Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.637
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EDU CIVIC Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Hasanuddin Law Review Nagari Law Review Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA: Teori, Penelitian, dan Inovasi Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Paradigma: Jurnal Kajian Budaya Lareh Law Review Nursing Genius Journal Jurnal Tarreang: Tren Pengabdian Masyarakat Agrokompleks Majalah Pengabdian Indonesia
Ferdi Ferdi, Ferdi
FKIP Universitas Tadulako
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia Isra, Saldi; Ferdi, Ferdi; Tegnan, Hilaire
Hasanuddin Law Review VOLUME 3 ISSUE 2, AUGUST 2017
Publisher : Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (803.896 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v3i2.1081

Abstract

It has been over 72 years since Indonesia proclaimed her independence on 17 August 1945. However, the 350 years of the Dutch colonization is still impacting the lives of the Indonesian people. The difficulties faced by the Indonesian legal system as the government tries to accommodate adat (custom) and religion principles within the national law and the extent to which this legal mechanism affects the everyday life of the Indonesian people. In a nation where customs and religion are so preeminent, setting up an all-inclusive document meant to be the foundation of the state’s legal system at the dawn of independence was no easy task. This paper discusses the practice of legal pluralism in Indonesia and its struggle to implement rule of law and human rights principles after a half-century of authoritarian regimes. The study involves socio-legal research drawing on empirical data. Survey research was conducted between September 2014 and February 2015 at Utrecht University, the Netherlands, as well as in 5 cities in Indonesia (Aceh, Bali, Batam, Medan, and Padang) to collect data. The research reveals that legal pluralism is not helping to strengthen the Indonesian legal system, and that the foreignness of the Western law along with the neglect of the Indonesian customary and Islamic laws, totalitarianism and military involvement in politics, corruption within the state apparatus and unsynchronized laws weaken the legal system in Indonesia and hinder its effort to implement rule of law and human rights principles.
Upaya Masyarakat Kaili Dalam Melestarikan Adat Perkawinan Di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Di Tinjau Dari Nilai Pancasila Ferdi, Ferdi
EDU CIVIC Vol 3, No 1 (2015): JURNAL EDU-CIVIC
Publisher : EDU CIVIC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.411 KB)

