Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Unes Law Review Soedirman Law Review
Antonius Sidik Maryono
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penarikan Tuntutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Valencya Nurul Dessy Ardiani; Hibnu Nugroho; Antonius Sidik Maryono; Muhammad Ryan Ramadhani Miano
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1016

Abstract

Penerapan asas dominus litis merupakan hal baru di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penarikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak diatur dalam peraturan di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai dasar penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Valencya dan penerapan asas dominus litis dalam penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach), spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundangan di Indonesia mengenai penarikan surat tuntutan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi yang mengendalikan perkara penuntutan di Indonesia. Jaksa Agung memiliki dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan asas oportunitas dalam suatu perkara serta penerapan hukum progresif.
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DALAM KAITANNYA DENGAN TRANSAKSI YANG MENGGUNAKAN INTERNET Sanyoto, Sanyoto; Maryono, Antonius Sidik; Bintoro, Rahadi Wasi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, No 2 (2008)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.2.44

Abstract

The growth of technological Progress make the change of pattern in  the socialize human life, and it can conduct the economic activity in the local scale, regional and also global. In the individual assocciation by using internet technology will take the relation pattern between individual which it is unlike what that happened in the real world. By the existence of internet, contractual terms between subject of law and each other without meeting (face to face), even it is enabled for subject of law not to recognizing each other. During the people conducting activity in the illusory world, especially in the private law, like commerce, agreement and also banking activity, it is enabled to take a problems such as performed in the conventional private relationship. If the consumer internet in the private activity feel their private rights are impinged and they are wish to claim their rights, so there is civil conflict.  The relationship between the individual in the transaction using internet not yet arrange peculiarly in law and regulation. But judge have to find the law and also create the law if he confronted with a dispute in the transaction using internet. Kata kunci : hakim, hukum, internet, perdagangan elektronik, tanda tangan digital
TUNTUTAN DWANGSOM DALAM SENGKETA PEMILIKAN TANAH (Studi Terhadap Permohonan Kasasi yang Dikabulkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1429K/Pdt/2006) Sanyoto Sanyoto; Ziad Ziad; Antonius Sidik Maryono; Desy Perdani Yuris
Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, No 2 (2008)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.2.50

Abstract

Plaintiff that feels disadvantage because the rights impinged in the rule of procedure of civil law he or she can file a main claim by accompanied with addition claim. One of addition claim which can be asked plaintiff is to be sued punished to pray force money (dwangsom) every day to the negligence fulfilling justice decision.  Rule of dwangsom there is in section 606 RV which in practice jurisdiction still applying where dwangsom is pressure tool which psychologically the side of sued to be defeated soon will fulfill main punishment in content of judge decision having the character of condemnatory which is not punishment of payment of money but in the form or real execution or realization as soon as possible.  In decision of Mahkamah Agung No 1429 K/Pdt/2006 Plaintiff bringing a lawsuit to the court on the basis of property to land mastered by opponent is againts the law which the main claim is she or he expressed as valid owner to dispute object and express deed is sued has done deed to fight against law that is mastering disputed site without legal right and surrender claim of land with a width of 744 m2 any unconditional and force money (dwangswom) equal to 100.000, per day since decision obtains permanent legal force. Initially in first level of court (P.N. MALANG) Plaintiff claim is refused, then plaintiff submits effort of appeal law to P.T. Surabaya. On the basis of the matter is plaintiff applies cassation to Mahkamah Agung and granted because subordinate court has wrong applies law.   Key word: dwangsom, final punishment, mahkamah agung
Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu) Permatasari, Gesty; Sawitri, Handri Wirastuti; Maryono, Antonius Sidik
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.31

Abstract

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran  harkat  dan  martabat  manusia.  Tindak  pidana  perdagangan  orang dapat mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya serta yang paling dirugikan. Restitusi adalah bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian materiil  atau  immateriil  yang  dibebankan kepada pelaku  akibat  tindak  pidana perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut di Kejaksaan Negeri Indramayu.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan  spesifikasi penelitian deskriptif.Data  yang  digunakan dalam penelitian  ini adalah  data  primer  dan  sekunder.Data primer  diperoleh  melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kejaksaan Negeri Indramayu sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih belum terlaksana untuk pemberian restitusinya, karena pelaku lebih memilih untuk menerima hukuman pengganti pidana penjara/kurungan paling lama 1 (satu) tahun dibanding membayar sejumlah uang kepada korban. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diantaranya belum adanya petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran secara cicil, belum diterapkan secara  efektif  petunjuk  teknis  mengenai  penentuan  besarnya  nilai  kerugian restitusi, sarana dan fasilitas masih kurang memadai, dan banyaknya modus baru dari para pelaku.Kata kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Determination of The Authority To Adjudicate Child Adoption For Muslims in Indonesia Bintoro, Rahadi Wasi; Maryono, Antonius Sidik; Sanyoto, Sanyoto; Kupita, Weda; Prasetyo, Muhammad Bagus Tri
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.3150

Abstract

This article seeks to raise legal issues regarding child adoption, because adoption of children in the customary law system and Islamic law in Indonesia brings different legal consequences in family law. The focus of this study is to discuss the implications of the adoption of children in district courts and religious courts and the determination of the competence of the court in the adoption of children. This study uses normative research with a conceptual approach and legislation with the main data in the form of laws and regulations and the law of adoption. Based on the analysis, The Religious Judiciary uses the concept and legal basis of Islamic Law, while the General Judiciary uses the concept and legal basis in the form of Customary Law. Customary Law, adopted children have the same position, including in bequeathing, with the biological child, while in Islamic law does not know the concept of adopted children, but nevertheless for the benefit of the Compilation of Islamic Law gives the opportunity to the community to perform the adoption of the child.Keywords: adoption, customary law, Islamic law 
Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penarikan Tuntutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Valencya Ardiani, Nurul Dessy; Nugroho, Hibnu; Maryono, Antonius Sidik; Miano, Muhammad Ryan Ramadhani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1016

Abstract

Penerapan asas dominus litis merupakan hal baru di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penarikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak diatur dalam peraturan di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai dasar penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Valencya dan penerapan asas dominus litis dalam penarikan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Valencya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach), spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundangan di Indonesia mengenai penarikan surat tuntutan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi yang mengendalikan perkara penuntutan di Indonesia. Jaksa Agung memiliki dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan asas oportunitas dalam suatu perkara serta penerapan hukum progresif.
Co-Authors Ardiani, Nurul Dessy Desy Perdani Yuris Handri Wirastuti Sawitri Hibnu Nugroho Miano, Muhammad Ryan Ramadhani Muhammad Ryan Ramadhani Miano Nurul Dessy Ardiani Permatasari, Gesty Prasetyo, Muhammad Bagus Tri Rahadi Wasi Bintoro Rahadi Wasi Bintoro Sanyoto Sanyoto Weda Kupita Ziad Ziad