Articles
<![CDATA[Hygienic and Healthy Lifestyle in the Urban Village of Rangkah Surabaya ]]>
<![CDATA[Puput Dwi Cahya Ambar Wati]]>;
<![CDATA[Ilham Akhsanu Ridlo]]>
<![CDATA[ Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jpk.V8.I1.2020.47-58
<![CDATA[Background: The Surabaya City Health Office report showed, the coverage of hygienic and healthy lifestyle in 2016 was 75.07%. In Rangkah Village, a total of 2,770 (11.84%) out of 23,390 families were monitored, and as many as 1,552 of them (56.03%) had applied hygienic and healthy lifestyle. Objective: This study identified the relationship between knowledge and attitude with the implementation of clean and healthy lifestyle in Rangkah Village. Method: This study deployed quantitative research with a cross-sectional design. As many as 249 people became the sample selected by using the cluster random sampling. The independent variables were knowledge of and attitudes towards hygienic and healthy lifestyle, while the dependent variable was hygiene and healthy lifestyle. The data were then processed with SPSS to identify whether there is a relationship among the variables observed. Results: Knowledge variable obtained P value of 0.014<α (0.05), meaning there is a relationship of knowledge with hygienic and healthy lifestyle. While attitude variable had P value of 0.082>α (0.05), suggesting that there is no relationship of attitudes with hygienic and healthy lifestyle. Conclusion: One of the factors which greatly influences hygienic and healthy lifestyle in the familiesis knowledge.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG AKSES PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Hario Megatsari]]>;
<![CDATA[Agung Dwi Laksono]]>;
<![CDATA[Ilham Akhsanu Ridlo]]>;
<![CDATA[Mohammad Yoto]]>;
<![CDATA[Arsya Nur Azizah]]>
<![CDATA[ Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.031 KB)
|
DOI: 10.22435/hsr.v21i4.231
<![CDATA[Access to health services is often seen only from the provider perspective, while from the community side as a user is less noticed. Improving the quality of health services access requires a complete perspective on two diff erent sides. This research is designed descriptively qualitative. Data were collected by Focus Group Discussion (FGD), in-depth interview and observation. The research was conducted in Malang Regency in June-August 2018. The study results showed health services access generally the community believes that there are still perceived defi ciencies. Especially on the aspect of physical access, due to poor facilities and infrastructure. In addition, social access was also considered inadequate, because there were still health workers who served with less friendly. This study concludes that people still feel access to physical and social aspects is still diffi cult. It should be recommended to the local government for eff orts to improve physical access, and the Health Offi ce to disseminate health information about the rights of patients to the community. Abstrak Akses pelayanan kesehatan seringkali dilihat hanya dari perspektif pemberi pelayanan saja, sementara akses dari sisi masyarakat sebagai pengguna kurang terperhatikan. Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dari sisi akses memerlukan perspektif yang lengkap dari dua sisi yang berbeda. Penelitian ini didesain secara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam dan pengamatan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Malang pada bulan Juni–Agustus 2018. Hasil penelitian menunjukkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang ada, secara umum masyarakat berpendapat bahwa masih ada kekurangan yang dirasakan. Terutama pada aspek akses secara fisik, dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang baik. Selain itu akses secara sosial juga dirasa kurang, karena masih ada tenaga kesehatan yang melayani dengan kurang ramah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat masih merasa akses dari aspek fisik dan sosial masih sulit. Perlu direkomendasikan pada pemerintah daerah setempat untuk upayaperbaikan akses secara fi sik, dan Dinkes untuk mendiseminasikan informasi kesehatan mengenai hak pasien kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Sosiogram untuk Penentuan Agen Perubahan; Studi Kasus pada Program Desa Sehat Berdaya ]]>
<![CDATA[Agung Dwi Laksono]]>;
<![CDATA[Hario Megatsari]]>;
<![CDATA[Ilham Akhsanu Ridlo]]>;
<![CDATA[Muhammad Yoto]]>;
<![CDATA[Arsya Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Nabigh Abdul Jabbar]]>;
<![CDATA[Muhammad Ainurrohman]]>
<![CDATA[ Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 22 No 1 (2019): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.604 KB)
|
DOI: 10.22435/hsr.v22i1.1202
<![CDATA[Program Desa Sehat Berdaya lebih menekankan pada kegiatan promotif dan preventif yang berorientasi menjaga dan meningkatkan status kesehatan masyarakat di desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini perlu untuk mengidentifikasi Agen Perubahan, agar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran proses penentuan agen perubahan melalui sosiogram. Penelitian didesain secara kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Selama pengumpulan data peneliti tinggal dan berbaur dengan masyarakat selama 3 bulan. Penelitian dilakukan di tiga desa wilayah Kecamatan Kalipare. Hasil penelitian menemukan bahwa agen perubahan yang terpilih dari ragam latar belakang yang berbeda. Di Desa Sumber Petung terpilih seorang mantan lurah, Desa Arjosari terpilih seorang tenaga kesehatan, dan Desa Kali Asri terpilih seorang ketua Penggerak PKK. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa agen perubahan dapat ditentukan dengan bantuan analisis sosiogram. Analisis sosiogram menentukan agen perubahan bisa dengan latar belakang tokoh yang sangat berbeda, semuanya ditentukan berdasar pada penerimaan masyarakat sebagai sasaran.]]>
