Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Economic Journal of Emerging Markets Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Jurnal Organisasi Dan Manajemen Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Enrichment : Journal of Management Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Media Ekonomi Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Ari Mulianta Ginting, Ari Mulianta
Sekretariat Jenderal DPR - RI
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Health Professions Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS DETERMINASI INFLASI DI INDONESIA Ginting, Ari Mulianta
Jurnal Organisasi Dan Manajemen Vol 12 No 1 (2016)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inflation is one of the macroeconomic indicators of concern for the government. The high inflation rate could disrupt the economy. This study tried to analyze the factors that cause inflation in Indonesia. This study used a qualitative and quantitative approach using secondary data period 2004-2014. The results of the qualitative analysis showed that in the period 204-2014 inflation rate in Indonesia was fluctuated  While the results of the regression analysis VECM, indicating that the inflation rate in Indonesia is influenced by the variable of  exchange rate, money supply and level of consumption. While the GDP variable has a negative influence on inflation. In order to control the inflation rate the government could use macroeconomic variables such as exchange rates, the money supply well. Besides controlling public consumption at a good level and increase the production of goods and services to meet community needs. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro perhatian bagi pemerintah. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengganggu perekonomian. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan periode data sekunder 2004-2014. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa tingkat inflasi periode 204-2014 di Indonesia berfluktuasi. Sementara hasil VECM menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh variabel nilai tukar, uang beredar dan tingkat konsumsi. Sementara itu variabel GDP memiliki pengaruh negatif pada inflasi. Untuk mengendalikan tingkat inflasi pemerintah dapat menggunakan variabel ekonomi makro seperti nilai tukar, uang memasok baik. Selain mengendalikan konsumsi masyarakat pada tingkat yang baik dan meningkatkan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
ANALISIS DETERMINASI INFLASI DI INDONESIA Ginting, Ari Mulianta
Jurnal Organisasi Dan Manajemen Vol 12 No 1 (2016)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.918 KB)

Abstract

Inflation is one of the macroeconomic indicators of concern for the government. The high inflation rate could disrupt the economy. This study tried to analyze the factors that cause inflation in Indonesia. This study used a qualitative and quantitative approach using secondary data period 2004-2014. The results of the qualitative analysis showed that in the period 204-2014 inflation rate in Indonesia was fluctuated  While the results of the regression analysis VECM, indicating that the inflation rate in Indonesia is influenced by the variable of  exchange rate, money supply and level of consumption. While the GDP variable has a negative influence on inflation. In order to control the inflation rate the government could use macroeconomic variables such as exchange rates, the money supply well. Besides controlling public consumption at a good level and increase the production of goods and services to meet community needs.   Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro perhatian bagi pemerintah. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengganggu perekonomian. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan periode data sekunder 2004-2014. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa tingkat inflasi periode 204-2014 di Indonesia berfluktuasi. Sementara hasil VECM menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh variabel nilai tukar, uang beredar dan tingkat konsumsi. Sementara itu variabel GDP memiliki pengaruh negatif pada inflasi. Untuk mengendalikan tingkat inflasi pemerintah dapat menggunakan variabel ekonomi makro seperti nilai tukar, uang memasok baik. Selain mengendalikan konsumsi masyarakat pada tingkat yang baik dan meningkatkan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
The impact of fiscal decentralization on economic growth in Indonesia Ari Mulianta Ginting; Muhammad Zilal Hamzah; Eleonora Sofilda
Economic Journal of Emerging Markets Volume 11 Issue 2, 2019
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/ejem.vol11.iss2.art3

Abstract

Fiscal decentralization was firstly implemented in 2001 and has brought a new era of local autonomy in Indonesia. The objective of fiscal decentralization to local government is to increase the economic growth and public service. This research uses a panel data regression and quadrant analysis method with the data of cluster districts and cities in Indonesia from 2013 to 2018. Findings/Originality: The panel regression estimation shows that fiscal decentralization has a positive and significant effect on economic growth in all clusters. However, the quadrant analysis results show that on average 86.7% of all clusters districts and cities were in quadrant IV which reflects low fiscal decentralization and low economic growth. The implication of the result is that the government should increases the allocation of capital expenditure in local budget to accelerate local economic growth of the districts/cities in all clusters.
Pengaruh Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan (NPL) Perbankan Ari Mulianta Ginting
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v7i2.669

