The purpose of this study is to determine the judge's considerations in case decision number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar is related to the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed using a foreign language format and what are the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed by using a foreign language format associated with case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. The research method used is Normative Juridical, namely an approach that is based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The results of the research study show that regarding the responsibilities of a notary in the process of making an authentic deed using a foreign language format are linked to case number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, stating that a deed that is not made by statutory regulations can result in a deed only having the power of proof under the hand or even null and void.
Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi dalam Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Bank yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Keadilan dan Asas Keseimbangan Berkontrak Ardiansyah, Mohammad Kamil; Marjon, Dahlil; Adelina Mannas, Yussy
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.969

Abstract

Dalam persidangan perdata, hakim terkadang menemukan perjanjian kredit yang isinya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak. Dalam situasi ini hakim dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu apakah hakim akan bersikap aktif untuk melakukan intervensi ke dalam perjanjian untuk turut membantu menciptakan keadilan dan keseimbangan kepada kedua belah pihak, atau hakim harus tetap tunduk pada isi perjanjian kredit, karena secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda, sekalipun isi perjanjian tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang mengkibatkan salah satu pihak dirugikan. Metode peneltian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual sesuai dengan materi yang dibahas dalam artikel ini. Hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam artikel ini diantaranya yaitu Hakim berwenang untuk melakukan intervensi terhadap perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak karena penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda harus dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan berkontrak, selain itu hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan judicial activism melalui proses penemuan hukum.
Pelaksanaan Kawin Bajapuik Dan Uang Hilang Di Kabupaten Padang Pariaman Razak, Rahmat Putra Syahyu; Marjon, Dahlil; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.980

Abstract

Marriage is an event in the life of every human being. Marriage that occurs between a man and a woman will have both physical and spiritual consequences between them, on society and also disputes with assets acquired between them both before, during and after the marriage takes place. Marriage according to customary law is a very important matter because it does not only involve the relationship between the two parties of the bride and groom, but also concerns the family relationship between the two parties. In the area of ​​West Sumatra, specialy in Padang Pariaman Regency, there is a uniqueness in the marriage system, namely the "Bajapuik" and "lost money" traditional marriages. Normally in a marriage procession, it is the man who proposes to the woman's family, but in the traditional Pariaman marriage system it is not same. In the traditional marriage procession in Padang Pariaman, the application process is carried out by the female family, the male family is only waiting for the female family to arrive. This procession occurs in the traditional Bajapuik marriage in Padang Pariaman Regency, where "Bajapuik" means "to pick up". In this study, the authors took the formulation of the problem, What are the procedures for bajapuik marriage and lost money and why is the lost money tradition still being carried out, How is the implementation of bajapuik marriage and what are the legal consequences if it is not carried out and, What are the obstacles to the collection of money and the solution to the lost marriage of bajapuik and money in Padang Pariaman. The research used is a sociological juridical approach that is analytically descriptive in nature, namely examining the reality of marriage law that applies in society. Sources of data used are primary data and secondary data. This research was conducted in 4 different places.
Co-Authors Adelina Manas, Yussy Alief, Nauval Ardiansyah, Mohammad Kamil Arrahim, Febri Azhari, Azli Brian Hariadi Fauzan, Randi Ferdi Ferdi, Ferdi Mohammad Kamil Ardiansyah Razak, Rahmat Putra Syahyu Suti Rahmi, Aidhil Syam, Misnar Syofiarti Yasniwati, Yasniwati