<![CDATA[Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ilham Akhsanu Ridlo]]>
<![CDATA[ INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental Vol 5 No 2 (2020): INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental ]]>
Publisher : <![CDATA[Airlangga University Press, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jpkm.V5I22020.162-171
<![CDATA[Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan yang menyeluruh. Namun di sebagian besar negara berkembang, masalah kesehatan mental belum diprioritaskan. Pandemi Coronavirus-19 (COVID-19) menjadikan kesehatan mental menjadi isu penting bagi dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengidentifikasi kesehatan mental sebagai komponen integral dari penanggulangan COVID-19. Pandemi COVID-19 dengan transmisi penularan yang masif dan tingkat kematian yang tinggi menyebabkan masalah yang mengarah pada gangguan mental. Kebijakan kesehatan mental di Indonesia harus mengoptimalkan integrasi layanan kesehatan mental. Pendekatan berbasis masyarakat dapat memperluas cakupan pelayanan kesehatan mental pada masa Pandemi COVID-19. Pemerintah harus mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam layanan berbasis masyarakat sebagai cara untuk memastikan cakupan universal pelayanan kesehatan mental. Model pemberdayaan partisipatif dan bottom-up menjadi pilihan yang rasional, untuk mengatasi masalah sumber daya dan stigma sebagai penghalang keberhasilan program kesehatan mental di Indonesia.]]>
<![CDATA[DISTRIBUTION ANALYSIS OF DOCTORS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agung Dwi Laksono]]>;
<![CDATA[Ilham Akhsanu Ridlo]]>;
<![CDATA[Ernawaty Ernawaty]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Health Administration Vol. 8 No. 1 (2020): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jaki.v8i1.2020.29-39
<![CDATA[Background: The distribution of health workers in Indonesia raises an interesting discussion since Indonesia as an archipelagic country has a wide geography and challenges for fulfilling equitable health services.Aim: This study identified factors related to the distribution of doctors in provinces of Indonesia.Methods: Advanced analysis of secondary data was done and obtained from the "Data and Information: Indonesian Health Profile in 2017". The units analyzed in this study were all 34 provinces in Indonesia. The variables analysed were the number of doctors, population, density, percentage of poor population, the number of hospitals, and the number of primary healthcare centers.Results: Variability in the number of doctors was very wide. The more the population is, the more attractive it is for doctors to conduct practices in the provinces. The denser the population are, the more doctors are interested to work in the provinces. It also figured out that doctors tend to opt to work in the provinces which have more hospitals and primary healthcare centers.Conclusions: Out of five independent variables studied, there were four variables related to the number of doctors distributed in the provinces. Population, density, the number of hospitals, and the number of primary healthcare centers were positively related to the number of doctors. The results of this study were important for doctor redistribution policy in Indonesia. Keywords: distribution analysis, doctor distribution, health resources management, health workers.]]>
<![CDATA[HOW HAS COVID-19 CHANGED THE WAY HOSPITALS DELIVER CARE? ]]>
<![CDATA[Ilham Akhsanu Ridlo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Health Administration Vol. 9 No. 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jaki.v9i1.2021.1-3
<![CDATA[During the pandemic, healthcare facilities in Indonesia faced very vulnerable conditions. So far, dealing with the pandemic has had a significant impact on the national referral system for health services. Hospitals are the last line of defence for the increase in COVID-19 referral cases, leading to high percentage of BOR (Bed Occupancy Rate). We have selected several articles related to health services, especially hospitals, to provide perspectives and contributions to different referral health services.]]>
<![CDATA[THE INTERNET AS A HEALTH INFORMATION IN DECISION MAKING OF PREGNANT WOMEN ]]>
<![CDATA[Nyoman Anita Damayanti]]>;
<![CDATA[Ratna Dwi Wulandari]]>;
<![CDATA[Ilham Akhsanu Ridlo]]>;
<![CDATA[Nadhif Alfia Charista Kusniar]]>;
<![CDATA[Asrining Pangastuti]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Health Administration Vol. 10 No. 1 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jaki.v10i1.2022.79-88
<![CDATA[Background: Maternal and Child Health (MCH) is still becoming a health problem in Indonesia. One of the causes of maternal mortality is the speed of decision making in the family. Decision making is influenced by knowledge, awareness, family shape and culture in the neighborhood. Aims: the study aimed to identify and analyze the relationship between the use of the internet as a health information and maternal decision-making regarding emergency help Methods: This study used a mixed-method approach. The sample of 175 respondents. Data analysis performed in this study was frequency analysis, cross tabulation and chi-square. Results: There were 40% of respondents used the internet as a source of pregnancy information. Pregnant women had the information about pregnancy from google, instagram and whatsApp group. There were 45.70% of them have made decisions independently regarding the emergency relief. Chi-square analysis showed a p-value = “0,000” with a contingency coefficient of 0,368 indicating the use of the internet as a health information related to decision making of pregnant women regarding emergency relief. Conclusion: The conclusion of this study is that there were pregnant women who were using the internet for health information and the majority of pregnant women had made decisions regarding emergency relief independently.]]>
