Garuda - Garba Rujukan Digital

MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS Heni Hendrawati; Johny Krisnan
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 10th University Research Colloquium 2019: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.452 KB)

Latar belakang: Tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) merupakan reaksi yang timbul dari masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam bentuk massa, sebagai akibat dari kondisi dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil, yang dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan sebagai tindakan balas dendam. Kondisi ini tidak akan muncul dengan sendirinya, karena pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan untuk melakukan kekerasan, tetapi karena adanya hal-hal yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, maka terjadi berbagai bentuk tindakan main hakim sendiri. Tujuan: membahas faktor-faktor terjadinya Eigenrichting dan upaya penanggulangannya Metode: metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di kabupaten Magelang. Yang secara kriminologis. Tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting), merupakan gejala sosial yang saat ini menunjukkan fenomena yang semakin meningkat di masyarakat. Hasil: Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya Eigenrichting, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya daya emosional, mental individu, pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran hukum. Faktor eksternal, diantaranya melemahnya wibawa hukum, kebiasaan kekerasan, intensitas kejahatan yang semakin meningkat, adanya provokasi, keadaan anomi di dalam masyarakat, ketersinggungan dalam kehidupan yang sensitive. Upaya penanggulangan Eigenrichting antara lain dilakukan dengan tindakan pre-emptif, preventif, tindakan abolionistik, yaitu dengan cara memantau perkembangan emosi warga, menghilangkan kondisi anomi dalam masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, menghilangkan kebiasaan kekerasan, mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Upaya terakhir apabila terjadi tindakan main hakim sendiri, maka akan diambil tindakan represif.

Pemeriksaan / Cek Fisik Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Pemalsuan Heni Hendrawati; Johny Krisnan; Nurwati Nurwati
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.159 KB)

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengetahui kesesuaian antara nomor rangka kendaraan bermotor dengan STNK, relatif jarang dilakukan sehingga sangat dimungkinkan banyak kendaraan yang nomor rangkanya tidak sesuai dengan STNK. Langkah yang strategis dalam menangani hal tersebut adalah dengan pemeriksaan secara fisik kendaraan bermotor. Pemeriksaan secara fisik ini merupakan langkah yang akurat dalam mengantisipasi pemalsuan kendaraan bermotor. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dalam pelaksanaan pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor, dan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor. Mekanisme pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penertiban administasi meliputi pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ditempat operasi, pemeriksaan Nomor Mesin Kendaraan, dan Uji Kecepatan Kendaraan. Beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman aparat kepolisian dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor adalah dilihat dari laju kendaraan, maupun perubahan body kendaraan

Program Kemitraan Universitas (PKU) dengan Desa Candiretno Pelaksanaan Kegiatan Diversi dalam Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana Heni Hendrawati; Johny Krisnan; N Nurwati
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.517 KB)

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat, tentang Diversi, yaitu apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dalam setiap proses pemeriksaan harus dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, yang melibatkan pihak pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Diversi merupakan amanat Undang-Undang No: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Tahapan kegiatan akan diawali dengan memberikan Penyuluhan Hukum tentang bahaya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, tindak pidana Anak dan sosialisasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahap berikutnya akan dilakukan pelatihan pelaksanaan Diversi kepada tokoh masyarakat. Mulai dari membuat format kesepakatan Diversi dan cara melakukan pendampingan kepada anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan Diversi.

Trancendental Values In Pancasila As The Personality Of The Indonesian Nation (Perspective From A Muslim) Basri Basri; Yulia Kurniaty; Johny Krisnan
Journal of Transcendental Law Volume 3, No 2, 2021
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v3i2.15683

It turns out that when studied more deeply there is a match between the teachings of Islam and the values of Pancasila. On this basis, the researcher expresses the opinion that there is no reason to contradict the teachings of Islam and Pancasila. In fact, according to the researcher, the values of Pancasila are complemented by Islamic teachings and it is possible that the values of Pancasila come from Islamic teachings. Therefore, there is no need for Muslims to question Pancasila as the basic philosophy of the Indonesian nation and state. For others, when there is a reaction from Muslims, for example there is an issue to replace Pancasila with another ideology, there is no need to react excessively, because it cannot happen and be conducted by Muslims. Such an attitude is just a reaction to what happened, in which some Muslims are seen as contradicting the values of Pancasila as the personality of the Indonesian nation. This is the real problem that needs to be found at the root of the problem. Keywords: Pancasila-Personality-Nation-Indonesia

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar) Zamroni Zamroni; Johny Krisnan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3078

Salah satu tindak pidana yang masih marak dilakukan adalah tindak pidana aborsi sesuai pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Bar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan serta analisis bahan hukum menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar telah sesuai dengan tujuan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun tidak sesuai dengan tujuan yang termuat dalam Undang-undang kesehatan. Hal tersebut dikarenakan menurut penulis Majelis Hakim tidak memandang hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kesehatan, hanya berpandangan pada Undang-undang perlindungan anak saja.

Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang Firman Malik Parlindungan; Johny Krisnan; Basri Basri; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8550

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi warga binaan pemasyarakatan peserta rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yang sudah bebas. Responden berjumlah 40 orang yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar instrumen kuisioner yang diberikan kepada responden dimana setiap jawaban sudah mempunyai nilai yang ditentukan serta hasil wawancara petugas pemasyarakatan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sudah efektif dengan presentase 78,55%, serta bentuk upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika berupa pemberian program pelatihan kerja kepada peserta rehabilitasi narkotika dimana pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dengan presentase 76,88%.

Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi Muhammad Feisal Akbar; Johny Krisnan; Basri Basri; Yulia Kurniaty
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8602

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi serta hambatannya. Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif-empiris berdasarkan pendekatan undang-undang serta menggunakan teknik penelitian wawancara dan studi kepustakaan. Objek penelitian ini adalah upaya penanganan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu pencegahan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi, Pesantren memiliki ketentuan mengenai tindakan tercela tersebut apabila terjadi dilingkungan pondok pesantren. Namun demikian dalam prakteknya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi seperti masih kurangnya pengawasan baik dari pengurus maupun orang tua, tidak adanya kesadaran diri santri dan minimnya aturan penegakan pelecehan seksual.

Analisis Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Perspektif Access To Health Clara Diana Novita; Basri Basri; Hary Abdul Hakim; Johny Krisnan
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8676

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi warga binaan pemasyarakatan peserta rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yang sudah bebas. Responden berjumlah 40 orang yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar instrumen kuisioner yang diberikan kepada responden dimana setiap jawaban sudah mempunyai nilai yang ditentukan serta hasil wawancara petugas pemasyarakatan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sudah efektif dengan presentase 78,55%, serta bentuk upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika berupa pemberian program pelatihan kerja kepada peserta rehabilitasi narkotika dimana pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dengan presentase 76,88%.

Akibat Hukum Warga Binaan Lansia Ketika Tidak Mampu Melaksanakan Program Pembinaan Pemasyarakatan Suhardiyanto Suhardiyanto; Johny Krisnan; Basri Basri; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9578

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program pembinaan apa saja yang tidak dapat dilaksanakan oleh warga binaan lansia dan akibat hukum dari warga binaan lansia yang tidak mampu mengikuti program pembinaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. Data skunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Magelang dilakukan dalam dua macam, yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Bagi warga binaan lansia yang mengalami masalah fisik dan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan program pembinaan, atas hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) maka dapat dimungkinkan untuk mendapatkan hak bersyarat.

Permasalahan Penyidikan Terhadap Subjek Hukum Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Agung Sudaryanto; Basri Basri; Johny Krisnan
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10100

Penyandang disabilitas umumnya masih menghadapi permasalahan dalam mendapatkan perhatian yang cukup di masyarakat. Situasi ini berdampak pada perlakuan terhadap mereka dalam konteks hukum. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis permasalahan penyidikan terhadap subjek hukum penyandang disabilitas sebagai korban tindak di Wilayah Hukum Polres Magelang. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum yang melibatkan disabilitas di Kabupaten Magelang diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tahap pertama dilaksanakan dengan restorative justice bila dimungkinkan. Jika proses berlanjut maka tahapan yang selanjutnya yaitu pengumpukan bukti permulaan. Pengumpulan satu saksi dan satu alat bukti yang sah, dan pembuktian visum et repertum. Hambatan permasalahan dalam penyidikan ketika disabilitas yang menjadi tindak pidana sehingga tidak terungkap dikarenakan faktor subtansi hukumnya yang menjadi salah satu kendala belum efektifnya upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Faktor struktur yaitu pihak kepolisian masih kurang memperdulikan atau memperhatikan pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search