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana upaya masyarakat Kaili dalam melestarikan adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara. 2). Bagaimana hubungan antara nilai-nilaipancasila dengan pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili tersebut. Adapun tujuannya 1). Untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat Kaili dalam melestarikan adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara. 2). Untuk mengetahui hubungan antara nilai-nilai pancasila terhadap upacara adat perkawinan suku Kaili. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu model penelitian yang mengutarakan informasi melalui narasi, untuk menjaring informasi secara mendalam dipergunakan teknik purposive sampling, maka ada beberapa informan yang menurut peneliti cukup mempunyai pengetahuan tentang upaya masyarakat Kaili dalam melestarikan adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara yaitu Tokoh Adat 2 orang, Tokoh Agama 2 orang. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dilakukan setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif dan menganalisis data dengan cara 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) verivikasi data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam upaya untuk melestarikan adat perkawinan yang merupakan warisan leluhur dan merupakan aset dalam bidang kebudayaan, maka usaha yang dilakukan untuk melesatarikan atau mempertahankan adat perkawinan Suku Kaili adalah sebagai berikut : a) adanya lembaga adat/pegawai sarah yang selalu berperan dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan-tahapan dan aturan-aturan dalam perkawinan, b) tata cara dalam pelaksanaan perkawinan yang dimulai dari acara membuka jalan/melamar sampai acara mematua tetap harus dilaksanakan sesuai dengan tata urutan, sehingga nilai kesakralan dalam perkawinan tetap terpelihara, c) berbagai persyaratan adat/kelengkapan adat dalam perkawinan yang telah ditentukan tetap dipenuhi, kecuali hal-hal yang sudah tidak dapat diusahakan bisa diganti dengan yang lain dengan tidak mengurangi maknanya, d) dalam tata upacara perkawinan diharuskan mengikuti norma-norma atau atauran-aturan perkawinan Suku Kaili sesuai dengan tata cara yang telah dilakukan, e) melakukan pembinaan kepada genersi muda dalam tata cara perkawinan, hal ini dimaksudkan agar generasi penerus tetap mengetahui tata urutan dalam perkawinan, f) setiap pengurusan/pengaturan pesta selalu dilaksanakan musyawarah antar tokoh-tokoh adat dari keluarga. Selain itu, dalam melestarikan adat perkawinan dimana setiap adanya pertemuan antara tokoh adat dan masyarakat berkumpul untuk membicarakan tentang bagaimana tahapan-tahapan dan hal-hal yang dipakai dalam pelaksanaan adat perkawinan dan mengaplikasikannya dalam suatu perkawinan serta memakai simbol-simbol adat yang dijadikan sebagai aturan dalam perkawinan serta kelengkapan adat lainnya.
Identity transformation of Josephine Alibrandi and John Barton in the Novel Looking for Alibrandi (by Melina Marchetta) Ferdi, Ferdi
Paradigma: Jurnal Kajian Budaya Vol. 3, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper examines the progress of identity transformation of Josephine Alibrandi and John Barton in the novel Looking for Alibrandi. Josephine and John come from different family backgrounds. Josephine comes from an Italian immigrant family who lives in suburban area, while, John Barton comes from a politician family in Australia. Although they come from different family backgrounds, they still have the same problems in their identities. Their desire to be seen as themselves in the society makes them intend to find their identity. The reason I intend to do a research in this novel because I think this novel is interesting for teenagers and it can inspire them to find their identity in the society. Identity transformation is something that should and will occur in anyone’s life. Josephine Alibrandi and John Barton represent the general group of teenagers in the world in terms of gender and social class. Each individual, however, have their own solution and way to find their identity. This paper concludes that identity transformation happens in both Josephine Alibrandi and John Barton in different ways. Each of them also has different strategies to overcome the problem and they also get different results.
ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN EJAAN DALAM PENULISAN BERITA MAHASISWA PBSI YANG DIMUAT DALAM WEBSITE FKIP GENTA UNJA Ferdi, Ferdi; Wibowo, Imam Suwardi; Harahap, Eddy Pahar; Rustam, Rustam; Ningsih, Arum Gati
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha Vol. 13 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpbsi.v13i4.73166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrpsikan bentuk-bentuk kesalahan penggunaan ejaan yang terdapat dalam penulisan berita daring karya tulis hasil kegiatan jurnalistik mahasiswa PBSI, Universitas Jambi, angkatan tahun 2020 yang diterbitkan di situs web Genta FKIP, portal berita dan informasi seputar kehidupan kampus Universitas Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tenik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik simak, membaca, dan mencatat. Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 48 kesalahan penggunaan ejaan dalam penulisan berita daring karya mahasiswa PBSI Universitas Jambi, angkatan tahun 2020 yang mengambil program pengkhususan jurnalistik. Kesalahan penggunaan ejaan tersebut terdiri atas kesalahan pemakaian huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca
Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia Desriyalni, Rizka; Ferdi, Ferdi; Delfiyanti, Delfiyanti; Elvardi, Jean
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1641

Abstract

Differences in legal systems between countries give rise to various basic rules regarding international trade contracts. Efforts made to harmonize this were by holding an international convention by The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) which gave birth to The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs). UPICCs are actually used as a legal basis for implementing international trade contracts. The formulation of the research problem is how is the principle of freedom of contract, the principle of good faith and fair dealing regulated in international law and national law?, and what are the challenges of implementing the UNIDROIT principle in international trade contracts in Indonesia? ? This research is normative legal research and is analytical descriptive. The results of the research are that international law regulations regarding the principle of freedom of contract, the principle of good faith and fair dealing are regulated by UPICCs. Meanwhile, regulations in national law can be seen in the Civil Code and the ITE Law. S Because the UPICCs regulate many matters that are not detailed in Book III of the Civil Code, the challenge is the unification and codification of contract law to provide legal certainty, with uniform provisions that can be universally accepted by countries involved in international trade.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019) Aurelia Vani , Putri; Ferdi, Ferdi; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2227