Abstract

Salah satu industri yang memiliki keterkaitan dengan makroekonomi adalah industri perbankan, hal ini dikarenakan industri perbankan sangat peka dengan kondisi perekonomian suatu negara. Jika suatu perekonomian suatu negara sedang berkembang, maka industri perbankan juga dapat berkembang. Namun kondisi sebaliknya ketika perekonomian sedang mengalami krisis, maka hal ini dapat mengakibatkan dampak terhadap industri perbankan. Oleh karena itu kondisi makroekonomi Indonesia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan bagi penyaluran kredit perbankan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kredit dan kredit macet (NPL) perbankan di Indonesia dan mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap NPL perbankan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode dynamic panel data yang menggunakan data dari tahun 2006-2014. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perkembangan kredit dalam periode tersebut mengalami tren meningkat, peningkatan kredit yang disalurkan oleh perbankan diikuti oleh peningkatan NPL perbankan. Studi ini juga menemukan bahwa ternyata kondisi makroekonomi, terutama GDP, memiliki pengaruh yang negatif terhadap NPL. Artinya jika semakin membaiknya perekonomian yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin mengurangi NPL dan memiliki pengaruh yang positif dengan variabel tingkat suku bunga pinjaman serta inflasi. Berdasarkan temuan tersebut maka diperlukan sinergitas antara pemerintah sebagai otoritas fiskal dengan Bank Indonesia untuk menciptakan kondisi makroekonomi yang baik yang dapat mengurangi kredit macet perbankan di Indonesia.
Upaya Peningkatan Ekspor Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Peningkatan Daya Saing Produk . Rasbin; Ari Mulianta Ginting
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i1.164

Abstract

The ability of Micro, Small and Medium-sized Enterprises (UMKM) to survive amid globalization and world trade liberalization is highly important to Indonesia for at least two reasons. First, SMEs have historically been one of the key economic actors in the Indonesian economy, accounting for over 90 percent of all the enterprises across sectors and providing employment opportunities for over 90 per cent of the country’s total workforce. Second, the Indonesian trade regime has shifted significantly from a highly protected market to a more open economic system. By focusing on SMEs in Indonesia, this paper analyzes how to increase the purchasing power of demand from other country, and government’s efforts of infra-structure better of, product standardisation, and good governance to SMEs that are verry important to implement. It is also, the government, especially at the district level (e.g. provincial or municipal), have a best role to play, such as by providing technicalassistance, information, soft loans, as well as in facilitating the cooperation between SMEs and local universities, R&D institutes, and business associations.
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH KRISIS Ari Mulianta Ginting; Rasbin Rasbin
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i2.94

Abstract

In the period of 1970‐1996 the poor in Indonesia was reduced, but the monetary crisis in 1997 had increased due to the declining of economic growth. The purpose of this study is to analyze the economic growth that influence poverty in Indonesia. The time regression analysis showed the effect of economic growth to the unemployment and poverty in Indonesia. It is also shown that there was significant positive relations between GDP and poverty rate, but it was negative and significant relation between government expenditure (GE) and poverty. Therefore, government expenditure (GE) should be increased because of is associated with the reduction of poverty in Indonesia.
Dinamika Kebijakan dan Penentuan Tarif Listrik Panas Bumi:Studi Kasus PLTP Sibayak Ari Mulianta Ginting
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v5i2.86

