Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JUTIK : Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer JURNAL KESEHATAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI (JAKASAKTI) Jurnal Media Akademik (JMA)
Devi Marlita Martana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
INTERDEPENDENSI DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  MENJAWAT PROFESI ADVOKAT GUNA KEPENTINGAN  JUSTICIABELEN Kadek Sista Pradnya Pramita; Devi Marlita Martana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6rj1ms69

Abstract

Menganalisis tanggung jawab dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ialah tujuan dari penelitian ini diperuntukan kepada individu seraya menjalankan profesi advokat berdasarkan Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024. Penerapan penelitian hukum normatif dipergunakan melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus digunakan sebagai metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen memiliki tanggung jawab akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, regulasi yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2), melarang advokat untuk merangkap jabatan sebagai pegawai negeri. Ketidakjelasan regulasi ini menyebabkan hambatan bagi dosen yang ingin menjalankan profesi advokat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah mempertimbangkan hal ini dan memberikan ruang bagi dosen PNS untuk menjalankan profesi advokat dengan syarat tertentu, strategi lainnya yaitu dengan menjadikan aspek pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) guna memastikan transparansi. Dengan demikian, diperlukan revisi regulasi untuk memastikan keseimbangan antara tugas akademik dan profesionalisme advokat bagi dosen PNS.
OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Afifah Ajeng Widyanisa; Devi Marlita Martana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/gvp6ym88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami dan menelaah apakah teknik pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) dapat dikatakan sebagai bentuk operasi tangkap tangan, serta (2) mengidentifikasi parameter keabsahan operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan jika dirujuk pada ketentuan UU 35/2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan norma hukum dan studi pustaka. Data-data yang digunakan mencakup sumber hukum utama berupa undang-undang dan peraturan terkait, serta sumber hukum pendukung berupa jurnal, buku, dan artikel. Pengolahan data ditempuh secara kualitatif dengan metode analitis dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan apabila memenuhi unsur tertangkap tangan dalam KUHAP. Keabsahan operasi tangkap tangan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan ditentukan dengan adanya legalitas formal, pelaksana yang berwenang, tujuan hukum yang jelas, serta tidak melanggar asas-asas hukum pidana seperti legalitas, tiada pidana tanpa kesalahan, dan praduga tak bersalah. Terdapat konflik antar norma pada ketentuan Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang kemudian diberlakukan asas lex specialis derogat legi generali sehingga operasi tangkap tangan dengan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan harus tetap tunduk pada ketentuan Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS REPRESI EKSPRESI SENI : STUDI KASUS PEMBATALAN PAMERAN TUNGGAL SENIMAN YOS SUPRAPTO Friska Hardiyanti Komala; Devi Marlita Martana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6k9sb119

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pemerintah atas represi ekspresi seni, mengambil studi kasus pembatalan pameran tunggal seniman Yos Suprapto oleh Galeri Nasional Indonesia, yang merupakan Tindakan Faktual yang melahirkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD). Meskipun tindakan ini idealnya diselesaikan melalui standar PMH Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) karena fokus pada pelanggaran hak subjektif dan tuntutan ganti rugi imateriil, namun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 secara absolut mengalihkan kompetensi OOD ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tujuan penelitian ini adalah merumuskan Standar Yudisial Ideal untuk menjamin Reparasi Efektif bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, di mana analisis utama melibatkan komparasi mendalam antara parameter pengujian PMH Perdata dan PMH Administrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pergeseran yurisdiksi ke PTUN menciptakan tiga kesenjangan krusial, yakni standar pengujian PTUN yang kaku terhadap pelanggaran HAM, krisis akses keadilan akibat daluarsa gugatan yang sangat singkat (90 hari), dan ketiadaan mekanisme eksekusi moneter yang jelas (Enforcement Gap). Sebagai rekomendasi solusi, diusulkan standar yudisial ideal dan penerbitan PERMA baru yang secara tegas mengatur prosedur eksekusi moneter untuk menutup Enforcement Gap dan memulihkan akses keadilan yang substantif guna menjamin reparasi yang efektif dan menegakkan prinsip akuntabilitas pemerintah.
Co-Authors Afifah Ajeng Widyanisa Agus Donny Susanto Bambang Hadi Kartiko Bertha Nathania Hulu Christian Tonyjanto Christine Novita Malelak Friska Hardiyanti Komala I Gusti Ayu Tri Hendrayanthi I Ketut Sujana Kadek Sista Pradnya Pramita Pradnyani, Ni Putu Ayu Pavita Budhi Selan, Jumarni Katrin Imelda Sirdiani, Ni Komang Wina