Abstract

Permasalahan yang sering terjadi adalah Perjnajian Pengikatan Jual Beli tidak dapat ditingkat menjadi Akta Jual Beli dikarenakan Pihak Penjual meninggal dunia dan sebahagian dari ahli warisnya meminta pembatalan terbahadap PPJB tersebut. Berdasarkan ketentuan ahli waris para pihak dikemudian hari menggantikan hak dan kewajiban yang meninggal dunia. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdata tersebut, yakni para ahli waris ab intestato hanya merupakan satu kategori dari golongan yang memperoleh hak karena titel umum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata tentang ahli waris ab intestato. Penelitan ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1. Kedudukan hukum ahli waris dalam PPJB yang dibatalkan secara sepihak oleh ahli waris, Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun ahli waris tersebut tidak mengetahui adanya pewarisan, Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris, sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris. 2. Akibat hukum pembatalan PPJB secara sepihak oleh ahli waris pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 BW. Pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan dapat menuntut penggantian biaya (kosten), ganti rugi (schaden), dan bunga (interesten) karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. 3. Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam hal PPJB yang secara sepihak dibatalkan oleh ahli waris bahwa pihak pembeli memiliki kekuatan pembuktian dari akta PPJB yang dibuat oleh notaris dihadapan pengadilan. Pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan untuk para ahli waris melaksanakan akta jual beli.
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Alas Hak Jual Beli Secara Adat di Kota Bukittinggi Angrila Putri; Ferdi, Ferdi; Fendri, Azmi
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2319

Abstract

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a national strategic project that aims to realize the provision of legal certainty and legal protection of community Land Rights based on the principles of simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and open and accountable, so as to improve the welfare and prosperity of the community and the country's economy, as well as reduce and prevent land disputes and conflicts. To accelerate the implementation of registration of all land areas in Indonesia in 2016 a Circular Letter was issued by the Minister of ATR / Head of BPN Number 1756 / 15.I / IV / 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Land Registration which is essentially about simplifying the basis of rights for land registration. In this case, for proof of ownership of customary land owned by the Bukittinggi customary law community, some use customary sales and purchase letters. Based on this, the author is interested in conducting research with the formulation of the problem, namely: How is the process of making customary land sales and purchases in Bukittinggi City? How is the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights at the Bukittinggi City Land Office and, How is the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights after the realization of Complete City Mapping in Bukittinggi City. And the purpose of the study is to study and analyze the process of making customary land sales and purchases in Bukittinggi City, to study and analyze the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights at the Bukittinggi City Land Office, and to study and analyze the process of first land registration through PTSL with customary land sale and purchase rights after the realization of Complete City Mapping. The research method is an empirical legal approach method (emphrical legal research), the nature of this research is descriptive. The conclusion is that the PTSL process with the basis of customary land sale and purchase certificates can be used at the Bukittinggi City Land Office and is equipped with a statement of physical control of the land area, and for the land registration process through PTSL after Bukittinggi City is Complete, physical data collection in the form of measuring land areas in the field is no longer carried out, but only legal data collection is carried out.
PENDAMPINGAN PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI NAGARI SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR Warman, Kurnia; Ferdi, Ferdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpu.v11i1.4696

Abstract

If we define the provisions of Article 5 and General Elucidation number III (1) of Law Number 5 of 1960 on the Basic Agrarian Principles (UUPA), it can be concluded that the applicable Agrarian law is customary law, as long as it does not conflict with national and state interests. In the context of West Sumatra, according to Minangkabau Customary Law, all land and forests from a single tree, a single stone to a single blade of grass, from the height to the sky and the depth to the bowels of the earth are ulayat. This means that ulayat rights can be in the form of natural resources including land to the underground and space above the territory of indigenous peoples. Article 19 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles has actually instructed from the beginning that to ensure legal certainty by the Government, land registration is carried out throughout the territory of the Republic of Indonesia according to the provisions regulated by Government Regulations, including here, namely tanah ulayat. Government Regulation No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Housing Units, and Land Registration opens up opportunities for tanah ulayat to be registered and granted management rights over it. To uphold this regulation, in 2021 the Ministry of ATR/BPN in collaboration with the Faculty of Law, Universitas Andalas organized an inventory and identification of tanah ulayat nagari in West Sumatra Province and was then followed up with Pilot Project activities that are currently underway, one of those activities is in Nagari Sungayang, Tanah Datar Regency. This activity aims to provide legal certainty to the tanah ulayat of the indigenous people of Nagari Sungayang, Tanah Datar Regency so that the rights of indigenous people are protected.
Kepastian Hukum Pada Pengajuan dan Jangka Waktu Klaim Konstruksi Berdasarkan Standar Kontrak FIDIC Putra, Muhammad Imam Dani; Ferdi, Ferdi; Rosari, Anton
Nagari Law Review Vol 8 No 1 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.8.i.1.p.115-126.2024