Abstract

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berdampak kepada pertumbuhan kebutuhan energi. Selama ini kebutuhan energi dipenuhi oleh sebagian besar dari energi fosil. Padahal lndonesia memiliki potensi energi terbarukan, seperti panas bumi relatif besar dan melimpah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui perkembangan tarif listrik, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui penentuan tarif listrik panas bumi dengan menggunakan sampel PLTP Sibayak, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tarif listrik panas bumi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2003. Pada fase pertama, penetapan tarif listrik panas bumi belum sepenuhnya mempertimbangkan tarif keekonomian, di mana tarif masih sangat murah dan beragam antarWKP. Pada fase kedua, penetapan tarif listrik panas bumi sudah mulai menghitung keekonomian dari pengembangan panas bumi. Akan tetapi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait tarif listrik panas bumi selama ini masih relatif rendah dan belum dapat mendorong percepatan pengembangan panas bumi. Hal ini didukung dengan analisis kuantatif penentuan tarif listrik PLTP Sibayak, di mana tarif jual keekonomiannya (BPP listrik) adalah sebesar Rp1.172,15/kWh, sedangkan PT. PLN membeli dengan tarif di bawah BPP. Sehingga dampak yang terjadi adalah pengembangan panas bumi di Indonesia mengalami stagnasi.
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Ari Mulianta Ginting; Galuh Prila Dewi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i2.167

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk tentu membawa dampak timbulnya kemiskinan. Berbicara masalah kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan sejak tahun 1976. Ada dua tujuan dari kajian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dan tujuan yang kedua adalah mengetahui pengaruh pertumbuhan sektor keuangan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode VAR dengan estimasi data dari tahun 2000 hingga tahun 2012. Penurunan kemiskinan ini dapat terjadi akibat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor keuangan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dari penelitian juga didapatkan hasil bahwa pertumbuhan sektor keuangan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.
ANTISIPASI KRISIS PANGAN MELALUI KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN Galuh Prila Dewi; Ari Mulianta Ginting
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i1.172

Abstract

Krisis pangan dunia merupakan ancaman bagi semua negara, termasuk Indonesia. Paradigma kebijakan pangan yang diterapkan di Indonesia harus berubah dari ketahanan pangan menjadi kemandirian pangan agar Indonesia tidak tergantung pada negara lain terutama untuk masalah pangan. Salah satu kebijakan yang sesuai untuk untuk diterapkan dalam mencapai kemandirian pangan dan mengantisipasi krisis pangan adalah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan suatu proses penganekaragaman pangan atau upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Salah satu kendala pengembangan pangan lokal adalah belum dikembangkan produk turunan yang mudah diterima dan dijangkau masyarakat. Selain itu diversifikasi pangan juga terhambat oleh pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa hanya beras makanan pokok mereka. Salah satu cara untuk mengembangkan produk pangan lokal adalah dengan diberikannya insentif bagi perusahaan atau industri pangan yang berbahan dasar pangan lokal.
KENDALA PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH KEPULAUAN: STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN RIAU Ari Mulianta Ginting
Jurnal Politica Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Politica
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v4i1.328

Abstract

This Study discusses current situation in the Riau Archipelagic Province, which needs a special development approach. Its analysis is made based on library studies and reports of discussions of Bill on Development Acceleration of the Archipelagic Provinces. This research looks further into the constraints facing in Riau. Its finding reveals some problems, for instance, geographical conditions, low general allocation fund, and poor education and health services. Therefore, central government’s intervention is needed, together with DPR, to issue special policy to accelerate development in the archipelagic province.
Co-Authors . Rasbin Adhi Prasetyo Satryo Wibowo Dahiri, Dahiri Eleonora Sofilda Ferdinand David Aritonang Galuh Prila Dewi Hannie Andanny Kevin kevin Monica Widodo, Monica Muhammad Zilal Hamzah Muhammad Zilal Hamzah Nur Indah Lestari Olivia Henson Purba, Revail Edianto Rahadi Nugroho Rasbin Rasbin Renny Risqiani Sonnia Prayoga Sri Murwani Stefanus Johan Tafarel, Aldo Vissia Dewi Haptari Vissia Dewi Haptari