<![CDATA[Kesetaraan Gender dalam Pengambilan Keputusan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Daerah Urban dan Rural, Indonesia ]]>
<![CDATA[Nyoman Anita Damayanti]]>;
<![CDATA[Ratna Dwi Wulandari]]>;
<![CDATA[Ilham Akhsanu Ridlo]]>;
<![CDATA[Lama’ah Azzahra]]>;
<![CDATA[Wahdah Dhiyaul Akrimah]]>;
<![CDATA[Fathiyah Rahmah]]>;
<![CDATA[Wahyul Anis]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jmki.11.2.2023.132-142
<![CDATA[Utilization of health services by pregnant and postpartum women can save women from the incidence of maternal death and severe complications during pregnancy and postpartum. Several factors that directly contribute to the utilization of health services are decision making and sources of information obtained by pregnant and postpartum women regarding the utilization of health services. This study aims to analyze gender equality in decision making on the use of health services in urban and rural areas of Indonesia. This study used a mixed-method approach from primary data and a literature review. The target in this article was pregnant women and postpartum mothers who were spread out in several health centers in Surabaya City and Bojonegoro Regency with a total of 175 respondents who were calculated using the proportion estimation formula. Data analysis used univariate and bivariate analysis. The results showed that the wife in terms of the number of frequencies dominated in making decisions on the use of health services (92.5%). In addition, when the decision maker is the husband, all postpartum mothers (100%) will take advantage of health services. Related to the source of information that many respondents chose in providing information related to pregnancy health for the use of health services, it was health workers (86.3%) compared to other media. The wife's decision is a determinant in making decisions about the use of health services. On the other hand, husband’s support as a decision maker can also influence his wife to take advantage of health services.]]>
<![CDATA[How Does Islamic Organizations Respond to COVID-19 in Indonesia? A Case Study ]]>
<![CDATA[Rahvy, Aisyah Putri]]>;
<![CDATA[Ridlo, Ilham Akhsanu]]>
<![CDATA[ Public Health and Preventive Medicine Archive Vol. 9 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (756.588 KB)
|
DOI: 10.53638/phpma.2021.v9.i1.p02
<![CDATA[Background and purpose: Indonesia has made several regulations to tackle the corona virus disease 2019 (COVID-19) pandemic, including large scale social limitation (Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)). This regulation is related to physical distancing in all sectors and activities, including religious activities. But efforts made by government and other organizations are not enough to ensure society that these regulations will not affect their religiosity. To strengthen this policy, majelis ulama Indonesia (MUI) and other Islamic organizations have made fatwa and official statement about how worships, especially those which are done in groups should be conducted during this pandemic. This paper aims to provide report and analysis of Islamic organizations response during pandemic in relation to Islamic worships during COVID-19 pandemic in Indonesia Methods: This is a case study of Islamic organizations response during pandemic. It includes Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama responses (fatwa and official statement) to this issue and public responses as well. COVID-19 case also compared to vaccine hesitancy case, due to similarities of Islamic organization response between them. Results: Some fatwas had been made by MUI as response to Islamic worships performance during pandemic. But still there were cases like Banjarbaru and Solo case, indicating that fatwas could not guarantee the success of COVID-19prevention in religious worships. Conclusion: Religious and community leaders are needed to strengthen government move by helping government promote and educate people about health issues from religious perspectives. Moreover, some kinds of punishment made by government are needed to strengthen fatwas and rulings, as most of these religious opinions do not have legal enforcement.]]>
<![CDATA[WHAT IS THE ROLE OF JOURNALISM IN THE POLITICAL ADVOCACY OF HEALTH POLICY IN INDONESIA? ]]>
<![CDATA[Ridlo, Ilham Akhsanu]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Health Administration (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia) Vol. 12 No. 1 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jaki.v12i1.2024.4-10
<![CDATA[In this short commentary article, the complex association between journalism, health policy, and political campaigning in Indonesia is explained, in need of more scholarly expansion. Within those limitations, the paper does alert to the necessary function journalism serves intrinsic to the public discourse that drives health policy recommendations, as well as noting how this has been perverted by misinformation and dwindling faith in the media. The article examines how journalism (including digital and social media) has shaped health policy advocacy and public opinion and highlights the role of the media in health communication campaigns and policy reform. Through scrutiny of its role in health policy advocacy, with a broader look at how journalism roles have shifted over time. In this article, the author demonstrated that journalism is a bridge between health policy experts and the public, enabling a more informed democratic engagement with health policy. These conclusions highlight the need to build a nexus between democratic journalism and health policy advocacy for public health priorities in Indonesia. Keywords: health policy, journalism, political campaign]]>