Abstract

In construction services law, claims or compensation are part of the construction implementation period. There are several cases where the contractor submitted the claim after the final work handover period. Claims are submitted through an arbitration institution based on the principle of separation. Apart from that, Article 1967 of the Civil Code stipulates that all material and personal legal claims are extinguished due to the expiration of thirty years. This argument makes the arbitration panel declare that the claim submission is valid. This causes legal uncertainty regarding the contract period, especially claims. The construction work contract uses FIDIC standards with specific references for submitting claims. The research methodology is empirical juridical, which emphasizes the legal awareness of the parties regarding the contract that has been agreed upon and the claim clause and whether it violates the expiration rules. The research results found that in the principle of pacta sunt servanda, the principle of freedom of contract, and the principle of justice in the construction services law, the parties have agreed to the rules regarding claims in Subclause 20.1, namely the provision that claims must be submitted in writing to the engineer within 28 days after the contractor becomes aware of an incident to claim a right. Article 1381 of the Civil Code also explicitly states that payment for achievement is one of the conditions for ending a contract, so claims should not be submitted after the final handover of work. The principle of separation of arbitration provides opportunities for contractors to submit claims even though the main contract has ended.
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (Studi Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg dan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg) zulkifli, Zulkifli; Fitriati, Fitriati; ferdi, ferdi
UNES Law Review Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i2.29

Abstract

In the law enforcement of corruption, there are at least 2 (two) articles that are often used to ensnare the defendant, namely Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 Year 2001 regarding the Amendment of Law Number 31 Year 1999 regarding Eradication of Corruption. In practice, the provision has been applied by the Judge in the decision of corruption case in the implementation of partnership program and environment development with the actors from the private sector, as the Manager of Lubuk Alung Regional IV branch PT. Sang Hyang Seri (Persero) is found guilty because it has been proven legally and convincingly committed a criminal act of corruption by misusing and using the. Community Development Program fund from PT. Angkasa Pura and PKBL funds from PT. Pertamina and PT. Bukit Asam
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Afrianto, Joni Afridah, Afridah Alamsyah, Muh. Yusuf Alief, Nauval Anggraini, Ribi Angrila Putri Ansar Suherman, Ansar Apriadi , Robby Ardianto, Mila Adipati Arjun Audy Audy Aulia, Husnul Aurelia Vani , Putri Azmi Fendri Dahlil Marjon Darmini Roza Delfiyanti Delfiyanti Desriyalni, Rizka Dian Kurniawati Diat, Diat Eddy Pahar Harahap Elda, Edita Elvardi, Jean Fajri, Maityus Falando, Nelson Febriyanti, Annisa Fitriati Gunawan Wibisono Haidir, Haidir Hamira, Sunatul Mutahahir Hasanah, Agna Khaeratul Hasanuddin Hasanuddin Hengki Andora Imam Suwardi Wibowo JL, Jamaldi Juliati, Juliati Lasorea, Mahardika Lazuardi, Anggun Lestari, Sri Mayang Mahyudi Mahyudi, Mahyudi Maldrian, Maldrian Mardini, Eki Maulana, Harry Fajar Muhammad Imam Dani Putra Muhammad Syaiful Mujahida, Ummul Munira Munira, Munira Muthmainnah, Aisyah Mutmainnah, Adhe Wasti Ningsih, Arum Gati Nurham, Nurham Nurmasita, Nurmasita Otong Rosadi Pratama, Welfiandi Hedy Purnamasari, Anisa Putra, Muhammad Rizal Ardiansah Rahmat Hidayat Rahmawaty , Ratih Riyadi , Ahmad Rosari, Anton Rustam Rustam Saldi Isra Sapriyadi, Wandi Saputri, Sena Sevriyansah , Toni Sinta, Sinta Suhani, Muhammad Syofiarti Syofirman Syofyan Tegnan, Hilaire Thomas Thomas Tomoharjo, Tomoharjo Wahyuni , Sri Yanti, Risma Yaswirman, Yaswirman Zulkifli Zulkifli